Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Rapat Koordinasi PJN.

Ketua Panitia Rakor, Iskandar Pohan mengatakan, dalam rapat koordinasi ini, selain membahas tentang Mubes serta Pelantikan Pengurus PJN, perlu dibentuk susunan panitia pelaksana. Sehingga dua kegiatan itu, berjalan lancar dan sukses.

"Tadi hasil kesepakatan bersama, Ketua Panitia Pelaksana Mubes serta Pelantikan Pengurus PJN yakni Andi Surya, dengan Sekretaris, Herman Sardianto dan Bendahara, Rianto Sianipar," kata Pohan.

Sedangkan wakil ketua dan ketua bidang, sambung wartawan senior itu, akan disusun Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pelaksana terpilih. Agar kegiatan Mubes serta Pelantikan Pengurus PJN bisa terlaksana, sesuai rencana pada Juli 2022 mendatang.

"Saya minta Panitia Pelaksana Mubes serta Pelantikan Pengurus PJN dapat segera bekerja," tegas Pohan sambil menambahkan, PJN adalah organisasi kewartawanan tempatan alias berdiri di Natuna sejak 2011 silam. 

Organisasi ini, mempunyai kewenangan penuh, serta tidak bisa di intervensi pihak mana pun. Mengingat PJN dibentuk bersifat independen, demi kepentingan kabupaten perbatasan ini.

"Sesuai aturan di PJN, wartawan tergabung harus penulis aktif. Tidak boleh hanya sibuk meliput, berita tidak pernah terpublikasi. Jadi tidak boleh hanya mengaku wartawan, tapi tidak ada karya jurnalistiknya," pungkas Pohan.

(IK)

Pembacaan Surat Yasin oleh Danlanud Sadjad.

Pembacaan yasin rutin selain dilaksanakan di Masjid Mina Lanud RSA, kali ini mengambil tempat di Hanggar Barat, dan akan dilakukan secara bergiliran  di lingkungan kerja Lanud RSA seperti di Hanggar Timur, Hanggar Integratif dan Mako Lanud RSA.

Kegiatan diawali dengan sholat magrib berjamaah dilanjutkan pembacaan surat yasin secara terpimpin bersama-sama dan diakhiri sholat Isya berjamaah.

Danlanud RSA  Kolonel Pnb Jajang Setiawan, S.M., M.Han., PSC(J)., dalam sambutannya mengatakan,  Kegiatan rutin pelaksanaan ibadah bersama ini yang biasanya di Masjid Mina kita laksanakan bergantian di berbagai tempat yang sudah diprogramkan.

Lebih lanjut Danlanud RSA mengungkapkan,  Pergantian tempat yasinan ini sebagai upaya kita untuk saling bersilaturahmi antar kita setiap malam Jumat ditempat- tempat kita bekerja, tempat-tempat yang memang kita laksanakan dinas baik itu dinas operasi dan dinas penerbangan yang rutin kita laksanakan di seluruh wilayah lingkungan kerja kita setiap minggu.

"Membaca surat Yasin serta seraya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang diinginkan kepada kita apapun itu amin ya robbal alamin," papar Danlanud RSA.

Dari berbagai petunjuk-petunjuk belajar membaca tentunya yang terakhir kita berdoa semoga Allah SWT selalu bersama kita, menyertai tugas kita memberikan keselamatan dan kemudahan  dalam menjalankan tugas dan semoga upaya kita malam Jumat ini diberikan kemudahan serta kesuksesan.

Usai pembacaan surat yasin, Doa bersama dipandu oleh Imam Masjid Mina Lanud RSA H. Bujang Rusman agar diberikan kemudahan, kelancaran dan dijauhkan dari segala musibah serta marabahaya.

Kegiatan tersebut dihadiri para Kepala Dinas, Komandan Satuan dan Pejabat, Perwira, Bintara, Tamtama serta Pegawai Negeri Sipil Lanud RSA.

(IK)

Latihan Bela Diri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Danlanud RSA Kolonel Pnb Jajang Setiawan, S.M., M.Han., PSC(J), dan Para Kepala Dinas serta Komandan Satuan di lingkungan Lanud RSA.

Latihan silat ini diikuti sebanyak 120 orang personel Lanud RSA dan Skadron Udara 52 dipimpin oleh  Ketua Cabang PSHT Natuna Wahono dan  Anggota Dewan cabang PSHT Natuna serta Adi Suprianto Pelatih Cabang PSHT Natuna yang  berada di bawah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Natuna.

Danlanud RSA Kolonel Pnb Jajang Setiawan, S.M., M.Han., PSC(J), saat meninjau pelaksanaan latihan mengatakan bahwa, latihan bela diri ini adalah merupakan program kerja Pangkalan TNI AU Raden Sadjad TA. 2022 dalam bidang Pembinaan Jasmani dan Kemiliteran(Binjaskemil) Lanud RSA.

"Bela diri militer sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan ketangkasan bela diri perorangan personel Lanud Rsa serta dapat melatih mental dan fisik prajurit," tuturnya.

Selain itu Danlanud RSA menambahkan,  latihan silat ini juga bisa melestarikan budaya pencak silat di Indonesia khususnya PSHT di wilayah Kabupaten Natuna.

"Diharapkan latihan ini kebugaran fisik personel tetap terjaga secara optimal dalam mendukung tugas-tugas pokok Lanud RSA kedepan yang semakin berat," tutup Danlanud RSA.

(IK)

Tim SAR Satpolairud Polres Karimun Berhasil Evakuasi Kapal Pompong Nelayan.

Dua abk pompong berukuran kecil ini adalah Zamhur (nahkoda 48 th) dan rekannya Heri (ABK 40 th).

Pompong bernama YGC.01 yang digunakan untuk mencari ikan tersebut, sebelumnya dilaporkan lost contact pada hari rabu 11 Mei sekira pukul 07.00 WIB. Pompong YGC.01 GT5 tersebut diduga mengalami kerusakan mesin (mati mesin) dan terhanyut sampai di sekitar perbatasan perairan Takong Hiu.

"Tim SAR Satpolairud Polres Karimun segera bergerak dari Pos Polairud Kolong Karimun menuju lokasi kejadian dengan menggunakan KP XXXI-30-1002 milik Satpolairud Polres Karimun," ujar AKP S. Binsar Samosir SH, MH.

Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano, SIK, SH melalui Kasat Polairud Polres Karimun AKP Binsar Samosir, SH, MH menjelaskan, setelah melakukan pencarian sekira kurang lebih 2 (dua) jam di sekitaran lokasi kejadian, 2 ABK bersama pompong yang ditumpanginya berhasil dievakuasi dibawa menuju pelabuhan nelayan Leho Kecematan Tebing, Kabupaten Karimun serta diserahkan kepada pihak keluarga yang sudah menunggu di pangkalan nelayan Leho.

"Setelah dievakuasi pompong beserta kedua ABK digandeng dan dibawa menuju Pangkalan Nelayan Leho, serta diserahkan kepada pihak keluarga yang sudah menunggu anggota keluarga nya," ungkap AKP S. Binsar Samosir.

Ahmad Yahya/ril

Anggota DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha.

Kali ini, RDP diikuti warga perumahan Rowdeska Citra Permai, Kecamatan Batuaji, Batam yang mengeluhkan soal legalitas rumah milik mereka. Warga menyampaikan sudah belasan tahun setelah membeli rumah di perumahan Rowdeska Citra Permai, Kecamatan Batuaji, Batam, hingga saat ini warga tidak kunjung mendapatkan legalitas rumah mereka.

Ketua RT 009, Zulkarnain, yang juga salah satu pemilik rumah yang bermasalah di perumahan Rowdeska Citra Permai mengatakan, pemilik sah dari lahan tersebut adalah PT Ratu Baja Indah (RBI), kemudian bekerja sama dengan PT Davindo sebagai pengembang untuk membangun 80 unit rumah.

Setelah selesai dibangun, PT RBI memberikan kuasa kepada PT Davindo untuk menjual sebanyak 70 unit rumah dan 10 sisanya di jual oleh langsung oleh PT RBI. Namun saat konsumen perumahan Rowdeska Citra Permai hendak melunasi rumahnya, PT Davindo malah menghilang.

“Saya membeli tahun 2006 dengan cara cash bertahap, awalnya lancar sama PT Davindo. Pada tahun 2008 akhir saat mau pelunasan, saat saya ke kantor PT Dvindo sudah tidak ada lagi dan di depan pintu kantor itu ada tulisan, DPO dari kepolisian dan saya tidak tahu masalahnya kenapa PT Davindo kabur,” terang Zulkarnain

Dia melanjutkan, pada tahun 2010, PT RBI datang dan meminta warga perumahan Rowdeska Citra Permai untuk mengumpulkan dokumen yang sudah ada, pihak perusahaan (PT RBI) berjanji akan menyelesaikan sertifikat perumahan tersebut.

Mendengar hal itu, warga merasa senang dan bersedia memberikan dokumen yang dimaksud. Namun, setelah dokumen diberikan, PT RBI menaikkan harga menjadi 150-200 juta per unit, di mana pada saat awal pembelian rumah tersebut, harganya Rp 36 juta per unit.

“Meskipun begitu, kami menyetujui dengan syarat harus ada bukti hitam di atas putih atas kenaikan harga tersebut. Tapi sampai sekarang belum juga diberikan,” tuturnya.

Senada warga lain mengatakan, dari total 80 unit rumah yang ada di perumahan tersebut, 31 diantaranya sudah melunasi rumah mereka. Namun, hingga saat ini belum juga mendapatkan sertifikat.

“PPJB kami sudah ada, tapi di saat kami ingin melanjutkan ke AJB, pihak notaris tidak mau memproses, dengan alasan, perumahan kami sedang bermasalah,” ujar warga.

Diketahui, Pengikatan Perjanjian Jual Beli atau PPJB adalah dokumen yang dibuat sebelum pembayaran properti lunas. PPJB dibuat sebagai pengikat sementara antara pembeli dan penjual sebelum adanya AJB (Akta Jual Beli) resmi yang dibuat di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Batam Makmur. A. Siboro mengatakan, diharapkan warga yang sudah memiliki kelengkapan dokumen rumah mereka dan selanjutnya diserahkan langsung ke kantor BPN untuk dilakukan tahapan administrasi selanjutnya.

“Kami harap warga di perumahan ini, segera melengkapi AJB, IPH, dan BPHTB, ga usah lewat notaris pun tak apa, langsung ke kantor saja, kami layani,” ujar Makmur.

Makmur pun menghimbau kepada seluruh masyarakat, agar berhati-hati dalam membeli tanah atau bangunan, agar lebih teliti dalam membaca perjanjian yang disodorkan oleh pihak perusahaan atau pengembang.

“Ke depan lebih teliti membaca poin poin perjanjian, baik itu perusahaan, atau antar per orangan, jangan melakukan transaksi hanya dengan kwitansi saja, harus ada pengikat dihadapan notaris seperti AJB,” imbaunya.

Sementara itu, anggota komisi l DPRD Batam Utusan Sarumaha mengatakan, dalam RDP kali ini, terdapat tiga permasalahan warga terkait pembelian rumah, pertama warga membeli dengan pemilik lahan langsung, kedua warga membeli rumah dengan pihak pengembang sudah memiliki AJB dan terakhir, warga membeli rumah dengan pengembang akan tetapi belum mendapatkan AJB.

“Saya usulkan dalam RDP tadi, kita akan kerucutkan maslahah ini, dengan mendatangi kantor notaris untuk menanyakan kronologis perumahan tersebut seperti apa sebenarnya,” ujar Utusan Sarumaha.

Anggota komisi yang membidangi hukum ini melanjutkan, sejumlah dokumen yang di perlihatkan warga dalam forum RDP di ruang rapat komisi I DPRD Batam, sudah bisa menjadi dasar untuk pengalihan hak kepada konsumen.

“Pada intinya kami dari komisi I, tetap akan menjaga dan memberikan apa yang menjadi hak dari konsumen, ini akan kami tindak lanjuti, pihak BPN sudah siap untuk memfasilitasi,” pungkas Utusan Sarumaha. (*)

Fhoto Bersama Kepala BP Batam, M. Rudi Dengan Rombongan Komisi VII DPR RI.

Lawatan ini dilaksanakan bersempena dengan DPR RI yang telah memasuki Masa Reses Persidangan VI Tahun Sidang 2021-2022.

Secara khusus, Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi, Riset dan Inovasi, serta Industri ini membahas mengenai pertambangan pasir laut di Provinsi Kepulauan Riau.

Hadir dalam kegiatan, Direktur Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sugeng Mujianto; Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina; Bupati Karimun, Aunur Rafiq; Bupati Lingga, M. Nizar; Plt. Bupati Bintan, Roby Kurniawan; Wakil Walikota Tanjung Pinang, Endang Abdullah; Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Nasional; Asosiasi Pengusaha Air Laut; serta unsur kepala derah lainnya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan pada prinsipnya, BP Batam akan mendukung kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Namun, Muhammad Rudi menegaskan bahwa perlunya mendalami lebih lanjut sektor lingkungan sebagai dampak dari pertambangan pasir laut tersebut.

“Jangan sampai masyarakat kita yang bermata pencaharian sebagai nelayan aktivitasnya terganggu akibat kegiatan pertambangan ini. Itu yang harus kita hindari,” kata Muhammad Rudi.

Ia berharap, hasil dari pertemuan tersebut menjadi pertimbangan banyak pihak dan melahirkan kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Ketua Rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan pertambangan pasir laut berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi dan membantu pembangunan daerah, karena berpotensi untuk menambah pendapatan negara.

Meski demikian, maksimalisasi dari pertambangan pasir laut harus mengikuti kententuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

“Pelaku usaha harus mengacu pada perizinan yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata Eddy.

Menurut Eddy, harmonisasi antar perizinan harus dilaksanakan dengan baik, termasuk perihal koordinasi dengan para kepala daerah.

“Meski peraturan ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun pelaksana di lapangan harus sepengetahuan kepala daerah setempat,” tegas Eddy.

Pertemuan tersebut juga membahas mengenai kegiatan ekspor pasir laut yang masih belum diizinkan oleh pemerintah pusat dalam dua dekade terakhir. 

Oleh karena ekspor pasir laut bernilai ekonomi tinggi, Eddy menegaskan perlu adanya pengaturan lebih lanjut, baik dari sisi perizinan ekspor dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atas lokasi pertambangan yang dipilih.

“Hasil pertemuan ini akan menjadi PR untuk Komisi VII DPR RI agar dilanjutkan dalam rapat gabungan antara Kementerian ESDM, KKP dan Kementerian Perhubungan, setelah masa reses ini selesai,” tutup Eddy.

BP Batam/Redaksi

Wakil Bupati Natuna, Rodial Huda.

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Kapolres Natuna, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perkim, Kepala Kemenag Ranai, Kabag Kesra, Kabag Umum, Sekretaris Camat Bunguran timur dan Direktur Utama PLN Ranai.

Dalam rapat tersebut Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menyampaikan, rapat ini di gelar untuk membahas sejauh mana persiapan menjelang tanggal 17 nanti serta hambatannya. 

"Awalnya kita dalam MTQ pusat kegiatan  berfokus di Astaka, abis itu di tinggal, tapi setelah koordinasi dengan pak bupati, kita akan memfokuskan kegiatan pada Masjid tempat berlangsungnya pertandingan, kami hanya akan mendirikan Astaka mini saja itu pun perlombaan cerdas cermat," cap Rodhial Huda.

Selanjutnya Rodhial Huda memberikan Alasan kenapa tidak membangun bazar karena ingin membuat masyarakat yang hadir lebih fokus terhadap kegiatan, bukan fokus mau beli apa yang ada di bazar.

"Alasan kami tidak menyediakan bazar-bazar kami ingin Masyarakat yang hadir untuk fokus terhadap acara, fokus terhadap kegiatan, bukan fokus mau beli sesuatu di bazar, karena kami ingin menciptakan masyarakat yang Qur'ani dan Islami di Kabupaten Natuna," ungkapnya. 

Diakhir sambutannya Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda berharap acara MTQ bisa berjalan dengan lancar.

"Semoga dengan adanya laporan dari setiap bidang kita sudah tau masalahnya, dengan ada nya masalah ini bisa mengeluarkan solusi dan mudah-mudahan dengan adanya solusi ini bisa memberikan kemudahan dan kelancaran  dalam acara MTQ di tahun ini," paparnya. 

Sementara itu, Ketua Umum LPTQ Kabupaten Natuna Sudirman melaporkan kesiapan kegiatan MTQ.

"Insyaallah kita akan menyelenggarakan MTQ pada tanggal 17 Mei 2022, untuk kesiapan administrasi Alhamdulillah sudah siap, mulai dari peserta yang daftar sudah terdata oleh kami selaku panitia," ucapnya.

"Selanjutnya untuk penginapan dewan hakim kami sudah menyiapkan beberapa penginapan untuk mereka beristirahat selama mengikuti pertandingan, bagi setiap kecamatan yang memiliki mes kecamatan di persilahkan untuk menginap, tetapi bagi  yang tidak memiliki mes kami meminta setiap kecamatan untuk memasukkan anggaran untuk penginapan mau pun transportasi,' tambahnya. 

Selanjutnya untuk di bidang Publikasi kami udah saling koordinasi dengan Kominfo dimana sudah kami pasang baliho-baliho untuk mendukung kegiatan MTQ.

Pada kesempatan ini Kepala Kemenag Budi Dermawan menyampaikan mengenai Jadwal kegiatan sudah di buat, harus di buat dengan memperhatikan kondisi fisik peserta. Selanjutnya untuk tempat lomba jangan sampai peserta duduk di lantai kalau bisa lakukan dengan maksimal, dan untuk sound sistem nanti kami mohon ada tim operator sound sistem yang selalu stan bay di tempat acara agar nanti tidak ada kendala saat acara berlangsung.

"Dan untuk kesiapan kalau bisa  H-1 kegiatan harus selesai dan sudah siap, jangan sampai pas kegiatan ternyata masih ada kendala saat acara, dan terdapat kekurangan," paparnya. 

(IK)

Rombongan Komisi III DPRD Kepri saat Melakukan Peninjauan Arus Balik di Bandara Hang Nadim Batam.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau Widiastadi Nugroho saat memimpin pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) Komisi III DPRD Kepulauan Riau di Bandara Hang Nadim. 

Tak hanya di terminal kedatangan, kepadatan calon penumpang juga terlihat cukup padat di terminal keberangkatan.

"Ini adalah calon penumpang yang mudik ke Kepri, mereka  akan kembali ke perantauan di luar Kepri,” Kata pria yang kerap disapa Mas Iik.

General Manager (GM) Bubu Hang Nadim Batam Bambang Soepriyono mengatakan puncak arus balik terjadi pada hari Minggu (8/5/2022). 

“Dimana pada hari itu jumlah penumpang mencapai 14.534 dan ini adalah jumlah penumpang terbanyak selama masa pandemi ini,” terangnya.

Sedangkan jadwal arus balik mulai tanggal 3-9 Mei, dengan total penumpang (hingga tanggal 8 Mei) yakni 75.561 orang. Khusus tanggal 2 Mei jumlah penumpang 10.081 orang.

”Total penumpang yang berangkat maupun datang mulai H-7 dan H+6 Lebaran 172.169 orang. Belum termasuk data hari Senin dan Selasa ini,” sebut Bambang.

Selain Bubu Bandara Hang Nadim, turut mendampingi Komisi III, Indra Permana Kasubag UPT I Batam Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. 

Ia mengatakan bahwa selama arus mudik dan arus balin tahun 2022 ini cukup aman dan lancar baik yang melalui udara dan laut.

“Alhamdulillah tahun ini ramai namun tetap aman dan tidak ada kendala baik pada saat arus mudik hingga arus balik,” ujarnya.

Selain Mas Iik dalam sidak tersebut hadir Wakil Ketua Komisi III Nyanyang Haris Pratamura, Anggota Komisi III Surya Sardi, Irwansyah, Yudi Kirnain, Hadi Candra dan Sugianto.

Fay/Redaksi

Wakil Ketua II DPRD Batam, Muhammad Yunus Menunda Rapat Pansus Mengenai LKPJ dengan Diskominfo Batam.

Rapat tersebut rencananya membahas LKPJ akhir tahun 2021 bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Batam. Dan rapat tersebut dijadwalkan akan dimulai pada pukul 09.00 Wib. Namun, hingga pukul 10.00 Wib, rapat belum juga dimulai. Hal itu karena banyak anggota Pansus yang berhalangan hadir.

Pantauan media ini dilokasi rapat, tampak pihak Diskominfo Batam sudah memenuhi ruang rapat. Melihat kondisi tersebut, salah satu anggota Pansus, Muhammad Yunus Muda, dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), mengambil alih rapat tersebut dan memutuskan untuk menjadwalkan kembali.

“Karena memang ini masih suasana lebaran, jadi sekali lagi saya ucapkan terimakasih. Sebelumnya kami minta maaf, karena kawan-kawan masih sebagian diluar. Kami mohon maaf karena sudah lama menunggu dan kami mempersilahkan teman teman untuk kembali ke kantor, untuk melanjutkan aktivitasnya,” ucap Yunus Muda menutup rapat.

Yunus menyebutkan, rapat tersebut akan dijadwalkan kembali untuk pembahasan final bersama Diskominfo Batam.

“Saya mewakili pansus mengambil alih saja, daripada orang menunggu lama disini. Tentu nanti pansus akan menyusun jadwal karena ini mau difinalkan,” tutupnya.

Fay/Redaksi