Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Sebanyak 414 Personil Polda Kepri terdiri dari Perwira, Bintara dan PNS Polda Kepri dan Polres Jajaran dilakukan alih tugas jabatan dan Mutasi.

Alih tugas dan mutasi tersebut berdasarkan Surat Telegram Kapolda Kepri Nomor : STR/112/III/KEP./2021,  STR/113/III/KEP./2021 dan STR/114/III/KEP./2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Alih Tugas Jabatan dan Mutasi Personil Polda Kepri dan Polres jajaran Polda Kepri, Kamis (11/3/21).

“Alih tugas jabatan dan Mutasi ini merupakan hal biasa yang terjadi di tubuh Polri dalam rangka penyegaran dan memenuhi kebutuhan Organisasi yang bertujuan untuk pembinaan karier Personil serta penempatannya juga sesuai dengan Kompetensi tiap-tiap personil,” Jelas Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S, Kamis, (11/3/2021).

Lebih lanjut Harry menjelaskan Surat Telegram Mutasi tersebut langsung ditandatangani oleh Karo SDM Polda Kepri yang mengatasnamakan Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman.

Berikut daftar Pejabat Polda Kepri dan Polres Jajaran yang alih tugas jabatan :

1. Kasubbid Bankum Bidkum Polda Kepri AKBP Jamaluddin SN, SH, MH diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagbinopsnal Dit Resnarkoba Polda Kepri dan digantikan oleh AKBP Tua Turnip SH yang sebelumnya menjabat Sebagai Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Kepri.

2. Kanit I Subditwisata Ditpamobvit Polda Kepri Kompol Soeharnoko SE, MH diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Kepri.

3. Kasat PJR Ditlantas Polda Kepri Kompol Marna SE diangkat dalam jabatan baru sebagai PS. Kasubdit wisata Ditpamobvit Polda Kepri dan digantikan oleh Kompol Muhammad Chaidir SH, S.Ik yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Tanjungpinang.

4. Kapolsek Lubuk Baja Polresta Barelang Kompol Arya Tesa Brahmana S.Ik diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolres Tanjungpinang dan digantikan oleh AKP Satria Nanda S.Ik yang sebelumnya menjabat sebagai PS. Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri.

5. Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Kepri AKBP Arthur Sitindaon SH, MH diangkat dalam jabatan baru sebagai Advokat Madya 1 Bidkum Polda Kepri dan digantikan oleh Kompol Arbaridi Jumhur SH yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Bintan Utara Polres Bintan. 

Redaksi

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad (Foto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri mengatakan bahwa saat ini provinsi Kepri siap kembali membuka sektor pariwisata di Kepri.

Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad saat bertemu Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Panjaitan di Jakarta, Rabu (10/3).

"Kepri akan memastikan kepada wisatawan domestik dan mancanegara bahwa Provinsi Kepri siap kembali menerima wisatawan," tegas Ansar.

Ansar mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah melihat kondisi pariwisata Kepri yang sudah dapat menerima kunjungan wisatawan.

Menurut Ansar, kini objek-objek pariwisata Kepri telahpun melakukan berbagai langkah membuka kembali usahanya dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

"Tak hanya itu, guna mendorong bukanya wisata di Kepri ini, Pemprov juga mendorong seluruh pelaku pariwisata dan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pariwisata untuk dilakukan vaksinasi," tegas Ansar.

Sementara itu, sektor Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan bakan segera berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Sadikin agar Provinsi Kepri mendapatkan prioritas pengiriman vaksin Covid-19.

"Yangmana, nantinya vaksin itu diberikan kepada seluruh pelaku pariwisata untuk menggiatkan kembali gairah pariwisata Kepri," tanggap Luhut.

Sumber: Diskominfo Kepri

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad (Foto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong masuk investasi di Provinsi Kepri guna memperkuat ekonomi.

Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad SE MM di Tanjungpinang, Rabu (10/3).

"Kita terus membuka peluang masuknya investasi di Provinsi Kepri. Saat ini baik itu di kota Batam maupun di daerah lain di Provinsi Kepri," ungkap Ansar, dikutip dari situs Resmi Diskominfo Kepri.

Menurut Ansar, pihaknya terus mengupayakan untuk mendorong masuknya investasi di Provinsi Kepri. Khususnya di sektor pariwisata dan industri.

"Saat ini kita terus mengupayakan agar pemerintah memberikan izin untuk membuka pariwisata Kepri, dengan begitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepri," jelas Ansar.

Ansar yakin bahwa peluang sektor pariwisata di Provinsi Kepri ini sangat besar. Sehingga jika investasi pariwisata dapat bernilai tinggi.

"Untuk itu, pemerintah Provinsi Kepri terus mendorong optimalnya investasi di Provinsi Kepri yang diharap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepri," jelas Ansar.

Redaksi

Foto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Gerak cepat Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad SE MM terus dilakukan untuk suksesnya program pembangunan. Hal tersebut terlihat dari gebrakan Gubernur Ansar Ahmad belum ada sebulan memimpin Kepri ini sudah beberapa kementerian yang diloby untuk memuluskan program pembangunan di daerah yang dipimpinnya.

Hari ini, Rabu (10/3), setelah bertemu sejumlah Dirjen di Kementerian PUPR, Gubernur Ansar Ahmad bertemu Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut ikut hadir Penasehat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Laksamana TNI (Pur) Dr. Marsetio serta sejumlah Dirjen di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendukung penuh kebijakan penarikan retribusi area labuh jangkar yang diberikan pusat ke Pemprov Kepri. "Pak Menko LBP mendukung penuh soal labuh jangkar dikelola Pemprov Kepri. Bahkan kita juga diminta untuk lebih serius bekerja di lapangan agar pemasukkan daerah dari retribusi labuh jangkar lebih maksimal," jelas Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad pada media seusai pertemuan.

Karena itu, jelas Ansar, Kemenko Maritim dan Investasi juga segera akan membentuk Satgas Gabungan untuk menertibkan kapal-kapal yang masih berlabuh tambat di perairan Kepri yang tidak berada dalam area labuh jangkar. 

"Dengan adanya penertiban Satgas Gabungan kita harapkan seluruh kapal nantinya parkir di area labuh jangkar yang sudah ditetapkan. Dengan demikian pemasukan dari retribusinya bisa kita optimalkan untuk memperbesar pemasukan daerah," katanya.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Ansar Ahmad juga menjelaskan tentang dukungan Menko LBP sehubungan rencana Pemprov Kepri yang akan membuka kawasan wisata di Batam dan Bintan bagi wisatawan asing. Untuk itu LBP memberikan masukan agar gerakan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan lebih digiatkan untuk mendorong bangkitnya pariwisata di Kepulauan Riau.

Salah satunya tentang vaksinasi bagi pelaku pariwisata serta masyarakat yang tinggal di sekitar daerah wisata. "Pak Menko LBP juga akan meminta Kementerian Kesehatan untuk bantu penyediaan vaksin di Kepri untuk menunjang aktivasi pariwisata yang akan dibuka," jelas Ansar Ahmad.

Persoalan Covid 19 di Kepri, katanya, terjadi penurunan kasus baru yang sangat signifikan. Bahkan pihaknya optimis, dengan kebijakan pencegahan yang sangat masif yang melibatkan seluruh stakeholder, persoalan Covid 19 bisa ditekan di angka yang paling rendah. 

"Intinya kalau kita kerja serius insyaa Allah akan berhasil. Persoalan Covid 19 dan program lainnya, kita harus tetap kerja serius untuk meyakinkan masyarakat dalam dan luar negeri bahwa Kepri aman," pungkasnya.

Sumber: Diskominfo Kepri

Foto: Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan pemerintah daeeah mengatur netralitas pengurus RT dan RW untuk mencegah terjadi kecurangan dalam pesta demokrasi.

Anggota KPU Kepri Arison, di Tanjungpinang, Selasa (10/03), mengatakan, netralitas pengurus RT dan RW perlu diatur dari awal pencalonan, seperti tidak pengurus partai politik.

"Jadi bukan kami yang mengaturnya, melainkan yang berhak mengaturnya adalah pemda melalui peraturan bupati atau peraturan wali kota," ujarnya.

Usulan itu disampaikan Arison berdasarkan evaluasi terhadap penyelenggaraan pilkada, yang akan disampaikan dalam rapat evaluasi pilkada dalam waktu dekat. 

Saat ini, kata dia banyak laporan yang diterima KPU Kepri terkait keterlibatan pengurus RT dan RW sebagai pengurus partai politik. Netralitas pengurus RT dan RW yang juga pengurus partai dipertanyakan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pilkada.

Sementara KPU kabupaten dan kota kerap melibatkan pengurus RT dan RW sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka dianggap sebagai orang yang berkompeten karena dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi pemilih di sekitar Tempat Pemungutan Suara.

"Ada penyelenggara pemilu adhock, yang menjabat sebagai pengurus RT dan RW, dan pengurus partai. Sepatutnya ini dihindari," katanya.

Namun KPU kabupaten dan kota di Kepri, terutama di daerah pesisir sering kesulitan merekrut petugas PPS dan KPPS. Kondisi ini yang menyebabkan hampir seluruh pengurus RT dan RW dilibatkan sebagai penyelenggara pemilu.

Selain permasalahan itu, Arison mengungkap potensi kerawanan pengurus RT dan RW yang digiring untuk mendukung kandidat tertentu. Dalam berbagai pengalaman pemilu dan pilkada, peluang RT dan RW menjadi tim sukses cukup besar karena dianggap mampu mempengaruhi pemilih.

"Permasalahan ini juga perlu diwaspadai," ujarnya.

Sumber: Diskominfo Kepri

Foto: Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan memperoleh pemasukan sebesar lebih kurang Rp 200 Miliar pertahu dari lima titik lokasi pemungutan retribusi labuh jangkar.

Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad SE MM dalam pemaparannya saat Launching pemungutan perdana labuh jangkar dan parkir penerimaan daerah area labuh jangkar pulau Nipah, perairan Kabil selat Riau, perairan Tanjung berakit dan perairan Karimun di Aula Wan Seri Beni Dompak, Selasa (9/3).

"Kita targetkan dari 5 titik lokasi potensial ,jika terdapat 4 kapal ukuran rata-rata 50.000 GT maka potensi daerah sekitar Rp 700 juta setiap perhari dan lebih kurang Rp 200 Miliar dalam setahun," ujar Ansar, dikutip dari situs resmi Diskominfo Kepri.

Dikatakan Ansar, saat ini Provinsi Kepri memiliki 6 titik lokasi potensial labuh jangkar yang diharapkan bakal memberikan PAD baru seperti  labuh jangkar pulau Nipah, perairan Kabil selat Riau, perairan Tanjung berakit, perairan Karimun, perairan Galang dan perairan batu ampar Batam.

"Kita harapkan dengan ditariknya labuh jangkar ini dapat memulihkan ekonomi Kepri yang turun karena pandemi," ujar Ansar .

Ansar juga memastikan melalui labuh jangkar ini nantinya hasil dari labuh jangkar ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan fisikal daerah dan infrastruktur penunjang investasi kedepan.

"Sehingga dengan begitu, kedepannya dengan mengoptimalkan pungutan yang ada dapat membuat PAD Kepri porsinya 50 persen dari APBD yang ada,"ujar Ansar.

Dengan begitu barulah Provinsi Kepri dianggap mampu mengelola potensinya masing-masing.

Redaksi

Foto: Istimewa Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad SE MM meminta kepada seluruh kepala daerah kabupaten kota se Provinsi Kepri untuk terus melakukan penghematan anggaran disetiap kegiatan yang dilakukan.

Pasalnya, hal ini melihat kondisi perekonomian Kepri saat ini dan situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Hal ini disampaikan Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Selasa (9/3), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

"Tak henti-hentinya kita menghimbau agar seluruh bupati dan walikota di Kepri untuk terus melakukan penghematan anggaran, baik itu anggaran kegiatan juga pembangunan," ujar Ansar.

Dikatakan Ansar Ahmad, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini hampir semua daerah terdampak pandemi Covid-19.

"Dan hampir semua yang mengalami penurunan ekonomi, untuk itu dengan anggaran yang ada inilah kita optimalkan agar semua tugas sistem pemerintahan dapat berjalan baik," tegas Ansar.

Dan yang ada lanjut Ansar, dapat kita kelola kembali agar menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. 

"Bahkan kita minta penghentian dilakukan dari hal terkecil disemua aspek," lanjut Ansar.

Ansar percaya dengan langkah tersebut dapat perlahan memulihkan kondisi ekonomi Kepri.

Redaksi

Wakil Ketua Bidang Hukum PK NTT, Abdullah Yusuf.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Picu berkaitan dengan SARA, ratusan keluarga besar Persatuan Keluarga Nusa Tenggara Timur (PK NTT) Kota Batam lakukan aksi demo di Kantor DPRD Kota Batam. Mereka meminta keterlibatan dua anggota DPRD Batam dari Fraksi Gerindra yakni Harmidi dan Muhammad Rudi "Dipecat atau PAW" dari DPRD Batam, Selasa (9/3-2021).

Wakil Ketua Bidang Hukum PK NTT, Abdullah Yusuf mengatakan, pihaknya datang ke DPRD Batam menuntut dengan SARA, bukan menuntut karena ada anggotanya yang ditangkap, tidak. Ini SARA, dan SARA ini sudah diratifikasi oleh PBB, supaya SARA ini dihentikan.

"Kenapa di Indonesia itu menjadi lebih penting, karena ada 700 lebih suku yang ada di Indonesia. Maka gampang sekali, kalau SARA ini di ungkit-ungkit. Kita sudah mempunyai alat bukti berupa video yang direkam saat ke dua anggota DPRD Batam menyampaikan hal tersebut di Bandara Mas," kata Abdullah Yusuf.

Kemudian yang anehnya, lanjut Abdullah Yusuf, warga yang memprotes pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bright PLN Batam adalah warga Cendana, dan warga ini juga yang memprote pembangunan di Bandara Mas.

"Ini ada kecurigaan kami, patut diduga bahwa ada persaingan dalam konteks proyek ini. Dan tuntutan kami, supaya Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam harus mengadili kedua anggota DPRD ITU. Karena Dewan ini mewakili seluruh masyarakat Kota Batam, bukan mewakili salah satu suku," ujarnya.

Aksi Demo PK NTT di Kantor DPRD Batam.

Kata Abdullah Yusuf, dua anggota DPRD tersebut mengatakan, bahwa orang Flores itu orang hutan, kayak anjing, cocoknya tinggal di hutan. makanya orang flores miskin-miskin.

"Inikan sadis kali, kami mati pun mau. Udah cukuplah yang dulu. Kita mau Kota Batam ini mau kondusif. Dan kami meminta polisi Polsek Batam Kota untuk bekerja memeriksa kedua anggota DPRD Batam yang memicu SARA, dan mereka harus bertanggung jawab. Dan hal ini akan segera kami laporkan ke BK DPRD Batam," tuturnya.

Menanggapi masalah yang disampaikan oleh PK NTT di depan kantor DPRD Batam, Putra Yustisi Respaty, perwakilan DPRD Batam turun menemuinya, dan  mengatakan, akan menyampaikan hal tersebut ke BK DPRD Batam.

"Kalau memang ada diduga anggota DPRD Batam yang melakukan begini-begitu. Silahkan laporkan ke BK DPRD Batam. Pimpinan tidak bisa hadir, karena berhalangan," kata Putra Yustisi Respati.

Alfred

Foto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmidzi menegaskan bahwa vaksin COVID-19 yang saat ini digunakan efektif terhadap mutasi virus COVID-19.

“Sampai saat ini belum ada penelitian ataupun bukti ilmiah yang menunjukkan vaksin yang telah diproduksi dan telah digunakan di berbagai belahan dunia tidak bisa melindungi kita dari virus varian baru ini. Vaksin yang digunakan dalam upaya kita melakukan penanggulangan pandemi COVID-19 masih sangat efektif,” tegas Nadia, dikutip dari laman Kemenkes, Selasa (09/03/2021).

Karakteristik dari varian B117 ini lebih cepat menular, tetapi Badan Kesehatan Dunia atau WHO belum mendapatkan laporan bukti bahwa virus mutasi COVID-19 ini lebih tinggi tingkat keganasannya. Penelitian di negara lain varian B117 disebutkan lebih cepat menular namun tidak lebih mematikan.

Terkait dengan penambahan empat kasus baru konfirmasi mutasi virus COVID-19 B117, Nadia menyampaikan bahwa keempatnya dalam keadaan sehat, tidak ada yang diindikasikan mengalami gejala berat. Sampai saat ini hasil pelacakan kasus terhadap kontak erat dan keluarga juga dinyatakan tidak ada yang memiliki gejala mengarah ke COVID-19.

“Kami sampaikan kembali keempat kasus dengan varian B117 ini saat ini sudah sembuh. Mereka sudah menjalani pengobatan dan tatalaksana, semuanya mengalami gejala ringan dan sedang dan hanya melakukan isolasi secara terpusat di tempat-tempat isolasi dan memang ada yang dirawat di rumah sakit tapi dengan kondisi yang ringan sedang,” tegasnya.

Keempat kasus baru ini didapatkan dari hasil pemeriksaan Whole Genome Sequencing yang dilakukan oleh Badan Litbang Kesehatan Bersama dengan 16 laboratorium lainnya yang ada di Indonesia. Sehingga saat ini terdapat enam kasus konfirmasi positif COVID-19, setelah sebelumnya (01/3) sudah ditemukan dua kasus positif COVID-19 dengan varian virus B117 yang merupakan pelaku perjalanan luar negeri.

“Adapun keempat varian virus B117 ini ditemukan di 4 provinsi yaitu di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Nadia mengimbau dengan adanya penambahan kasus COVID-19 varian B117, masyarakat diminta semakin waspada dan terus disiplin menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, termasuk mengurangi mobilitas dan menghindari keramaian. 

(Redaksi/HUMAS KEMENKES/UN)

RDP Warga Bandara Mas, Bright PLN Batam dan DPRD Kota Batam Komisi III.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Warga yang dipimpin oleh ketua RW 20 Perumahan Bandara Mas, mendatangi gedung Komisi III DPRD Batam, dalam hal Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kedatangan mereka dalam hal penolakan warga Perumahan Bandara Mas, RW 20 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, yang menolak pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV di sekitar pemukiman warga terus berlanjut.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Batam, Werton Panggabean terungkap sebuah fakta bahwasannya pihak Bright PLN Batam melalui pihak ketiga, telah mengerahkan beberapa orang pria yang diduga preman, untuk melakukan pengusiran terhadap warga yang menghalangi pembangunan tower SUTT 150 Kv.

Mirisnya lagi, dalam video yang diputarkan dalam rapat tersebut, pihak ketiga suruhan Bright PLN Batam telah melakukan tindak kekerasan dengan melakukan pemukulan terhadap beberapa warga yang didominasi oleh emak-emak dan anak-anak.

Ketua RW 20 Perumahan Bandara Mas, Dharta Pratama mengatakan sejak dua bulan terakhir ini pengerjaan proyek SUTT 150 Kv di Perumahan Bandara Mas semakin agresif, bahkan intensitasnya semakin tinggi dalam beberapa hari ini.

"Pada tanggal 2 Maret 2021 telah terjadi pemukulan terhadap warga, kami masih diamkan. Namun kejadian serupa terulang kembali pada 6 Maret 2021, naasnya yang menjadi korban kebrutalan mereka kali ini adalah anak-anak dibawah umur yang notabene masih berstatus pelajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ini yang tidak bisa kami terima," ungkap Dharta disambut takbir Allahu Akbar dari warga lainnya.

Dikatakannya, karena telah melewati batas kesabaran pihaknya bersama-sama warga dan perangkat RT / RW berinisiatif membuat laporan secara resmi kepada pihak berwajib, dalam hal ini Polsek Batam Kota.

Adapun tujuan dari laporan tersebut, pihaknya ingin para penegak hukum bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan menyeret pelaku pemukulan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Masih menurut Dharta, sesuai dengan tuntutan warga Perumahan Bandara Mas yakni pembangunan tower SUTT 150 Kv dilakukan sesuai jalurnya yakni disisi sebelah kanan jalan menuju Bandara Hang Nadim, Batam.

"Sesuai laporan yang kami daftarkan ke Pengadilan Batam, warga meminta pihak Bright PLN Batam melakukan pembangunan tower SUTT 150 Kv sesuai jalurnya," imbuhnya.

"Kami tidak ada kepentingan apa-apa dan tidak ingin apa-apa, yang kita minta adalah tiang tower itu bergeser ke sisi kanan Bandara," ucapnya lagi.

Lanjutnya, pihaknya meminta kepada Bright PLN Batam untuk menghargai proses hukum yang saat ini masih berjalan di pengadilan.

"Hentikan pekerjaan selama proses hukum masih berjalan. Tolong hargai proses hukum sampai adanya keputusan tetap dari pengadilan (inkrah)," tegasnya.

Ditempat yang sama, Camat Batam Kota, Aditya Guntur Nugraha mengatakan permasalahan pembangunan tower ini sudah berlangsung sejak 2013 lalu.

Permasalahan ini terus berlanjut sampai sekatang dan kemudian melebar kearea publik. Pihaknya meminta Bright PLN Batam harus menyeselesaikan sebaik-baiknya dengan warga di Perumahan Bandara Mas.

"Ada sebanyak 23 titik yang masuk wilayah Kelurahan Belian. Dari jumlah tersebut, ada beberapa titik saja yang belum selesai," jelasnya.

Maka dari itu, pihaknya sebagai pelaksana pemerintahan daerah diwilayah Kecamatan Batam Kota, mengharapkan dengan adanya rapat ini bisa dicarikan solusi dan jalan keluar terbaik terhadap permasalahan ini.

"Semoga melalui rapat ini bisa dicarikan solusi terbaik, sehingga kondusivitas kemanan di Kota Batam tetap terjaga," pungkasnya. 

(Redaksi/exp/Fay)

Foto: Istimewa.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Harian Gugus Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Kepri mengatakan bahwa dari pantauan dan hasil survey penyakit diabetes melitus merupakan penyakit penyerta yang paling rentan terhadap virus covid-19.

Pasalnya, dari sebagian kasus meninggal dunia pasien Covid-19 di Provinsi Kepri dikarenakan terdapat bawaan penyakit diabetes melitus ini.

"Dari pantauan kita penyakit penyerta diabetes melitus lebih dominan rentan akan Covid-19 ini," ujar Arif yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kepri ini.

Arif mengatakan saat ini di Provinsi Kepri tngkat kematian akibat covid di Kepri cenderung kecil. "Yangmana, kita tingkat kematian mencapai 1,7 persen, dibanding nasional yang mencapai 2,5 persen," ungkap Arif.

Sedangkan tingkat kesembuhan kasus Covid-19 di Kepri mencapai 95,7 persen lebih tinggi dari persentase nasional yang 86,4 persen. 

"Alhamdulillah, saat ini kasus covid-19 di seluruh Kabupaten dan Kota telah mengalami penurunan. Semuanya berada dalam zona aman, atau kuning," ujar Arif.

Untuk itu, lanjut Arif meskipun kondisi Covid-19 di Provinsi Kepri mulai menurun, masyarakat tetap diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"Waspada selalu, dan selalu terapkan 3M dimana pun berada jangan sampai kita lengah," tegas Arif.

Sumber: Diskominfo Kepri

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad (Foto: Istimewa)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad SE MM mengatakan, bahwa pihaknya akan terus mengupayakan untuk dapat menarik dan mendapatkan dana pembangunan dari setiap kementerian di pusat.

Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Senin (08/3), beberapa waktu lalu.

"Saya akan dorong setiap OPD untuk dapat berupaya untuk dapat mendapatkan dana pembangunan dari pemerintah pusat," ujar Ansar, dikutip dari situs resmi Diskominfo Kepri.

Pasalnya, menurutnya banyak alokasi dan anggaran pembangunan di kementerian dan pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan di daerah.

"Saya tahu, karena saat saya menjadi DPR RI berada di komisi V yakni anggaran, sehingga saya tahu," tegas Ansar.

Menurut Ansar, dengan anggaran pusat tersebut selain dapat mempercepat pembangunan ditengah kondisi anggaran daerah saat ini.

"Apalagi mengingat kondisi anggaran daerah kini, gunakanlah peluang tersebut. Tarik dana-dana pembangunan tersebut untuk pembangunan daerah," jelas Ansar.

Ansar yakin dengan begitu pembangunan di Provinsi Kepri dapat terus berjalan di situasi seperti saat ini.

"Dan jika pembangunan berjalan maka dapat mempercepat pula pertumbuhan ekonomi Kepri," ujar Ansar lagi.

Redaksi