Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Komisi III DPRD Batam, Arlon Veristo.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: PT Xinhe Plastic Silicone yang teletak di kawasan Executive Industrial Park Batam Center, Kecamatan Batam Kota, buang limbah yang diduga B3 di saluran air yang mengalir ke gorong-gorong pinggir jalan.

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi III DPRD Kota Batam Arlon Veristo mengatakan bahwa pihaknya akan turun sidak ke perusahaan tersebut dalam waktu dekat.

"Kita Komisi III yang membidangi lingkungan hidup akan turun langsung sidak dalam waktu dekat dan ini tidak dapat dibiarkan," ujar Arlon, Jum'at (1/5/2020) malam.

Menurut Arlon, bila ada perusahaan yang nakal dalam arti tidak mengelola limbahnya dengan baik atau membuang sembarangan, tentu perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku.

"Kalau terbukti melakukan kesalahan kita minta DLH (Dinas Lingkungan Hidup) untuk stop sementara kegiatannya," tegas Arlon.

Lanjut Arlon menyampaikan, ia meminta perusahaan PT Xinhe Plastic Silicone untuk ikuti aturan yang ada.

"Kita minta kepada PT Xinhe Plastic Silicone mengikuti aturan yang sudah berlaku dan mereka harus mengelola limbah mereka dengan baik," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, lumpur hitam pekat dan berbusa disertai bau tak sedap mengalir deras disalah satu gorong-gorong milik perusahaan PT Xinhe Plastic Silicone.

Belum diketahui pasti apa jenis golongan limbah tersebut, sampai berita ini diterbitkan management perusahaan PT Xinhe Plastic Silicone enggan memberikan komentar terkait penemuan ini.


Red

Lantamal IV Distribusikan Sembako ke Pulau Penyengat.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV laksanakan pendampingan pendistribusian dan penyerahan 259 paket sembako dari Dinas Sosial Kota Tanjungpinang kepada Kelurahan Penyengat di Balai Kelurahan Penyangat Tanjungpinang Kepri, Kamis (30/4/2020).

Kegiatan tersebut diawali dengan breafing oleh Asisten Potensi Maritim Komandan Lantamal (Aspotmar Danlantamal) IV Kolonel Laut (P) Arief Meidyanto kepada Tim Potensi Marintim (Potmar), Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar), Diskes dan Dispen Lantamal IV tentang protokol kesehatan Covid-19 di Pelabuhan Penyebrangan Penyangat dan pendistribusian paket sembako.

Selanjutnya pendampingan proses embarkasi 259 paket sembako ke kapal oleh Tim Potmar Lantamal IV dan Babinpotmar, dari Pelantar 2 menuju Pulau Penyengat yang dibantu oleh masyarakat pesisir setempat.

Di Pulau Penyengat tepatnya di Balai Kelurahan Penyengat, sebelum pendistribusian paket sembako tersebut kepada masyarakat, diawali dengan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 oleh Tim dari Potmar Lantamal IV.

Dengan disaksikan oleh Tim Potmar Lantamal IV, Diskes Lantamal IV, Babinpotmar Lantamal IV, Babinsa Pulau Penyenagt Babinkamtibmas Pulau Penyengat, dan perwakilan Dinas Sosial Kota Tanjung,  dlaksanakan penyerahan secara simbolis paket sembako dari Lurah Penyengat kepada masing-masing Ketua RW yang nantinya diserahkan kepada warga melalui RT.

Sebagai informasi isi 259 paket sembako itu antara lain beras 5 kg, gula pasir 2 kg, minyak goreng 2 liter, susu cair ukuran1 kg 1 kaleng, teh 2 kotak, Sarden ukuran 450g 2 kaleng dan Mie Instan 1 dus.

Sumber: Dispen Lantamal IV Tanjungpinang

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1383/V/KEP./2020. tanggal 1 Mei 2020 tentang Alih Tugas/mutasi jabatan Perwira Tinggi dan Perwira Menegah Polda Kepri.

Hal ini disampaikan oleh Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S, Jumat (1/4-2020).

"Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah, MH, diangkat dalam jabatan baru sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri. Digantikan oleh Kombes Pol Drs. Darmawan, M. Hum yang sebelumnya menjabat sebagai Irbidjemengarku Itwil I Itwasum Polri," kata Kabid Humas Polda Kepri.

Berikutnya, lanjut Kombes Pol Harry Goldenhardt S, Dir Polairud Polda Kepri Kombes Pol Alex Fauzi Rasad, S.S.T.M.K., SH, diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Muda Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

"Digantikan oleh Kombes Pol Gieuseppe Reinhard Gultom, S.IK yang sebelumnya menjabat sebagai Gadik Utama Sespimma Sespim Lemdiklat Polri," ujarnya.

Selanjutnya, Dirtahti Polda Kepri AKBP Dudus Harley Davidson, S.IK diangkat dalam jabatan baru sebagai Auditor Kepolisian Madya TK. III Itwasda Polda Kepri. Dan Wadir Samapta Polda Kepri AKBP Eko Budhi Purwono, S.IK diangkat dalam jabatan baru sebagai Auditor Kepolisian Madya TK III Itwasda Polda Kepri.

"Untuk pelaksanaan Serah Terima jabatan waktu dan tanggal pelaksanaan masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Mabes Polri," tutup Kabid Humas Polda Kepri.


(***)

Ketua Ikatan Jurnalis Anambas, Fitra Hadi.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Kabupaten Kepulauan (Pemkab) Anambas diminta untuk tidak memangkas pos anggaran publikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, dengan alasan refocusing anggaran penanganan Virus Corona atau Covid-19.

Permintaan itu disampaikan Ketua Ikatan Jurnalis Anambas (IJA), Fitra Hadi, kepada sejumlah awak media, Kamis (30/4/2020), menyusul adanya informasi bahwa anggaran media termasuk dalam pos anggaran yang akan dipangkas, dalam rangka refocusing anggaran Covid-19, dan pemotongan APBD 2020 oleh Pemerintah Pusat.

"Pekerja dan Perusahaan Pers adalah juga bagian elemen masyarakat yang terdampak dengan pandemi Covid-19, apalagi perusahaan pers yang berskala Usaha Kecil Menengah (UKM)," kata Fitra yang juga Pimpinan Redaksi Metro Sidik.

Menurutnya, dalam kondisi pandemi Covid-19, Pemkab Anambas malah sebaliknya perlu memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan Pers, karena keterlibatannya secara langsung dalam menyebarkan informasi publik secara nyata, bukan hoax.

"Justru keberadaan pers atau media sangat dibutuhkan dalam kerangka, mencegah munculnya informasi-informasi hoax melalui media sosial. Dan sebaliknya, jika pers ini dibiarkan begitu saja, tanpa perhatian pemberian anggaran, maka itu sama artinya, Pemkab membiarkan berkembangnya informasi hoax," tambahnya.

Fitra memahami kondisi keuangan pemerintah saat ini, meski begitu lanjut dia, masih banyak pos anggaran yang dapat dipangkas guna menghindari pemangkasan anggaran media.

"Bupati, Abdul Haris harus tau masalah ini, jangan sampai, terjadi pembiaran terhadap pekerja pers di Anambas," ketusnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, SH. MM, belum dapat memastikan apakah anggaran media melalui dana publikasi menjadi pos anggaran yang akan dipangkas. Hingga saat ini, pihaknya masih terus mencari upaya lain, guna menghindari pemangkasan anggaran media tersebut.

"Sampai saat ini, kita masih berupaya terus mencari celah agar anggaran media ini tidak ikut dipangkas," ujar Sahtiar yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Kepulauan Anambas, kepada sejumlah media, di ruang kerjanya, Selasa (28/4/2020).

Ia meminta, pekerja pers atau wartawan bersabar dan memberikan kesempatan kepada tim anggaran untuk merampungkan revisi APBD tahun 2020 lantaran terjadinya pemotongan anggaran. Ia menyebut, pemerintah pusat melalui kementerian keuangan sudah memberikan instruksi, pemotongan anggaran hingga 40 persen dari total APBD 2020.

"Jadi kalo kita perkirakan, anggaran  APBD 2020 hanya tersisa sebesar Rp 824 Miliar dari sebelumnya, sebesar Rp 1,2 Triliun," sebut Sahtiar menghakiri.



(Arthur)

Penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2019 oleh Pemkab Anambas ke DPRD.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Abdul Haris, SH sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2019, saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di gedung aula kantor DPRD-KKA, Kamis (30/04/20).

Sambutan Ketua DPRD KKA, Hasnidar mengatakan, pemerintah secara fasif membuat regulasi- regulasi yang baru dimulai dari intruksi Presiden, peraturan- peraturan lain yang sifatnya semata- mata untuk keselamatan masyarakat bersama.

Seperti diketahui bahwa pada hari ini sesuai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007, LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat  tiga bulan sebelum tahun berkahir  atau tepatnya pada akhir bulan maret tahun 2020.

Akan tetapi sebagaimana regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui surat kepada Menteri Dalam Negeri  no700/1723/UTDA pada tanggal 24 Maret 2020 dengan perihal perpanjangan waktu penyerahan tahunan keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) waktu penyampaian di undur sampai 30 april 2020.

Selanjutnya, Hasnidar menyampaikan kepada Bupati selaku Kepala Daerah, untuk menyampaikan kata pengantar keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Anambas tahun anggaran 2020 dihadapan sidang Dewan yang terhormat ini.

Dalam agenda penyampaian LKPJ.
Abdul Haris SH mengatakan bahwa, berdasarkan struktur keuangan daerah tahun anggaran 2019, pendapatan yang diperoleh KKA sebesar Rp. 1,211 Triliun, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1,121 Triliun, atau 92,56 persen.

“Untuk itu dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan struktur keuangan daerah tahun anggaran 2019, pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sebesar Rp. 1,211 (satu koma dua ratus sebelas triliun rupiah), serta realisasi sebesar Rp. 1,121 (satu koma seratus dua puluh satu triliun Rupiah) atau 92,56 persen,” terang Abdul Haris SH.

Menurut Abdul Haris, rincian belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 256,81 Milyar, belanja hibah terealisasi sebesar Rp. 4,28 Milyar, belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp. 156,5 Milyar, bantuan keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes serta Partai Politik terealisasi sebesar Rp. 133,99 Milyar. Sedangkan anggaran tidak terdapat realisasi pada belanja tidak terduga sebesar Rp. 588,97 Milyar.

“Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 256,81 miliar mencapai 87,17%, Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp.4,28 miliar mencapai 94,20%, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 156,5 juta atau 85,29%. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Partai Politik terealisasi sebesar Rp. 133,99 miliar mencapai 94,38%. Sedangkan anggaran tidak terdapat realisasi pada Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.588,97 miliar,” jelas Haris.

Haris juga menerangkan, bahwa keterbukaan yang dilakukan merupakan cerminan pertanggungjawaban pemerintah. “Akuntabilitas keuangan merupakan cerminan pertanggungjawabab Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah,” ujarnya.

Haris juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyakat, media massa, LSM, dan Organisasi Vertikal, atas dukungan kepada Pemda KKA selama ini.

“Terima kasih kepada sejumlah element masyarakat, Media Massa, LSM, Organisasi Vertikal, yang telah mendukung Pemda KKA dalam menjalankan tugasnya” ucap Haris.

Rapat tersebut dihadiri oleh, Wabup KKA, Forkopimda, OPD, Camat Siantan serta Lurah Tarempa.


Arthur

Pendataan Warga Karimun yang Belum Dapat Bantuan.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Polres Karimun dibawah kepemimpinan AKBP Yos Guntur Y.F.S., S.H., SIK. MH telah menyiapkan sembako sesuai perintah Kapolri melalui Kapolda Kepri. Selanjutnya menggerakkan seluruh personilnya untuk menyisir serta mendata masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Karimun yang belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah, Kamis (30/4-2020).

Kapolres Karimun AKBP Yos Guntur mengatakan, kegiatan pendataan ini dilaksanakan berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai. Tujuannya guna membantu warga yang belum terdata pemerintah sebagai penerima bantuan sosial.

"Tugas lainnya juga di berikan pada  personil termasuk Bhabinkamtibmas, untuk menghimpun data rill dari warga kurang mampu yang belum tercatat sebagai warga penerima bansos baik
PKH (Program Keluarga Harapan)
BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)," ujarnya.

Selanjutnya, kata Yos Guntur, kegiatan ini sudah berlangsung hingga saat ini sudah sebanyak 600 lebih warga yang didata oleh personilnya.

“Bantuan sosial dari Kepolisian sifatnya adalah yang terakhir, ketika pemerintah daerah, pemerintah Propinsi bahkan pemerintah pusat masih saja ada warga Karimun yang belum juga mendapatkan bansos, maka bantuan sosial dari Kepolisian inilah yang akan kita bagi kepada masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Yos Guntur juga mengimbau, masyarakat miskin yang tidak terdaftar di desa/ kelurahan sebagai penerima bansos dari pemerintah agar melapor kekantor polisi terdekat.

“Silahkan hubungi Kapolsek diwilayahnya masing-masing, kita akan data. Ini juga sejalan dengan instruksi bapak Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Agar warga  miskin yang tidak mendapatkan bansos segera kita data untuk diberikan bantuan,” ungkap Kapolres.

(***)

(Fhoto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKRUAL.COM: Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyampaikan bahwa bantuan modal kerja bagi Usaha MIkro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan diidentifikasi berdasarkan dari perbankan.

”Kredit usaha, kecil, menengah tadi yang mendapatkan restructuring mereka dalam waktu dekat mungkin akan membutuhkan modal kerja untuk memulai lagi aktivitasnya,” ujar Menkeu usai mengikuti Rapat Terbatas, Rabu (29/4).

Jumlah estimasi berapa kebutuhannya, menurut Menkeu akan dilihat berdasarkan total outstanding kreditnya dan kemungkinan berapa banyak mereka akan memulai kebutuhan untuk modal kerja yang barunya.

”Ini yang sedang kita hitung bersama-sama nanti dengan OJK dari sisi profile kreditnya dari UMKM tersebut,” imbuh Menkeu.

Mengenai mekanismenya, menurut Menkeu, ada dua mekanisme yang sedang ditimbang yakni apakah melalui pemberian bantuan untuk premi dari asuransi kreditnya atau melalui PMN di dalam Jamkrindo dan Askrindo.

”Karena kita ini sekarang akan terus membuat penyelesaian nanti di dalam PP-nya dibuat terbuka dua opsi tersebut, sedangkan kebutuhannya nanti kita akan hitung. Seperti yang terlihat di dalam seluruh program penanganan Covid-19 ini semuanya bergerak secara sangat dinamis,” terang Menkeu.

Dari mulai bulan Maret, lanjut Menkeu, waktu Perpu diterbitkan sampai dengan sepanjang bulan April banyak sekali program-program yang dimodifikasi terus.

”Makanya kami di dalam penetapan nanti berapa anggaran dipakai untuk apa, kita akan terus melakukan sesuai dengan asas akuntabilitas update kepada masyarakat, termasuk kepada DPR dan nanti tentu nanti akan kita laporkan ke BPK,” ujarnya.

Presiden, menurut Menkeu, mengharapkan PP akan segera diselesaikan secepat mungkin yang saat ini sedang di dalam proses panitia antarkementerian dan harmonisasi.

”Kita upayakan untuk segera bisa selesai dalam minggu ini. Pada saat yang sama kami juga sudah mulai menyiapkan PMK untuk pelaksanaannya. Dan tentu karena ini nanti bekerja sama dengan OJK dan BI, kita juga akan menyelesaikan seluruh peraturan tersebut,” imbuhnya.

Waktu menjalankan, Menkeu berharap awal Mei sudah bisa jalan. ”Dan oleh karena itu, kalau PP-nya sudah selesai, kita harapkan berarti minggu depan sudah bisa berjalan di lembaga-lembaga keuangannya. Itu yang sekarang kita sedang kebut, tadi Bapak Presiden sudah minta kecepatan menjadi sangat penting,” pungkas Menkeu akhiri jawaban.

Sumber: Setkab RI

Kadisperindag Kepri, Burhanuddin (Fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri mengatakan bahwa di bulan Ramadhan tahun 2020 ini, terdapat beberapa program rutin Ramadhan yang belum dapat dilakukan.

Pasalnya, hal ini dikarenakan aturan dari pemerintah pusat yang menganjurkan alokasi anggaran prioritas untuk penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

Hal ini disampaikan Kepala Disperindag Provinsi Kepri Burhanuddin di Tanjungpinang, Rabu (29/42020).

"Ada beberapa program rutin kita yang tidak dapat dilakukan saat ini seperti pasar murah Ramadhan, operasi pasar dan kegiatan lainnya yang selalu rutin dilaksanakan Disperindag saat Ramadhan menjelang hari raya Lebaran," ungkap Burhanuddin dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Namun begitu, lanjut Burhanuddin masyarakat saat ini masih dapat merasakan beberapa program yang sama.

"Semua kegiatan saat ini di prioritaskan untuk Covid-19, baik itu sembako gratis dan kegiatan sosial kemanusiaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Kepri yang saat ini terdampak Covid-19," jelas Burhanuddin.

Burhanuddin memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawasi kondisi stok kebutuhan pokok masyarakat saat Ramadhan ini.

"Baik itu harga, ketersediaan dan kondisinya di masyarakat, jangan sampai ada pedagang nakal yang sengaja mengambil kesempatan untuk menaikan atau menimbun barang," ujar Burhanuddin.

(***)

Plt Wali Kota Tanjungpinang, Rahma (Fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Rahma diangkat sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Tanjungpinang sehari setelah Syahrul meninggal dunia karena menderita COVID-19 dan penyakit lainnya.

Dikutip dari situs Diskominfo Kepri, Sekretaris Daerah Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari mengatakan, Gubernur Kepulauan Riau sudah meneken surat keputusan mengangkat Rahma sebagai Plt Wali Kota Tanjungpinang.

Rahma pun dipastikan menjabat sebagai wali kota definitif dalam waktu dekat.

"Secara otomatis beliau (Rahma) akan menjabat sebagai Wali Kota Tanjungpinang. Ini masih dalam proses administrasi birokrasi pemerintahan," katanya," kata Ahmad Syafari di Tanjungpinang, Rabu (29/4-2020).

Sementara untuk jabatan Wakil Wali Kota Tanjungpinang menunggu Rahma definitif sebagai wali kota. Jabatan wakil wali kota melalui proses yang cukup panjang yang selaras dengan Pilkada Tanjungpinang tahun 2018.

Berdasarkan catatan Antara, partai pengusung Syahrul-Rahma (SABAR) akan mengusulkan dua nama untuk ditetapkan sebagai calon wakil wali kota, yang selanjutnya dipilih dan ditetapkan DPRD Tanjungpinang.

SABAR pada Pilkada Tanjungpinang 2018 diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar. Pasangan ini juga didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

"Hal seperti ini juga terjadi di Pemerintahan Kepri setelah H.M Sani (Gubernur Kepri 2015-2020) meninggal dunia 8 April 2016," ucapnya.

Teguh memastikan pemerintahan tetap berjalan normal. Seluruh kegiatan pemerintahan tetap berjalan untuk kepentingan masyarakat.

Rahma tidak membuat program baru, melainkan melanjutkan program pembangunan jangka menengah yang telah disusun sebelumnya bersama Syahrul. Program ini dilaksanakan hingga tahun 2023.

"Salah satu tugas penting, realisasi dari janji politik semasa kampanye pilkada, yang wajib dilaksanakan sebagai amanah dari almarhum (Syahrul) yakni seragam sekolah gratis," ucapnya.

Syahrul meninggal dunia pada Selasa (28/4) pukul 16.30 WIB di Ruang ICU RSUP Kepri. Syahrul berjuang melawan COVID-19 di dalam tubuhnya selama 17 hari di ruang ICU.

Syahrul dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tanjungpinang tadi malam.

(***)

Wakapolda Kepri Cuci Tangan Dengan Menggunakan Hand Sanitizer.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Polda Kepri menginformasikan kepada masyarakat di Kota Batam. Saat ini RS. Bhayangkara TK IV Polda Kepri telah membuka pelayanan Drive Thru Screening Rapid Test gratis. Jadi masyarakat yang ingin diperiksa tidak perlu turun dari kendaraan nya. Inovasi Pelayanan ini dimulai pada hari ini Rabu tanggal 29 April 2020.

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H, mengatakan, dengan kebijakan dari bapak Kapolda Kepri, Polda Kepri melaksanakan Screening Rapid Test dengan cara Drive Thru. Hal ini dilakukan sebagai bentuk Polda Kepri Peduli Covid-19 serta mempertimbangkan protokol kesehatan, Physical Distancing, sehingga tidak terjadi penularan pada saat antrian pemeriksaan.

"Sebelum dilakukan pemeriksaan akan diberikan Hand Sanitizer, pengambilan no antrian dengan mengisi nama, no Hp, menunggu giliran, berdiam di kendaraan, petugas dari RS. Bhayangkara yg akan mengambil darah diujung jari selanjutnya diperiksa dibawah tenda yg telah ditentukan dan hasil akan dikirim berdasarkan no Hp yg telah dicantumkan," tutur Wakapolda Kepri.

Untuk itu perlu diketahui bersama, bahwa RS. Bhayangkara TK IV Polda Kepri merupakan salah satu Rumah Sakit rujukan untuk Covid-19, dengan memiliki 28 kamar dan 31 tempat tidur. Sampai dengan saat ini sudah 26 Pasien yang dikarantina di RS. Bhayangkara.

(Fhoto: Istimewa)

"4 pasien dari hasil Swab dinyatakan Positif Covid-19 dan sudah dirujuk ke RS. Galang dan RS. BP Batam. Selama Pandemi Covid-19 terdeteksi di wilayah Kepri RS. Bhayangkara telah melakukan Rapid Test sebanyak 534 orang, dari 534 orang tersebut sebanyak 7 orang dinyatakan reaktif dengan rincian 6 orang Personel Polri dan 1 orang masyarakat umum," terang bintang bintang satu ini lewat rilis humas Polda Kepri.

Selain itu, lanjutnya, sebagai informasi hari ini RS. Bhayangkara membuka pelayanan kepada masyarakat untuk Rapid Test secara Drive Thru, yang bertujuan mengurangi kontak fisik dalam penyebaran Covid-19. Rapid Test ini gratis dengan cara melakukan pendaftaran melalui Whatsapp ke nomor 081276764878 atau ke nomor 081270004794. Jam pelayanan pada senin sampai dengan jumat pada jam 09.00 wib sampai dengan 11.00 wib, dan pada jam 13.00 wib sampai dengan 15.00 wib.

"Kerjasa sama semua pihak antara Pemerintah, TNI-Polri saling bahu-membahu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bersama-sama mengutamakan upaya memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Termasuk juga dalam pelayanan kesehatan. Disamping itu kita juga memberikan bantuan berupa sembako, kepada masyarakat yang membutuhkan sembako silahkan langsung menghubungi kantor kepolisian terdekat, dan kita akan segera memberikan bantuan," tutup Wakapolda Kepri.

Hadir dalam kegiatan pembukaan pelayanan Drive Thru Screening Rapid Test tersebut Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H, Kabid Dokkes Polda Kepri, Kabid Humas Polda Kepri, dan Kepala RS. Bhayangkara TK IV Polda Kepri.


(***)

Program Bedah Rumah di Provinsi Sulawesi Barat. (Foto: Kementerian PUPR).

KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan bedah rumah yang salah satunya di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sebanyak 3.500 rumah.

Pada tahun 2020, anggaran BSPS dialokasikan sebesar Rp4,35 triliun untuk peningkatan kualitas 208.000 unit RTLH dan membangun baru 12.000 unit RTLH senilai Rp459 miliar. Program BSPS dilakukan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) guna memitigasi dampak Covid-19 seperti mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran akibat Pandemi Covid-19.

“Hal ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah. Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Program BPSP tahun 2020 salah satunya disalurkan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sebanyak 3.500 unit yang terbagi dalam 2 tahap, yakni tahap 1 sebanyak 2.500 unit dan tahap dua sebanyak 1.000 unit.

Peningkatan kualitas hunian dilakukan dengan memperhatikan syarat rumah layak huni yakni keselamatan bangunan dengan peningkatan kualitas konstruksi bangunan, kesehatan penghuni dengan pemenuhan standar kecukupan cahaya dan sirkulasi udara serta ketersediaan MCK dan kecukupan minimum luas bangunan dengan pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang.

Pada tahap pertama, BSPS Provinsi Sulbar tersebar di sejumlah lokasi seperti Kabupaten Mamuju sebanyak 350 unit, Mamasa 300 unit, Mamuju Tengah 500 unit, Pasangkayu 450 unit, Polewali Mandar 300 unit, dan Majene 600 unit.

“Total anggaran untuk Program BSPS tahap pertama di Provinsi Sulbar sebesar Rp43,75 miliar dan untuk tahap kedua sebesar Rp17,5 miliar untuk 1.000 unit rumah"

Saat ini ada sejumlah kegiatan yang sudah berjalan di lapangan seperti sosialisasi pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Sementara untuk kabupaten lain seperti Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamasa, dan Polewali Mandar sedang dalam tahap persiapan pekerjaan fisik.

Selama masa Pandemi Covid-19, pelaksanaan progran tetap dikerjakan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 misalnya mengurangi jumlah orang dalam pelaksanaan rembug warga, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) selalu menggunakan masker saat mendampingi masyarakat penerima bantuan, dan penyediaan hand sanitizer di lapangan.

Pelaksanaan program BSPS mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR terkait protokol pelaksanaan kegiatan BSPS pada masa pandemi Covid-19.


(BKP Kementerian PUPR/EN)

Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Lanjutan Pembahasan Program Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap UMKM, Rabu (29/4). (Foto: Humas Setkab).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pembahasan saat ini sudah semakin mengerucut dan ada 5 (lima) skema besar dalam program perlindungan serta pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Termasuk program khusus bagi usaha ultra mikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Lanjutan Pembahasan Program Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap UMKM, Rabu (29/4).

5 Skema yang menjadi arahan Presiden, adalah sebagai berikut:

Pertama, Skema program untuk pelaku usaha UMKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan dari dampak Covid-19. “Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos, baik itu PKH, Paket Sembako, bansos tunai, BLT desa, maupun pembebasan/pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,” kata Presiden.

Kedua, Skema program insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omzetnya masih di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. “Saya kira di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode 6 bulan, dimulai dari April sampai September 2020,” ungkap Presiden.

Ketiga, Skema program relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dengan berbagai skema program, baik itu mengenai penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, Kredit Ultra Mikro atau UMi, PNM Mekaar yang ini jumlahnya 6,4 juta (debitur), dan di Pegadaian juga ada 10,6 juta debitur.

“Penundaan angsuran dan subsidi bunga kepada usaha mikro penerima kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Kemudian penundaan angsuran dan subsidi bunga kepada para penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian,” tandas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden melihat ada lembaga seperti LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), BLU Pusat Pembiayaan Pengelola Hutan, dan Calon Petani Calon Lokasi di Kementan. “Saya juga minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Keempat, Skema program perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. “Ini permodalan, bantuan modal kerja darurat ini betul-betul kita rancang betul agar UMKM betul-betul merasakan dan mendapatkan skema bantuan modal darurat ini,” tambah Presiden.

Kepala Negara mengakui bahwa data yang dimiliki ada 41 juta UMKM yang sudah tersambung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. “Kemudian di luar itu 23 juta UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan,” tandasnya.

Karena itu, Presiden sampaikan ada 23 juta UMKM yang harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja.

“Bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR, sekaligus ini akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable, penyalurannya bisa lewat UMi, lewat Mekaar, maupun skema program lainnya,” tuturnya.

Kelima, kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah harus menjadi buffer dalam ekosistem usaha UMKM terutama pada tahap awal recovery konsolidasi usaha.

“Ini penting sekali. Misalnya BUMN, BUMN atau BUMD menjadi off-taker bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga,” jelas Presiden.

Selain itu, Presiden sampaikan juga realokasi anggaran pemerintah daerah juga harus diarahkan pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM ini. “Ini saya harapkan nanti Mendagri bisa menyampaikan kepada ke daerah mengenai ini. Sehingga kita harapkan UMKM bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini,” pungkas Presiden.

Sumber: Setkab RI

Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul. (Fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul dikabarkan meninggal dunia, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Thabib (RAT) Tanjungpinan, Selasa (28/4/2020) sore.

Hal itu dibenarkan Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Tjetjep Yudiana via whatshap nya.

“Innalilahi Wainnailaihi Raajiuun.. telah berpulang ke Rakhmatullah Bpk Walikota Tanjung Pinang hari Selasa tgl 28 April 2020, jam 16.45.. Semoga Arwah beliau mendapat tempat yang Mulya disisi Allah SWT Aamiin YRA,” pesan singkat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Tjetjep Yudiana.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menyatakan kondisi Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul membaik, meski sampai sekarang masih dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Ahmad Thabib.

Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, sambil menunjukkan ekspresi kegembiraannya mendapat informasi bahwa kondisi Syahrul membaik.

Indikator kondisi Syahrul membaik yakni ginjal dan jantung mulai berfungsi normal.

"Ini sebuah keajaiban. Sungguh luar biasa, doa masyarakat kepada pemimpinnya sehingga kondisi Pak Syahrul menunjukkan kondisi yang tidak kritis lagi," ucapnya,  Senin (20/4) dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Tjetjep mengatakan Syahrul belum sadarkan diri lantaran masih dipasang alat ventilator. Jika kondisinya semakin membaik, alat tersebut akan dilepas.

"Sudah beberapa hari ini masih 'ditidurkan' karena dipasang ventilator untuk membantu pernapasannya," tuturnya.

Syahrul dirawat di RSUP Kepri sejak 11 April 2020. Ia dinyatakan positif COVID-19 dua hari kemudian.

Sampai sekarang pihak yang berwenang belum membeberkan hasil penelusuran penularan COVID-19 terhadap Syahrul. Selain Syahrul, sejumlah orang terdekatnya, seperti istrinya dan dokter keluarganya dinyatakan positif COVID-19.

"Kami berharap masyarakat terus-menerus mendoakan Pak Syahrul dan keluarganya. Semoga segera sembuh, dapat berkumpul dengan keluarga dan masyarakat," ucapnya.


Alfred

Rapat Mudes Pembahasan Penerima BLT.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Desa Kundur M. Nuru bersama warga nya sedang melakukan Musyawarah Desa (Mudes) pembahasan terkait penanganan pandemi Covid-19 melalui Bantuan Lansung Tunai (BLT) yang dianggarkan melalui Dana Desa (DD). Kegiatan tersebut berlangsung tepatnya di gedung serbaguna kantor Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Selasa (28/4/2020).

Pada kesempatan itu kepala Desa Kundur M. Nuru mengatakan, BLT yang bersumber dari DD itu akan di berikan secara langsung kemasyarakat akibat dampak Pandemi Covid19.

"Sebanyak 193 Kepala Keluarga (KK) warga Desa Kundur yang berhak menerima BLT Rp 600.000 selama tiga bulan terhitung sejak bulan April Mei, dan Juli tahun 2020," ujar Nuru.

Di samping itu M. Nuru juga menjelaskan kepada warganya terkait program pemerintah pusat ada 14 kriteria warga yang layak menerima BLT akibat dampak Covid-19, di antaranya:

Luas lantai rumah 8 meter persegi berdindingkan bambu, tembok tanpa plester, buang air besar tanpa fasilitas, penerangan tanpa listrik, air minum dari sumur atau air hujan dan masih menggunakan dapur kayu atau minyak tanah.

Dilanjutkan konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali per minggu, satu setel pakaian setahun,  makan 1-2 kali per hari, tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik, sumber penghasilan KK petani berlahan  dengan luas 500 m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah kurang dari Rp 600 ribu per bulan, pendidikan kepala keluarga (KK) tidak sekolah/tidak tamat SD.

"Saya berpesan kepada warga. Selama masa pandemi Covid-19 sesuai dengan anjuran pemerintah daerah agar senantiasa menjaga kesehatan diri sendiri dengan cara tetap menjaga jarak,sering cuci tangan dan harus pakai masker pada saat keluar rumah," tuturnya.

Ahmad Yahya

Fhoto: Istimewa

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kasus transfer minyak ship to ship yang tak dilengkapi izin niaga pada Desember 2019 di Perairan Tanjung Suah, Kabil, Nongsa, Kota Batam, tengah berproses di pengadilan.

Dua kapal yang kepergok 'kencing' oleh Bakamla saat itu yakni TB BSP III milik PT Budi Samudera Perkara dengan KM Anugerah Brothers, disebut milik seorang bos BBM di Sagulung, inisial Sn. Kala itu, Bakamla saat konfrensi pers menyebut penangkapan berlangsung saat ditransfer minyak solar sekitar 8 ton dari TB BSP III ke KM Anugerah Brother tengah berlangsung.

Bakamla melakukan penangkapan lantaran tranfer BBM solar ship to ship itu tidak dilengkapi dokumen resmi. Sehingga patut diduga terjadi tindak pidana.

Dalam persidangan, yang menjadi terdakwa hanya dua orang, yakni Kholid Nur bin Abdul Rahim (KKM TB BSP III) dan Raswanto bin Suyanto (Nahkoda TB BSP III). Keduanya diadili dengan dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 374 jo pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan kedua pasal 53 huruf d UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Setelah melalui serangkaian persidangan, hingga akhirnya penuntutan, terdakwa Kholid Nur dan Raswanto bin Suyanto dituntut hukuman 7 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum Rumondang Manurung pada Kamis (23/4/2020) atas dakwaan pertama melanggar pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Menuntut agar masing-masing terdakwa dijatuhi pidana 7 bulan penjara dan dikurangi selama berada dalam kurungan, dengan perintah tetap ditahan," bunyi salah satu poin dalam amar tuntutan yang dibacakan jaksa saat itu lewat secara sidang online.

Saat ini, kedua terdakwa yang sudah menjalani hampir 5 bulan kurungan tengah menanti putusan, yang dijadwalkan  berlangsung pada Kamis (30/4/2020). Nasib kedua terdakwa dan pelanggaran yang dilakukan KM Anugerah Brothers pun tergantung putusan majelis hakim, akankah sependapat dengan jaksa atau tidak.

Sementara bunyi Pasal 53 huruf d UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni, Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasai 23 tanpa lzin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Dalam hal ini, Kasipidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam saat dikonfirmasi via Whatshapnya, belum ada jawaban, hingga berita ini di unggah.


Alfred

Ramah Tamah AJO Indonesia Batam Bersama Kabid Humas Polda Kepri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Peduli dampak Covid-19 Bidhumas Polda Kepri melaksanakan program Bakti Sosial membagikan sembako kepada masyarakat. dan pelaksanaannya akan melibatkan Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJO Indonesia) di wilayah Kepualauan Riau.

Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. saat ditemui pengurus Teem AJO Indonesia Peduli dari DPD Kepri dan DPC Kota Batam dalam rangka temu ramah, Senin(27/04) diruangannya.

"Kami mengajak AJO Indonesia ikut serta berpartisipasi dalam program Bakti Sosial membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak COVID-19," Kata Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

Kata dia, peran media sangatlah penting untuk menunjang  program  pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi covid -19 pada masyarakat melalui sosialisasi dan pemberitaan sehingga tepat sasaran.

"Kepolisian Republik Indonesia akan menyalurkan kepada setiap Polres-polres 10 Ton beras bersama bahan pendukung lain yang akan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid- 19," ujarnya.

Selain itu, Kabid Humas juga menghimbau masyarakat untuk memutus tali rantai Pandemi COVID-19 agas selalu Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus Pandemi Covid-19

Menggunakan masker, Menjaga daya tahan tubuh, Tidak pergi ke negara terjangkit, selalu berada dirumah dan tidak berkumpul ditempat keramaian agar tidak terjangkit dari COVID-19.

"Selalu jaga kebersihan, jangan lupa mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Mari kita dukung Pemerintah dan Polri dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPD  AJO Indonesia Kepri Jonni Pakkun mengatakan, Bangsa Indonesia sedang mengalami ujian yang sungguh sangat luar biasa yaitu Pandemi Covid 19.

Oleh karena itu dalam suasana yang seperti ini, lanjut Jonni Pakkun, kebersamaan bersatu untuk melawan Covid 19, dengan bersinergi membantu Polri menyalurkan bantuan terhadap masyarakat melalui pemberitaan.

Selain itu, kata Jonni Pakkun, Berharap terhadap rekan-rekan pemilik media serta awak media yang tergabung dalam AJO Indonesia Kepri maupun DPC  yang ada di Kepri untuk turut serta membantu program Bakti Sosial Polri yang akan menyalurkan bantuan terhadap masyarakat melalui Polres polres di Kepri.

"Dihimbau anggota AJO Indonesia yang ada di daerah turut serta membantu program Polri tersebut," pungkasnya.


(***)

Persiapan Pembagian Sembako Bagi Warga Terdampak Covid-19.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Dalam rangka Bakti Sosial TNI-POLRI peduli Covid-19 turut menurunkan personil dalam memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak ekonominya akibat wabah virus corona (Covid-19) di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Pada kegiatan tersebut, dari unsur TNI ditugaskan Babinsa TNI Kodim 0316 Batam sedangkan unsur Polri diterjunkan Bhabinkamtibmas Polresta Barelang yang dilepas oleh Kapolresta Barelang AKBP Purwadi Wahyu Anggoro, S.I.K. dan Dandim 0316 Batam Letkol Inf Ahmad Daud Harahap, di halaman Mapolresta Barelang pada Senin, (27/4/20).

Dalam amanatnya, Kapolresta Barelang mengucapkan terimakasihnya kepada Dandim 0316 Batam dan jajaran Babinsa TNI yang telah bekerjasama dengan baik sehingga terbangun sinergitas TNI Polri di Kota Batam.

"TNI dan Polri selalu bersatu padu dalam pelaksanaan tugas di garda terdepan dalam hal pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat khususnya kota Batam,” ujar Kapolresta Barelang.

Senada dengan Kapolresta, Dandim 0316 Batam juga menyampaikan terimakasih atas sinergitas TNI dan Polri yang diprakarsai oleh Kapolresta Barelang. “Selamat melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat dan jangan lupa jaga kesehatan dan keselamatan diri seluruh personil Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri,” pesan Letkol Inf Ahmad Daud Harahap.

Selesai arahan dari Kapolresta Barelang dan Dandim 0316 Batam, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis berupa bantuan sembako oleh Dandim 0316 Batam dan Kapolresta Barelang kepada masyarakat yang terdampak ekonominya karena wabah Covid-19 melalui para Babinsa TNI Kodim 0316 Batam dan Bhabinkamtibmas Polresta Barelang di Kota Batam.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat utama Polresta Barelang, pejabat utama Kodim 0316 Batam, para personil Babinsa TNI Kodim 0316 Batam dan para personil Bhabinkamtibmas Polresta Barelang.

Redaksi

TKI Ilegal Diamnkan di Perairan Tanjung Siapi-Api. (Fhoto: Istimewa).

MEDAN KEPRIAKTUAL.COM: Gelombang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Malaysia masih terus memasuki wilayah Sumatera Utara (Sumut) di masa pandemi virus corona (Covid-19). Padahal, Malaysia telah memperpanjang penutupan wilayah atau lockdown hingga 12 Mei.

Kali ini, Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Lanal Tanjung Balai Asahan Lantamal I, Koarmada I kembali mengamankan 20 orang pekerja migran ilegal di perairan Tanjung Siapi-Api Kabupaten Asahan, Minggu (26/4).

Para pekerja ilegal ini menumpang sampan untuk melakukan perjalanan tidak resmi dari negara tetangga. Ke-20 orang tersebut terdiri 13 laki-laki dan 7 orang wanita termasuk satu balita perempuan.

"Mereka ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat dan langsung kita tindak lanjuti dengan melakukan pergerakan serta pengejaran menggunakan Kapal Patkamla (Patroli Keamanan Laut) TBA I-1-61," kata Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut (P) Dafris Datuk Syahrudin, Minggu (20/4).

Sampan tersebut diamankan pada pukul 01.30 WIB. Selanjutnya sampan diperiksa dan digiring ke Posmat Bagan Asahan, Lanal Tanjung Balai Asahan guna diperiksa lebih lanjut.

"Setibanya di Posmat Bagan Asahan, seluruh penumpang sampan diperiksa dengan menerapkan protap pemeriksaan pada saat Pandemi Covid-19 oleh Satgas Covid-19 Lanal Tanjung Balai Asahan," kata dia.

Pemeriksaan kesehatan, pengukuran suhu badan dan penyemprotan cairan disinfektan kepada penumpang, barang bawaan maupun kapal yang digunakan tetap dilakukan sebagai antisipasi penyebaran Virus Corona yang datang dari luar negeri.



"Kondisi mereka baik setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan awal oleh Tim Kesehatan Lanal Tanjung Balai Asahan serta pemeriksaan kapal. ABK dan TKI selanjutnya kita serahkan ke Satgas Covid-19 Kota Tanjung Balai untuk penanganan lanjutan terkait dengan pandemi virus corona," tambahnya.

Dari hasil pemeriksaan, didapat hasil bahwa ke-20 TKI ilegal tersebut melakukan perjalanan dari Malaysia menuju ke Kuala Leidong, Kabupaten Labura. Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan kembali ke daerah asal mereka yakni Batubara, Langkat dan Aceh.

"Dua puluh orang tersebut kini ditangani oleh Kantor Imigrasi dan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tanjung Balai guna dilakukan proses lanjutan dan karantina," ujar Dafris.

Sementara itu, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) I Belawan, Laksma TNI Abdul Rasyid, mengatakan TNI AL, tidak akan mengendurkan pengawasan terhadap jalur-jalur masuk secara ilegal melalui laut.

"Kita tidak akan mengambil resiko besar pada waktu seperti saat ini, apalagi penyebaran virus Corona dikhawatirkan datang dari luar negeri. Kita terus meningkatkan tugas patroli terutama di tempat-tempat yang disinyalir menjadi jalur-jalur masuk secara ilegal," tegasnya.



Selain penyelundupan TKI ilegal yang akhir-akhir ini marak terjadi di Tanjung Balai Asahan, juga diwaspadai kemungkinan penyelundupan lainnya seperti komoditas dan narkoba.

"Dalam beberapa pekan terakhir kita sudah kesekian kali mengamankan TKI yang kembali dari Malaysia dan itu selalu menjadi perhatian lebih kita akhir-akhir ini guna meningkatkan patroli," paparnya.

Sumber: CNN Indonesia

Kapolri Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si., (Fhoto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Kapolri Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si., menginstruksikan kepada jajaran Polres menyisir dan mendata warga terdampak virus Corona (Covid-19) yang belum menerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah. Sebanyak 500 Polres se-Indonesia diminta menyiapkan masing-masing 10 Ton beras dan bahan pokok lainnya.

Sebelumnya Kapolri Idham Aziz memberikan arahan melalui konferensi video kepada jajaran Kapolda se-Indonesia pada Kamis 23 April 2020. Sejumlah arahan tersebut yakni meminta jajaran untuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan bantuan sosial, mengedepankan tindakaan preemtif, preventif dan humanis dalam menerapkan kebijakan PSBB.

“Seluruh polres menyiagakan 10 ton beras dan sembako lain untuk bisa segera disalurkan bagi masyarakat yang belum sempat mendapatkan Bansos,” ungkap Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis pada hari Sabtu (25/04/2020), dalam keterangan pers tertulis pada hari Minggu (26/04/2020).

Kapolri mengatakan, bahwa sumber dana diambil dari dana kontingensi Mabes Polri. Dana tersebut siap dikucurkan ke Tiap – tiap Polres dan digunakan untuk membeli beras dan bahan pokok.

“(Anggaran) dari Mabes Polri,” tegas Kapolri.

Sebelumnya, Kapolri juga memberikan arahan melalui video konferensi kepada jajaran Kapolda se-Indonesia pada hari Kamis 23 April 2020.

Adapun arahan Kapolri tersebut yakni meminta jajaran untuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan bantuan sosial, mengedepankan tindakaan preemtif, preventif dan humanis dalam menerapkan kebijakan PSBB.

Selain itu, Kapolri menegaskan, Polri harus melibatkan TNI dan pemangku kepentingan dalam kegiatan kemasyarakatan, mengganti istilah ‘siaga I’ dengan ‘kesiapsiagaan’, melarang penggunaan kata tembak di tempat, dan menegaskan tidak ada penyiapan sniper.

“Jika (pelaku kejahatan) membahayakan keselamatan masyarakat dan anggota (Polri), maka lakukan tindakan tegas dan terukur,” tegas mantan Kabareskrim Polri itu.

Sumber: Info Polisi.com

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt S.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: 1 dari 5 orang personel Polsek Galang yang menjalani Isolasi di RS. Bhayangkara Polda Kepri, terkonfirmasi Covid-19, dengan hasil Swab Positif. Hasil tersebut dikeluarkan, Minggu (26/4/20) sekitar jam 10.00 wib.

Kabid Dokkes Polda Kepri Kombes Pol dr. Mohammad Haris, MARS didampingi Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si., menjelaskan sebelumnya 5 orang Personel tersebut telah diperiksa dengan Rapid test, radiologi dan pemeriksaan hematologi.

Dari Hasil pemeriksaan awal, semuanya masih dalam batas normal. Selanjutnya kelima orang personel tersebut menjalani Isolasi selama 11 hari di RS. Bhayangkara Polda Kepri, Kota Batam.

"Dilakukannya isolasi terhadap kelima personel tersebut dikarenakan personel tersebut merupakan satu regu piket dengan satu orang personel Polri yang sebelumnya pasien terkonfirmasi covid-19 no.15," ujar Kabid Dokkes Polda Kepri Kombes Pol dr. Mohammad Haris.

"Dari hasil Swab terhadap 5 Personel tersebut bahwa dinyatakan 1 orang Personil Polri Inisial EPB terkonfirmasi Positif Covid-19. Selanjutnya 2 personel dengan hasil negatif dan 2 personel lagi masih menunggu hasil tes swab," tuturnya kembali.

Ditambahkan Kabid Humas Polda Kepri, Polda Kepri dan jajaran terus melakukan upaya pencegahan terhadap penyebaran Covid-19. Upaya pencegahan penyebaran tidak hanya dilakukan di tengah masyarakat, namun juga dilakukan didalam lingkungan kerja sendiri.

"Pemeriksaan rutin kesehatan terhadap Personel Polri Polda Kepri dan jajaran secara berkesinambungan terus dilakukan. Namun tidak berhenti disitu, kerja sama semua pihak termasuk juga masyarakat serta disiplin diri sangat perlu ditingkatkan ditengah Pandemi Covid-19 seperti saat ini," ungkap Kombes Pol Harry Goldenhardt S.


Redaksi/Humas Polda Kepri