Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

(Fhoto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKRUAL.COM: Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyampaikan bahwa bantuan modal kerja bagi Usaha MIkro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan diidentifikasi berdasarkan dari perbankan.

”Kredit usaha, kecil, menengah tadi yang mendapatkan restructuring mereka dalam waktu dekat mungkin akan membutuhkan modal kerja untuk memulai lagi aktivitasnya,” ujar Menkeu usai mengikuti Rapat Terbatas, Rabu (29/4).

Jumlah estimasi berapa kebutuhannya, menurut Menkeu akan dilihat berdasarkan total outstanding kreditnya dan kemungkinan berapa banyak mereka akan memulai kebutuhan untuk modal kerja yang barunya.

”Ini yang sedang kita hitung bersama-sama nanti dengan OJK dari sisi profile kreditnya dari UMKM tersebut,” imbuh Menkeu.

Mengenai mekanismenya, menurut Menkeu, ada dua mekanisme yang sedang ditimbang yakni apakah melalui pemberian bantuan untuk premi dari asuransi kreditnya atau melalui PMN di dalam Jamkrindo dan Askrindo.

”Karena kita ini sekarang akan terus membuat penyelesaian nanti di dalam PP-nya dibuat terbuka dua opsi tersebut, sedangkan kebutuhannya nanti kita akan hitung. Seperti yang terlihat di dalam seluruh program penanganan Covid-19 ini semuanya bergerak secara sangat dinamis,” terang Menkeu.

Dari mulai bulan Maret, lanjut Menkeu, waktu Perpu diterbitkan sampai dengan sepanjang bulan April banyak sekali program-program yang dimodifikasi terus.

”Makanya kami di dalam penetapan nanti berapa anggaran dipakai untuk apa, kita akan terus melakukan sesuai dengan asas akuntabilitas update kepada masyarakat, termasuk kepada DPR dan nanti tentu nanti akan kita laporkan ke BPK,” ujarnya.

Presiden, menurut Menkeu, mengharapkan PP akan segera diselesaikan secepat mungkin yang saat ini sedang di dalam proses panitia antarkementerian dan harmonisasi.

”Kita upayakan untuk segera bisa selesai dalam minggu ini. Pada saat yang sama kami juga sudah mulai menyiapkan PMK untuk pelaksanaannya. Dan tentu karena ini nanti bekerja sama dengan OJK dan BI, kita juga akan menyelesaikan seluruh peraturan tersebut,” imbuhnya.

Waktu menjalankan, Menkeu berharap awal Mei sudah bisa jalan. ”Dan oleh karena itu, kalau PP-nya sudah selesai, kita harapkan berarti minggu depan sudah bisa berjalan di lembaga-lembaga keuangannya. Itu yang sekarang kita sedang kebut, tadi Bapak Presiden sudah minta kecepatan menjadi sangat penting,” pungkas Menkeu akhiri jawaban.

Sumber: Setkab RI

Kadisperindag Kepri, Burhanuddin (Fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri mengatakan bahwa di bulan Ramadhan tahun 2020 ini, terdapat beberapa program rutin Ramadhan yang belum dapat dilakukan.

Pasalnya, hal ini dikarenakan aturan dari pemerintah pusat yang menganjurkan alokasi anggaran prioritas untuk penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

Hal ini disampaikan Kepala Disperindag Provinsi Kepri Burhanuddin di Tanjungpinang, Rabu (29/42020).

"Ada beberapa program rutin kita yang tidak dapat dilakukan saat ini seperti pasar murah Ramadhan, operasi pasar dan kegiatan lainnya yang selalu rutin dilaksanakan Disperindag saat Ramadhan menjelang hari raya Lebaran," ungkap Burhanuddin dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Namun begitu, lanjut Burhanuddin masyarakat saat ini masih dapat merasakan beberapa program yang sama.

"Semua kegiatan saat ini di prioritaskan untuk Covid-19, baik itu sembako gratis dan kegiatan sosial kemanusiaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Kepri yang saat ini terdampak Covid-19," jelas Burhanuddin.

Burhanuddin memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawasi kondisi stok kebutuhan pokok masyarakat saat Ramadhan ini.

"Baik itu harga, ketersediaan dan kondisinya di masyarakat, jangan sampai ada pedagang nakal yang sengaja mengambil kesempatan untuk menaikan atau menimbun barang," ujar Burhanuddin.

(***)

Plt Wali Kota Tanjungpinang, Rahma (Fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Rahma diangkat sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Tanjungpinang sehari setelah Syahrul meninggal dunia karena menderita COVID-19 dan penyakit lainnya.

Dikutip dari situs Diskominfo Kepri, Sekretaris Daerah Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari mengatakan, Gubernur Kepulauan Riau sudah meneken surat keputusan mengangkat Rahma sebagai Plt Wali Kota Tanjungpinang.

Rahma pun dipastikan menjabat sebagai wali kota definitif dalam waktu dekat.

"Secara otomatis beliau (Rahma) akan menjabat sebagai Wali Kota Tanjungpinang. Ini masih dalam proses administrasi birokrasi pemerintahan," katanya," kata Ahmad Syafari di Tanjungpinang, Rabu (29/4-2020).

Sementara untuk jabatan Wakil Wali Kota Tanjungpinang menunggu Rahma definitif sebagai wali kota. Jabatan wakil wali kota melalui proses yang cukup panjang yang selaras dengan Pilkada Tanjungpinang tahun 2018.

Berdasarkan catatan Antara, partai pengusung Syahrul-Rahma (SABAR) akan mengusulkan dua nama untuk ditetapkan sebagai calon wakil wali kota, yang selanjutnya dipilih dan ditetapkan DPRD Tanjungpinang.

SABAR pada Pilkada Tanjungpinang 2018 diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar. Pasangan ini juga didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

"Hal seperti ini juga terjadi di Pemerintahan Kepri setelah H.M Sani (Gubernur Kepri 2015-2020) meninggal dunia 8 April 2016," ucapnya.

Teguh memastikan pemerintahan tetap berjalan normal. Seluruh kegiatan pemerintahan tetap berjalan untuk kepentingan masyarakat.

Rahma tidak membuat program baru, melainkan melanjutkan program pembangunan jangka menengah yang telah disusun sebelumnya bersama Syahrul. Program ini dilaksanakan hingga tahun 2023.

"Salah satu tugas penting, realisasi dari janji politik semasa kampanye pilkada, yang wajib dilaksanakan sebagai amanah dari almarhum (Syahrul) yakni seragam sekolah gratis," ucapnya.

Syahrul meninggal dunia pada Selasa (28/4) pukul 16.30 WIB di Ruang ICU RSUP Kepri. Syahrul berjuang melawan COVID-19 di dalam tubuhnya selama 17 hari di ruang ICU.

Syahrul dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tanjungpinang tadi malam.

(***)

Wakapolda Kepri Cuci Tangan Dengan Menggunakan Hand Sanitizer.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Polda Kepri menginformasikan kepada masyarakat di Kota Batam. Saat ini RS. Bhayangkara TK IV Polda Kepri telah membuka pelayanan Drive Thru Screening Rapid Test gratis. Jadi masyarakat yang ingin diperiksa tidak perlu turun dari kendaraan nya. Inovasi Pelayanan ini dimulai pada hari ini Rabu tanggal 29 April 2020.

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H, mengatakan, dengan kebijakan dari bapak Kapolda Kepri, Polda Kepri melaksanakan Screening Rapid Test dengan cara Drive Thru. Hal ini dilakukan sebagai bentuk Polda Kepri Peduli Covid-19 serta mempertimbangkan protokol kesehatan, Physical Distancing, sehingga tidak terjadi penularan pada saat antrian pemeriksaan.

"Sebelum dilakukan pemeriksaan akan diberikan Hand Sanitizer, pengambilan no antrian dengan mengisi nama, no Hp, menunggu giliran, berdiam di kendaraan, petugas dari RS. Bhayangkara yg akan mengambil darah diujung jari selanjutnya diperiksa dibawah tenda yg telah ditentukan dan hasil akan dikirim berdasarkan no Hp yg telah dicantumkan," tutur Wakapolda Kepri.

Untuk itu perlu diketahui bersama, bahwa RS. Bhayangkara TK IV Polda Kepri merupakan salah satu Rumah Sakit rujukan untuk Covid-19, dengan memiliki 28 kamar dan 31 tempat tidur. Sampai dengan saat ini sudah 26 Pasien yang dikarantina di RS. Bhayangkara.

(Fhoto: Istimewa)

"4 pasien dari hasil Swab dinyatakan Positif Covid-19 dan sudah dirujuk ke RS. Galang dan RS. BP Batam. Selama Pandemi Covid-19 terdeteksi di wilayah Kepri RS. Bhayangkara telah melakukan Rapid Test sebanyak 534 orang, dari 534 orang tersebut sebanyak 7 orang dinyatakan reaktif dengan rincian 6 orang Personel Polri dan 1 orang masyarakat umum," terang bintang bintang satu ini lewat rilis humas Polda Kepri.

Selain itu, lanjutnya, sebagai informasi hari ini RS. Bhayangkara membuka pelayanan kepada masyarakat untuk Rapid Test secara Drive Thru, yang bertujuan mengurangi kontak fisik dalam penyebaran Covid-19. Rapid Test ini gratis dengan cara melakukan pendaftaran melalui Whatsapp ke nomor 081276764878 atau ke nomor 081270004794. Jam pelayanan pada senin sampai dengan jumat pada jam 09.00 wib sampai dengan 11.00 wib, dan pada jam 13.00 wib sampai dengan 15.00 wib.

"Kerjasa sama semua pihak antara Pemerintah, TNI-Polri saling bahu-membahu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bersama-sama mengutamakan upaya memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Termasuk juga dalam pelayanan kesehatan. Disamping itu kita juga memberikan bantuan berupa sembako, kepada masyarakat yang membutuhkan sembako silahkan langsung menghubungi kantor kepolisian terdekat, dan kita akan segera memberikan bantuan," tutup Wakapolda Kepri.

Hadir dalam kegiatan pembukaan pelayanan Drive Thru Screening Rapid Test tersebut Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H, Kabid Dokkes Polda Kepri, Kabid Humas Polda Kepri, dan Kepala RS. Bhayangkara TK IV Polda Kepri.


(***)

Program Bedah Rumah di Provinsi Sulawesi Barat. (Foto: Kementerian PUPR).

KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan bedah rumah yang salah satunya di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sebanyak 3.500 rumah.

Pada tahun 2020, anggaran BSPS dialokasikan sebesar Rp4,35 triliun untuk peningkatan kualitas 208.000 unit RTLH dan membangun baru 12.000 unit RTLH senilai Rp459 miliar. Program BSPS dilakukan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) guna memitigasi dampak Covid-19 seperti mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran akibat Pandemi Covid-19.

“Hal ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah. Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Program BPSP tahun 2020 salah satunya disalurkan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sebanyak 3.500 unit yang terbagi dalam 2 tahap, yakni tahap 1 sebanyak 2.500 unit dan tahap dua sebanyak 1.000 unit.

Peningkatan kualitas hunian dilakukan dengan memperhatikan syarat rumah layak huni yakni keselamatan bangunan dengan peningkatan kualitas konstruksi bangunan, kesehatan penghuni dengan pemenuhan standar kecukupan cahaya dan sirkulasi udara serta ketersediaan MCK dan kecukupan minimum luas bangunan dengan pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang.

Pada tahap pertama, BSPS Provinsi Sulbar tersebar di sejumlah lokasi seperti Kabupaten Mamuju sebanyak 350 unit, Mamasa 300 unit, Mamuju Tengah 500 unit, Pasangkayu 450 unit, Polewali Mandar 300 unit, dan Majene 600 unit.

“Total anggaran untuk Program BSPS tahap pertama di Provinsi Sulbar sebesar Rp43,75 miliar dan untuk tahap kedua sebesar Rp17,5 miliar untuk 1.000 unit rumah"

Saat ini ada sejumlah kegiatan yang sudah berjalan di lapangan seperti sosialisasi pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Sementara untuk kabupaten lain seperti Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamasa, dan Polewali Mandar sedang dalam tahap persiapan pekerjaan fisik.

Selama masa Pandemi Covid-19, pelaksanaan progran tetap dikerjakan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 misalnya mengurangi jumlah orang dalam pelaksanaan rembug warga, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) selalu menggunakan masker saat mendampingi masyarakat penerima bantuan, dan penyediaan hand sanitizer di lapangan.

Pelaksanaan program BSPS mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR terkait protokol pelaksanaan kegiatan BSPS pada masa pandemi Covid-19.


(BKP Kementerian PUPR/EN)

Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Lanjutan Pembahasan Program Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap UMKM, Rabu (29/4). (Foto: Humas Setkab).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pembahasan saat ini sudah semakin mengerucut dan ada 5 (lima) skema besar dalam program perlindungan serta pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Termasuk program khusus bagi usaha ultra mikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Lanjutan Pembahasan Program Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap UMKM, Rabu (29/4).

5 Skema yang menjadi arahan Presiden, adalah sebagai berikut:

Pertama, Skema program untuk pelaku usaha UMKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan dari dampak Covid-19. “Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos, baik itu PKH, Paket Sembako, bansos tunai, BLT desa, maupun pembebasan/pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,” kata Presiden.

Kedua, Skema program insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omzetnya masih di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. “Saya kira di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode 6 bulan, dimulai dari April sampai September 2020,” ungkap Presiden.

Ketiga, Skema program relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dengan berbagai skema program, baik itu mengenai penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, Kredit Ultra Mikro atau UMi, PNM Mekaar yang ini jumlahnya 6,4 juta (debitur), dan di Pegadaian juga ada 10,6 juta debitur.

“Penundaan angsuran dan subsidi bunga kepada usaha mikro penerima kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Kemudian penundaan angsuran dan subsidi bunga kepada para penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian,” tandas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden melihat ada lembaga seperti LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), BLU Pusat Pembiayaan Pengelola Hutan, dan Calon Petani Calon Lokasi di Kementan. “Saya juga minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Keempat, Skema program perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. “Ini permodalan, bantuan modal kerja darurat ini betul-betul kita rancang betul agar UMKM betul-betul merasakan dan mendapatkan skema bantuan modal darurat ini,” tambah Presiden.

Kepala Negara mengakui bahwa data yang dimiliki ada 41 juta UMKM yang sudah tersambung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. “Kemudian di luar itu 23 juta UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan,” tandasnya.

Karena itu, Presiden sampaikan ada 23 juta UMKM yang harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja.

“Bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR, sekaligus ini akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable, penyalurannya bisa lewat UMi, lewat Mekaar, maupun skema program lainnya,” tuturnya.

Kelima, kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah harus menjadi buffer dalam ekosistem usaha UMKM terutama pada tahap awal recovery konsolidasi usaha.

“Ini penting sekali. Misalnya BUMN, BUMN atau BUMD menjadi off-taker bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga,” jelas Presiden.

Selain itu, Presiden sampaikan juga realokasi anggaran pemerintah daerah juga harus diarahkan pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM ini. “Ini saya harapkan nanti Mendagri bisa menyampaikan kepada ke daerah mengenai ini. Sehingga kita harapkan UMKM bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini,” pungkas Presiden.

Sumber: Setkab RI

Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul. (Fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul dikabarkan meninggal dunia, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Thabib (RAT) Tanjungpinan, Selasa (28/4/2020) sore.

Hal itu dibenarkan Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Tjetjep Yudiana via whatshap nya.

“Innalilahi Wainnailaihi Raajiuun.. telah berpulang ke Rakhmatullah Bpk Walikota Tanjung Pinang hari Selasa tgl 28 April 2020, jam 16.45.. Semoga Arwah beliau mendapat tempat yang Mulya disisi Allah SWT Aamiin YRA,” pesan singkat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Tjetjep Yudiana.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menyatakan kondisi Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul membaik, meski sampai sekarang masih dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Ahmad Thabib.

Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, sambil menunjukkan ekspresi kegembiraannya mendapat informasi bahwa kondisi Syahrul membaik.

Indikator kondisi Syahrul membaik yakni ginjal dan jantung mulai berfungsi normal.

"Ini sebuah keajaiban. Sungguh luar biasa, doa masyarakat kepada pemimpinnya sehingga kondisi Pak Syahrul menunjukkan kondisi yang tidak kritis lagi," ucapnya,  Senin (20/4) dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Tjetjep mengatakan Syahrul belum sadarkan diri lantaran masih dipasang alat ventilator. Jika kondisinya semakin membaik, alat tersebut akan dilepas.

"Sudah beberapa hari ini masih 'ditidurkan' karena dipasang ventilator untuk membantu pernapasannya," tuturnya.

Syahrul dirawat di RSUP Kepri sejak 11 April 2020. Ia dinyatakan positif COVID-19 dua hari kemudian.

Sampai sekarang pihak yang berwenang belum membeberkan hasil penelusuran penularan COVID-19 terhadap Syahrul. Selain Syahrul, sejumlah orang terdekatnya, seperti istrinya dan dokter keluarganya dinyatakan positif COVID-19.

"Kami berharap masyarakat terus-menerus mendoakan Pak Syahrul dan keluarganya. Semoga segera sembuh, dapat berkumpul dengan keluarga dan masyarakat," ucapnya.


Alfred

Rapat Mudes Pembahasan Penerima BLT.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Desa Kundur M. Nuru bersama warga nya sedang melakukan Musyawarah Desa (Mudes) pembahasan terkait penanganan pandemi Covid-19 melalui Bantuan Lansung Tunai (BLT) yang dianggarkan melalui Dana Desa (DD). Kegiatan tersebut berlangsung tepatnya di gedung serbaguna kantor Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Selasa (28/4/2020).

Pada kesempatan itu kepala Desa Kundur M. Nuru mengatakan, BLT yang bersumber dari DD itu akan di berikan secara langsung kemasyarakat akibat dampak Pandemi Covid19.

"Sebanyak 193 Kepala Keluarga (KK) warga Desa Kundur yang berhak menerima BLT Rp 600.000 selama tiga bulan terhitung sejak bulan April Mei, dan Juli tahun 2020," ujar Nuru.

Di samping itu M. Nuru juga menjelaskan kepada warganya terkait program pemerintah pusat ada 14 kriteria warga yang layak menerima BLT akibat dampak Covid-19, di antaranya:

Luas lantai rumah 8 meter persegi berdindingkan bambu, tembok tanpa plester, buang air besar tanpa fasilitas, penerangan tanpa listrik, air minum dari sumur atau air hujan dan masih menggunakan dapur kayu atau minyak tanah.

Dilanjutkan konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali per minggu, satu setel pakaian setahun,  makan 1-2 kali per hari, tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik, sumber penghasilan KK petani berlahan  dengan luas 500 m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah kurang dari Rp 600 ribu per bulan, pendidikan kepala keluarga (KK) tidak sekolah/tidak tamat SD.

"Saya berpesan kepada warga. Selama masa pandemi Covid-19 sesuai dengan anjuran pemerintah daerah agar senantiasa menjaga kesehatan diri sendiri dengan cara tetap menjaga jarak,sering cuci tangan dan harus pakai masker pada saat keluar rumah," tuturnya.

Ahmad Yahya

Fhoto: Istimewa

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kasus transfer minyak ship to ship yang tak dilengkapi izin niaga pada Desember 2019 di Perairan Tanjung Suah, Kabil, Nongsa, Kota Batam, tengah berproses di pengadilan.

Dua kapal yang kepergok 'kencing' oleh Bakamla saat itu yakni TB BSP III milik PT Budi Samudera Perkara dengan KM Anugerah Brothers, disebut milik seorang bos BBM di Sagulung, inisial Sn. Kala itu, Bakamla saat konfrensi pers menyebut penangkapan berlangsung saat ditransfer minyak solar sekitar 8 ton dari TB BSP III ke KM Anugerah Brother tengah berlangsung.

Bakamla melakukan penangkapan lantaran tranfer BBM solar ship to ship itu tidak dilengkapi dokumen resmi. Sehingga patut diduga terjadi tindak pidana.

Dalam persidangan, yang menjadi terdakwa hanya dua orang, yakni Kholid Nur bin Abdul Rahim (KKM TB BSP III) dan Raswanto bin Suyanto (Nahkoda TB BSP III). Keduanya diadili dengan dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 374 jo pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan kedua pasal 53 huruf d UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Setelah melalui serangkaian persidangan, hingga akhirnya penuntutan, terdakwa Kholid Nur dan Raswanto bin Suyanto dituntut hukuman 7 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum Rumondang Manurung pada Kamis (23/4/2020) atas dakwaan pertama melanggar pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Menuntut agar masing-masing terdakwa dijatuhi pidana 7 bulan penjara dan dikurangi selama berada dalam kurungan, dengan perintah tetap ditahan," bunyi salah satu poin dalam amar tuntutan yang dibacakan jaksa saat itu lewat secara sidang online.

Saat ini, kedua terdakwa yang sudah menjalani hampir 5 bulan kurungan tengah menanti putusan, yang dijadwalkan  berlangsung pada Kamis (30/4/2020). Nasib kedua terdakwa dan pelanggaran yang dilakukan KM Anugerah Brothers pun tergantung putusan majelis hakim, akankah sependapat dengan jaksa atau tidak.

Sementara bunyi Pasal 53 huruf d UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni, Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasai 23 tanpa lzin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Dalam hal ini, Kasipidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam saat dikonfirmasi via Whatshapnya, belum ada jawaban, hingga berita ini di unggah.


Alfred

Ramah Tamah AJO Indonesia Batam Bersama Kabid Humas Polda Kepri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Peduli dampak Covid-19 Bidhumas Polda Kepri melaksanakan program Bakti Sosial membagikan sembako kepada masyarakat. dan pelaksanaannya akan melibatkan Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJO Indonesia) di wilayah Kepualauan Riau.

Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. saat ditemui pengurus Teem AJO Indonesia Peduli dari DPD Kepri dan DPC Kota Batam dalam rangka temu ramah, Senin(27/04) diruangannya.

"Kami mengajak AJO Indonesia ikut serta berpartisipasi dalam program Bakti Sosial membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak COVID-19," Kata Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

Kata dia, peran media sangatlah penting untuk menunjang  program  pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi covid -19 pada masyarakat melalui sosialisasi dan pemberitaan sehingga tepat sasaran.

"Kepolisian Republik Indonesia akan menyalurkan kepada setiap Polres-polres 10 Ton beras bersama bahan pendukung lain yang akan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid- 19," ujarnya.

Selain itu, Kabid Humas juga menghimbau masyarakat untuk memutus tali rantai Pandemi COVID-19 agas selalu Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus Pandemi Covid-19

Menggunakan masker, Menjaga daya tahan tubuh, Tidak pergi ke negara terjangkit, selalu berada dirumah dan tidak berkumpul ditempat keramaian agar tidak terjangkit dari COVID-19.

"Selalu jaga kebersihan, jangan lupa mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Mari kita dukung Pemerintah dan Polri dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPD  AJO Indonesia Kepri Jonni Pakkun mengatakan, Bangsa Indonesia sedang mengalami ujian yang sungguh sangat luar biasa yaitu Pandemi Covid 19.

Oleh karena itu dalam suasana yang seperti ini, lanjut Jonni Pakkun, kebersamaan bersatu untuk melawan Covid 19, dengan bersinergi membantu Polri menyalurkan bantuan terhadap masyarakat melalui pemberitaan.

Selain itu, kata Jonni Pakkun, Berharap terhadap rekan-rekan pemilik media serta awak media yang tergabung dalam AJO Indonesia Kepri maupun DPC  yang ada di Kepri untuk turut serta membantu program Bakti Sosial Polri yang akan menyalurkan bantuan terhadap masyarakat melalui Polres polres di Kepri.

"Dihimbau anggota AJO Indonesia yang ada di daerah turut serta membantu program Polri tersebut," pungkasnya.


(***)

Persiapan Pembagian Sembako Bagi Warga Terdampak Covid-19.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Dalam rangka Bakti Sosial TNI-POLRI peduli Covid-19 turut menurunkan personil dalam memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak ekonominya akibat wabah virus corona (Covid-19) di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Pada kegiatan tersebut, dari unsur TNI ditugaskan Babinsa TNI Kodim 0316 Batam sedangkan unsur Polri diterjunkan Bhabinkamtibmas Polresta Barelang yang dilepas oleh Kapolresta Barelang AKBP Purwadi Wahyu Anggoro, S.I.K. dan Dandim 0316 Batam Letkol Inf Ahmad Daud Harahap, di halaman Mapolresta Barelang pada Senin, (27/4/20).

Dalam amanatnya, Kapolresta Barelang mengucapkan terimakasihnya kepada Dandim 0316 Batam dan jajaran Babinsa TNI yang telah bekerjasama dengan baik sehingga terbangun sinergitas TNI Polri di Kota Batam.

"TNI dan Polri selalu bersatu padu dalam pelaksanaan tugas di garda terdepan dalam hal pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat khususnya kota Batam,” ujar Kapolresta Barelang.

Senada dengan Kapolresta, Dandim 0316 Batam juga menyampaikan terimakasih atas sinergitas TNI dan Polri yang diprakarsai oleh Kapolresta Barelang. “Selamat melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat dan jangan lupa jaga kesehatan dan keselamatan diri seluruh personil Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri,” pesan Letkol Inf Ahmad Daud Harahap.

Selesai arahan dari Kapolresta Barelang dan Dandim 0316 Batam, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis berupa bantuan sembako oleh Dandim 0316 Batam dan Kapolresta Barelang kepada masyarakat yang terdampak ekonominya karena wabah Covid-19 melalui para Babinsa TNI Kodim 0316 Batam dan Bhabinkamtibmas Polresta Barelang di Kota Batam.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat utama Polresta Barelang, pejabat utama Kodim 0316 Batam, para personil Babinsa TNI Kodim 0316 Batam dan para personil Bhabinkamtibmas Polresta Barelang.

Redaksi

TKI Ilegal Diamnkan di Perairan Tanjung Siapi-Api. (Fhoto: Istimewa).

MEDAN KEPRIAKTUAL.COM: Gelombang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Malaysia masih terus memasuki wilayah Sumatera Utara (Sumut) di masa pandemi virus corona (Covid-19). Padahal, Malaysia telah memperpanjang penutupan wilayah atau lockdown hingga 12 Mei.

Kali ini, Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Lanal Tanjung Balai Asahan Lantamal I, Koarmada I kembali mengamankan 20 orang pekerja migran ilegal di perairan Tanjung Siapi-Api Kabupaten Asahan, Minggu (26/4).

Para pekerja ilegal ini menumpang sampan untuk melakukan perjalanan tidak resmi dari negara tetangga. Ke-20 orang tersebut terdiri 13 laki-laki dan 7 orang wanita termasuk satu balita perempuan.

"Mereka ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat dan langsung kita tindak lanjuti dengan melakukan pergerakan serta pengejaran menggunakan Kapal Patkamla (Patroli Keamanan Laut) TBA I-1-61," kata Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut (P) Dafris Datuk Syahrudin, Minggu (20/4).

Sampan tersebut diamankan pada pukul 01.30 WIB. Selanjutnya sampan diperiksa dan digiring ke Posmat Bagan Asahan, Lanal Tanjung Balai Asahan guna diperiksa lebih lanjut.

"Setibanya di Posmat Bagan Asahan, seluruh penumpang sampan diperiksa dengan menerapkan protap pemeriksaan pada saat Pandemi Covid-19 oleh Satgas Covid-19 Lanal Tanjung Balai Asahan," kata dia.

Pemeriksaan kesehatan, pengukuran suhu badan dan penyemprotan cairan disinfektan kepada penumpang, barang bawaan maupun kapal yang digunakan tetap dilakukan sebagai antisipasi penyebaran Virus Corona yang datang dari luar negeri.



"Kondisi mereka baik setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan awal oleh Tim Kesehatan Lanal Tanjung Balai Asahan serta pemeriksaan kapal. ABK dan TKI selanjutnya kita serahkan ke Satgas Covid-19 Kota Tanjung Balai untuk penanganan lanjutan terkait dengan pandemi virus corona," tambahnya.

Dari hasil pemeriksaan, didapat hasil bahwa ke-20 TKI ilegal tersebut melakukan perjalanan dari Malaysia menuju ke Kuala Leidong, Kabupaten Labura. Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan kembali ke daerah asal mereka yakni Batubara, Langkat dan Aceh.

"Dua puluh orang tersebut kini ditangani oleh Kantor Imigrasi dan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tanjung Balai guna dilakukan proses lanjutan dan karantina," ujar Dafris.

Sementara itu, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) I Belawan, Laksma TNI Abdul Rasyid, mengatakan TNI AL, tidak akan mengendurkan pengawasan terhadap jalur-jalur masuk secara ilegal melalui laut.

"Kita tidak akan mengambil resiko besar pada waktu seperti saat ini, apalagi penyebaran virus Corona dikhawatirkan datang dari luar negeri. Kita terus meningkatkan tugas patroli terutama di tempat-tempat yang disinyalir menjadi jalur-jalur masuk secara ilegal," tegasnya.



Selain penyelundupan TKI ilegal yang akhir-akhir ini marak terjadi di Tanjung Balai Asahan, juga diwaspadai kemungkinan penyelundupan lainnya seperti komoditas dan narkoba.

"Dalam beberapa pekan terakhir kita sudah kesekian kali mengamankan TKI yang kembali dari Malaysia dan itu selalu menjadi perhatian lebih kita akhir-akhir ini guna meningkatkan patroli," paparnya.

Sumber: CNN Indonesia

Kapolri Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si., (Fhoto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Kapolri Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si., menginstruksikan kepada jajaran Polres menyisir dan mendata warga terdampak virus Corona (Covid-19) yang belum menerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah. Sebanyak 500 Polres se-Indonesia diminta menyiapkan masing-masing 10 Ton beras dan bahan pokok lainnya.

Sebelumnya Kapolri Idham Aziz memberikan arahan melalui konferensi video kepada jajaran Kapolda se-Indonesia pada Kamis 23 April 2020. Sejumlah arahan tersebut yakni meminta jajaran untuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan bantuan sosial, mengedepankan tindakaan preemtif, preventif dan humanis dalam menerapkan kebijakan PSBB.

“Seluruh polres menyiagakan 10 ton beras dan sembako lain untuk bisa segera disalurkan bagi masyarakat yang belum sempat mendapatkan Bansos,” ungkap Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis pada hari Sabtu (25/04/2020), dalam keterangan pers tertulis pada hari Minggu (26/04/2020).

Kapolri mengatakan, bahwa sumber dana diambil dari dana kontingensi Mabes Polri. Dana tersebut siap dikucurkan ke Tiap – tiap Polres dan digunakan untuk membeli beras dan bahan pokok.

“(Anggaran) dari Mabes Polri,” tegas Kapolri.

Sebelumnya, Kapolri juga memberikan arahan melalui video konferensi kepada jajaran Kapolda se-Indonesia pada hari Kamis 23 April 2020.

Adapun arahan Kapolri tersebut yakni meminta jajaran untuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan bantuan sosial, mengedepankan tindakaan preemtif, preventif dan humanis dalam menerapkan kebijakan PSBB.

Selain itu, Kapolri menegaskan, Polri harus melibatkan TNI dan pemangku kepentingan dalam kegiatan kemasyarakatan, mengganti istilah ‘siaga I’ dengan ‘kesiapsiagaan’, melarang penggunaan kata tembak di tempat, dan menegaskan tidak ada penyiapan sniper.

“Jika (pelaku kejahatan) membahayakan keselamatan masyarakat dan anggota (Polri), maka lakukan tindakan tegas dan terukur,” tegas mantan Kabareskrim Polri itu.

Sumber: Info Polisi.com

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt S.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: 1 dari 5 orang personel Polsek Galang yang menjalani Isolasi di RS. Bhayangkara Polda Kepri, terkonfirmasi Covid-19, dengan hasil Swab Positif. Hasil tersebut dikeluarkan, Minggu (26/4/20) sekitar jam 10.00 wib.

Kabid Dokkes Polda Kepri Kombes Pol dr. Mohammad Haris, MARS didampingi Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si., menjelaskan sebelumnya 5 orang Personel tersebut telah diperiksa dengan Rapid test, radiologi dan pemeriksaan hematologi.

Dari Hasil pemeriksaan awal, semuanya masih dalam batas normal. Selanjutnya kelima orang personel tersebut menjalani Isolasi selama 11 hari di RS. Bhayangkara Polda Kepri, Kota Batam.

"Dilakukannya isolasi terhadap kelima personel tersebut dikarenakan personel tersebut merupakan satu regu piket dengan satu orang personel Polri yang sebelumnya pasien terkonfirmasi covid-19 no.15," ujar Kabid Dokkes Polda Kepri Kombes Pol dr. Mohammad Haris.

"Dari hasil Swab terhadap 5 Personel tersebut bahwa dinyatakan 1 orang Personil Polri Inisial EPB terkonfirmasi Positif Covid-19. Selanjutnya 2 personel dengan hasil negatif dan 2 personel lagi masih menunggu hasil tes swab," tuturnya kembali.

Ditambahkan Kabid Humas Polda Kepri, Polda Kepri dan jajaran terus melakukan upaya pencegahan terhadap penyebaran Covid-19. Upaya pencegahan penyebaran tidak hanya dilakukan di tengah masyarakat, namun juga dilakukan didalam lingkungan kerja sendiri.

"Pemeriksaan rutin kesehatan terhadap Personel Polri Polda Kepri dan jajaran secara berkesinambungan terus dilakukan. Namun tidak berhenti disitu, kerja sama semua pihak termasuk juga masyarakat serta disiplin diri sangat perlu ditingkatkan ditengah Pandemi Covid-19 seperti saat ini," ungkap Kombes Pol Harry Goldenhardt S.


Redaksi/Humas Polda Kepri

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. (Fhoto: Istimewa).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Hasil Rapid Test Covid-19 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Batam, pada Jumat (24/4/2020) kemarin. Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, dari 13 orang anggota DPRD Batam yang telah ikut menjalani Rapid Test. Tiga orang hasilnya dinyatakan reaktif Covid-19.

"Iya, hasil Rapid Tes kemarin, tiga orang anggota DPRD Batam dinyatakan reaktif," kata Nuryanto via Whatshapnya, Sabtu (25/4-2020).

Kemudian, lanjutnya, ia juga udah kordinasi dan minta kepada Kela Dinas (Kadis) Kesehatan. Agar selanjutnya di ambil langkah sesuai Standar persedur kesehatan, seperti swab dll.

"Dan harus di cek ulang tentang akurasinya. Karena rapid test ini di beberapa tempat banyak kejadian, yang tadinya reaktif, jadi pasif, dan yang tadinya positif jadi negatif atau sebaliknya," ujar politisi PDIP ini.

Nurnyanto juga meminta, untuk seluruh anggota dan staf, termasuk awak media yang bertugas di DPRD Kota Batam, kiranya bisa test semua.

"Untuk itu, saya meminta Sekretariat DPRD Batam untuk memfasilitasinya. Karena DPRD Batam tempat publik, dan harus steril dari virus," kata Ketua DPRD Batam, Nuryanto.

Panggilan sapaan akrab Cak Nur ini juga menyampaikan himbauan buat seluruhnya rakyat Kota Batam. Untuk mencegah penyebaran covid-19 ini, mudah dan efektif adalah "Stay At Home".

"Tinggal dirumah, belajar dirumah, bekerja dirumah, semua kegiatan ada dirumah. Ikuti arahan dan petunjuk pemerintah inshallah Indonesia akan cepat bebas dan terhindar dari covid-19," tutupnya.


Alfred

Penyemprotan Disinfektan Oleh Polda Kepri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Personel Polda Kepri yang tergabung dalam Satgas Pencegahan penyebaran Covid-19 kembali melakukan penyemprotan cairan Disinfektan, dilingkungan Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Sabtu (25/4/20).

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt S mrngatakan, sasaran penyemprotan hari ini dilaksanakan di lingkungan RT 05 Kampung Tengah Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

Dan sebelum melakukan penyemprotan, ujarnya, tim terlebih dahulu melakukan himbauan kepada masyarakat setempat.

"Dihimbau untuk tidak berada di luar rumah dan masuk kedalam rumah dahulu, guna menghindari cairan disinfektan yang dapat kontak langsung dengan tubuh," tuturnya.

Kemudian, lanjutnya, penyemprotan cairan Disinfektan dimulai dari lingkungan sekitar rumah warga, jalanan Kampung, Fasilitas Umum, sampai dengan Masjid. Hal itu guna pencegahan dan memutus mata rantai Pandemi Covid-19.

"Tidak hanya melakukan penyemprotan, tim juga memberikan edukasi kepada masyarakat setempat tentang pola hidup bersih dan sehat. Tidak melakukan mudik demi kebaikan bersama, serta tetap mematuhi anjuran pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19," ungkap Kombes Pol Harry Goldenhardt S.

Redaksi

Karo Ops Polda Kepri Pimpin Apel Kesiapan Operasi Ketupat Seligi 2020.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Personel Polda Kepri yang terlibat dalam Operasi Ketupat Seligi 2020 laksanakan Apel kesiapan di Mapolda Kepri, Jumat (24/4/20) jam 09.00 wib. Hadir dalam kegiatan tersebut Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon, S.H., S.I.K.,.M.Si., Karo Ops Polda Kepri Kombes Pol Yerry Oskag, S.IK, Dirlantas Polda Kepri, Dir Polair Polda Kepri dan para kasatgas Operasi Ketupat Seligi 2020 serta personel Polda Kepri yang terlibat didalam Operasi Ketupat Seligi 2020.

"Tugas Pokok dari Operasi Ketupat Seligi-2020 tahun ini berbeda seperti tahun sebelumnya, Operasi dengan sandi "Ketupat Seligi-2020" dilaksanakan selama 37 hari terhitung dimulai dari hari tanggal 24 April 2020 sampai dengan 37 hari kedepan yakni pada tanggal 30 Mei 2020. Operasi ini juga dilaksanakan dengan mengedepankan kegiatan Satgas Preemtif, Preventif, Kamseltibcarlantas didukung kegiatan penegakan hukum dan bantuan Operasi dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan pelarangan mudik yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman," tutur Karo Ops Polda Kepri Kombes Pol Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon saat menyampaikan arahan nya.

Ditambahkan Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt S, untuk jumlah personel Polri yang dilibatkan dalam Operasi ini sebanyak 146 Personel Polda Kepri, 80 Personel Polresta Barelang, 33 Personel Tanjungpinang, 30 Personel Polres Anambas, 30 Personel Polres Natuna, 27 Personel Polres Karimun, 27 Personel Polres Bintan dan 23 Personel Polres Lingga. Total seluruh kekuatan Personel Polri adalah sebanyak 396 Personel Polri Polda Kepri dan jajaran.

"Operasi ini bertujuan untuk menciptakan terjaminnya keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah hukum Polda Kepri dalam menjalankan ibadah Puasa di bulan suci Ramadhan dan merayakan Idul Fitri 1441 H serta terhindar dari Pandemi Covid-19," ungkapnya.


Red/Humas Polda Kepri

Menteri BUMN, Erik Tohir (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memerintahkan seluruh rumah sakit BUMN untuk menggunakan produk kesehatan dan obat buatan dalam negeri.

Erick bilang hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Jokowi  pernah meminta seluruh pihak mengutamakan produk dalam negeri di tengah penyebaran virus corona.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional. "Saya meminta seluruh RS BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, baik itu obat dan alat kesehatan," ungkap Erick dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (24/4).

Kendati begitu, Erick menyebut bukan berarti Kementerian BUMN anti terhadap barang-barang impor. Ia hanya ingin setiap orang di dalam negeri bisa menganggap bahwa mengurangi ketergantungan terhadap impor di tengah penyebaran virus itu penting untuk segera dilakukan.

"Saya bukan anti impor, tapi dari pandemi ini semua pihak harus belajar bahwa Indonesia harus mampu mewujudkan kesehatan nasional. Semua harus berperan besar mewujudkannya," tutur Erick.

Pihak-pihak tersebut antara lain, akademisi, periset, BUMN, BUMD, rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

Saat ini, Erick bilang pihaknya sedang membangun ketahanan kesehatan nasional. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri kesehatan di dalam negeri dan sebagai upaya dalam menghadapi wabah penyakit di dalam negeri.

Sementara, Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia Sugihadi menyatakan pihaknya akan berpartisipasi dalam pembentukan peta jalan membangun ketahanan kesehatan nasional. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Erick belum lama ini.

"Kami bersyukur bisa berdiskudi panjang lebar mengenai alat kesehatan dan laboratorium. Kami diminta terlibat dalam pembuatan peta jalan ketahanan kesehatan nasional yang sedang disiapkan Kementerian BUMN," jelas Sugihadi.

Sumber: CNN Indonesia

Aksi Buruh, (Fhoto: Iatimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal membatalkan aksi tolak omnibus law RUU Cipta Kerja yang direncanakan akan berlangsung pada 30 April mendatang.

Dalam keterangan resminya, ia mengatakan pembatalan tersebut dikarenakan keputusan Presiden Joko Widodo yang menunda pembahasan RUU Cipta Kerja poin ketenagakerjaan tersebut.

"Maka dengan demikian, serikat buruh termasuk KSPI dengan ini menyatakan batal atau tidak jadi aksi pada tanggal 30 April di DPR RI dan Kemenko Perekonomian," kata Said, Jumat (24/4).

Ia menilai keputusan presiden tersebut akan berdampak baik pada rakyat Indonesia. Menurut Said, buruh kini dapat fokus membantu pemerintah melawan pandemi covid-19.

"Inilah momentum bagi kita semua termasuk kaum buruh untuk menjaga persatuan Indonesia dalam melawan covid-19 dan mengatur strategi bersama mencegah darurat PHK pasca pandemi corona," kata Said Iqbal.

Namun meski demikian, Said mengatakan pembahasan ulang draft RUU Cipta Kerja tetap harus dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan pasca pandemi corona.

"Harus ada pembahasan ulang draft RUU Cipta Kerja," tegasnya.

Sebelumya KSPI berencana untuk mengadakan aksi di DPR-RI dan Kantor Kemenko Maritim dan Investasi. Aksi ini terkait dengan penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, menolak PHK dan mendesak perusahaan meliburkan pekerja dengan tetap membayar upah secara penuh.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono, mengatakan aksi tersebut juga sekaligus bentuk protes buruh terhdapa pemerintah dan aparat kepolisian yang membiarkan perusahaan tetap beroperasi saat PSBB.

Di lain pihak, Presiden Joko Widodo menyatakan menunda pembahasan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Keputusan tersebut telah disampaikan kepada DPR.

"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda," ujar Jokowi melalui keterangan tertulis, Jumat (24/4).


Sumber: CNN Indonesia

Tempatr Lumbung Sembako. (Fhoto: Istimewa).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Warga Perumahan Simpang Raya dan Gabana, Batam Center, sediakan Lumbung Sembako. Hal itu untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Siapapun boleh mengambil kebutuhan pokok yang tersedia di lumbung.

“Siapapun boleh ambil sesuai dengan kebutuhan. Yang nyumbang masyarakat dari perumahan. Siapapun boleh meletakan (menyumbang) apa saja dan berapa banyaknya terserah. Sedikitpun tak apa, yang penting bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak corona,” sebut Purwani, Seorang Warga, Kamis (23/4) dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Macam-macam bahan pokok yang tersedia disana. Mulai dari beras, telur, mie instans, gula pasir, minyak goreng, garam, kecap hingga sabun pencuci piring dan pasta gigi. Semuanya dikemas dalam kemasan sesuai kebutuhan rumah tangga.

Seperti beras, dikemas dalam kemasan 1 hingga 2 kilogram. Sedangkan gula, dikemas dalam kemasan ½ kilogram. Untuk telur masing-masing kemasan berisi empat butir. Plastik kemasan juga sudah disediakan, sehingga memudahkan masyarakat yang menyumbang.

“Jadi kadang gojek, pedagang keliling mampir dan ambil. Siapa saja boleh ambil. Ini memang untuk masyarakat yang penghasilannya terdampak corona. Kayak tukang pijat, imam dan muadzin, pedagang kecil,” tambah Purwani.

Sebarnya bukan kali ini masyarakat Perumahan Simpang Raya dan Gabana menyumbang. Sejak setahun terakhir mereka rutin mengumpulkan sedekah untuk dimasak, lalu dibagikan pada Jemaah shalat Jumat. Namun karena merebaknya virus corona ini, sedakah mereka alihkan ke Lumbung Sembako.

Saat ide ini dicetuskan, terkumpul uang Rp 10 juta. Untuk warga perumahan yang terdampak corona, tidak hanya mendapat sembako juga diberikan uang tunai untuk meringankan beban.

(***)