 |
| Pengacara, Ir. Hambali Hutasuhut, SH |
BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: LSM Kodat86 menemukan ada banyak ketidakwajaran dalam realisasi anggaran di Diskominfo Kepri TA 2022 - khususnya di bulan Januari. Salah satu yang paling menarik adanya realisasi pengadaan buku cuma 20 peaces menghabiskan anggaran senilai Rp 204 juta. Selain itu ada jenis pekerjaan beban sosialisasi dengan spesifikasi berita yang menghabiskan anggaran sebesar Rp. 3.047.395.000,-
"Anggaran itu fantastis lah dilihat dari angka, sehingga perlu penjelasan lebih detail lagi oleh pengguna dana tersebut." kata Ketua LSM Kodat86, Cak Ta'in Komari SS.
Sementara itu seorang pengacara Ir. Hambali Hutasuhut, SH mewakili kliennya telah melaporkan dugaan penyimpangan anggaran di Diskominfo Kepri itu ke Kejaksaan Tinggi Kepri pada hari Kamis (17/11). Sayangnya Hambali belum berkenan menyebutkan siapa orang atau organisasi yang memberikan kuasa tersebut.
"Berkas dan lampiran sudah kami sampaikan ke Kejati kemarin siang, " kata Hambali kepada media di Batam Center, Jumat (18/11-2022).
Menurut Hambali, data dan informasi yang disampaikan ke Kejati Kepri itu sudah cukup lengkap dan valid. Menyinggung fokus kasus yang dilaporkan, disebutkan ditemukannya proyek miliaran direalisasi tanpa melalui tender. "Bukankah proyek yang boleh dilakukan penunjukkan langsung angkanya Rp 200 juta ke bawah, tapi ini anggaran miliaran tapi tidak dilelang, " jelasnya.
Anggaran Diskominfo Provinsi Kepri mencapai Rp 45 miliar TA 2022. Ada pengeluaran yang cukup besar dan menarik perhatian yakni di bulan Januari sebesar Rp. 7.267.177.174, bulan April sebesar Rp. 5.440.440.811, bulan Juli sebesar Rp. 6.907.036.933, dan Oktober sebesar Rp. 9.948.644.352,- selebihnya hanya berkisar 1-2 miliar.
"Breakdown pengeluaran bulan Januari 2022 itu ditemukan ada pengeluaran buat 20 buku seharga Rp. 204 juta dan berita apa yang dibuat diskominfo hingga menghabiskan anggaran senilai Rp. 3 miliar itu. Pertanyaannya buku apa itu perpeaces seharga Rp. 10 juta itu," kata Cak Ta'in.
Cak Ta'in menjelaskan, sebenarnya terlalu dini membuka informasi tentang breakdown anggaran tahun berjalan, karena selesai TA ada LKPJ dan LHP BPK. "Informasi ini sekaligus buat mengingatkan BPK saat melakukan audit, bahwa ada hal-hal yang mencurigakan dan tidak wajar dalam laporan realisasi tersebut." ujarnya.
Lebih lanjut Cak Ta'in menjelaskan, pihaknya membuka informasi terkait realisasi anggaran pada bulan Januari 2022 dan ditemukan banyak proyek di atas 200 miliar yang dilakukan dengan penunjukan langsung.
Mantan tenaga ahli pimpinan DPRD Batam itu menambahkan, setiap anggaran itu pasti ada nilai kewajaran jadi sebenarnya mudah untuk menjalankan fungsi pengawasan itu.
"Masalah terbesarnya adalah ketika legislatif dan eksekutif berkonspirasi menyelamatkan anggaran masing-masing dengan tidak saling mengganggu, jadi kemudian saling diam saja meskipun ada indikasi penyimpangan." Paparnya.
"Emang anggaran untuk pokir-pokir anggota dewan itu di mana diletak, tentu di OPD sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Realisasinya juga seperti apa, padahal yang bertanggung jawab anggaran secara administratif tentu kepala OPD nya. Jadi ya kita lihat saja ke depannya seperti apa..?" Tambah Cak Ta'in.
Informasinya Hambali dan kliennya dijadwalkan akan audiensi dengan Kejati Kepri pekan depan untuk pembahasan laporan. "InsyaaAllah pekan depan kita diagendakan audiensi dengan Kajati. Kemarin kita juga sempat audiensi dengan JAM Pidum yang sedang kunjungan ke Kejati," paparnya.
***/Redaksi
Posting Komentar