Jumat, Maret 05, 2021 ,
Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Tinjau Masyarakat yang Divaksin. 

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad,SE.MM meminta seluruh masyarakat Provinsi untuk tidak takut divaksin.

Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad saat menghadiri pelaksanaan vaksinasi lansia di yayasan Permabudhi Tanjungpinang, Kamis (4/3).

"Kita harapkan semua masyarakat mendapatkan vaksinasi," ungkap Ansar, dikutip dari situs resmi Diskominfo Kepri. 

Ansar memastikan bahwa vaksinasi yang diberikan saat ini sudah pasti aman dan halal. Sehingga tidak ada alasan untuk takut divaksin.

"Ditambah lagi dengan divaksin dapat memutuskan mata rantai penularan Covid-19," ujar Ansar.

Untuk itu, Ansar mengharapkan semua masyarakat Kepri untuk dapat ikut mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 saat ini.

"Salah satunya dengan mau dan bersedia untuk di vaksinasi," tegas Ansar kembali.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Jumat, Maret 05, 2021 ,
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina (Foto: Istimewa)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad, SE.MM akhirnya menyampaikan pidato perdana Gubernur Provinsi Kepri dalam paripurna DPRD Kepri, Kamis (4/3).

Didampingi wakil Gubernur Provinsi Kepri Hj Marlin Agustina, Ansar menyampaikan terdapat tujuh program strategis yang akan dilaksanakan dalam memimpin Provinsi Kepri.

"Pertama dan yang utama adalah program dalam percepatan Pemulihan ekonomi di Provinsi Kepri, " ungkap Ansar.

Apalagi lanjut Ansar, perekonomian Kepri yang sempat menurun akibat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Kedua, program penguatan jaring pengamanan sosial serta percepatan pemulihan kesehatan masyarakat.

"Ketiga, program pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing melalui akselerasi pendidikan berkarakter," ujar Ansar.

Keempat, program strategis yang dilakukan adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

"Kelima, melestarikan budaya Melayu dan meningkatkan kebersamaan serta kerukunan umat beragama di Provinsi Kepri, " jelas Ansar.

Ansar melanjutkan, kemudian yang keenam program peningkatan pembangunan dan infrastruktur khususnya di pulau-pulau. Baik itu pemenuhan akan air bersih, listrik serta ketersediaan Bahan Bakar Minyak BBM yang mudah dijangkau masyarakat.

"Dan program terakhir ketujuh adalah peningkatan kemaritiman di Provinsi Kepri, peningkatan industri perikanan laut dan seluruh komponen yang mampu meningkatkan potensi kelautan yang ada di Provinsi Kepri," ungkap Ansar.

Untuk itu, Ansar mengharapkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dan seluruh jajaran di lingkungan Provinsi Kepri untuk bersama-sama dalam membangun Provinsi Kepri.

Sumber: Diskominfo Kepri
Baca selengkapnya »


Jumat, Maret 05, 2021
Foto: Istimewa

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan penyerangan Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. 

Dengan begitu, seluruh penyidikan perkara tersebut dan status tersangka pada enam Laskar FPI tersebut sudah tidak berlaku di mata hukum.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, penghentian kasus ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia.

"Kasus penyerangan di Tol Jakarta-Cikampek dihentikan. Dengan begitu, penyidikan serta status tersangka sudah gugur," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Disisi lain, terkait dengan kasus ini, kata Argo, aparat kepolisian sudah menerbitkan Laporan Polisi (LP) soal dugaan adanya Unlawful Killing di kasus penyerangan Laskar FPI tersebut. 

Saat ini, Argo menyebut, ada tiga polisi dari jajaran Polda Metro Jaya yang sudah berstatus terlapor. Hal itu sebagaimana dengan instruksi Kapolri untuk menjalankan rekomendasi dan temuan dari Komnas HAM soal perkara ini. 

"Rekomendasi dan temuan Komnas HAM, kami sudah jalankan. Saat ini masih terus berproses," ujar Argo.

Redaksi/Divisi Humas Mabes Polri
Baca selengkapnya »


Kamis, Maret 04, 2021
Cerita Brigadir Pani Januar Dengan Warga. 

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Bhabinkamtibmas Polsek Bunguran Timur, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Brigadir Pani Januar melaksanakan kegiatan Basembang Bercerite tentang himbauan pencegahan Karhutla di wilayah hukum Polsek Bunguran Timur Polres Natuna, Kamis (4/3/2021).

Terjalinya silahturahmi yang baik antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat. Dan dalam kegiatan tersebut, Brigadir Pani Januar menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar Hutan dan Lahan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

"Saya juga menghimbau kepada masyarakat di musim kemarau ini, untuk menjaga lingkungan sekitar rumah dengan tidak membakar sampah sembarangan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran," ungkapnya. 

Ia juga beharap kepada masyarakat untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam hal menangani pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. 

"Dan saya juga berharap kepada masyarakat jika melihat adanya kebakaran segera melaporkan kepada kantor Kepolisian terdekat," paparnya. 

(IK)
Baca selengkapnya »


Kamis, Maret 04, 2021
Peresmian Pungutan Labuh Jangkar. 

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri akhirnya meresmikan pungutan perdana jasa labuh jangkar Lay Up penerimaan daerah Provinsi Kepri di wilayah labuh jangkar perairan Galang Kota Batam.

Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan penarikan biaya jasa labuh kapal, yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad di PT. BIAS Delta Pratama, Galang, Rabu (3/3)

Dalam sambutannya, Ansar Ahmad yakin bahwa dengan dipungutnya retribusi labuh jangkar ini akan mampu meningkatkan APBD Kepri sebesar Rp700 juta perhari atau sekitar Rp200 miliar ke APBD Kepri. 

"Seluruh masyarakat Kepri mengucapkan terima kasih kepada Menteri Marves, Menteri Perhubungan dan  Menteri Keuangan yang telah membantu Kepri sehingga bisa melakukan pengelolaan sumber daya alam laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil laut. Alhamdulillah perjuangan sejak ini membuahkan hasil dengan diresmikannya pemungutan perdana jasa labuh jangkar ini," ungkap Ansar bersama sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Kepri, juga sempat melakukan pemantauan radar pemantau lalu lintas kapal. 

Ansar mengakui, adanya peresmian pemungutan biaya labuh jangkar untuk masuk ke dalam PAD Kepri sendiri melalui proses yang sangat panjang, dan proses ini diakuinya telah berlangsung sejak kepemimpinan Ismeth Abdullah.

"Kegiatan ini memang prosesnya panjang, dari gubernur pak Ismeth Abdullah kemudian pak Sani, kemudian pak Nurdin dan pak Isdianto. Saya kira semua punya peran besar untuk ini, dan alhamdulilah memang saat kami diamanahkan masyarakat launching pungutan perdana ini," ungkap Ansar saat wawancara dengan awak media.

Ansar mengungkapkan satu bulan sebelum pelantikan Gubernur Kepri,  ia  melakukan pendekatan ke Menteri Marves, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan untuk memberikan kemudahan bagi Kepri dalam melakukan pengelolaan jasa labuh jangkar tersebut.

Ansar berharap penerimaan tersebut akan memperluas jangkauan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat Kepri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tidak itu saja, Ansar juga merencanakan memperluas pungutan pada sektor lainnya  dengan memanfaatkan kapal rute jarak jauh. Misalnya agar kapal-kapal jarak jauh bisa singgah di Kepri maka akan disediakan terminal di laut. 

Terminal tersebut nantinya menyediakan kebutuhan logistik, BBM atau kebutuhan kapal lainnya  untuk kapal jarak jauh tersebut. 

"Semua rencana ini sedang dalam proses. Pengelolaannya kita percayakan pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Provinsi Kepri. Dengan harapan agar BUP bisa menjadi mesin ekonomi Kepri," jelas Ansar. 

Potensi-potensi pungutan lain, lanjut Ansar juga akan terus dilakukan agar APBD Kepri semakin kuat sehingga pembangunan semakin cepat dan kesejahteraan semakin dirasakan masyarakat. 

Semua rencana dan target tersebut  bisa dilakukan kalau saling bahu membahu antara Pemerintah Kepri, Forkapimda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh masyarakat Kepri. 

Sementara Sekretaris Daerah Kepri T.S Arif Fadillah menyebutkan pungutan jasa labuh jangkar ini telah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Juga telah melalui beberapa kali kajian,  sampai  zona labuh jangkar pun telah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Laut ( RZWP). 

Bahkan untuk melegitimasi wewenang  dalam melakukan pengelolaan labuh jangkar tersebut Pemprov Kepri juga juga meminta masukan dan saran dari lembaga pengawas dan lembaga hukum seperti Kejaksaan Tinggi Kepri, Ombudsman, Asisten BPKP RI, dan rekomendasi BPK RI. 

"Selanjutnya tahun 2020 dengan keterlibatan langsung Menteri Marvest Bapak Luhut B Panjaitan dan jajaran, Menteri Perhubungan, makan area labuh jangkar Kepri ditata ulang sehingga dari 18 titik lokasi ditertibkan menjadi 6 lokasi," ungkap Arif.

Keenam lokasi labuh jangkar itu meliputi peraiaran pulau Galang, peraiaran Pulau Nipah, Perairan Batu Ampar, perairan Kabil Selat Riau, peraiaran Tanjung berakit, dan perairan Karimun. 

Melalui Pergub Pemprov Kepri menetapkan jasa labuh dalam arti penggunaan ruang parkir kapal sebesar sama dengan pungutan Kemenhub sebelumnya yakni Rp.700/GT per masa.

"Agar kenyamanan, keandalan, dan kepastian keamanan bisa terjamin di wilayah Provinsi Kepri, maka kapal yang masuk sehari rata-rata hanya 1 GT saja. Atau setara dengan 20 unit kapal  ukuran 50.000 GT. Dengan jumlah tersebut, pemasukan Kepri bisa mencapai Rp.200 miliar lebih per tahunnya," jelas Arif. 

Lanjut Arif, Pemprov Kepri telah menyiapkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau nota tagihan retribusi daerah berupa jasa labuh jangkar lay up. Pungutan pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Maret 2021 nanti.

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Wakil Ketua I DPRD Kepri Hj.Dewi Kumalasari, Kapolda Kepri  Irjend.Pol Aris Budiman, Wakajati Kepri Patris Yusrian Jaya, Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri  Taba Iskandar, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepri Surya Sardi dan sejumlah anggota DPRD Kepri, Kepala Staff Guskamla Kol. Laut (P) Tomi Erizal, Kepala Zona Kamla Maritim Barat Laksamana Pertama TNI Hadi Pranoto, Pimpinan Bias Mandiri Grup Mayjen Marinir (Purn) Ahmad Rifai. 

Hadir juga Kepala BP2RD Kepri Reni Yusneli, Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar, Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junaidi, Kepala Biro Hukum Heri Mokhrizal, Kepala Badan Kebangpol Kepri Lamidi,  Plt Kepala Biro Humas, Protokol, dan Penghubung Kepri Zulkifli, jajaran eselon II dan eselon III Pemprov Kepri lainnya.

Sumber: Diskominfo Kepri
Baca selengkapnya »


Kamis, Maret 04, 2021
Foto: Istimewa. 

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Untuk mencapai target prioritas nasional reformasi birokrasi, khususnya program penyederhanaan birokrasi dan pengadaan calon ASN (CASN) tahun 2021, Kementerian PANRB akan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama instansi pusat dan daerah, pada Kamis (04/03). Diharapkan para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Lembaga, dan para Sekretaris Daerah di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia dapat hadir dalam rakor ini. 

Dalam mendukung pencegahan penularan Covid-19, maka rakor yang akan dibuka oleh Wakil Presiden RI ini akan dilaksanakan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi. “Mengingat masih dalam masa pandemi, rakor ini akan dilaksanakan secara virtual dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta, Rabu (03/03).

Rapat Koordinasi ini bertujuan membahas bersama kemajuan yang telah dicapai dalam proses penyederhanaan birokrasi dan memperoleh masukan mengenai kebijakan pengadaan Calon ASN 2021 di lingkungan kementerian/lembaga dan daerah. Melalui rakor ini diharapkan dapat dirumuskan bersama suatu langkah strategis yang terpadu, terarah, dan sistematis dalam mendorong percepatan proses penyederhaan birokrasi dan pengadaaan CASN yang semakin adil, transparan, dan berkualitas sesuai kebutuhan organisasi.

Dalam rakor tersebut, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo akan melaporkan progres penyederhanaan birokrasi dan pengadaan CASN 2021. Selain itu, Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Plt. Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Teguh Widjinarko, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana akan menjelaskan mengenai kemajuan kebijakan dan perkembangan Penyederhanaan Reformasi Birokrasi, Kebijakan Pengadaan CASN 2021, dan Teknis Pelaksanaan Seleksi CASN 2021. 

Penyederhanaan birokrasi yang saat ini terus berlangsung merupakan suatu terobosan yang bertujuan mempercepat pelayanan, meningkatkan responsivitas birokrasi, dan kualitas output birokrasi. Kebijakan ini berdampak nyata pada pelayanan publik yang semakin cepat. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan dasar dan proses perizinan dalam waktu singkat, termasuk melalui sistem pelayanan dari instansi pemerintah yang kini beradaptasi dengan sistem daring atau online. “Kuncinya adalah seberapa cepat negara dapat melayani, aparat pemerintah sigap dan cepat melayani masyarakatnya, mengejar ketertinggalan, dan mengadopsi hal-hal baru yang inovatif,” jelas Atmaji.

Penyederhaan birokrasi sebagai bagian dari akselerasi reformasi birokrasi dapat dijadikan sebagai faktor pendorong perbaikan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang baik, dan penghapusan pungutan liar. Selain itu, kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kebahagiaan masyarakat melalui pelayanan publik, dan peningkatan daya saing bangsa melalui pembentukan ASN yang semakin berkompeten.

Sementara itu, sistem pengadaan CASN yang kini telah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) sejak 2013, mejadikan proses rekrutmen menjadi lebih adil, transparan, dan mampu menjaring CPNS dengan kualitas dasar yang baik serta berhasil menekan kemungkinan terjadinya kecurangan dan praktik KKN dalam rekrutmen CPNS. “Namun demikian, keberhasilan dan kemajuan dalam penerimaan CASN ini tidak menghentikan proses continuous improvement dalam proses rekrutmen CASN, misalnya dengan memulai proses talent scouting atau pengembangan proses penerimaan berbasis kebutuhan yang bukan dilakukan setahun sekali pada waktu tertentu,” tutur Atmaji.

Meski demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam proses rekrutmen CASN yang masih perlu disempurnakan, antara lain perluasan cakupan pengadaan ASN dari kelompok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Disamping itu, perlu penyempurnaan muatan subtansi dalam Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) yang harus memuat soal terkait teknologi informasi.

Kementerian PANRB sesuai tugas dan fungsinya diharapkan mampu melaksanakan perumusan dan koordinasi kebijakan dengan instansi pemerintah di pusat dan daerah. Kebijakan Kementerian PANRB tentunya akan sejalan dan selaras dengan Nawacita dan visi misi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Penulis: (HUMAS MENPANRB)
Baca selengkapnya »


Kamis, Maret 04, 2021
Vaksinisasi Polres Tanjungpinang Tahap Pertama. 

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Polres Tanjungpinang menggelar vaksinasi Covid-19 tahap pertama pada seluruh jajarannya dengan melibatkan tim vaksinator dari Puskesmas Sei Jang dan Mekar Baru yang berlangsung di Gedung Antan Seludang Mapolres Tanjungpinang. Rabu (03/02/2021)

Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando, S.H, S.IK. mengatakan seluruh personel Polres Tanjungpinang yang melaksanakan vaksinasi sebanyak 110 personel yang meliputi personel Polres Tanjungpinang, jajaran Polsek dan PNS Polri. 

Pelaksanaannya dilaksanakan selama dua hari, pada hari Rabu dan Kamis, seluruhnya dilakukan vaksinasi. Sementara untuk vaksinasi dosis tahap kedua rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2021 mendatang.

Kapolres Tanjungpinang menambahkan, vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu cara pemerintah untuk memutus penyebaran virus tersebut. Terlebih, tugas Polri juga berada di garda terdepan, terutama Bhabinkamtibmas dalam penegakan ketertiban dan protokol kesehatan Covid-19. Sehingga termasuk kelompok rawan.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu-ragu mengikuti vaksinasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. 

“Karena upaya tersebut bisa memutus rantai penyebaran Covid. Tidak usah takut supaya imun kita makin kuat,” tutup Kapolres

Penulis: Humas Polres Tanjungpinang
Baca selengkapnya »


Rabu, Maret 03, 2021

Anggota DPRD Batam Jalani Vaksinisasi Covid-19.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Sebanyak 36 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, hari ini, Rabu, 3 Maret 2021 menjalani vaksinasi Covid-19 tahap II di Rumah Sakit (RS) Awal Bross, Batam, Kepulauan Riau.

Kegiatan tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 Wib dan dilakukan dengan 4 tahap. Setiap tahapnya terdaftar 9 orang dari keseluruhan anggota Dewan yang terdaftar untuk melakukan vaksinasi Covid-19 pada Rabu, 3 Februari 2021 sebanyak 36 orang.

Hal tersebut disampaikan oleh Renata, salah satu tim medis yang melakukan vaksinasi kepada anggota Dewan.

Renata mengatakan, Vaksinasi tersebut di lakukan dengan tujuan agar mempercepat pencegahan penularan virus Covid-19.

"Untuk vaksinasi tahap II kepada anggota Dewan, akan berlangsung hingga Jumat mendatang," ucapnya.

Renata juga menjelaskan, tahap-tahap yang di lalui sebelum di lakukan vaksinasi tersebut adalah, akan di lakukan pendaftaran di meja, lalu dilakukan pencatatan dan observasi. Sejauh ini, Anggota Dewan yang sudah melakukan vaksinasi sudah ada 23 orang dari 36 orang Anggota Dewan.

Lanjutnya, anggota Dewan yang akan melakukan vaksinasi terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran di Meja 1. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan dan tidak terdapat penyakit yang menghalangi vaksinasi di Meja 2 akan dilakukan Skrining, lalu dilanjutkan dengan penyuntikan Vaksin di Meja 3.

"Terakhir sebelum mereka diperbolehkan pulang, anggota Dewan diharuskan untuk melakukan Pencatatan dan Observasi berkisar kurang lebih 30 menit," imbuhnya.

Capt Luther, salah satu anggota Dewan yang mengikuti vaksinasi Covid-19 mengatakan, bahwa saat ia menerima Vaksin dengan cara disuntik, ia tidak merasakan sakit dan baik baik saja.

"Tidak ada rasa sakit, Selain itu pelayanannya juga bagus, untuk kawan-kawan yang belum melakukan vaksin untuk segeralah, dan untuk masyarakat saya harap juga akan segera dilakukan vaksinasi, dan jangan takut dengan isu isu yang beredar di media sosial tentang bahaya vaksinasi," ujarnya.

Di lokasi sama, Budi Mardianto menyampaikan hal serupa, agar anggota Dewan yang belum melakukan vaksinasi agar segera dilakukan, karena prosesnya cukup cepat dan tidak ada rasa sakit.

"Saya berharap dengan di lakukan Vaksinasi ini bisa melumpuhkan virus virus yang selama ini membuat kita menjadi lemah fisik dan ekonomi, dan kami berharap pihak rumah sakit akan terus melajukan vaksinasi agar terhidar dari penyakit apapun," pungkasnya.

Red/expos/Fay

Baca selengkapnya »


Rabu, Maret 03, 2021

Foto, Kuasa Hukum Eti Rumiati, Allingson Revan Simajuntak dan Kantor BPN.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Eti Rumiati, warga Batam, gugat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Riau (Kepri) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung pinang di Sekupang, Kota Batam. Gugatan tersebut, atas dasar pembatalan Sertifikat Tanah secara sepihak.

Eti Rumiati melalui kuasa hukumnya, Allingson Revan Simanjuntak, SH, CPL dkk menjelaskan pembatalan Sertifikat tanah itu bermula dari Kliennya memperoleh sebidang tanah dua Kavling yang beralamat di Kavling Sungai Lekop Blok D1 Nomor 19 dan 19A, Kecamatan Sagulung, Kota Batam beberapa waktu lalu dari Candra Gunawan (pihak pertama) berdasarkan surat hibah. 

"Namun, sebelum Eti mengurus surat hibah atas tanah tersebut, terlebih dahulu ia melakukan pengecekan pada kantor BP Batam bagian Lahan. Setelah dicek, ternyata benar surat kavling tersebut terdaftar atas nama Candra Gunawan," kata Revan diseputaran Batam Center, Selasa (2/3/2021) kemarin.

Karena sudah merasa yakin bahwa 2 kavling tersebut milik Candra Gunawan, akhirnya Eti melakukan pengurusan balik nama atas surat kavling tersebut di Kantor Lahan BP Batam tanpa adanya permasalahan yang muncul. 

"Berawal adanya program pemerintah pusat yakni, proyek operasi nasional agraria (Prona) yang dilaksanakan secara gratis pada sekitar tahun 2017 lalu, akhirnya Klien kami ikut serta mengajukan proses Sertifikat dan saat itu BP Batam mengeluarkan surat rekomendasi kepada BPN Batam dengan UWTO terhutang.

Setelah Sertifikat keluar dengan No. SHGB : 2536/Sei Lekop dan No. SHGB : 2627/Sei Lekop pada sekitar bulan April 2017 silam, selanjutnya ia mengurus dan mulai melakukan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Seiring berjalannya waktu, Candra Gunawan selaku pihak pertama atas dua Kavling tersebut meninggal dunia. Dan pada tahun 2019 lalu, tiba-tiba seorang wanita yang mengaku bernama Erna muncul dan mengklaim bahwa tanah yang sudah dimiliki Eti Rumiati sebelumnya itu adalah miliknya," kata Revan.

Bahkan lanjut Revan, Erna yang mengklaim tanah itu miliknya juga mengaku bahwa Almarhum Candra Gunawan adalah suaminya. Namun setelah didesak untuk menunjukkan dokumen pernikahannya, dirinya tidak bisa menunjukkan surat nikahnya dengan Chandra gunawan. 

Tak berhenti disitu saja, Klien kami Eti Rumiati pun pernah didatangi oleh sejumlah pria berbadan besar dengan melakukan intimidasi hingga diusir secara paksa dari rumah yang sudah ditempatinya itu.

Bahkan Eti malah dilaporkan ke Polsek Sagulung atas tudingan penyerobotan lahan. Namun laporan tersebut tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur, sebab Eti sudah memiliki Sertifikat. Hingga akhirnya Polisi mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3).

"Tak merasa puas, saudari Erna pun berangkat ke kantor BPN Batam untuk melaporkan kejadian tersebut dan sempat dilakukan mediasi pertama di depan Bapak Askani yang saat itu menjabat sebagai kepala kantor BPN Batam yang dihadiri oleh masing-masing kuasa hukum pada bulan Januari 2019," jelasnya.

Saat mediasi itu, Saudari Erna memintai uang senilai Rp300 Jt kepada Eti Rumiati agar permasalahan tersebut selesai. Namun Eti didampingi kuasa hukumnya bersikeras tidak mau memenuhi permintaan Erna tersebut. 

Selanjutnya mediasi kedua di kantor BPN Batam pada September 2019, permasalahan tersebut juga tidak berujung selesai. Namun seminggu setelah itu, kepala kantor BPN Batam, Askani mengeluarkan surat rekomendasi atas penyelesaian permasalahan tersebut. 

"Adapun surat yang dikeluarkan BPN Batam itu bertuliskan yakni, merekomendasikan kepada seluruh pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan gugatan ke Peradilan Umum, selanjutnya apapun hasil keputusan pengadilan itulah yang akan dikeluarkan oleh BPN Batam," ucap Revan menjelaskan isi surat tersebut.

Kendati demikian, Revan menyambut baik atas rekomendasi tersebut dan berharap saudari Ernawati jika merasa dirugikan dapat mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri Batam.

"Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan sama sekali dan kami sangat terkejut, kenapa tiba-tiba Kanwil BPN Kepri mengeluarkan SK pembatalan?. Ada apa ini?," Ucap Revan.

Sebagaimana diketahui, pada bulan November 2020, Kanwil BPN Kepri mengeluarkan SK pembatalan sertifikat tanah atas nama Ety Rumiati yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil BPN Kepri yang kini dijabat oleh Askani.

Adapun dasar Kanwil BPN Kepri melakukan pembatalan Sertifikat tersebut mengatakan bahwa surat Kavling yang dikeluarkan oleh BP Batam itu diduga palsu.

"Kalau pun palsu, seharusnya yang dilakukan oleh Kanwil BPN Kepri terlebih dahulu adalah menyurati BP Batam agar membatalkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BP Batam atas penerbitan Sertifikat itu, "karena dasar Klien saya mendapatkan Sertifikat ini sebelumnya adalah atas rekomendasi dari BP Batam," pungkasnya.

"Jadi gugatan sudah kami daftarkan di PTUN Tanjung Pinang, Sekupang, kota Batam pada Senin (1/2/2021) lalu dengan Nomor Perkara : 4/G/2021/PTUN.Tpi. Dalam hal ini, Kanwil BPN Kepri selaku tergugat. Hari ini, Rabu (3/3/2022) adalah terakhir tahap pemeriksaan persiapan (Dismissal process). Selanjutnya tinggal menunggu jadwal Sidang," pungkasnya.

(Redaksi/Exp)

Baca selengkapnya »


Rabu, Maret 03, 2021 ,
Kordinasi Antisipasi Karhutla Oleh Bhabinkamtibmas Polsek Bunguran Timur.

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Mengantisipasi kebakaran hutan, Bhabinkamtibmas Polsek Bunguran Timur, Desa Cemaga Selatan, Brigadir Dwi Fahjuliadi memberikan himbauan kamtibmas terkait sering terjadinya karhutla, Rabu (3/3/2021).

Ia menyampaikan kepada Kepala Desa, Kadus, RT dan RW di Desa Cemaga untuk meningkatkan kondusifitas Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna untuk mengantisipasi kebakaran.

Maka dari itu, lanjutnya, selaku anggota Bhabinkamtibmas, Ia mengajak warganya untuk mencegah karhutla dengan cara untuk memasang spanduk Stop Karhutla di daerah yang rawan karhutla.

"Mari kita wujudkan Kecamatan Bunguran Selatan terutama Desa cemaga bebas dari kebakaran hutan dan lahan," ujarnya. 

Selain itu, Bripka Brigadir Dwi Fahjuliadi juga melakukan kegiatan sosialisasi tentang pencegah karhutla, dengan mengajak masyarakat berperan aktif dalam upaya penanggulangan karhutla.

"Membangun sinergi antara masyarakat, kemudian apabila mengetahui kejadian kebakaran agar melaporkan ke Bhabinkamtibmas atau ke kantor Kepolisian terdekat," tuturnya. 

(IK)
Baca selengkapnya »


Rabu, Maret 03, 2021
Bhabinkamtibmas Polsek Bunguran Timur Himbau Warga Cegah Karhutla

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Bhabinkamtibmas Polsek Bunguran Timur, Desa Cemaga, Bripka Henri memberikan himbauan kamtibmas terkait sering terjadi nya karhutla, kepada Kepala Desa, Kadus, RT dan RW di Desa Cemaga untuk meningkatkan kondusifitas Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna dalam Mengantisipasi kebakaran hutan, Rabu (3/3/2021).

Maka dari itu selaku anggota Bhabinkamtibmas mengajak warganya untuk mencegah karhutla dengan cara untuk memasang spanduk Stop Karhutla di daerah yang rawan karhutla.

"Mari kita wujudkan Kecamatan Bunguran Selatan terutama Desa cemaga bebas dari kebakaran hutan dan lahan," ungkapnya. 

Bripka Henri juga melakukan kegiatan sosialisasi cegah karhutla dengan mengajak masyarakat berperan aktif dalam upaya penanggulangan karhutla, membangun sinergi antara masyarakat, kemudian apabila mengetahui kejadian kebakaran agar melaporkan ke Bhabinkamtibmas atau ke kantor Kepolisian terdekat.

(IK)
Baca selengkapnya »


Rabu, Maret 03, 2021

Foto: Istimewa. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Memasuki peralihan musim dan banyaknya aksi-aksi ilegal yang dilakukan oleh oknum warga, membuat kawasan hutan yang ada di Kota Batam, Provinsi Kepri terbakar. 

Hal ini pun, diakui sejumlah pihak memunculkannya titik-titik api atau hotspot yang meresahkan. Mengingat, ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) patut diwaspadai. 

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bersama masyarakat kiranya bisa bahu membahu dan berperan aktif dalam mencegah karhutla.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Widiastadi Nugroho saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan hutan lindung dan Serapan Air di Kelurahan Mangsang, Sei Beduk, Batam, Selasa (2/3/2021) pagi. 

Bersama Politisi PDI Perjuangan tersebut, tampak hadir Anggota Komisi III yang terdiri dari Surya Sardi, Irwansyah, Nyanyang Haris Pratamura, Yudi Kurnain dan Yusuf. 

Pria yang akrab disapa Iik ini pun sangat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan tim gabungan satgas dalam pemadaman titik api yang sebelumnya sempat membesar.

"Selain mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama peduli terhadap lingkungan dan tidak melakukan aksi ilegal, kami juga mengapresiasi kerja keras tim gabungan yang sudah berjibaku dalam pemadaman titik api yang muncul di Batam ini," jelasnya.

Meski Pemerintah Daerah telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk penanganan Karhutla, tambahnya, Akan tetapi penanganan kebakaran ini tidak bisa dilakukan sendiri. Namun perlu adanya dukungan dari masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif dalam pencegahan Karhutla. 

"Masyarakat harus membantu dan ikut serta dalam pencegahan Karhutla dengan cara tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan saat akan memasuki musim tanam, dan khusus pengguna jalan, jangan jangan membuang puntung rokok," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala BNPB Doni Monardo menyebutkan bahwa untuk mencegah dan menanggulangi dampak dari kebakaran hutan dibutuhkan dukungan dari semua pihak untuk kolaborasi antara pemerintah dan daerah. Untuk itu, Instansi pemerintah tidak dapat mengatasi masalah karhutla sendirian, solusinya butuh sinergi semua pihak. 

"Karhutla adalah ancaman permanen, maka solusinya juga harus permanen" kata Doni Monardo.

Salah satunya sinergi Pentahelix, yakni pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi. Fakta di lapangan, pemerintah daerah yang dapat menjadi ujung tombak dalam pemadaman api sebelum membesar. 

Selain itu, pola pencegahan lainnya adalah mengetatkan perolehan izin lingkungan, kewenangan yang dimiliki bupati atau kepala daerah. Disamping itu pemimpin daerah juga wajib melakukan pengawasan, memberikan sanksi atau tindakan administratif bagi yang melanggar.

Tidak semua permasalahan pemadaman diserahkan ke pemerintah pusat. Jika Kepala Daerahnya dapat menjadi contoh, elemen dibawahnya pasti juga mengikuti. 

Pembakar hutan adalah kejahatan yang luar biasa. Tantangan kedepannya adalah mengubah perilaku masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Sumber: Diskominfo Kepri

Baca selengkapnya »


Rabu, Maret 03, 2021 ,
Kadisdik Kepri, H Muhd Dali. 

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dinas Pendidikan Provinsi Kepri mengatakan bahwa hingga saat ini hampir seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Provinsi Kepri mulai melakukan pembelajaran Tatap Muka di sekolah.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri H Muhd Dali di Tanjungpinang, Selasa (2/3).

"Hingga saat ini untu tingkat SMK di provinsi Kepri sudah hampir semua yang melaksanakan Belajar Tatap Muka di sekolah masing-masing," ungkap Dali dikutip dari situs resmi Diskominfo Kepri. 

Menurut Dali, saat ini progress perkembangan pembelajaran tatap muka di Kepri cukup signifikan. Untuk SMK, Dali mengatakan belajar tatap muka telah berjalan khususnya pada Mata Pelajaran C2 dan C3.

"Yangmana, mata pelajaran C2 dan C3 ini adalah Praktek dan PKL atau magang. Sudah masuk semua," ujar Dali.

Sementara untuk tingkat SMA, lanjut Dali saat ini sekolah-sekolah SMA se Kepri masih dalam progres untuk melakukan Simulasi Pembelajaran Tatap Muka.

"Nantinya jika hasil simulasi berjalan baik dan telah dievaluasi maka barulah izin sekolah tatap muka dapat dilakukan," tegas Dali.

Dali mengatakan, yang mana evaluasi yang diberikan seperti bagaimana penerapan disiplin prokes covid-19 seperti 3M, serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

"Seperti pengadaan tempat mencuci tangan dengan air yang mengalir, masker khusus hijab bagi siswa dan pertimbangan lainnya," jelas Dali.

Namun begitu, Dali yakin bahwa dengan dukungan semua pihak saat ini penerapan dan sistem pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Rabu, Maret 03, 2021 ,
Foto: Istimewa. 

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) Tanjungpinang untuk melakukan audit atas kapasitas Listrik yang ada di Kepri Smart Province ( KSP). KSP memerlukan audit ini untuk mengetahui kondisi listrik, apalagi, beberapa unit jaringan sering kehilangan daya sehingga mengganggu proses pelayanan.

Dikutip dari situs resmi Diskominfo Kepri, Kepala Dinas Kominfo Kepri melalui Kepala Bidang Komunikasi Publik, Iskandar Zulkarnaen Nasution menyatakan hal ini kepada media pada Selasa (2/3).

PLN menyambut baik dengan mengirimkan subkontraktor listrik untuk melakukan audit listrik di KSP. Ini penting untuk mengetahui penyebab dari timbulnya gangguan berupa kehilangan daya dari beberapa jaringan yang ada di KSP.

"Kami menghubungi call center PLN dan menjelaskan adanya gangguan listrik di KSP kemarin (senin 1/3) dan hari ini (selasa red) PLN langsung mengirim petugas sub kontraktor listrik," ujar Iskandar mengapresiasi langkah cepat PLN dalam menjawab keluhan pelanggan.

Audit awal diketahui ada masalah di beberapa titik NCB listrik KSP. Petugas sub Kontraktor PLN menyarankan KSP untuk melakukan penggantian jaringan kabel listrik yang ada, sebab jaringan kabel listrik saat ini merupakan warisan yg sudah berusia sangat lama dan perlu diganti sehubungan dengan padatnya penggunaan alat alat elektronik yang menggunakan listrik dalam jumlah besar.

"Kami akan coba menghitung berapa dana yang dibutuhkan untuk perbaikan jaringan dan insyaAllah akan memgajukannya dalam rencana APBD Perubahan nanti," ujar Iskandar.

Upaya ini merupakan satu kesatuan dalam rangkaian kerja KSP untuk membuka pelayanan terhadap masyarakat Kepulauan Riau dalam bidang informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Kepri.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Rabu, Maret 03, 2021
Ketum SMSI, Firdaus. 

KEPRIAKTUAL.COM: Masih dalam seminar online yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Prodi Ilmu Komunikasi dengan tajuk tajuk "Semiloka Rekontruksi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka," Selasa (2/3/2021), Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, memberikan paparan tentang dasar- dasar jurnalistik di era digital.

Turut hadir juga sebagai narasumber,  Hermansyah, SE (Ketua SMSI Sumut), Drs. H. Sofyan Harahap (Wakil Penanggung Jawab Harian Waspada), Jimmi A.A.,  S.Ps. CHRP, CHRM (Manager Komunikasi PT. PLN Persero, UIW Sumatera Utara), Syaiful Anwar Lubis (Ketua IJTI Sumut dan Praktisi Jurnalis Televisi), Fakhrur Rozi (Dewan Redaksi Kaldera.id/Dosen UINSU), Aldi Wilman, ST (Manager Kadiv & Public Relatioan Regional 1), Saurma MGP Siahaan, MIPR (Ketua BPC Perhumasan Meda), Chandi Mohammad, SE (Youtuber), Tulangtio, SE (Alumni Influencer Conten Creator, Penyanyi) dan Dr. Dedy Sahputra, MA yang bertindak sebagai moderator.

Diawal bicara mengenai dasar jurnalistik di era digital, saat ini menurut Firdaus, ada beberapa masalah yang dialami media diantaranya, mencari model media, meningkatkan kepercayaan pembaca, membangun iklim bisnis, bersaing dengan media sosial yang banyak menarik minat para pengguna internet untuk segementasi hiburan dan praktik media terus berubah akibat disrubsi digital.

Saat ini lanjut Firdaus, media baru telah  mengubah jurnalisme dalam empat cara, pertama, sifat konten berita berubah akibat dari munculnya teknologi media baru yaitu, konten interaktif, realtime, kedua, cara wartawan melakukan pekerjaannya berbasiskan digital dan multimedia, multiplatform, ketiga struktur ruang redaksi dan industri berita sedang mengalami transformasi mendasar, keempat, media baru membentuk kembali bagaimana hubungan antara unsur di dalam organisasi berita yaitu jurnalis, dan audiens termasuk narasumber, pesaing, pengiklan, dan pemerintah. 

"Contoh, audien tidak hanya hanya sebagai penerima berita, tapi juga pemasok berita.(Jhon P Pavlik, 2001)," ujar Firdaus.

Selain itu, di era digital, diungkapkan Firdaus, telah muncul karakter baru media digital.

"Teori gatekeeping,  yang menjelaskan berita diseleksi dan ditentukan tim redaksi sebelum berita ditayangkan, tidak berlaku dalam media digital. Dan berubah menjadi gatekeeping digital, online, virtual, karena interaktivitas audiens membuat audien berpartisipasi sebagai penjaga gerbang sekunder di Internet. Media digital dan media sosial memungkinkan  audiens untuk berpartisipasi dalam dialog, berinteraksi langsung dengan bisnis, institusi, dan pembuat berita. (Shoemaker & Vos, 2009)," papar Firdaus.

Ditambahkan Firdaus, dalam menulis judul di media digital ditentukan oleh Google dengan sistem clicbait yaitu istilah untuk judul berita yang dibuat untuk menggoda pembaca yaitu menggunakan  bahasa yang provokatif dan  menarik perhatian.

"Karena judul adalah elemen yang paling pertama dibaca netizen di hasil pencarian, maka dengan mengoptimasi judul jumlah klik bisa bertambah. klik tidak melalui konten berkualitas, melalui tajuk utama halaman depan yang menarik, provokatif, dan sensasional yang bertujuan mengeksploitasi keingintahuan pengguna," tandas Firdaus.

Lebih jauh diterangkan Firdaus, di era digital, jurnalis menggunakan media sosial sebagai alat pengumpul informasi, memeriksa berita media lain, mendapatkan berita terkini, mewawancari narasumber, memvalidasi informasi, dan menyebarkan pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Trending topics media sosial dapat memiliki pengaruh signifikan dalam memproduksi informasi yang mempengaruhi agenda publik. Media menggunakannya, agar tidak tertinggal informasi yang sedang diperbincangan para nitizen," tutur Firdaus.

Media, sambung Firdaus,  menjadikan media sosial sebagai medium penyebarluasan berita. Karena media sosial dapat memperluas kemampuan berkomunikasi. 

"Penyajian berita pada media sosial tersebut dilakukan dalam format foto, infografis, video pendek berdurasi satu sampai enam menit, videografis, dan live streaming," urai Firdaus.

Masih dalam paparanya, owner Teras Grup ini juga menjelaskan berbagai bentuk berita diantaranya, Hard news yang  memiliki daya tarik tinggi bagi pembaca karena sifatnya informatif, aktual, realtime. 

Selanjutnya berita opini yang mengulas persoalan secara khusus dengan pendekatan akademik dan jurnalisme sastrawi. 

"Berita-berita opini memiliki nilai tersendiri bagi para pembacanya. Berita opini untuk refrensi dalam beberapa kasus, seperti isu lingkungan, hukum, politik, ekonomi dan sosial," cetus Firdaus.

"Berita investigasi memiliki nilai lebih dalam memberikan kepuasan pembaca, sehingga berita ini akan sangat ekslusif dalam memberikan berita. Tingkat kerumitan dan proses panjang membuat berita ini akan mampu menarik pembaca dari berbagai segementasi pembaca," imbuh Firdaus.

Sementara itu, bicara perihal masa depan jurnalistik, Firdaus menerangkan, menurut (Burgess & Hurcombe, 2019:365), jurnalisme digital adalah praktik-praktik pengumpulan berita, pelaporan, produksi teks dan komunikasi tambahan yang mencerminkan, merespons, dan membentuk logika sosial, budaya dan ekonomi dari lingkungan media digital yang terus berubah.

Jadi jurnalistik digital tidak hanya memindahkan produk media konvensional ke media digital, tapi juga harus membuat model bisnis.

Firdaus mencontohkan, model bisnis ”The Long Tail” yang  dipopulerkan oleh Chris Anderson tahun 2004. Istilah ini mendeskripsikan  strategi bisnis pada segment pasar tertentu seperti yang dilakukan oleh Amazon.com atau Netflix, yang menjual sejumlah besar item unik dimana masing-masing memiliki kuantitas yang sedikit ke pangsa pasar yang besar. 

Lalu, model bisnis Siberindo.co, media digital  yang motori  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menjadi newsroom terbesar di Indonesia merupakan model bisnis media digital yang memproduksi konten dimana konten bisa digunakan anggota SMSI se-Indonesia. Kolaborasi ini berpotensi secara ekonomi, dengan tetap memegang teguh prinsip akuntabilitas penulisan informasi.

Diakhir paparan, Firdaus menyebut, masa depan jurnalistik adalah bagaimana mengkombinasi jurnalisme lama dan baru yaitu fungsi pers sebagai penjaga pintu tak menghilang sepenuhnya, melainkan hanya mengecil dimensinya tentang apa yang mesti disediakan pers.

"Pers harus menampilkan seperangkat fungsi yang lebih kompleks dari sekadar penjaga pintu dan mengadopsi format baru gaya bertutur, penyebaran dan pelibatan public dalam berita. Pers masih menjadi mediator, tetapi dengan peran mediasi yang lebih beragam dan kompleks, dan menjalankannya di dunia komunikasi tanpa batas seperti sekarang akan lebih sulit. (Kovach dan Rosentiels, 2012: 180)," pungkas Firdaus.(***).
Baca selengkapnya »


Selasa, Maret 02, 2021 ,

Ketibaan 10 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 do Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (02/03/2021). (Foto: Biro Pers Setpres/Rusman)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Sebanyak sepuluh juta dosis bahan baku vaksin Covid-19 kembali tiba di Indonesia. Bahan baku vaksin yang berasal dari perusahaan Sinovac tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (02/03/2021), sekitar pukul 12.05 WIB, melalui penjemputan khusus Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA891.

“Alhamdulillah hari ini kita kedatangan sepuluh juta bulk vaccine. Bulk vaccine ini adalah materi dasar vaksin yang nanti akan dibuat Bio Farma menjadi vaksin (siap pakai),” ujar Wakil Menteri Kesehatan dr. Dante Saksono yang menyaksikan ketibaan bahan baku vaksin tersebut.

Kedatangan sepuluh juta dosis bahan baku vaksin ini merupakan kedatangan kelima setelah pada kedatangan sebelumnya Pemerintah juga telah mendatangkan baik vaksin siap pakai maupun bahan baku vaksin. Pada kedatangan pertama dan kedua, Pemerintah mendatangkan sebanyak 1,2 juta dan 1,8 juta dosis vaksin siap pakai. Adapun untuk kedatangan ketiga dan keempat masing-masing sebanyak 15 juta dan 10 juta dosis bahan baku vaksin telah didatangkan.

Dengan demikian, Pemerintah telah mendatangkan 38 juta dosis vaksin yang berasal dari perusahaan Sinovac. Vaksin-vaksin tersebut akan digunakan untuk mendukung program vaksinasi massal secara gratis yang menargetkan 181,5 juta masyarakat.

“Bertahap nanti kemudian akan datang 185 juta vaksin yang berasal dari Sinovac,” imbuh Dante.

Bahan baku tersebut, sebagaimana bahan baku pada kedatangan ketiga dan keempat, selanjutnya akan diolah dan diproduksi lebih jauh oleh BUMN farmasi PT Bio Farma yang telah memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Vaksin COVID-19 produksi Sinovac tersebut sebelumnya juga telah menerima izin penggunaan darurat dari BPOM. Vaksin tersebut juga telah memperoleh fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Untuk diketahui, Dante melanjutkan, selain mengadakan vaksin COVID-19 yang berasal dari Sinovac, {emerintah juga telah memperoleh komitmen pengadaan vaksin dari sejumlah perusahaan farmasi lainnya, yakni AstraZeneca dari Inggris, Pfizer-BioNTech dari Jerman dan Amerika, serta Novavax dari Amerika yang kesemuanya akan digunakan dalam program vaksinasi Pemerintah.

“Kesemua vaksin tersebut akan memenuhi kebutuhan vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya. 

(Setkab/BPMI/UN)

Baca selengkapnya »


Selasa, Maret 02, 2021 ,

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (miras). Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan persnya, Selasa (02/03/2021), di Istana Merdeka, Jakarta.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” tegas Presiden.

Untuk diketahui, lampiran Perpres yang dicabut tersebut terdapat dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Disampaikan Presiden, keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

“Masukan-masukan dari ulama-ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ungkapnya.

(Setkab/TGH/UN)

Baca selengkapnya »


Selasa, Maret 02, 2021 ,

Kadishub Kota Batam, Rustam Effendi (Foto: Istimewa)

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam periksa Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Rustam Effendi, Selasa (2/3/2021) pagi.

Pemeriksaan Kadishub Kota Batam, menurut informasi, terkait dugaan adanya tindak pidana pungutan liar (Pungli) dan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Rustam Effendi.

Pantauan awak media, Rustam mejalani pemeriksaan sekitar tiga jam mulai dari pukul 09.00-11.00 Wib.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Batam, Hendarsyah Yusuf Permana saat dikonfirmasi tentang pemeriksaan Rustam Effendi, ia membenarkan nya.

"Iya benar diperiksa. Tapi terkait kasusnya apa, saya No Coment," kata Hendarsyah saat dikonfirmasi via whatshapnya.

Redaksi

Baca selengkapnya »


Selasa, Maret 02, 2021 ,
Rapat Pembahasan Tenaga Kerja Tempatan di DPRD Karimun Komisi I.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Persatuan Karya Anak Tempatan ( Pekat ), bersama DPRD Karimun Komisi I mengadakan rapat terkait tenaga kerja anak tempatan Karimun, Senin (2/3/2021).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari pihak PT.Seipem Danel Simatupang,ungkap Didang Syarifuddin Pembina Pekat.

Didang Syarifuddin berharap PT.Seipem serius dalam menangapi persoalan ini, karena terkait tenaga kerja adalah suatu kewajiban PT.Seipem mengutamakan anak tempatan sesuai dengan keahliannya , ungkapnya.

Apalagi disaat pandemi Covid -19 saat ini, keadaan semakin sulit, meningkatnya angka pengangguran, sehinga akan memicu tingginya angka kriminalitas, ucapnya.

Lebih jauh Didang mengatakan dengan banyaknya projek di PT.Seipem seharusnya dapat menampung anak tempatan Karimun bekerja, karena PT.Seipem berlegalitas diruang lingkup Bumi Berazam, jangan sampai kami jadi penonton dirumah kami sendiri, dan mati dilumbung padi, kata Didang.

Didalam rapat pertemuan digedung DPRD Karimun sangatlah tidak proaktif, didalam rapat Anggota DPRD hanya menanyakan Prosedural teknis di PT.Seipem oleh Komisi I DPRD Karimun, sangat berbeda pendapat dengan pihak Kepala Dinas Tenaga Kerja, Rufindi, yang telah mengeluarkan, Ketegasan secara Pro Aktif dan sangat peduli serta merasa sekali bahwasanya, pihak PT. Seipem harus mengutamakan anak tempatan ( Karimun), Skill maupun Non Skill.kata Didang.

Sumber: Mimbar Publik
Baca selengkapnya »


Selasa, Maret 02, 2021
Konfrence Pers Pengungkapan Penangkapan Teroris. 

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap 12 terduga teroris di sejumlah daerah di Jawa Timur pada pekan lalu. Polri menyampaikan mereka yang ditangkap diduga memiliki keterkaitan dengan teroris Upik Lawanga.

“Jelas semua ada keterkaitannya. Kalau kita mendalami lagi kelompok ini pun ada keterkaitannya dengan Upik Lawanga,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Senin (1/3/2021).

Brigjen Rusdi menjelaskan seluruh anggota JI terkoneksi satu sama lain. “Semua Jamaah Islamiyah tentunya mereka saling terkoneksi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya,” bebernya.

Adapun 12 terduga teroris yang ditangkap di Jatim itu berinisial F, TS, AS, AIH alias AP, BR, RBM, Y, F, ME, AYF, RAS, dan MI.

Lebih lanjut, Jenderal bintang satu mengungkapkan 12 terduga teroris ini berafiliasi dengan kelompok AL-Qaeda. Mereka juga sudah menyiapkan aksi teror.

“Aktivitas-aktivitas daripada kelompok ini, ini adalah kelompok Jamaah Islamiyah. Tentunya berafiliasi kepada Al-Qaeda dan kelompok ini dikenal dengan kelompok Fahim, sering disebut kelompok ini dikenal dengan kelompok Fahim,” jelasnya.

“Tentunya mereka telah melakukan aktivitas-aktivitas berupa latihan bela diri dan mereka juga sudah merancang bunker yang akan digunakan untuk kegiatan pembuatan senjata maupun bom rakitan,” sambung dia.

Sumber: Divisi Humas Polri
Baca selengkapnya »


Langganan: Komentar (Atom)
Copyright 2024 KEPRIAKTUAL.COM
IT Support : ABT

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.