Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Subki Miuldi meminpin jalannya press release ungkap kasus Pemalsu Cap Pasport bagi WNI di Malaysia.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, berhasil membekuk pemalsu cap keimigrasian yang akan digunakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia.

Penangkapan terhadap tersangka berinisial R ini, didapatkan dari kerjasama antara pihak Imigrasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru.

Dari informasi yang dihimpun, awalnya tersangka R bersama istrinya diketahui berangkat menuju Johor Bahru, Malaysia melalui Bandara Juanda, Surabaya, Senin (3/10/2022).

Namun saat tiba di tujuan, tersangka dicurigai membawa benda yang dianggap terlarang, hingga akhirnya menjalani pemeriksaan oleh petugas Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru.

"Penangkapan terhadap tersangka ini dilakukan pada 3 Oktober lalu. Disaat yang sama tersangka dipulangkan ke Indonesia melalui Pelabuhan Batam Center, Batam, Kepulauan Riau," ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Subki Miuldi, Selasa (22/11/2022).

Saat tiba di Pelabuhan Batam Center, tersangka kemudian menjalani pemeriksaan lebih mendalam, dan petugas akhirnya mendapati 7 buah cap yang digunakan untuk mengesahkan dokumen perjalanan luar negeri.

Dari barang bukti yang berhasil diamankan, didapati 4 buah cap berbentuk segi enam yang mirip dengan cap tanda masuk ke Indonesia, dan 3 buah cap yang mirip dengan cap tanda keluar dari Indonesia.

"Ketujuh cap ini seluruhnya palsu, walau sangat mirip dengan cap yang digunakan oleh petugas imigrasi untuk Kota Batam, Surabaya, dan Jakarta," paparnya.

Kepada petugas, tersangka mengaku memproduksi cap palsu tersebut di wilayah Batang, Jawa Tengah.

Nantinya cap palsu tersebut akan diserahkan kepada seorang warga Indonesia berinisial S yang berada di Malaysia.

"Mereka ini sudah berjanji akan bertemu di Malaysia, dan tersangka ini akan menyerahkan seluruh cap palsu ini kepada tersangka yang saat ini masih kami selidiki keberadaannya," ungkapnya.

Seluruh cap palsu ini, nantinya akan digunakan untuk para WNI pemegang paspor izin wisata, namun melakukan kegiatan bekerja di Malaysia.

Hal ini dilakukan, untuk membuat para WNI yang bekerja di Malaysia seolah-olah telah melakukan kegiatan keluar masuk Malaysia, walau sudah melanggar izin tinggal maksimal 30 hari bagi pemegang izin tinggal wisata.

Terpisah, tersangka R mengaku baru pertama kali melakukan tindakan melanggar hukum keimigrasian, dikarenakan adanya pesanan pemalsuan cap yang dilakukan oleh tersangka S.

Nantinya, jasa pengecapan pasport bagi WNI pemegang izin wisata di Malaysia, dibanrol dengan harga 250 Ringgit Malaysia, atau sekitar Rp900 ribu untuk satu kali cap.

"Saya baru pertama melakukan tindakan ini karena ada pesanan. Dan jasa untuk cap palsu ini dibanrol dengan harga 250 RM," paparnya.

Kini atas perbuatannya, tersangka R dikenakan pasal 128 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Fay/Redaksi

Bupati Karimun Menyerahkan Cendramata saat Membuka Diklat Pemberdayaan Masyarakat BAT-KLM.

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM: Bupati karimun Dr. H. Aunur Rafiq S. Sos M.Si  membuka acara Diklat Pemberdayaan Masyarakat Basic Safety Training-Kapal Layar Motor (BAT-KLM) bagi operator kapal tradisional dan nelayan di wilayah Kabupaten Karimun di Gedung Nasional, Selasa (22/11/2022).

Kegiatan ini kerjasama Politeknik Pelayaran Banten dengan KSOP Kelas I Kabupaten Karimun dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, yang diikuti oleh 144 peserta, serta dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022. 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan bagi para peserta dalam mengantisipasi akan adanya bahaya diatas kapal. Untuk jangka panjang, hal ini berguna dalam upaya mewujudkan tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional dibidang Pelayaran. 

Sebagaimana dimaklumi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2015, tentang Standar Keselamatan Pelayaran, bahwa keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

Selanjutnya standar keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud meliputi Sumber Daya Manusia, Sarana dan/atau prasarana, Standar operasional prosedur, Lingkungan dan sanksi.

Bupati Karimun mengatakan, pelatihan Basic Safety Training-Kapal Layar Motor (BAT-KLM) selama 3 hari ini manfaatnya sangat besar. Dimana karimun terdiri dari 259 pulau yang mana transportasi terbesarnya adalah transportasi laut.

"Mudah-mudahan ditahun depan dapat dilaksanakan lagi dan tentunya dengan yang lebih besar lagi," tuturnya.

Yahya

Pengacara Hambali Hutasuhut SH dan Cak Ta'in Komari.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Beredarnya berita pernyataan aparat Kejaksaan Tinggi Kepri tentang laporan dugaan korupsi di Diskominfo Kepri yang dilaporkan berbagai pihak dilimpahkan ke Aparat Pengawasan Internal Pegawai (APIP) dinilai sikap yang 'salah kaprah'. Tidak ada urgensinya aparat penegak kejaksaan melimpahkan suatu laporan dugaan korupsi kepada APIP.

"Pelapor menyurati lembaga Kejaksaan Tinggi Kepri secara resmi; Ada bukti tanda terima pelaporan; seharusnya Wajib lembaga tersebut secara resmi membalas/menyurati si Pelapor. Apapun isi surat tersebut harus disampaikan secara tertulis berlogo Kejati Kepri kepada si Pelapor." kata pengacara pelapor, Hambali Hutasuhut SH kepada media di Batam Center, Selasa (22/11-2022).

Hambali juga menyayangkan tindakan yang dilakukan Kejaksaan dengan mempublikasi tanpa konfirmasi dengan pelapor. "Apalagi sampai membuka identitas pelapor yang seharusnya dijaga kerahasiaannya," ujarnya.

Lebih lanjut Hambali menjelaskan, apapun hasil telaah atau kajian Kejati harus dihasilkan melalui prosedur atau SOP dan proses sesuai perundang-undangan yang berlaku. "Tidak boleh kesimpulan yang diambil merupakan hasil telaah/kajian perseorangan mengatas namakan oknum Jaksa," tegas Hambali.

Untuk itu, Hambali menambahkan, Oknum Jaksa yang seperti itu terindikasi/diduga melakukan trading influence/dagang pengaruh dan/atau bagian daripada industri hukum.

"Oknum Jaksa tersebut diduga telah melanggar Kode Etik Jaksa dan wajib diberi sanksi." paparnya.

"Layak bagi si Pelapor untuk menyurati Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan. Agar oknum Jaksa tersebut ditindak. Dan Laporan dari si Pelapor WAJIB  ditindaklanjuti secara hukum," tambah Hambali.

Klien Hambali menuturkan pihaknya segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk laporan ke Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, laporan kasus ke KPK dan Mabes Polri. "Laporan ini akan kami teruskan ke atas. Dalam 3-4 hari ke depan kami akan berangkat ke Jakarta," katanya.

Sementara itu aktivis Antikorupsi yang sedang getol menyoroti anggaran-anggaran pemerintah yang diduga menyimpang dan disalahgunakan, Ketua LSM Kodat86 Cak Ta'in Komari SS, menanggapi pemberitaan itu justru mempertanyakan apa hubungan Kejati dengan APIP. "Tidak ada konteknya aparat penegak hukum melimpahkan laporan dugaan korupsi ke APIP," kata Cak Ta'in.

Mantan Dosen Unrika Batam itu menegaskan, tidak ada hirarki hubungan kerja antara kejaksaan tinggi dengan Pemprov. kecuali kaitannya dengan Forkopimda. "Kejaksaan itu lembaga penegakan hukum bukan lembaga auditor seperti BPKP alasan BPK.!" tegasnya.

Cak Ta'in menjelaskan, bahwa tidak seharusnya ada terjadi pelimpahan suatu laporan kepada APIP. "Konteks penegak hukum ya memenuhi unsur tindak pidana atau tidak untuk mengambil keputusan ditindaklanjutinya suatu laporan, bukan melimpahkan ke lembaga internal mereka. Ya seperti jeruk makan jeruk lah itu," ujarnya.

Seharusnya kejaksaan serius menangani laporan tersebut apalagi menjelang peringatan Hari AntiKorupsi se-Dunia tanggal 9 Desember.

"Jangan kebanyakan beretorika dan eforia seolah-olah giat memberantas korupsi, sementara faktanya laporan korupsi pun kalau bisa tidak diproses-proses. Kalau tidak ada indikasi kuat adanya tindak pidana korupsinya, tidak mungkin orang mau capek-capek melapor ke aparat penegak hukum. Bertindak dan bekerja profesional lah, karena kinerja aparat juga disorot dan dinilai banyak pihak." papar Cak Ta'in. 

Dicontohkan dilimpahkan nya pemeriksaan terhadap dugaan korupsi di Kantor Camat Bintan Timur tahun 2018 oleh Polres Bintan kepada APIP, namun hingga saat ini belum ada pemeriksaan yang dilakukan terkait kasus tersebut. Padahal Polres Bintan tahun 2020 telah menyatakan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 800 juta.

"Mestinya minta audit BPKP untuk mendapatkan angka dugaan korupai yang valid, bukan diberikan ke lembaga perbaikan administratif. Tindak pidana itu unsurnya kerugian negara, jika pembenahan administratif jadinya mala bisa manipulatif. Lah wong anggaran sudah direalisasikan dilaporkan secara administratif kok mau dilakukan perbaikan administratif. " jelas Mantan Staf Ahli Pimpinan DPRD Batam itu.

"Kita belum tahu apakah kasusnya di Polres Bintan sudah SP3 atau belum. Tapi pelimpahan kasus dugaan tindak pidana korupsi dari penyidik ke lembaga pengawasan administratif seperti APIP itu salah kaprah. Seharusnya sikap penyidik itu cuma dua, memenuhi unsur pidana dengan alat bukti yang cukup lanjutkan, tidak cukup kuat hentikan. Selesai, gitu doang.!Kita yakin kasus inipun bisa dibuka kembali. Kalau sebelumnya alasan karena pandemi covid toh sekarang sudah bebas," tambah Cak Ta'in.

Redaksi

Ketua Umum DPP HKTI, Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko S.I.P Salam Kompak Usai Melantik Bupati Karimun Sebagai Ketua DPD HKTI Kepri.

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq S.Sos M.Si resmi dilantik sebagai Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) periode 2022-2027.

Bupati Aunur Rafiq dilantik secara langsung oleh Ketua Umum DPP HKTI, Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko S.I.P di Gedung Nasional Karimun, Senin (21/11/2022).

Pelantikan Aunur Rafiq beserta pengurus ini juga dihadiri oleh Gubernur Kepri H Ansar Ahmad S.E,MM, Wakil Bupati Karimun H Anwar Hasyim M.Si, Bupati Lingga Muhammad Nizar S.Sos dan pengurus DPP HKTI.

Ketua Umum DPP HKTI, Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko mengucapkan selamat atas telah dilantiknya kepengurusan DPD HKTI Provinsi Kepri.

"Selamat kepada Ketua dan pengurus DPD HKTI Kepri yang telah dilantik, semangat untuk mengabdi dan bekerja dengan baik seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Khususnya para petani," kata Moeldoko.

Moeldoko juga berpesan kepada DPD HKTI Kepri dan DPC di kabupaten dan kota untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dan terlibat dalam proses pembangunan khususnya pada sektor pertanian.

"HKTI juga harus tampil untuk membantu pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi dunia saat ini," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Karimun sekaligus Ketua DPD HKTI Kepri Aunur Rafiq menegaskan ia dan pengurus sangat berkomitmen untuk memajukan sektor pertanian di Provinsi Kepri.

Selain soal ketahanan pangan, ia menyebut HKTI juga akan fokus untuk mensejahterakan para petani di Provinsi Kepri.

"Petani makmur dan sejahtera wajib kita wujudkan, berbagai persoalan seperti ketahanan pangan, sarana dan prasarana, pupuk bersubsidi dan harga komoditas pertanian di pasaran jadi perhatian kita semua," ucap Aunur Rafiq.

Mengenai pesan Moeldoko agar HKTI bisa terus menjadi mitra pemerintah, Aunur Rafiq mengaku siap mendorong hal tersebut.

Salah satunya yakni HKTI Kepri akan segera melakukan konsolidasi hingga ke pengurus tingkat desa.

"HKTI Kepri siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, kita akan segera lakukan konsolidasi hingga ke para petani kita se-provinsi Kepri. Ini upaya kita tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan para petani sesuai dengan slogan kita yaitu HKTI Bangkit dan Petani Makmur," papar Rafiq.

Usai pelantikan, Ketua Umum DPP HKTI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bersama Ketua DPD HKTI Kepri Aunur Rafiq dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad menemui ratusan petani di Coastal Area Karimun.

Yahya

Pengacara Ir. Hambali Hutasuhut SH.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Banyak Anggaran pada Diskominfo Kepri dikerjakan melalui pengadaan langsung alias PL. Hal ini mengindikasikan terjadi KKN yang melihatkan kerabat, kolega, dan mitra partai.

"Hampir rata-rata anggaran fantastis di Diskominfo Kepri justru dikerjakan dengan pengadaan langsung, " kata Ir. Hambali Hutasuhut SH, pengacara yang telah melaporkan dugaan penyimpangan anggaran itu ke Kejaksaan Tinggi Kepri pekan lalu, Senin (21/11-2022).

Menurut Hambali, pengadaan langsung itu mestinya dilakukan dalam kondisi tertentu. Keterbatasan penyedia barang atau jasa. Memerlukan keahlian khusus, atau kondisi mendesak yang perlu dilakukan secepatnya. "Jika tidak ada urgensi itu, mengapa proyek harus di PL-kan," ujarnya.

Lebih lanjut clien dari pengacara Hambali menjelaskan, pengadaan langsung rentan terjadinya KKN karena seolah berhak menentukan pelaksana proyek secara mutlak. Bukan tidak mungkin pelaksana proyek itu masih ada hubungan kerabat, kolega dekat, bahkan keluarga. 

"Indikasi itu sangat kuat karena pengadaan langsung berpotensi menjadi ladang KKN oleh orang-orang terdekatnya. Ya tentu dengan restu pengambil kebijakan tertinggi nya, " jelas clien Hambali.

Ketua LSM Kodat86, Cak Ta'in Komari SS menambahkan ada temuan buku-buku yang dikerjakan oleh staf khusus Gubernur Kepri. Apakah itu ada kaitannya dengan temuan anggaran pengadaan cetak 20 buku di Diskominfo Kepri yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 204 juta. Atau bukan tidak mungkin akan ditemukan dalam anggaran lainnya karena penelusuran dan kajian terus dilakukan.

Untuk itu, Cak Ta'in maupun Hambali meminta kepada Kejaksaan Tinggi Kepri agar laporan dugaan penyalahgunaan anggaran di Diskominfo Kepri itu segera diproses lebih lanjut. " Kami berharap Kajati segera menindaklanjuti laporan itu, tidak perlu menunggu . Karena anggaran sudah direalisasi dan banyak ditemukan kejanggalan." kata Cak Ta'in.

Redaksi

KEPRI|KEPRIAKTUAL.COM: Investigasi dan penelusuran terkait pos dan realisasi anggaran di seputar pemerintahan di Provinsi Kepri semakin hari semakin mencengangkan. Terlalu banyak indikasi anggaran yang diragukan realisasinya alias fiktif bin siluman.

Kali ini LSM Kodat86 menyoroti anggaran belanja makanan dan minuman (Mamin) di Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan. Di mana angkanya sangat fantastis yakni mencapai Rp. 2.101.568.000,- untuk TA 2022.

"Kita bilang wow lah. Angka yang terbilang sangat besar untuk kabupaten yang APBDnya hanya satu triliunan, hanya untuk belanja makanan dan minuman mencapai 2 miliar lebih. Itu baru yang di sekda." kata Ketua LSM Kodat86, Cak Ta'in Komari SS kepada media, Senin (21/11-2022).

Menurut Cak Ta'in, belanja Mamin itu dibagi dua dalam tiga pos anggaran. Pertama belanja Mamin aktivitas di lapangan dengan kode PUR 37441545 senilai Rp. 497.200.000,- melalui lelang. Kedua belanja Mamin aktivitas di lapangan dengan kode PUR 37441646 senilai Rp. 823.900.000,- justru direalisasikan melalui pengadaan langsung. Ketiga belanja Mamin untuk tamu dengan kode PUR 37441697 senilai Rp. 780.468.000,- dilakukan juga dengan pengadaan langsung.

"Ketiga pos anggaran di sekda itu jika ditotal mencapai Rp. 2.101.568.000,- kira-kira belanja makanan dan minuman seperti apa yang menghabiskan anggaran hingga sebesar itu, " jelas Cak Ta'in.

Lebih lanjut Mantan Staf Ahli Pimpinan DPRD Batam itu mempertanyakan mengapa ada yang direalisasikan melalui lelang dan yang angkanya lebih besar dilakukan dengan pengadaan langsung. "Anggaran ini rawan dimanipulasi laporan pertanggungjawaban nya," ujar Cak Ta'in.

Bahkan di judul kegiatan yang sama tapi muncul dua pos anggaran yakni sama-sama belanja makanan dan minuman aktivitas di lapangan. "Pertanyaannya mengapa harus ada dua anggaran untuk dua judul kegiatan yang sama, yang satu dilelang tapi satunya pengadaan langsung?" tanyanya.

Cak Ta'in menilai anggaran itu terlalu besar dan fantastis untuk ukuran kegiatan kabupaten yang APBDnya hanya satu triliunan. Masalahnya anggaran tersebut lebih terkesan hura-hura, berpesta dan bersenang-senang, sementara kehidupan masyarakat Bintan sendiri masih banyak yang kesulitan.

Seharusnya, lanjut Cak Ta'in, anggaran lebih difokuskan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka recovery ekonomi masyarakat yang kesulitan efek pandemi covid. "Masyarakat membutuhkan program yang mendukung recovery dan kebangkitan ekonomi, sehingga mereka bisa lebih mandiri, bukannya untuk dihambur-hamburkan, " papar Cak Ta'in.

Untuk itu Cak Ta'in akan lebih intern dan fokus terutama mempublikasikan realisasi anggaran yang terindikasi dimark-up, bahkan fiktif. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan penegak hukum untuk tindak lanjutnya. 

"Yang potensi indikasi tindak korupsinya ditemukan cukup kuat, kita akan langsung melaporkan kepada aparat penegak hukum, baik itu pindus di Kejari, Kejati bahkan Kejagung. Tipikor Polri, atau KPK. " tambah Cak Ta'in.

Redaksi

Polisi evakuasi jasad pria yang ditemukan tepat depan kantor FKUB Sekupang. (Foto: Ist).

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Warga Sekupang digegerkan dengan temuan mayat tepat depan kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Video penemuan korban beredar luas pada sejumlah group Whatsapp masyarakat Batam, Minggu (20/11/2022) pagi.

Kapolsek Sekupang Kompol Yudha Suryawardana membenarkan adanya penemuan mayat di wilayah Sekupang. Pihaknya mendapat laporan masyarakat adanya penemuan mayat di depan pintu masuk sekretariat FKUB Batam (menuju perempatan lampu merah Sei Harapan) Sekupang Minggu pagi.

"Benar, kami mendapat laporan sekira pukul 08.30 WIB ada penemuan mayat TKP di depan gerbang kantor FKUB Kota Batam," ujar Kapolsek Sekupang yang turun langsung ke TKP, saat dikonfirmasi.

Kapolsek Yudha menambahkan, korban diketahui bernama Mahmud usia 46 tahun yang merupakan penjaga malam kantor. Korban ditemukan warga tergeletak di depan pintu masuk tanpa mengenakan baju dan hanya memakai celana jeas biru.

"Hasil cek Inafis pada korban terdapat luka bocor di kepala," jelas Kapolsek

Pihaknya masih menyelidiki penyebab kematian korban.

"Belum diketahui penyebab kematian korban. Korban dievakuasi ke RS Bhayangkara,” ujar Kapolsek Sekupang, Kompol Yudha. (Red)

Ketua Pelaksana Fun Bike, Amri foto bersama Ketua KORMI Kepri, Wahyu Wahyudin dan peserta gowes PHRIFest 2022.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Sepeda Santai (Fun Bike) yang digelar dalam rangkaian PHRI Fest di kawasan Harbour Bay, Batam pada, Minggu (20/11/2022) pagi, berlangsung meriah.

Acara yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan itu, mengambil star di area bazar PHRI Fest dan dilepas oleh mantan Kepala Dinas Pariwisata Batam, Boeralimar dan Ketua KORMI Kepri, Wahyu Wahyudin serta didampingi Ketua Panitia Pelaksana, Amri.

Dalam perjalanannya, seluruh peserta mengitari sejumlah kawasan di Batam dan finish di lokasi bazar PHRI Fest di Harbour Bay, Batam.

Amri, Ketua Panitia Pelaksana mengungkapkan Fun Bike tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari sejumlah acara yang digelar selama PHRI Fest tahun ini.

"Kegiatan ini menjadi salah satu acara memeriahkan PHRI Fest yang telah digelar sejak 17 November lalu. Dan, iven ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk menarik para wisatawan berkunjung ke Batam dan membangkitkan pariwisata Batam dan Kepri," ucap Amri.

Para peserta yang terdiri dari perorangan dan kelompok itu tampak begitu antusias mengikuti kegiatan. Semua terlihat gembira. Hal itu semakin tampak saat para peserta usai mengitari rute yang ditetapkan panitia pelaksana.

Sesampai kembali di lokasi bazar PHRI Fest, para peserta langsung disambut dengan berbagai suguhan performance dan guyuran bermacam doorprize termasuk dua hadiah utama yakni sepeda lipat.

Sebelumnya, pada Sabtu malam (19/11/2022) di lokasi yang sama, ratusan peserta mengikuti Night Run yang menjadi salah satu iven puncak PHRI Fest.

Night Run tersebut mengambil rute sepanjang 5,5 kilometer dengan star mulai pukul 19.00 WIB yang dibagi dalam dua kategori yakni pelajar dan umur.

Serupa dengan Fun Bike, para peserta Night Run juga mengikuti acara penuh dengan kegembiraan dan antusias. Setelah finish di lokasi bazar PHRI Fest, para peserta langsung mendapatkan medali dan piagam penghargaan.

Diketahui, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepri menggelar PHRI Fest yang dipusatkan di kawasan Harbour Bay, Batam pada 17 s.d 20 November 2022.

Acara itu dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Adi Prihantara pada Kamis, 17 November 2022 yang dihadiri oleh Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Kormi) Pusat, Hayono Isman, Ketua Kormi Kepri, Wahyu Wahyudi, Ketua PHRI Kepri, Jimmi Ho, sejumlah anggota DPRD Kepri, dan tamu undangan lainnya.

Ketua PHRI Kepri, Jimmi Ho saat memberikan sambutan pembukaan acara mengatakan, PHRI melakukan kerjsama dengan sejumlah organisasi dan UMKM dalam memeriahkan PHRI Fest.

Dia mengatakan, PHRI Fest digelar salah satunya untuk membangkitkan pariwisata Batam dan Kepri.

Sementara itu, Plt Kadis Pariwsata Kepri, Luki Zaiman Prawira, mengatakan, dengan adanya PHRI Fest diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan ke Kepri.

“Dengan banyaknya iven yang digelar diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun nusantara,” pungkasnya.

Fay/Redaksi

KUNDUR|KEPRIAKTUAL.COM: Kapolsek  Kuta, Kuba dan Belat, AKP Sasmintoro SH. MH setelah berkordinasi dengan Kapolres Karimun, AKBP Toni Pantano lansung turun dan kembali memberikan bantuan sembako kepada korban bencana alam, Minggu (20/11/2022).

Bencana alam terjadi, akibat angin kencang, yang baru baru ini merobohkan rumah dan warung jualan milik warga Kelurahan Sawang, kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun. 

Kapolsek Kuta, AKP Sasmintoro SH. MH mengatakan, korban, April dan Zainal ini merupakan warga pantai Mukalimus yang baru-baru ini mengalami musibah akibat angin kencang yang merobohkan rumah, warung dan tempat jualan nya.

"Bencana alam terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2022 sekira 20.00 wib di wilayah pantai Mukalimus. Hujan yang lebat dan angin kencang sehingga merobohkan satu unit rumah dan warung jualan milik warga. Dan

pada saat kejadian tersebut Alhamdulillah tidak adanya korban jiwa," ujarnya. 

Kemudian, lanjutnya, korban yang mengalami musibah ini di taksirkan mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.

"Saya menghimbau kepada warga yang di dekat rumahnya ada pohon tinggi agar segera di tebang atau di rapikan mengingat cuaca sekarang lagi sxtrem dan di sertai hujan pada siang mau pun malam hari. Dan bisa saja tumbang kapan pun saat di terpa angin kencang. Hingga saat ini jajaran Polsek Kuta, Kuba dan Belat terus memantau dan memperhatikan warga yang sedang mengalami kesulitan," pungkasnya.

Yahya

Foto Bersama Usai Pencabutan Nomor Cakades.

NATUNA|KEPRIAKTUAL.COM: Polsek Serasan lakukan monitoring dan pengamanan pengundian (pencabutan) nomor urut calon Kepala Desa (Pilkades), serta penyampaian Visi Misi calon Kepala Desa, Jumat (18/11-2022).

Kegiatan pengundian nomor urut calon Pilkades yang dilaksanakan di 8 Desa, yakni 5  Desa Serasan, dan 3 Desa Serasan Timur. 

Dari hasil yang dicapai terlaksananya kegiatan, terjalinya silahturahmi yang baik antara Calon Kades dan masyarakat terhadap Polsek Serasan.

Kemudian menentukan tata cara penyampaian Visi dan Misi beserta sesi tanya jawab.

Kapolsek Serasan, IPTU A. Malik Mardiansya, S.E mengatakan, hari ini (tadi), para Calon Kepala Desa yang ikut bertarung di Pilkades nanti, melakukan pencabutan nomor urut.

"Serta menyampaikan Visi dan Misi beserta sesi tanya jawab. Dan yang melakukan Pilkades ada 8 Desa," ujarnya.

Redaksi

Foto Bersama Direktur Utama PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra, dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, Direktur Utama PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra melangsungkan kunjungan dan silaturahmi perkenalan sekaligus berdiskusi ke kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepuluan Riau (Kepri).

Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari menyambut langsung kunjungan tersebut pada Selasa, 15 November 2022 lalu.

Dalam diskusi tersebut, Lagat mengungkapkan bahwa PLN Batam merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang peduli terhadap kualitas pelayanan, dan juga terus berkomitmen untuk menuju pelayanan terbaik demi kepuasan pelanggan.

''PLN Batam merupakan salah satu instansi pelayanan publik yang peduli terhadap pelanggannya. Dari awal saya perhatikan PLN Batam juga terus berbenah, siap menerima kritikan dan sigap membuat perubahan, meskipun masih belum sempurna dan ada beberapa hal dalam pelayanan yang harus lebih ditingkatkan lagi,” ujar Lagat.

Lagat juga menyampaikan, komunikasi yang baik antara PLN Batam dan Ombudsman selama ini berdampak positif pada penyelesaian laporan dari pelanggan terkait pelayann PLN Batam.

“Saya mengapresiasi PLN Batam yang terus menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan kami, rekan-rekan di Ombudsman Provinsi Kepri, serta dengan berbagai stakeholder PLN Batam lainnya. Sharing informasi, edukasi peraturan-peraturan kelistrikan, dan pemahaman penyebab terganggunya layanan membuat kami dapat menindaklanjuti laporan terkait PLN Batam secara seimbang dari dua sudut pandang,'' lanjutnya.

"PLN Batam, harus terus berinovasi dan bertransformasi untuk bisa menyentuh seluruh unsur lapisan masyarakat dan dapat menyerap pengaduan masyarakat dengan respon cepat. Terutama menyangkut pelayanan dan kebijakan terkait kelistrikan ini harus terinformasikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat agar kualitas pelayanan PLN Batam semakin baik kedepannya,'' pungkas Lagat.

Sementara itu Direktur Utama PT PLN Batam, Muhammad Irwansya Putra menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri. 

“Ombudsman adalah salah satu stakeholder penting yang harapannya dapat membantu PLN Batam dalam memberikan masukan terkait keluhan dari pelanggan tentang kelistrikan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing yang berpotensi memicu konflik . Sebagai lembaga publik independen, pelanggan tentu akan menerima pendapat dan edukasi dari Ombudsman,” ucap Irwansyah.

Semoga semakin banyak sinergi antara PLN Batam dan Ombudsman untuk mengedukasi pelanggan di bidang kelistrikan sehingga tercapai keterbukaan informasi yang mumpuni dan PLN Batam dapat terus berbenah,'' tutupnya.

PLN Batam

Pengacara, Ir. Hambali Hutasuhut, SH

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: LSM Kodat86 menemukan ada banyak ketidakwajaran dalam realisasi anggaran di Diskominfo Kepri TA 2022 - khususnya di bulan Januari. Salah satu yang paling menarik adanya realisasi pengadaan buku cuma 20 peaces menghabiskan anggaran senilai Rp 204 juta. Selain itu ada jenis pekerjaan beban sosialisasi dengan spesifikasi berita yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 3.047.395.000,- 

"Anggaran itu fantastis lah dilihat dari angka, sehingga perlu penjelasan lebih detail lagi oleh pengguna dana tersebut." kata Ketua LSM Kodat86, Cak Ta'in Komari SS.

Sementara itu seorang pengacara Ir. Hambali Hutasuhut, SH mewakili kliennya telah melaporkan dugaan penyimpangan anggaran di Diskominfo Kepri itu ke Kejaksaan Tinggi Kepri pada hari Kamis (17/11). Sayangnya Hambali belum berkenan menyebutkan siapa orang atau organisasi yang memberikan kuasa tersebut.

"Berkas dan lampiran sudah kami sampaikan ke Kejati kemarin siang, " kata Hambali kepada media di Batam Center, Jumat (18/11-2022).

Menurut Hambali, data dan informasi yang disampaikan ke Kejati Kepri itu sudah cukup lengkap dan valid. Menyinggung fokus kasus yang dilaporkan, disebutkan ditemukannya proyek miliaran direalisasi tanpa melalui tender. "Bukankah proyek yang boleh dilakukan penunjukkan langsung angkanya Rp 200 juta ke bawah, tapi ini anggaran miliaran tapi tidak dilelang, " jelasnya.

Anggaran Diskominfo Provinsi Kepri mencapai Rp 45 miliar TA 2022. Ada pengeluaran yang cukup besar dan menarik perhatian yakni di bulan Januari sebesar Rp. 7.267.177.174, bulan April sebesar Rp. 5.440.440.811, bulan Juli sebesar Rp. 6.907.036.933, dan Oktober sebesar Rp. 9.948.644.352,- selebihnya hanya berkisar 1-2 miliar.

"Breakdown pengeluaran bulan Januari 2022 itu ditemukan ada pengeluaran buat 20 buku seharga Rp. 204 juta dan berita apa yang dibuat diskominfo hingga menghabiskan anggaran senilai Rp. 3 miliar itu. Pertanyaannya buku apa itu perpeaces seharga Rp. 10 juta itu," kata Cak Ta'in.

Cak Ta'in menjelaskan, sebenarnya terlalu dini membuka informasi tentang breakdown anggaran tahun berjalan, karena selesai TA ada LKPJ dan LHP BPK. "Informasi ini sekaligus buat mengingatkan BPK saat melakukan audit, bahwa ada hal-hal yang mencurigakan dan tidak wajar dalam laporan realisasi tersebut." ujarnya.

Lebih lanjut Cak Ta'in menjelaskan, pihaknya membuka informasi terkait realisasi anggaran  pada bulan Januari 2022 dan ditemukan banyak proyek di atas 200 miliar yang dilakukan dengan penunjukan langsung.

 

Mantan tenaga ahli pimpinan DPRD Batam itu menambahkan, setiap  anggaran itu pasti ada nilai kewajaran jadi sebenarnya mudah untuk menjalankan fungsi pengawasan itu.

"Masalah terbesarnya adalah ketika legislatif dan eksekutif berkonspirasi menyelamatkan anggaran masing-masing dengan tidak saling mengganggu, jadi kemudian saling diam saja meskipun ada indikasi penyimpangan." Paparnya.

"Emang anggaran untuk pokir-pokir anggota dewan itu di mana diletak, tentu di OPD sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Realisasinya juga seperti apa, padahal yang bertanggung jawab anggaran secara administratif tentu kepala OPD nya. Jadi ya kita lihat saja ke depannya seperti apa..?" Tambah Cak Ta'in.

Informasinya Hambali dan kliennya dijadwalkan akan audiensi dengan Kejati Kepri pekan depan untuk pembahasan laporan. "InsyaaAllah pekan depan kita diagendakan audiensi dengan Kajati. Kemarin kita juga sempat audiensi dengan JAM Pidum yang sedang kunjungan ke Kejati," paparnya.

***/Redaksi

Orang Roemah Coffee & Eatery.

TANJUNGPINANG|KEPRIAKTUAL.COM: Para penikmat kopi akan kembali dimanjakan dengan kehadiran Kopi Orang Roemah Coffee & Eatery. Berbeda dengan kafe lainnya. Kopi Orang Roemah menyajikan sajian yang berbeda dengan mengusung konsep urban dengan pemandangan hutan mangrove di tengah Kota Tanjungpinang.

Para penikmat kopi dapat mencicipi langsung sajian menu di Kopi Orang Roemah. Tidak tanggung-tanggung, selain menyediakan kopi Arabica organik asli Aceh Gayo, kafe yang berada di depan kolam renang Hanaria juga menyajikan menu masakan nusantara.

“Sajian menu di Kopi Orang Roemah memberikan pilihan beragam bagi pengunjung, tak hanya penikmat kopi tetapi juga penggemar masakan nusantara akan dimanjakan lidahnya di Kopi Orang Roemah,” kata pemilik Kopi Orang Roemah, Wira, pada Rabu (16/11/2022).

Pembukaan Kopi Orang Roemah ini tidak lepas dari kegemarannya untuk menikmati cita rasa kopi asli nusantara yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.

“Sajian menu di Kopi Orang Roemah tentunya akan memberikan pilihan spesial bagi pengunjung di kota urban Tanjungpinang,” tukasnya.

Pilihan menu yang disajikan di Kopi Orang Roemah adalah olahan spesial dari chef yang telah memiliki berbagai pengalaman bekerja di luar negeri maupun di resort kawasan wisata Lagoi Bintan.

Bagi para pengunjung dapat langsung hadir dalam grand opening Kopi Orang Roemah, yang akan digelar pada Jumat (18/11/2022) di Jalan WR Supratman Km 12 Tanjungpinang.

Kafe yang berada di depan kolam renang Hanaria ini berada di lokasi strategis, dekat dengan Bandara Raja Haji Fisabilillah, RSUP Ahmad Tabib dan Pasar Bintan Center Kota Tanjungpinang.***

Foto Bersama saat Penyerahan Bantuan.

BALI|KEPRIAKTUAL.COM: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11). 

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan hingga personel telah bersiaga untuk memastikan kelancaran acara yang dihadiri para pemimpin negara anggota G20 ini dengan menghadirkan listrik tanpa kedip.

Darmawan pun memimpin langsung siaga kelistrikan dengan menyisir posko kelistrikan di posko monitoring kelistrikan di Nusa Dua, Unit Pelaksana Pengatur Beban Bali, Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Bali, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) Pesanggaran, hingga Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ITDC I Nusa Dua. 

Dari hasil pantauan di lapangan, Darmawan menjelaskan beban puncak kelistrikan Bali saat pembukaan KTT G20 terjadi pada sekitar pukul 11.25 sebesar 833 MW.

"Dengan daya mampu listrik kami mencapai 1.422 megawatt, kami pastikan pasokan listrik guna mendukung puncak KTT G20 dalam kondisi aman, termasuk kebutuhan energi primernya seperti gas, batu bara dan juga BBM-nya itu aman," ucapnya saat meninjau posko di Nusa Dua, Selasa (15/11/2022).

Selain itu, Darmawan juga memastikan layanan bagi ratusan kendaraan listrik dari para delegasi dan peserta KTT G20 berjalan lancar. Tercatat, SPKLU yang digunakan saat ini sudah terpakai 35 persen dari total yang disediakan. 

"Melalui kerja sama dengan Paspampres, kami bersyukur alur pengisian daya kendaraan listrik dapat berjalan lancar," ucap Darmawan. 

Seperti diketahui, ada sekitar 66 SPKLU yang disiapkan PLN dan tersebar di beberapa lokasi seperti  ITDC 1 dan 2, serta di Apurva Kempinski. Selain itu, terdapat 200 _home charging_ yang siap melayani kendaraan listrik.

Darmawan juga memastikan seluruh petugas PLN akan terus melakukan siaga untuk menjaga pasokan listrik hingga gelaran KTT G20 selesai. 

PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore.

Redaksi

Evakuasi Kapal Pengangkut TKI.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kapal kayu bermuatan 7 orang yang diduga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Batam tujuan Malaysia hanyut di perairan Kabil, Kota Batam, Senin (14/11/2022) sekira pukul 21.30 Wib.

Kapal tersebut dikabarkan mengalami kecelakaan laut (terbalik) setelah dihantam gelombang air laut di perairan Kabil, Kecamatan Nongsa.

"Informasinya, kapal kayu itu terbalik sekira pukul 21.30 Wib di perairan Kabil. Jumlah penumpang sebanyak 7 orang asal Batam tujuan Malaysia," ujar sumber, Selasa (15/11/2022).

Dijelaskan, dalam insiden kecelakaan laut tersebut, 1 orang berhasil selamat dan 1 orang meninggal dunia sementara 5 orang lainnya masih dalam pencarian.

"Satu orang perempuan berhasil diselamatkan oleh sebuah kapal yang melintas saat terombang-ambing di laut. Kemudian, 1 orang meninggal dunia sementara 5 orang lainnya masih dalam pencarian," bebernya. 

Saat ini petugas gabungan dari Basarnas bersama unsur terkait lainnya masih berupaya melakukan pencarian terhadap korban kecelakaan laut tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya mengkonfirmasi instasi terkait perihal peristiwa tersebut. (Esn)

Korban Gantung Diri di Rumah Duka.

KUNDUR|KEPRIAKTUAL.COM: Salah  seorang pria, warga Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan diri (bunuh diri) di pintu kamarnya. Pria gantung diri itu adalah Abdul Rahman (67), Selasa ( 15/11/2022 )

Samsir, adek kandung korban mengatakan, kejadian tersebut di ketahui pertama kali oleh istri Almarhum, pada saat pulang berbelanja sekira pukul 9.30 Wib, dan melihat Almarhum sedang dalam keadaan tergantung.

"Almarhum mengakhiri hidupnya dengan cara menggunakan tali kabel lampu. Dan ia nekad mengambil keputusan untuk gantung diri, di duga karena sakit yang di deritanya," ujar Samsir.

Dikatakan Samsir, almarhum meninggalkan seorang istrinya, Yanti dan dua orang anak, Siti Adlya Sekolah SMA Sedangkan M. Riski masih di bangku SD.

"Memang Almarhum ada sakit asma, namun telah diobati. Setau saya almarhum juga  tidak mempunyai masalah kepada sesiapa dan hubungan almarhum sangat baik dengan tetangga maupun didalam keluarganya Sendiri," tutur Samsir.

Kapolsek Kundur AKP Buala Harefa, SH. MH., dan Kapolsek Kundur Utara AKP Sasmintoro SH.MH. diwakili IPTU SADI, beserta anggota melakukan olah Tempat kejadian perkara (TKP) 

"Tidak ada ditemukan tanda-tanda lain murni gantung diri," uapnya Kapolsek.

Ahmad Yahya

Kuasa Hukum Kapal Sea Tanker II, Dr Fadlan memperlihatkan bukti laporan kliennya ke Singapore Police Force.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Polemik kepemilikan Kapal Motor Tanker (MT), Jenis Oil Tanker, Sea Tanker II, dengan IMO Nomor: 9664483, kini menjadi perhatian dunia internasional.

Pasalnya, disaat permasalahan itu sedang dalam penyelidikan pihak Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau, disaat itu pula kapal tersebut pergi meninggalkan Galangan milik PT Bahtera Bahari Shipyard (BBS) yang ada di Punggur, Nongsa, kota Batam.

Kuasa Hukum Owner Kapal MT Sea Tanker II, Dr. Fadlan mengatakan pihaknya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polda Kepri dengan Nomor: B 334 / 10 / 2022 / Reskrimum tanggal 24 Oktober 2022.

Adapun isi dari surat SP2HP yang diberikan oleh Penyidik Reskrimum Polda Kepri yang menyatakan bahwa laporan yang pernah dimasukkan pihaknya ke Polda Kepri dengan Nomor: LP B / 48 / 4 - 2022 SPKT Kepri tanggal 29 April 2022, bukanlah merupakan Tindak Pidana. Dan juga, silahkan menempuh upaya hukum lainnya.

"Atas dasar keluarnya surat SP2HP terakhir yang kami terima ini, kami tidak mengetahui apa yang menjadi alasan dan dasar dari Penyidik Polda Kepri berdasarkan gelar yang dilaksanakan pada 18 Oktober 2022, menarik kesimpulan bukan merupakan Tindak Pidana," ucap Dr Fadlan saat menggelar konferensi pers di Kantor Hukum Andi Fadlan & Partners, Senin (14/11/2022).

Kemudian lanjutnya, setelah pihaknya menerima SP2HP tersebut, tentu pihaknya langsung berkoordinasi dengan owners kapal yakni Mr Lim Siva yang berada di Singapura dan juga perwakilan owners di Batam, Mr Erik. Sebagai Kuasa Hukum pihaknya diminta untuk mempertanyakan kembali kepada Penyidik Polda Kepri, apa yang menjadi dasar dari keluarnya surat SP2HP tersebut.

"Kami pernah juga mengirimkan surat tanggal 28 Oktober 2022, yang mejelaskan tentang permintaan Gelar Perkara Khusus atas LP yang pernah kami sampaikan sebelumnya. Namun, sampai sekarang permintaan itu tidak ditanggapi oleh Polda Kepri," sebutnya.

"Atas dasar itulah klien kami tidak puas. Dan, hal itu menjadi alasan baginya untuk melaporkan ke Singapore Police Force (Kepolisian Negara Singapura) tertanggal 5 November 2022," imbuhnya.

Dijelaskannya, kenapa pihak owners kapal melaporkan hal itu ke Singapore Police Force, dikarenakan pada tanggal 5 November 2022 itu juga, Kapal Sea Tanker II yang menjadi alat bukti bergerak dari galangan BBS di Batam menuju ke Tanjung Perak Surabaya.

"Pada saat Mr Lim membuat laporan ke Singapore Police Force, dia memberikan penjelasan bahwa kapal yang berada di galangan BBS, dibawa keluar dari Batam oleh Togu Hamonangan Simanjuntak," imbuhnya.

Kemudian, menurut pandangannya polemik kepemilikan Kapal Sea Tanker II ini sudah melibatkan kedua negara yakni Indonesia dan Singapura dalam hal penegakan hukum. Sehingga dengan adanya kasus ini menguak tabir tentang kejahatan internasional.

"Menurut kami kasus ini memang harus menjadi perhatian," tegasnya.

Masih menurut Dr Fadlan, guna mendorong proses mengapa Polda Kepri melakukan gelar perkara, dan juga memutuskan bahwa tidak ada unsur pidana dalam laporan yang dibuat, maka pada tanggal 11 November 2022 melalui surat Nomor: 054 / AFNT / Penjelasan Hukum / L / 11 / Tahun 2022, mengirimkan surat secara resmi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit, untuk perlindungan hukum atas proses penyelidikan yang objektif, transparan dan akuntabel atas laporan yang telah dibuat di Polda Kepri.

Kemudian, tujuan dari dibuatnya laporan itu adalah untuk menjaga marwah dan juga menjaga proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Artinya, bukan tidak mungkin kedepan dalam proses penegakan hukum ada koordinasi antara Kepolisian Negara Singapura dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

"Informasi awal ini perlu kami sampaikan kepada Mabes Polri, agar permasalahan Sea Tanker ini memiliki titik terang yang jelas," ungkapnya.

Selain ditujukan ke Mabes Polri, surat yang sama juga dikirimkan ke 22 instansi di Indonesia, yang menurut pihaknya terlibat, serta bisa dikatakan bagian daripada proses lahirnya sebuah keputusan tertentu.

Kenapa berbagai upaya itu dilakukan, karena Owners Kapal Sea Tanker, Mr Lim menangkap hak-haknya tidak dilindungi di Indonesia. Dia merasa ada kekhawatiran dan keraguan sehingga dia mengadu kepada institusi penegak hukum di negaranya, atas situasi yang dialaminya di negara Indonesia.

"Harapan kami sebagai kuasa hukum, kasus ini bisa diungkap kembali agar lebih objektif dan lebih trasparan demi terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan," pungkasnya.

Fay/Redaksi

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Batam masih menjadi magnet bagi pencari kerja dari seluruh daerah di Indonesia. Sekitar 12 ribu pelamar kerja mengikuti Job Fair Batam 2022 yang digelar 7-9 November lalu.

Menanggapi berita miring dari banyaknya jumlah pelamar kerja dibanding lowongan kerja yang dibutuhkan dalam job fair tersebut, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan bahwa hal itu merupakan hal yang wajar dan hak dari setiap warga negara.

Pelaksanaan job fair 2022 kali pertama dilakukan secara luring setelah dua tahun dilaksanakan secara daring. Terlebih Batam saat ini pembangunan juga tengah berkembang pesat.

“Dari informasi yang dihimpun bahwa tidak semua pelamar kerja itu yang belum bekerja, ada juga pelamar kerja yang ingin mencari posisi yang lebih baik dari sebelumnya,” kata Ariastuty, Senin, (14/11/2022). 

Ariastuty menyebutkan untuk meningkatkan angkatan kerja di Batam, pihaknya selalu berupaya untuk bersinergi dengan beberapa perusahaan yang membuka pendidikan dan pelatihan vokasi. Diantaranya, Purwadhika Digital Technology di Kawasan ekonomi khusus Nongsa memberikan koneksi pekerjaan di karir digital lebih dari 1.000 perusahaan di Indonesia, Hongkong dan Singapura. Kemudian ada Apple Developer Academy untuk pendidikan coding dan design.

Selanjutnya, PT Citra Tubindo memiliki sejumlah pelatihan vokasi diantaranya Project Valerie untuk pendidikan tingkat SMK untuk bagian produksi dan maintenance, Project Tefa untuk pendidikan di tingkat SMK untuk bagian safety, Project Sarah untuk tingkat D3 dan D4 dan Program Terrie untuk pendidikan S1.

“Lalu PT Infineon Technologies Batam memiliki program magang (Jumpstart) 1 tahun untuk pendidikan di bidang engineer),” sebut Ariastuty.

Dalam penjelasannya, Ariastuty sedikit menyinggung pernyataan Kadin Batam Jadi Rajagukguk yang menyebutkan nilai investasi asing di Batam selama periode Semester I 2022 sangat kecil dibanding Vietnam yang mencapai 238 triliun. 

Diketahui bahwa penerimaan nilai investasi asing untuk Semester I 2022 di Batam sebesar Rp 5,116 triliun dengan 696 proyek. 

Menurut Ariastuty, hal itu tidaklah sebanding apabila dibandingkan dengan Vietnam sebagai sebuah negara. 

“Batam bukanlah sebuah negara, jadi tidak apple to apple membandingkannya dengan negara,” tegas Ariastuty.

Data ASEAN Statistic menyebutkan penanaman modal asing PMA atau Foreign Direct Investment (FDI) di kawasan ASEAN selama periode tahun 2021 menempatkan Indonesia diurutan kedua dengan nilai 285 triliun di bawah Singapura diurutan pertama dengan nilai investasi tersebesar mencapai seribu triliun sedangkan Vietnam barada di urutan tiga dengan nilai 223 triliun.

Dengan realisasi investasi di Batam tersebut, pihaknya tidak cukup puas melainkan terus mengembangkan promosi investasi dengan sejumlah upaya.

Ariastuty menerangkan Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam mempunyai tiga struktur bagian yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Pertama, bagian Humas untuk membangun citra institusi. Kedua, bagian Promosi untuk mempromosikan potensi Batam baik lokal, nasional dan internasional. Ketiga, bagian Protokol untuk menerima tamu-tamu dan tugas protokoler lainnya. 

Lebih rinci, ia menyebutkan BP Batam memiliki Indikator Kinerja Utama atau disingkat IKU. Termasuk dalam pelaksanaan tugas promosi BP Batam untuk menarik investasi masuk. 

Pertama, bekerjasama dengan pelaku usaha dan asosiasi usaha lokal dan nasional. 

“Kita bekerjasama dgn berbagai asosiasi baik lokal, nasional dan internasional seperti HKI, BSOA, Apindo, Amcham (american chamber of commerce), SBF ( Singapore Business Federation ) dan lainnya, baru-baru ini BP Batam menerima HKI Indonesia. Kita terus berafiliasi,” ujar Ariastuty.

Kedua, kerja sama dengan kedutaan besar asing di Indonesia maupun kedutaan Indonesia di luar negeri.

“BP Batam juga menjalin hubungan dengan kedutaan besar negara asing, sebelumnya menerima kunjungan kedutaan besar Denmark tentang pengelolaan limbah, kedutaan besar Belanda tentang perkapalan dan kelautan dan kedutaan besar Amerika dan Canada di bidang digital dan semikonduktor,” jelasnya. 

"Zoom meeting membahas potensi investasi dan promosi dengan Keduataan  Besar Rusia, India, Malaysia dan UK. Pada awal desember nanti delegasi dari Rusia akan datang untuk melihat sendiri apa yg kami presentasikan pada waktu zoom," ungkapnya.

Ketiga, aktif mengikuti pameran promosi baik dalam negeri maupun luar negeri.

“BP Batam juga mengikuti pameran seperti di Malaysia tentang industri halal dan promosi KEK serta pameran yang diinisiasi oleh Kementerian Industri dan pameran infrastruktur kerja sama dengan Bappenas,” lanjutnya. 

Keempat, market sounding promosi langsung luar negeri.

“Yang bekerjasama dengan Dewan Nasional KEK Nasional dalam pengembangan KEK Kesehatan dan Pendidikan di Dubai dan Inggris,” sebutnya. 

Untuk itu, ia berharap sinergi yang yang telah terbangun bersama pihaknya hendaknya tetap berjalan sejalan dengan pengembangan infrstruktur sehingga Batam tetap menjadi daya tarik investasi dengan kawasan khusus serupa di Kawasan Asia Pasifik.  

“Tentunya BP Batam tidak sendiri, mari bersama-sama bersinergi untuk membangun kota yang kita cintai ini,” pungkasnya.

BP Batam

Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad usai melakukan kunjungan kerja ke Sejumlah Perusahaan Batam.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan kegiatan ekonomi di Batam tetap berjalan lancar di tengah dinamika global saat ini. 

Hal tersebut disampaikan Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Sudirman Saad usai melakukan kunjungan kerja kepada sejumlah perusahaan di Batam, Rabu, (9/11/2022).

“Untuk mengantisipasi perubahan atau krisis ekonomi yang kemungkinan terjadi, BP Batam perlu mendeteksi secara dini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para perusahaan yang beroperasi di Batam,” kata Sudirman. 

Menurut Sudirman, hal itu sebagai bentuk perhatian dari pemerintah dalam mengawal investasi yang masuk. Perusahaan sangat menyambut baik upaya yang di jalankan oleh BP Batam. 

Disampaikan juga, upaya ini sebagai tindak lanjut pihaknya dimana akhir oktober lalu telah memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi di Batam. 

“Mereka sangat mengapresiasi dan menghargai dukungan serta kerja sama dengan BP Batam," ujar Sudirman.

Upaya BP Batam lainnya agar Batam tetap berdaya saing yakni mengawal perluasan usaha agar berjalan sesuai koridor yang telah direncanakan. 

Baru-baru ini perusahaan asal Jerman yang bergerak di bidang semikonduktor kembali mengukuhkan komitmen untuk peningkatan investasi di Batam atau ekspansi usaha. perusahaan tersebut merancang sejumlah site plan, dengan total investasi infrastruktur 85 Juta EUR (IDR Rp. 1,26 Triliun). 

"Sesuai instruksi bapak Kepala BP Batam Muhammad Rudi, tugas kami adalah mengawal dan memastikan investasi ini berada pada koridor yang direncanakan. Saat investasi ini jalan, maka lapangan kerja terbuka," sebut Sudirman. 

“Kami tentu sangat bersyukur dengan ekpansi ini, hal ini menunjukkan ada kepercayaan yang baik dunia investasi kepada Batam," sebut Sudirman lagi.

Dengan ekspansi yang dilakukan, ia berharap dapat menjadi dorongan positif bagi peningkatan angka investasi di Batam, sejalan dengan upaya BP Batam yang tengah menggesa infrastruktur Batam baik dari sisi darat, laut dan perhubungan udara.

Senada Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan langkah BP Batam tersebut selain ingin membangun komunikasi intens dengan perusahaan juga untuk menjamin terbukanya lapangan kerja di Batam. 

Diketahui, Batam masih menjadi magnet bagi pencari kerja dari seluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Batam, jumlah pencari kerja saat ini mencapai 22 ribu orang di Batam.

“Sudah seharusnya persoalan tenaga kerja ini menjadi tanggung jawab yang harus di atasi bersama,” kata Ariastuty, Minggu, (13/11). 

Oleh karena itu, Ariastuty sempat menyayangkan kepada oknum wakil rakyat yang menyambangi kantornya tempo hari dinilai kurang bijak menyikapi persoalan tenaga kerja di Batam. 

"Seharusnya seorang wakil rakyat menawarkan dan mencari solusi untuk kepentingan masyarakat, bukan create pernyataan kontroversi di media," ucap Ariastuty.

Ariastuty kembali menekankan BP Batam sebagai perpanjangan tangan pemerintah selama ini selalu berupaya memberikan pelayanan dan kemudahan khususnya bagi perusahaan dan pelaku usaha untuk menanamkan modal dan perluasan usahanya di Batam.

“Tugas utama BP Batam adalah untuk menarik investasi dan bagaimana memberikan kemudahan perizinan usaha bagi perusahaan yang berinvestasi,” pungkas Ariastuty. 

Sebelumnya Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis realisasi investasi di Batam Penanaman Modal Asing (PMA) dan (Penanaman Modal Dalam Negeri) PMDN di Batam sepanjang Januari-Juni 2022 atau semester I tahun 2022 mencapai Rp 6,175 triliun dengan 1.529 proyek. 

Secara komulatif realisasi investasi Semester I PMA di Batam sebesar 82,86 persen yang mencapai Rp 5,116 triliun dengan 696 proyek.

Sementara, angka realisasi investasi semester I PMA di Kepri sebesar 6,462 triliun. Praktis, dengan angka tersebut, Batam menyumbang persentase terbesar dengan 79,16 persen dari realisasi investasi PMA di Kepri.

BP Batam

Penandatanganan MoU Kerjasama Pemkab Karimun dan Kejari Karimun.

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM: Dalam rangka upaya penyelesaian permasalahan di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Karimun melakukan penandatanganan (teken) nota kesepahaman bersama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, di rumah dinas Bupati Karimun, Senin (14/11/2022)

MoU di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara ini ditandatangani oleh Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Karimun Firdaus SH MH disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Dr HM Firmansyah beserta sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan surat kuasa khusus dari Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq kepada Kajari Kabupaten Karimun Firdaus SH MH dalam penanganan perkara tata usaha negara.

Penandatanganan kerjasama ini sebagai perwujudan komitmen bersama dalam mendukung amanah Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah di Kabupaten Karimun. Seperti yang diamanahkan dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dimana Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur penegak hukum yang merupakan lembaga penuntutan dalam semua tindak pidana.

Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq selaku pihak pertama menjelaskan kegiatan ini merupakan keinginan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun dan Kajari Kabupaten Karimun menjadi motivasi dan suatu kebutuhan bersama untuk lebih menyempurnakan dan bagaimana agar dapatnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Tentunya Pemerintah Kabupaten Karimun menjalin hubungan kerjasama yang baik dan membatu kami dalam hal mengatasi persoalan-persoalan dibidang hukum perdata dan tata usaha negara. Momentum ini dapat meminimalisir dan menyempurnakan roda pemerintahan di Kabupaten Karimun,” ungkapnya.

Sementara Kajari Kabupaten Karimun Firdaus SH MH, selaku pihak kedua menambahkan di Kejaksaan RI diberikan wewenang lain berdasarkan UU untuk dapat melakukan penegakan hukum secara preventif maupun represif yaitu pencegahan dan penindakan. 

Perwujudan langkah strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan serta pembangunan.

“Dengan dilaksanan MoU ini diharapkan  mendukung Pemkab Karimun dalam penyelesaian permasalahan khusus dibidang hukum perdata dan tata usaha negara. Terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan yang strategis menuntut setiap aparatur Kejaksaan senantiasa mengawal berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat agar dapatnya sesuai dengan tuntutan zaman,” katanya.

Ahmad Yahya