Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Sambutan Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik, Pembukaan Musrenbang di Kelurahan Ranai Darat.

Kegiatan Musrenbang yang di Ikuti oleh Warga Kelurahan Ranai Darat.

Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan Ranai Darat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar, Wakil Ketua I DPRD Natuna dan Daeng Ganda Rahmatullah.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Natuna, Jarmin Sidik menyampaikan, dalam usulan kegiatan pembangunan harus jelas lokasinya, supaya dalam pelaksanaannya nanti dapat dilaksankan.

"Konsultan perencanaan saat  turun ke lokasi harus melakukan koordinasi, mulai RT, RW, kelurarah sampai ke tingkat kecamatan, supaya singkron dengan nomenklatur kegiatan nantinya," terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Amhar dalam sambutanya mengatakan, kegiatan Musrenbang bukan semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik semata, namun semua aspek sosial kemasyarakatan juga menjadi bahasan dan usulan dalam kegiatan tersebut.

"Pembangunan manusia harus kita rencanakan dalam musrenbang, baik mental, spiritual, agama, dan pendidikan," ujarnya. 

Daeng Amhar mengingatkan bahwa pembangunan fisik harus direncanakan dengan baik, sehingga prosesnya dan hasilnya dapat berlangsung dengan baik juga.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Natuna, Wan Arismunandar mengingatkan, bahwa saat ini di Kelurahan Ranai Darat masih memiliki pekerjaan rumah yang harus segera di selesaikan, yaitu penyelesaian pengerjaan Mesjid Ranai Darat.

"Penyelesaian pembangunan Mesjid Ranai Darat juga menjadi prioritas pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, jadi sebaiknya dimasukan dalam sekala prioritas," ungkapnya.

Musrenbang Kelurahan Ranai Darat mengusukkan lima kegiatan yang menjadi sekala prioritas dalam usulan tahun 2022 yaitu Pembangunan Drainase Kiri Kanan Jalan Gunung Air Makan, Pembangunan Batu Miring Sungai Air Kumbik, Lanjutan Pembangunan Batu Miring Parit Induk Jalan Haji Sa'dan, Hotmik Batu Madu, Pembangunan Drainase Jalan Imam Haji Ismail Depan Surau Raudhatul Jannah.

(IK)

Pengurus DPD II IPK Kota Batam

Pelantikan pengurus DPD II IPK Kota Batam ini akan dihelat di Hotel Haris, Batam Center, Kota Batam pada Minggu (7/2/2021) mendatang.

Rudi Hartono Malau selaku ketua Panitia pelaksana menjelaskan bahwa pihaknya siap mensukseskan acara pelantikan yang kini persiapannya sudah 80 persen dan segala sesuatunya sudah rampung.

"Ini semua berjalan dengan baik atas kerjasama seluruh jajaran DPD II IPK Kota Batam. Dimana kami seluruh jajaran DPD II IPK Kota Batam solid untuk membesarkan roda organisasi ini," tegas Rudi saat ditemui di kantor Sekretariat IPK Kota Batam di Ruko Puri Selebriti, Senin (1/2/2021)

Diharapkan, dalam pengurus baru DPD II IPK Kota Batam ini dapat merubah menset yang dianggap masyarakat selama ini bahwa organisasi IPK arogan dan premanisme. 

Jadi kedepannya, organisasi IPK ini lebih baik lagi ditengah masyarakat luas khususnya di Kota Batam. Kita akan menciptakan kader-kader yang memiliki rasa sosial bermasyarakat dan mendukung seluruh program pemerintah Kota Batam.

Ditempat yang sama, salah satu kader IPK dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menyambut baik akan terlaksananya kegiatan pelantikan DPD II IPK Kota Batam. "Dimana kami mendukung penuh pelantikan ini hingga sampai selesai," ujar Taufik.

Taufik mengatakan, besarnya IPK tergantung pada anggota dan pengurus. Jika kita bekerja keras untuk organisasi, maka IPK akan menjadi besar dan menjadi contoh bagi organisasi kepemudaan.

Sementara itu, Maharani Purba selalu Sekertaris Panita berharap usai pelantikan nanti, seluruh anggota IPK Kota Batam semakin solid.

Untuk program kerja IPK Kota Batam sendiri pihaknya sudah merancang baik itu program kerja jangka pendek maupun program kerja jangka panjang.

"Mudah-mudahan program kerja yang sudah kita susun ini bermanfaat bukan hanya untuk seluruh anggota IPK Kota Batam, namun juga untuk seluruh masyarakat Kota Batam," ucap Rani.

Tak lupa, dalam acara  pelantikan nanti, pihak panitia tetap menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. "Panitia sudah mempersiapkan perlengkapan Protokol kesehatan seperti, sanitizer, sabun dan tempat cuci tangan," pungkasnya.

Ditempat yang sama, kader IPK dari Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, menyambut baik akan terlaksana nya kegiatan pelantikan IPK Kota Batam. Dimana kami mendukung penuh pelantikan ini hingga sampai selesai, ujar Muhammad Taufik.

Taufik juga menyebut besarnya IPK tergantung pada anggota dan pengurus. Jika kita bekerja keras untuk organisasi, maka IPK akan menjadi besar dan menjadi contoh bagi organisasi kepemudaan, tegasnya.

Redaksi

Bupati Lantik Pejabat Fungsional.

Adapun para fungsional fungsional  yang dilantik itu antara lain yaitu, bagian pengelola pengadaan barang dan jasa 7 orang, penggerak swadaya masyarakat 3 orang, polisi pamong praja 3 orang, pejabat fungsional putakawan 2 orang, bagian penera, paramedik veteriner dan auditor masing-masing 1 orang .

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dalam kata sambutan menyampaikan agar para pejabat yang dilantik itu, agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan tidak mengeluh akan jabatan baru yang diemban.

"Bekerja dengan baik, sesuai aturan jangan pikirkan nanti masalah jabatan lama atau tidak," ujarnya. 

 Hamid juga berpesan agar para pejabat dapat melaksanakan tugas dengan iklas, melayani masyarakat dan tetap loyal kepada atasan dan pimpinan.

"Iklas apapun jabatan yang diberikan pimpinan, terima dengan iklas, semua sudah diatur oleh Allah Swt," tambahnya. 

Hadir dalam kegiatan ini, sejumlah pejabat pimpinan Organisasi perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Natuna.

(IK)

Konfrence Pers Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pornografi dan ITE oleh Polda Kepri.

Hal tersebut disampaikan oleh Dir Reskrimum Polda Kepri Kombes Pol Arie Dharmanto, S.Sos., S.Ik., didampingi Kasubdit IV Dit Reskrimum Polda Kepri AKBP Dhani Catra Nugraha, SH., S.IK., MH., dan Kaur Pullah Inprodok Subbid PID Bid Humas Polda Kepri Kompol Rosmini Manan, SH., saat Konferensi pers di Mapolda Kepri. Senin (1/2/2021).

"Tempat kejadian perkara berada di Kota Batam pada Rabu tanggal 27 Januari 2021, pada hari tersebut kita menemukan adanya fakta dan barang bukti terkait pornografi dan pelanggaran kejahatan Undang-undang ITE adapun pengungkapan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yaitu kasus fotografer pornografi terhadap anak dibawah umur berinisial RS," ujar Dir Reskrimum Polda Kepri Kombes Pol Arie Dharmanto.

Lanjutnya, dari pengembangan tersebut kita mendapati adanya dugaan kejahatan lain yaitu adanya jaringan pornografi anak dibawah umur. Kemudian setelah kasus ini berhasil kita ungkap kita juga mengamankan tiga orang tersangka yaitu dua orang anak dibawah umur yang merupakan Admin group Whatsapp tersebut dan satu tersangka berinisial MP sebagai penyebar video dan foto Pornografi.

"Didalam group Whatsapp tersebut didapati member sebanyak kurang lebih 51 member yang berada didalam group yang bernama "PAP TT" dan group tersebut kurang lebih sudah terbentuk selama 2 tahun, diduga membernya merupakan sebagaian besar anak-anak yang berada di Kota Batam dengan konten video dan foto sebanyak 141 konten," ujarnya.

Modus Operandinya, katanya, membuat suatu Group Whatsapp kemudian menyebarkan konten pornografi atau video porno melalui group whatsapp untuk dapat diakses dan diketahui oleh orang lain hingga anak dibawah umur. 

"Barang bukti yang diamanakan adalah 4 Unit Handphone berbagai merk dan Pasal yang diterapkan adalah Pasal 29, pasal 33 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dengan denda paling banyak Rp. 7.500.000.000," tuturnya.

Selanjutnya, terangnya, kita akan tetap terus mengembangkan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan ada lagi beberapa Aplikasi Group atau beberapa sarana media lain yang digunakan menyebarkan konten Pornografi. 

"Dengan kejadian ini tentunya menjadi keprihatinan kita bersama, ditengah kesibukkan kita, kita masih memiliki kelengahan dalam mengawasi anak-anak kita yang asyik dengan dunia teknologinya dan dengan fasilitas yang didapatinya sehingga disalah artikan untuk kegiatan yang merusak moral, ini menjadi perhatian kita bersama," tutupnya. 

Redaksi/Humas Polda Kepri

Foto: Istimewa.

Sekretaris Daerah Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari, di Tanjungpinang, Jumat (29/01), mengatakan, Ahadi meninggal dunia pukul 15.01 WIB setelah sempat kritis.

Tim medis telah tes usap (swab) dari tubuh jenazah untuk memastikan apakah Ahadi masih terkonfirmasi COVID-19 atau tidak.

Tim medis memiliki waktu sekitar empat jam untuk mengetahui apakah COVID-19 masih ada dalam tubuh jenazah atau tidak. Jika tidak terkonfirmasi COVID-19, maka jenazah akan dikebumikan di Pemakaman Umum Anggrek Merah.

"Kami masih terkonfirmasi COVID-19, dimakamkan di pemakaman KM 16," katanya.

Teguh mengatakan, Ahadi menularkan COVID-19 kepada Retnowati Ahadi, istrinya. Retnowati, yang juga menjabat sebagai Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Tanjungpinang saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit. Kondisi saat ini, Retnowati mengalami sesak nafas.

"Mudah-mudahan segera pulih. Kita doakan bersama," ucapnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Tanjungpinang, Ruli, dan staf ahli Pemkot Tanjungpinang HZ Dadang AG saat ini masih dirawat di rumah sakit karena terkonfirmasi COVID-19. Kondisi mereka, menurut Teguh membaik.

"Pak Dadang dan Pak Ruli dalam proses pemulihan. Semoga segera pulih, dan kembali beraktivitas seperti biasa," katanya.

Sumber: Diskominfo Kepri

Sertifikat Tanah.

Salah seorang warga menyampaikan kepada Ketua LSM Barelang, Yusril. Sebelum pengambilan sertifikat, oknum RT memberikan surat undangan pengambilan surat sertifikat kepada warga, dan dimintai uang sebesar 1 juta. Penyerahan sertifikat diserahkan di Kantor Lurah pada Kamis, 28 Januari 2021.

"Warga yang sudah memberikan dana 1 juta kepada oknum RT, warga sudah bisa mengambil sertifikat ke kantor Lurah Bengkong Indah. Dan penerimaan uang oleh oknum RT, tanpa bukti tanda terima. Karena itu sebagian warga menolaknya," kata Yusril sebagaimana disampaikan oleh salah seorang warga, Senin (1/2-2021).

Anehnya lagi, lanjut Yusril, warga berinisial Z sudah menerima sertifikat tapi belum membayar. Dimana saat oknum RT datang ke rumahnya warga, oknum RT ngomong dia talangin dulu uang 1 juta itu.

"Makanya ada dugaan kuat, warga yang sudah menerima sertifikat sudah memberikan uang 1 juta tersebut. Dan infonya, malam kemarin, oknum RT telah mengembalikan uang sebagian warga, setelah saya viralkan ke media sosial," kata Yusril. 

Dan yang paling anehnya, setelah info ini ia posting dalam media sosial (Facebook), Seklur Bengkong Indah menelpon nya. Seklur menyampaikan, supaya warga yang dipungut biaya sertifikat 1 juta, melaporkan ke Kantor Lurah.

"Kata Seklur, kalau bisa warga melaporkan hal ini ke kantor lurah. Dan saya bilang pecat RT nya. Dan saya juga meminta Wali Kota Batam memecat oknum RT tersebut, karena diduga sudah menangguk ikan di air jernih," ujar Yusril. 

Alfred

Komandan Batalyon Komposit I/Gardapati, Letkol Inf Rahmat Terima Kedatangan Prajurit.

Sebanyak 61 remaja baru prajurit Batalyon Komposit 1/Gardapati terdiri dari, 7 Bintara dari pindah satuan 8 Tamtama dari pindah Satuan 46 Tamtama Yang baru lulus pendidikan melaksanakan tradisi masuk satuan, yang mana tradisi ini merupakan kegiatan wajib bagi setiap prajurit yang baru.

Komandan Batalyon Komposit I/Gardapati, Letkol Inf Rahmat, SE, M.Si selaku pimpinan upacara mengatakan, kegiatan ini sangat berguna untuk menumbuhkan rasa cinta. Kalau prajurit sudah bangga pastinya apapun kegiatan yang dilaksanakan ke depannya pasti akan tercapai dengan baik.

"Maka dari itu selain dalam memenuhi kelengkapan alutsista dan persenjataan. TNI-AD mendorong sejumlah prajurit dalam rangka pemenuhan kuantitas personil guna kesiapan bertempur dalam menghadapi ancaman peperangan dari luar," ungkapnya.

Komandan Batalyon Komposit 1/Gardapati Letkol Inf Rahmat menerima dan melaksanakan kegiatan Tradisi Penerimaan 61 Warga Baru Yonkomposit 1/GP. Diharapkan bagi seluruh prajurit yang baru bergabung, agar dapat menyesuaikan dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki prajurit satuan Multikorps pertama milik TNI-AD ini.

(IK)

Foto Bersama.

Pencanaan vaksinasi dilaksanakan di gedung pertemuan RS. Muhammad Sani Kabupaten Karimun pada pukul 09.00 Wib. Yang dihadiri oleh pejabat daerah Bupati beserta Ibu, Wakil Bupati, Sekda, Asisten I dan III, Kepala Dinas Kesehatan, KasatpolPP, Kakanmenag dan Instansi Vertikal serta tokoh agama dan ormas Kab. Karimun.

Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si mengatakan, dari data terkonpirmasi covid 19 di Kabupaten Karimun sebanyak 400 kasus. Pasisen yang sedang dirawat sebanyak 36 orang dan 17 orang meninggal. Dan untuk Provinsi Kepri, Kabupaten Karimun merupakan Kabupaten nomor empat jumlah terkonfimasi covid-19.

"Saya berharap  dengan vaksin ini dapat membatalkan dan memutuskan mata rantai covid-19 di Kabupaten karimun," ujarnya. 

Pelaksanaan vaksinasi pada tahap pertama ini dilaksanakan segala progritas bagi tenaga medis, pejabat publik, TNI dan Polri serta tokoh- masyarakat.

Kemudian, Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun memohon maaf,  yang seyoknya beliau berkeinginan untuk dilakuknnya vaksinasi, akan tetapi karena Bupati dan Wakil Bupati Karimun tidak memenuhi sarat untuk dilakukan vaksinasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI.

"Saya tidak bisa divaksin karena ada penyakit bawaan dalam tubuhnya dan Wakil Bupati Karimun karena masalah umur beliau diatas 59 Tahun. Akan tetapi Bupati Karimun akan berusaha mencari solusi ke Kemenkes agar mereka bisa memilih Vaksin dalam memberantas covid-19 di Kabupaten Karimun," ungkap Bupati Karimun.

Beberapa kateria yang harus dipenuhi untuk dapat diberikan vaksin covid-19 sinovak di antaranya:

A. Umur 18 - 59 Tahun

B. Tekanan darah tidak lebih dari 140/90

C. Tidak berada dalam salah satu kondisi berikut:

1. Pernah dikonfirmasi Covid-19

2 Sedang hamil atau menyusui

3. Mengalami gejal ispa (Batuk, pilek, sesak napas, dalam tujuh hari terahir).

4. Ada anggota keluarga yang kontak erat, suspek atau terkonfirmasi

5. Sedang dalam perawatan karena covid-19

6. Mempunyai riwayat elergi berat

7. Sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah

8. Menderita penyakit jantung

9. Menderita penyakit autoimun sistemik

10. Menderita penyakit diabetes militus, ginjal

11. Menderita penyakit reumatik autoimun

12. Menderita penyakit saluran pencernaan

13. Menderita penyakit hiperteroid

14. Menderita kanker, kelainan darah

15. Menderita HIV dengan angka CD4 kurang dari 200 atau tidak diketahui

Yahya

Barang Bukti Narkotika Sabu dan Ekstasi Yang Diamankan BC Batam dan Polri.

Total nilai tangkapan sabu dan ekstasi tersebut ditaksir Rp12,4 miliar, dengan estimasi harga jual sabu Rp1.000.000/gram dan ekstasi Rp200.000/butir. 

“Kronologi diawali dengan penyampaian Nota Hasil Intelijen (NHI) dari Subdit Narkotika Dit. P2 Bea Cukai pada Rabu, 13 Januari 2021, bahwa akan ada kegiatan pemasukan narkotika dari Malaysia menuju Batam,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Susila Brata.

Selanjutnya, jelas Susila, dilakukan koordinasi dengan Tim P2 Lapangan dan Tim CSS (Coastal Surveillance System) Bea Cukai Batam dengan Tim Dit. IV Bareskrim Polri. Pada hari Kamis (21/01), tim melakukan penggeledahan terhadap sebuah mobil di KP Agas Tanjung Umma Lubuk Baja Kota Batam yang dikendarai oleh SK bersama MNS. 

“Salah seorang pelaku (SK) berusaha mencoba melarikan diri dan melawan petugas sehingga terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur,” ujar Susila.

Lebih detail, Susila mengungkapkan hasil pemeriksaan awal pada mobil tersebut, petugas mendapati dua karung warna putih yang masing-masing di dalamnya terdapat jerigen plastik warna biru, dan di dalam herigen tersebut terdapat masng-masing satu buah tas warna hitam.

“Tas itu berisi bungkusan teh hijau dan aluminium foil berisi pil yang diduga kuat adalah narkotika jenis sabu, ekstasi, dan happy five,” ungkap Susila.

Kemudian kedua pelaku yang membawa barang tersebut diamankan petugas dan setelah diinterogasi, didapati informasi bahwa mereka diperintah oleh HY. “Tim segera melakukan pengembangan dan berhasil menangkap dua orang yaitu HY dan H di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, dan keduanya mengakui bahwa tersangka HY yang menyuruh SK dan MNS,” lanjut Susila.

Tim gabungan kemudian melakukan pengembangan pada Jumat (22/01) dengan teknik controlled delivery ke Kecamatan Batam Kota dan berhasil menangkap tersangka RFH yang akan mengambil barang haram berupa sabu sebanyak 5kg dan mengakui diperintah oleh warga binaan lapas Barelang (WN Malaysia). Terhadap RFH juga dilakukan tindakan tegas dan terukur karena mencoba melarikan diri.

“Barang bukti berupa ekstasi, menurut pengakuannya akan diedarkan di salah satu tempat hiburan malam di kota Batam,” kata Susila.

Sehingga barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh tim gabungan Bea Cukai dan Polri diantaranya yaitu, delapan bungkus sabu dengan berat total 8.206 gram brutto, 21.000 butir ekstasi, 220 butir happy five, handphone milik SK, HY, dan H, serta satu unit mobil yang mengangkut barang haram tersebut.

Susila menyampaikan bahwa penindakan kali ini juga telah berhasil menyelamatkan 30.000 jiwa manusia dengan asumsi per orang mengonsumsi satu butir/gram sabu. 

“Terhadap barang hasil penindakan serta para terduga pelaku telah diserahterimakan ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan lebih lebih lanjut,” tutup Susila.

Redaksi/Humas BC Batam

Surat Edaran.

Langkah tegas tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.

“SE Bersama ini ditujukan bagi ASN agar tetap menjunjung tinggi nilai dasar untuk wajib setia pada Pancasila, UUD 1945, pemerintahan yang sah serta menjaga fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa,” bunyi SE Bersama tersebut.

Keterlibatan ASN dalam organisasi terlarang dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah dicabut status badan hukumnya dapat memunculkan sikap radikalisme negatif di lingkungan ASN dan instansi pemerintah. Untuk itu, perlu dicegah agar ASN dapat tetap fokus berkinerja dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat

Penerbitan SE Bersama No. 02/2021 dan No. 2/SE/I/2021 yang ditandatangani pada 25 Januari 2021 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengenai larangan, pencegahan, serta tindakan terhadap ASN yang berafiliasi/mendukung organisasi terlarang atau ormas tanpa dasar hukum. Dalam SE tersebut terdapat ketentuan mengenai langkah-langkah pelarangan, pencegahan, penindakan, serta dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang terlibat.

Langkah pelarangan oleh PPK tersebut mencakup tujuh hal, yakni menjadi anggota atau memiliki pertalian, memberikan dukungan langsung dan tidak langsung, menjadi simpatisan, terlibat dalam kegiatan, menggunakan simbol serta atribut organisasi, menggunakan berbagai media untuk menyatakan keterlibatan dan penggunaan simbol dan atribut, serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan organisasi terlarang dan ormas yang dicabut badan hukumnya.

SE Bersama ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam yang diterbitkan pada 30 Desember 2020 lalu. SE Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN ini diterbitkan dengan tujuan agar ASN tidak terlibat dalam paham dan praktik radikalisme

Sebelumnya, pada tahun 2019, pemerintah telah mengeluarkan SKB 11 Menteri dan Kepala Lembaga tentang Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN. SKB ini dimaksudkan untuk mencegah dan menangani tindakan radikalisme di kalangan ASN dan instansi pemerintah.

Sebagai tindak lanjut Pemerintah membuat Portal Aduan ASN (aduanasn.id) sebagai sistem pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan ASN seperti prilaku yang bersifat menentang atau membuat ujaran kebencian. Portal Aduan ASN ini terbuka bagi masyarakat untuk mengadukan ASN yang dicurigai terpapar radikalisme negatif dengan disertai bukti. 

Kemudian, Kementerian PANRB pada September 2020 juga telah meluncurkan aplikasi ASN No Radikal, sebagai portal tindak lanjut dari Portal Aduan ASN. Aplikasi ini ditujukan untuk penyelesaian kasus ASN yang terpapar radikalisme oleh PPK secara elektronik.

Dalam SE Bersama ini juga disebutkan organisasi terlarang dan ormas yang telah dicabut status badan hukumnya, yaitu: Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).

Untuk diketahui, organisasi terlarang dan ormas yang dicabut status badan hukumnya adalah organisasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan/atau keputusan pemerintah dinyatakan dibubarkan, dibekukan dan/atau dilarang melakukan kegiatan, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan terorisme, mengganggu ketertiban umum dan/atau kegiatan lain yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penulis: (ald/HUMAS MENPANRB)

Foto: Istmiewa.

Penyuntikan vaksinasi Covid-19 tahap pertama termin II ini dilakukan setelah dua Minggu berselang penyuntikan vaksin Covid-19 bermerek Sinovac tahap pertama, Kamis (14/1) kemarin di RSUP Raja Ahmad Thabib.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Muhammad Bisri di Tanjungpinang, Rabu (27/1).

"Insyaallah, hari ini kembali kita laksanakan penyuntikan vaksin tahap kedua di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri," ujar Bisri.

Dikatakan Bisri, penyuntikan vaksin Covid-19 bermerek Sinovac ini dilakukan sebanyak dua kali penyuntikan dengan batas waktu dua Minggu.

"Setelah 14 hari setelah di lakukan penyuntikan vaksin tahap pertama termin pertama, kita lakukan lagi penyuntikan vaksin tahap pertama termin ke dua ," ujar Bisri.

Selama 14 hari sesudah penyuntikan vaksin pertama ini, juga akan dilakukan pemantauan yang disediakan petugas kesehatan.

"Hal ini kita lakukan guna melihat perkembangan vaksinasi ini," kata Bisri.

Sumber: Diskominfo Kepri

Foto: Istimewa.

Hal itu terungkap ketika anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam agenda fit and proper test mempertanyakan dana itu kepada Inda D Hasman, salah satu calon Dewas BPJS Kesehatan yang kini masih menduduki jabatan Dewas di BPJS Ketenagakerjaan.

"Sekarang sedang dipersoalkan dugaan penyalahgunaan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Dananya besar sekali kurang lebih Rp 43 triliun. Sekarang pertanyaan saya, selama ini ibu ngerjain apa di situ kalau masih ada penyelewengan atau kesalahan-kesalahan seperti ini?" tanya Daulay melalui tayangan Youtube DPR RI, Senin (25/1).

Selain itu, dirinya juga menanyakan alasan Inda memilih untuk mengikuti kompetisi calon Dewas BPJS Kesehatan. Padahal, menurut Daulay, di BPJS Kesehatan malah lebih banyak sekelumit permasalahan dibandingkan di BPJS Ketenagakerjaan.

"Ini agak aneh pertanyaan saya. Biasanya orang BPJS Kesehatan mau pindah ke BPJS Ketenagakerjaan, ini sekarang ibu malah mau pindah dari BPJS Ketenagakerjaan ke BPJS Kesehatan," ucap Daulay.

"Kenapa saya katakan begitu, di BPJS Kesehatan ini kan lebih banyak masalah secara umum. Di BPJS Ketenagakerjaan ini biasa- biasa saja, tapi kok ibu mau pindah ke sini (BPJS Kesehatan)?" tanyanya kembali.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Menanggapi hal tersebut, Inda pun menjelaskan bahwa dana investasi yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan terjadi kerugian akibat kondisi indeks harga saham yang anjlok sepanjang 2020.

"Saat ini memang ada masalah yang kita dengar di media tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tapi yang setahu saya, Rp 43 triliun itu adalah potential loss yang diakibatkan oleh makro ekonomi pada saat investasi kita memang turun pada masa satu ke belakang," kata Inda.

Namun, potential loss investasi saat ini yang ditangani BPJS Ketenagakerjaan tersisa Rp 18 triliun. "Jadi itu adalah mengikuti dari keadaan indeks harga saham," lanjut dia.

Terkait keikutsertaan dalam seleksi calon Dewas BPJS Kesehatan, Inda menjelaskan bahwa dirinya ditunjuk dari unsur Asosiasi Pemberi Kerja.

"Pertanyaannya kenapa saya berpindah? Pada prinsipnya kami unsur keterwakilan dari asosiasi pemberi kerja. Jadi, kami diutus berada di suatu kontestasi untuk menjadi dewan pengawas. Jadi itu bukan pilihan saya pak. Jadi saya sangat menghargai apabila ditugaskan di manapun juga," ujar Inda.

(Bergelora.com/Web Warouw)