Jumat, Februari 26, 2021
Utusan Sarumaha, Anggota Komisi I DPRD Batam. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Anggota Komisi I, DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha meminta pihak pemerintah Kota Batam untuk memperluas lagi cakupan peraturan Walikota (Perwako) No. 7 tahun 2019 tentang pembangunan sarana dan prasana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, hal itu harus relevan juga karena saat ini pihaknya juga tengah membahas rancangan peraturan daerah (Perda) terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

"Disana akan dibahas, dipertajam dan dirincikan lagi mengenai Perwako itu. Sekali lagi saya harapkan bahwa Perwako ini lebih diperluas lagi mumpung Perda ini belum disahkan," ujarnya kepada awak media, Jumat (26/2/2021).

Hal ini dianggap penting, karena Perda tersebut akan dimasukkan kedalam penyerapan anggaran APBD Kota Batam tahun 2022.

"Maka sebaiknya harus ada perbaikan Perwakonya maka tidak hanya fokus dengan dua hal itu saja (Pembangunan jalan dan Drainase)," tegasnya.

Lanjut kata dia, perluasan cakupan Perwako No. 7 tahun 2019 ini diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena perujukannya sudah tertuang pada peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 19 tahun 2007.

"Saya kira peraturan Mendagri itu cukup membantu memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat," bebernya.

Disinggung mengenai jumlah anggaran Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) Kota Batam, Utusan mengaku pada tahun 2021 itu setiap Kelurahannya itu sebesar Rp. 1,3 Miliar pertahun.

"Tambah dari pusat Rp. 130 juta maka kurang lebih itu 1,7 Miliar untuk anggaran di PIK," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menemukan beberapa Kelurahan yang tidak membutuhkan 2 pembangunan fisik tersebut.

"Tentu akan dialihkan dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Namun kan tidak adil kalau anggaran itu ada kalau tidak dipakai, maka dari itu kita berharap ada perluasan objek dari pada 2 pembangunan PIK itu sehingga membantu kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Ia mencontohkan, seperti Kelurahan Sukajadi yang tidak membutuhkan pembangunan tersebut karena rata-rata perumahan disana dikategorikan perumahan elit.

"Contohnya seperti di Sukajadi itukan rata-rata perumahan elit dimana proses pembangunannya jauh lebih baik. Sementara Kelurahan Sagulung itu mungkin lebih membutuhkan fasilitas taman bermain anak," pungkasnya.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Jumat, Februari 26, 2021 ,
Prosesi Pelantikan Tiga Kepala Daerah Terpilih Kabupaten di Kepri. 

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gubernur Kepri terpilih, H. Ansar Ahmad melantik tiga Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang. Bupati dan Wakil Bupati yang dilantik periode 2021-2024 tersebut, adalah Kabupaten Anambas, Bintan dan Lingga, Jumat (26/2-2021).

Mereka yang dilantik adalah Abdul Haris, SH dan Wan Zuhendra sebagai bupati dan wakil Bupati Anambas, Apri Sujadi, S.Sos dan Robbi Kurniawan sebagai bupati dan wakil bupati Bintan serta Muhammad Nizar, S. Sos dan Neko Wesha Pawelloy sebagai bupati dan wakil bupati Lingga.

Kata Ansar, ia meminta kepada para Bupati yang baru dilantik untuk segera kembali ke daerahnya masing-masing dan bekerja menjalankan visi dan misi yang sudah disampaikan pada saat pencalonan. Janji-janji, kata Ansar harus diwujudkan guna menjawab berbagai isu persoalan di daerah masing-masing.

“Pesan saya permudah akses pendidikan dan kesehatan, terlebih dimasa pandemi ini. Kuatkan ekonomi dengan cara kuatkan daya beli masyarakat, buka lapangan kerja, turunkan angka kemiskinan dan pengangguran,” kata Ansar Ahmad.

Upaya pelantikan Gubernur Kepulauan Riau agar para Bupati dan Wakil Bupati dapat bekerja  menjalankan tugas dengan melakukan program pembangunan serta meningkatkan perekonomian yang ada di kepulauan Riau di masa Pandemi Covid 19 melanda Indonesia.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Jumat, Februari 26, 2021 ,
Foto: Istimewa. 

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri akan melantik Bupati dan Wakil Bupati dari tiga kabupaten di Provinsi Kepri, Jum'at (26/2).

Yangmana, ketiga kabupaten tersebut meliputi kabupaten Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas.

Pelantikan ketiga kepala daerah kabupaten di Kepri tersebut langsung di lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri terpilih yakni Ansar Ahmad dan Marlin Agustina di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kepri Dompak.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah dalam surat pemberitahuan nomor:100/313/B-PEMTAS-SET/2021.

"Sehubungan telah ditetapkannya surat keputusan Menteri Dalam Negeri terkait penetapan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Bintan, Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lingga dan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas maka akan segera kita lakukan pelntikan," ujar Arif.

Arif juga mengatakan kepada pihak pemerintah kabupaten kota untuk segera memfasilitasi dan berkoordinasi untuk mempersiapkan hasil Rapid Test antigen 1 × 24 jam sebagai persyaratan mengikuti pelantikan.

"Pelantikan tetap kita lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19," kata Arif.

Sementara untuk FKPD,OPD dan tokoh masyarakat kabupaten kota lainnya dapat mengikuti pelantikan melalui daring atau online melalui tautan yang telah ditetapkan.

Sumber: Diskominfo Kepri
Baca selengkapnya »


Jumat, Februari 26, 2021 ,
Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. (Foto: Istimewa). 

KEPRIAKTUAL.COM: Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri akan melakukan penertiban kepada personel kepolisian yang ketahuan ke tempat hiburan malam. Hal ini terkait insiden penembakan di Cafe RM, Cengkareng, Jakarta Barat.

Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo menegaskan anggota Polri dilarang memasuki tempat hiburan, apalagi sampai mengkonsumsi minuman keras. Bila ada anggotanya yang melanggar, pihaknya secara tegas akan menindak.

“Propam Polri akan melakukan penertiban terhadap larangan anggota Polri untuk memasuki tempat hiburan dan meminum minuman keras, termasuk penyalahgunaan narkoba,” kata Ferdy lewat keterangannya, Kamis (25/2).

Ferdy menuturkan, bila anggota Polri melakukan tindak pidana, termasuk di tempat hiburan, maka dapat dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH).

“Kan ada aturan untuk PTDH. Ada dalam Peraturan Polri Nomor 1 tahun 2003, kalau ke tempat yang dilarang ada pelanggaran kode etik dan disiplin. Untuk hukuman disesuikan pelanggaran yang bersangkutan,” ujar Ferdy.

Belajar dari kasus Bripka Cornelius ini, Ferdy memastikan pihaknya akan kembali memeriksa izin penggunaan senjata api di jajaran kepolisian. Salah satunya lewat tes psikologi.

“Selanjutnya, Propam Polri melakukan pengecekan kembali prosedur pemegang senjata api di seluruh jajaran dan wilayah. Baik tes psikologi, latihan menembak dan catatan perilaku anggota Polri,” pungkasnya.

Penembakan di RM Cafe terjadi pada Kamis sekitar pukul 04.00 WIB. Penembakan bermula dari cekcok antara pegawai dengan Cornelius. Pegawai kafe menyodorkan tagihan Rp 3,3 juta kepada Cornelius, tetapi dia tidak terima.

Sinurat yang juga bekerja sebagai keamanan kafe menghampiri Cornelius. Tidak terima ditegur, pelaku mengeluarkan pistol dan menembakkan kepada Sinurat dan 3 pegawai lainnya.

Kini, Cornelius sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara

Sumber: Radarnonstop.com
Baca selengkapnya »


Jumat, Februari 26, 2021 , ,
Presiden Jokowi Saksikan Vaksinisasi Awak Media di Senayan. 

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 untuk memberikan vaksinasi Covid-19 kepada awak media, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melakukan koordinasi bersama Kementerian Kesehatan dan Dewan Pers.

"Saya bersyukur sekali melalui koordinasi yang baik antara Kemenkes, Dewan Pers, Kominfo dan berbagai ekosistem lain yang memungkinkan acara vaksinasi bagi rekan-rekan media hari ini bisa dimulai," ujar Menteri Johnny usai mendampingi Presiden dalam Pelaksanaan Vaksinasi untuk Awak Media di Hall Basket Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (25/02/2021) pagi.

Menteri Kominfo menjelaskan pelaksanaan vaksinasi hari ini masih untuk insan pers di DKI Jakarta, "Selanjutnya seperti Presiden sampaikan tadi akan diteruskan untuk awak media di daerah, yang tentu akan diatur lebih baik oleh Kementerian Kesehatan dan Dewan Pers," jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, mengingat pentingnya vaksinasi untuk menjaga herd immunity, hal itu tidak saja diperuntukkan kepada awak media tetapi juga ekosistem lain yang menjadi garda terdepan, termasuk Kementerian Kominfo.

"Seperti untuk rekan-rekan dari BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) dan mitra kerja yang akan bertugas ke daerah untuk pembangunan infrastruktur TIK. Demikian juga pejabat-pejabat yang berhadapan langsung beraktifitas dan interaksi langsung dengan masyarakat," tandasnya.

Menteri Kominfo menuturkan proses vaksinasi sudah dilakukan di berbagai sektor seperti untuk tenaga kesehatan, "Termasuk di Kominfo sendiri juga sudah dilakukan. Kita harapkan gelombang vaksinasi akan berjalan lancar sehingga dalam waktu sekitar satu tahun ini vaksinasi untuk 181 setengah juta penerima bisa dilakukan di Indonesia," ujarnya.

Menurut Menteri Johnny suksesnya vaksinasi secara keseluruhan secepat mungkin bisa tercapai herd immunity, "Dengan demikian proses dan pergerakan pemulihan ekonomi nasional bisa kita peroleh dan kita capai bersama-sama," tandasnya. 

Modal Sosial

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan vaksinasi bagi awak media menunjukkan modal sosial yang dimiliki bangsa dan negara begitu besar, "Semua orang kalau merasa bahwa ini adalah milik mereka bersama, saya rasa pekerjaan sesusah apapun bisa selesai," ujarnya.

Menurut Menteri Budi Gunadi Sadikin, Indonesia saat meraih kemerdekaan juga bukan hanya karena pertarungan dari sekelompok masyarakat, tetapi juga karena dukungan seluruh komponen bangsa. Hal itu tergambar dari pelaksanaan vaksinasi saat ini.

"Jadi disini adalah contoh yang sangat baik bagaimana modal sosial bangsa kita sangat besar. Kementerian Kesehatan terbantu sangat banyak oleh Kementerian Kominfo, terima kasih Pak Johnny Plate, kemudian juga sangat terbantu oleh Dewan Pers," ujarnya.

Menteri Kesehatan berharap dengan adanya gerakan sosial bersama, tahapan vaksinasi berikutnya yang didukung oleh semua komponen bangsa menjadi modal sosial yang jauh lebih cepat dan Indonesia bisa mengatasi pandemi ini sesegara mungkin.

Ketua Dewan Pers M. Nuh menuturkan atas nama lembaga yang dipimpinnya bersama komunitas pers di Indonesia menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Menkominfo Johnny G. Plate dan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

"Berkat Pak Menkominfo dan Pak Menkes apa yang disampaikan Bapak  Presiden pada saat HPN itu hari ini bisa kita laksanakan 5.512 (wartawan yang divaksinasi)," ujarnya.

Menurut Ketua Dewan Pers target awak media yang divaksinasi tidak hanya di DKI Jakarta, "Oleh karena itu kami akan terus bergerak di daerah-daerah, mereka pun yang di daerah harus kita pastikan mendapatkan vaksin, karena ini bagian dari perlindungan," jelasnya.

Ketua Dewan Pers M. Nuh menegaskan masker dan face shield merupakan alat perlindungan dari luar, sedangkan vaksin untuk perlindungan dari dalam tubuh. Dewan Pers berharap ketika semua awak media telah melakukan vaksinasi maka bisa menjalankan aktifitas peliputan dengan baik.

"Kalau dua-duanya ini bisa kita lakukan, insya Allah penjenengan (awak media) semua dalam meliput, melakukan pekerjaan jurnalistik seperti sekarang ini akan menjadi lebih nyaman," imbuhnya.

Dukungan Ekosistem

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 kali ini juga didukung oleh pemerintah daerah dan ekosistem media serta startup digital. Ada dukungan dari  Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Literasi Digital Siberkreasi, Persatuan Wartawan Indonesia, Telkom, Telkomsel, Halodoc, Gojek dan Grab. 

Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Gojek, Shinto Nugroho mengatakan Gojek turut mendukung kelancaran dan keamanan mobilisasi peserta dari kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo. 

"Gojek memberikan lebih dari 5.000 voucher perjalanan GoRide dan GoCar serta 3500 voucher GoFood yang dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan media dan seluruh peserta. Hal ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas peran dan kontribusi rekan-rekan media selama ini, khususnya di masa pandemi," tandasnya. 

Menurut Shinto Nugroho, Gojek mendukung penuh program vaksinasi Covid-19 yang tengah digencarkan pemerintah. "Kami menyambut baik vaksinasi bagi insan pers yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menyampaikan dan mewartakan informasi aktual bagi masyarakat," katanya.

CEO dan Cofounder Halodoc Jonathan Sudharta menyatakan kebanggaan menjadi bagian dari pelaksanaan vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bagi rekan-rekan media.

"Di saat penuh ketidakpastian ini, media berperan penting dalam memberikan informasi yang benar dan faktual bagi masyarakat, terlebih di tengah maraknya penyebaran hoaks seputar Covid-19," ujarnya.

President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata dukungan atas pelaksanaan vaksinasi kepada awak media. "Rekan media yang telah menjadi gugus terdepan untuk memberikan informasi akurat dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Tak Perlu Percaya Hoaks

Awak media menyatakan apresiasi atas pelaksanaan vaksinasi Covid-19.  Menurut Wahid Ahmad dari Berita Satu TV, pemerintah memperhatikan para pekerja di areal publik, di tempat-tempat dengan resiko tinggi serta memfasilitasi vaksinasi.

"Kita sudah banyak dapat info soal covid ini, semua aman, nggak ada masalah, dan proses vaksinasi juga hanya disuntik, kita sudah biasa.  Pemerintah, lembaga keagamaan, MUI dan lainnya ini sudah menyatakan bahwa vaksin aman dan halal. Jadi, menurut saya tidak akan ada masalah dari vaksinnya. Untuk itu, sebaiknya kita turut serta berpartisipasi agar pandemi cepat selesai dan aktivitas dapat kembali berjalan normal seperti biasa," ungkapnya.

Sementara itu jurnalis viva.co.id, Rohimawati mengingatkan agar masyarakat tidak percaya terhadap hoaks berkaitan dengan vaksin Covid-19. "Saya nggak takut. Saya niat banget pengen divaksin. Ternyata ada program dari pemerintah dan Dewan Pers.  Saya berharap masyarakat jangan percaya hoaks. Vaksin Aman kok. Saya malah tadi ngga ngerasa apa-apa saat disuntik," ujarnya.

Penjab Bidang Bhakti Sosial Hari Pers Nasional (HPN), M. Nasir, wartawan senior kompas ini menyampaikan terimakasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan insan pers secara seksama. "Pelaksanaan vaksinasi massal ini luar biasa, berkat kordinasi yang ketat dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, rekan-rekan media merasa mendapat perhatian". Ujar sekretaris Jenderal SMSI ini.

Dalam tahap pertama vaksinasi massal untuk awak media ini sebanyak 5512 wartawan terdaftar setelah dikoordinasikan oleh Dewan Pers. Mereka berasal dari 10 organisasi konstituen Dewan Pers antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI).

Kemudian, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Awak Media akan digelar selama tiga hari mulai Kamis (25/02/2021) hingga Sabtu (27/2/2021) di Hall Basket Senayan Jakarta. Vaksinasi Covid-19 untuk awak media diselenggarakan Kementerian Kominfo didukung Kementerian Kesehatan, Dewan Pers dan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta.(***)
Baca selengkapnya »


Jumat, Februari 26, 2021 , ,
Foto: Istimewa. 

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tujuh petinggi perusahaan sekuritas terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia (Asabri).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Leonard Ebenezer menerangkan, tujuh pihak swasta tersebut, dimintai keterangan terkait fakta-fakta hukum dalam penyimpangan pengelolaan investasi dana pensiun tentara dan polisi yang merugikan keuangan negara setotal Rp 23,7 triliun.

Ebenezer mengatakan, tujuh bos sekuritas tersebut, yakni ASS yang diperiksa selaku direktur dari PT NH Korindo Securities Indonesia, DBO direktur dari PT Ananta Auto Andalan dan TJ diperiksa sebagai direktur Panin Sekuritas. 

Sementara RMA, diperiksa dalam kapasitasnya selaku direktur di RHB-Securities Indonesia. Adapun MGWS, selaku direktur PT Trimegah Securities, dan AK, selaku direktur PT Harvest Time.

Ketujuh bos dari perusahaan-perusahaan pengelola investasi dana Asabri tersebut, menambah jumlah terperiksa dalam penyidikan. Sudah lebih dari 30 swasta pengelola dana Asabri, diperiksa dalam penyidikan. Namun, tim penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) belum ada menetapkan tersangka korporasi. 

"(Pengelola) perusahaan-perusahaan itu diperiksa masih berstatus saksi-saksi," ujar Ebenezer, di Kejakgung, Jakarta, Rabu (24/2).

Ebenezer pun mengatakan, beberapa saksi-saksi tersebut, sudah ada yang lebih dari satu kali diperiksa. Seperti dari PT Trimegah, dan Panin Sekuritas yang sejak penyidikan Asabri awal Februari 2021, sudah lebih dari tiga nama petingginya yang turut diperiksa. 

"Saksi-saksi yang diperiksa itu, dimintai keterangan untuk mencari fakta-fakta hukum, sekaligus untuk penyidik mengumpulkan alat-alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri," ujar Ebenezer.

Dalam penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang PT Asabri, Jampidsus sementara ini sudah menetapkan sembilan orang tersangka. Yakni, tersangka Adam Rachmat Damiri, dan Sonny Widjaja. Tersangka Benny Tjokrosaputro, dan Heru Hidayat, Lukman Purnomosidi, dan Jimmy Sutopo. Tersangka lainnya, Hari Setiono, dan Bachtiar Efendi, serta Ilham W Siregar. Semua tersangka, saat ini dalam penahanan terpisah yang tersebar di Rutan KPK, dan Rutan Kejaksaan.

Sumber: Republikas.co.id
Baca selengkapnya »


Kamis, Februari 25, 2021
Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan, Parit dan Pendestrian Lingkar Madani Sadai.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (KODAT86) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa dan mengawasi proyek pembangunan infrastruktur jalan, parit dan pendestrian Lingkar Madani Sadai yang diduga sarat permainan. Proses tender proyek diduga menyalahi ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua KODAT86, Cak Ta'in Komari menanggapi kelanjutan proyek tersebut karena publik tidak mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. 

"Mumpung penyidik KPK ada di Kepri, jadi sekalian kita menyampaikan informasi soal proyek lingkar Madani Sadai. Biar menjadi atensi dan perhatian mereka juga di sini..!" kata Cak Ta'in, Kamis (25/2-2021).

Menurut Cak Ta'in, kehadiran penyidik KPK yang sedang memeriksa beberapa pejabat di BP Bintan bisa menjadi angin segar untuk pemeriksaan proyek di BP Batam. "Menurut saya ada yang salah dalam pelaksanaan lelang hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Cak Ta'in menyampaikan, proyek senilai Rp 23 miliar itu diduga ada yang tidak beres karena perusahaan pemenang tender masuk daftar blacklist LKPP. "Pengumuman blacklist itu hanya satu bulan setelah dinyatakan sebagai pemenang tender, kan keluar nya daftar blacklist tidak ujuk-ujuk, tapi ada proses mendahului.." jelasnya.

Ditambahkan Cak Ta'in, pihaknya akan segera mengirimkan ke KPK sebagai tindak lanjut seruan yang disampaikan melalui media. "kita akan segera tindak lanjuti dengan laporan resmi nya." Ujarnya..***
Baca selengkapnya »


Kamis, Februari 25, 2021
Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal bagi wartawan, di Senayan (Foto: Istimewa) 

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara massal bagi wartawan, Kamis (25/02/2021) pagi, di Hall A Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Dalam peninjauan di lokasi, Presiden tiba sekitar pukul 09.15 WIB. Presiden tampak didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh.

“Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semuanya berjalan dengan lancar dan berjalan baik,” ujar Presiden usai peninjauan.

Seperti yang disampaikan Kepala Negara pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 beberapa waktu lalu, wartawan termasuk ke dalam sasaran prioritas vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang tengah dilaksanakan Pemerintah. Awak media merupakan garda terdepan edukasi penanganan pandemi di tengah masyarakat.

“Sesuai dengan yang saya sampaikan pada saat Hari Pers Nasional bahwa kita ingin mendahulukan insan pers untuk divaksinasi. Kita harapkan (vaksinasi) ini memberikan perlindungan kepada awak media, terutama yang berada di lapangan yang sering berinteraksi dengan publik, sering berinteraksi dengan narasumber,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan, vaksinasi ini tak hanya dilaksanakan di DKI Jakarta tetapi juga akan diikuti oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia.

“Kita berharap ini akan berjalan di provinsi-provinsi yang lain sehingga seluruh awak media, seluruh insan pers yang berada di Tanah Air semuanya segera mendapatkan vaksinasi,” tandasnya.

Pelaksanaan vaksinasi massal kali ini direncanakan akan digelar hingga 27 Februari dengan target peserta sebanyak 5.512 orang. Waktu pelaksanaan adalah dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

(Stkab/FID/UN)
Baca selengkapnya »


Kamis, Februari 25, 2021 ,
Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri. 

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Mahyeldi dan Audy Joinaldy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Barat (Sumbar), Ansar Ahmad dan Marlin Agustina sebagai Gubernur dan Wagub  Kepulauan Riau (Kepri), serta Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah sebagai Gubernur dan Wagub  Bengkulu, Kamis (25/02/2021) pagi, di Istana Negara, Jakarta.

Acara pelantikan diawali dengan penyerahan petikan Surat Keputusan Presiden (Keppres) oleh Presiden kepada masing-masing Calon Gubernur dan Calon Wagub di Istana Merdeka dengan penyesuaian terhadap protokol kesehatan.

Usai penyerahan petikan SK, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama ketiga pasangan Calon Gubernur dan Calon Wagub melakukan prosesi kirab dari Istana Merdeka menuju Istana Negara untuk selanjutnya dilakukan Upacara Pelantikan.

Berbeda dengan sebelumnya, di masa pandemi ini Kirab dilakukan dengan jumlah barisan pasukan yang lebih sedikit, yaitu hanya dengan empat orang personil.

Upacara pelantikan diawali dengan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti dengan pembacaan Keppres Nomor 40P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024 yang berlaku sejak saat pelantikan.

Usai pembacaan Keppres, kemudian dilakukan pengambilan sumpah jabatan ketiga pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur/sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Upacara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada kedua pasangan kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin diikuti foto bersama dengan masing-masing pasangan Gubernur dan Wagub.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(Setkab/TGH/UN)
Baca selengkapnya »


Rabu, Februari 24, 2021 , ,

Barang Bukti Sabu 2 Kg yang Diamankan dari Tersangka. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kepri berhasil membongkar sindikat penyelundupan narkoba jenis sabu lintas negara, seorang pria berinisial J diamankan bersama barang bukti sabu sebanyaj 2,051 gram.

Penyeludupan narkotika jenis sabu itu dikendalikan oleh seseorang dari Negara Malaysia, J membawa barang haram itu dengan modus menjadi tenaga kerja ilegal. Pria itu diketahui masuk dari Pantai Air Tawar Johor menuju Indonesia melalui perairan Kepri tepatnya di Pulau Bintan. 

"Berawal dari sebuah informasi, tim Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kepri melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Pelaku berinisial j. Tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kapal yang dinaiki pelaku di Area Pelabuahan Sungai Pasar Baru Bintan, saat  pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pelaku ditemukan  barang bukti diduga narkotika jenis sabu dan bahwa barang Haram tersebut dibawa dari negara Malaysia dengan tujuan Pulau Bintan, Kepulauan Riau," jelas Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. Rabu (23/2/21). 

Saat dilakukan pemeriksan sambung Kombes Pol Harry,  pria berinisial J Bin R itu berasal dari Lombok, dan menurut keterangannya pelaku ini dikendalikan oleh seorang warga China yang berada di Negara Malaysia. Rencana pengiriman Narkotika jenis sabu ini, dikendalikan oleh warga Indonesia yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan pendalaman oleh tim penyidik, Tutur Kabid Humas Polda Kepri.

"Adapun jumlah barang bukti yang diamankan adalah Narkotika jenis sabu seberat 2.051 gram dengan rincian 1 bungkus plastik dengan berat 1.010 gram, 1 bungkus plastik dgn berat 1.032 gram, dan 1 bungkus plastik kecil degan berat 0.9 gram dan sampai dengan saat ini terhadap pelaku dan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu telah diamankan di Kantor Ditpolairud Polda Kepri, Sekupang, Kota Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut serta penerapan pasal yang akan diberikan," tutupnya.


Redaksi/Humas Polda Kepri

Baca selengkapnya »


Rabu, Februari 24, 2021 ,
Penangkapan Barang Seludupan Ratusan Unit HP. 
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ratusan handphone berbagai merek berhasil diamankan Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri di Pelabuhan Tanjung Riau pada Selasa (23/2/2021) pukul 03.30 WIB.

Komandan KP Antasena 7006, Kompol Buyung Wijianto mengatakan, saat tim patroli Sea Rider KP Antasena 7006 sedang berpatroli, melihat 2 (dua) orang sedang membawa ransel dan karung berwarna putih.

"Saat itu tim melihat dua orang berinisial ACD dan JMD sedang membawa tas ransel dan karung putih di Pelabuhan Tanjung Riau," ujar Kompol Buyung pada Rabu (24/2/2021) siang.

Lanjutnya, tim melakukan pemeriksaan terhadap dua orang tersebut. Dalam karung putih ditemukan barang elektronik dalam bentuk 12 paket.

"Dalam karung tersebut ditemukan sejumlah handphone sebanyak 12 paket, yang mana saat itu sudah gelar perkara dengan tim Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri," bebernya.

Buyung juga mengatakan, dari 12 paket handphone tersebut, didapatkan sebanyak 252 unit handphone berbagai merek tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

"Barang bukti yang diamankan yaitu 252 handphone berbagai merek," tuturnya.

Ditempat yang berbeda, Kasubdit Gakum Ditpolairud Polda Kepri, AKBP Nurochman Nulhakim mengatakan dengan adanya tangkapan handphone tersebut, berdasarkan gelar perkara, dinyatakan memenuhi unsur dan dapat diproses penyidikan lebih lanjut.

"Perkara tersebut telah memenuhi unsur rumusan pasal 9A Undang-undang RI nomor 17 tahun 2006, tentangg perubahan atas undang-undang no 10 tahun 1995," ujar Nurochman.

Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri telah menyerahkan perkara tindak pidana kepabeanan tangkapan Antasena 7006 beserta kedua pelaku dan barang bukti handphone sebanyak 252 unit kepada petugas KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Rabu, Februari 24, 2021 ,

Foto: Istimewa.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menyelenggarakan Festival Barongsai di Mal Grand Batam pada Maret 2021 sebagai petanda pariwisata di wilayah tersebut mulai bangkit setelah terpuruk setahun akibat pandemi COVID-19.

Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar, di Tanjungpinang, Selasa (23/02), mengatakan, Festival Barongsai merupakan kegiatan pariwisata pertama sejak mulai pandemi COVID-19 hingga sekarang. Festival Barongsai tersebut didukung Federasi Olahraga Barongsai Indonesia Kepri.

"Pariwisata Kepri harus bangkit setelah seluruh kegiatan pariwisata tidak dapat dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Kegiatan perdana pariwisata pada Maret 2021 untuk menunjukkan kepada wisatawan asing bahwa Kepri sudah mulai aman dari COVID-19," katanya, dikutip dari situs resmi Diskominfo Kepri.

Buralimar mengatakan dalam tiga minggu terakhir, jumlah kasus aktif COVID-19 terus menurun. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, jumlah kasus aktif COVID-19 tinggal 176 orang.

Terkait Festival Barongsai di Batam dan jumlah kasus aktif COVID-19 di Kepri yang relatif sedikit, ia berharap Singapura membuka pintu keluar-masuk warganya untuk menikmati keindahan alam di Batam dan Bintan. 

Warga Singapura merupakan wisman yang paling banyak berkunjung ke Kepri sebelum pandemi COVID-19.

"Sampai hari ini wisman ke Kepri masih nol, namun wisatawan nusantara atau domestik cukup banyak berkunjung ke berbagai objek wisata di Batam dan Bintan," tuturnya.

Kawasan pariwisata di Lagoi, Bintan dan Nongsa, Batam paling siap untuk menerima wisatawan mancanegara. Pelaku usaha pariwisata di Bintan dan Batam memiliki komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan.

"Di Lagoi, pihak pengelola pariwisata menyediakan laboraturium PCR untuk mendeteksi apakah karyawan maupun wisatawan terinfeksi COVID-19 atau tidak," katanya.

Buralimar mengatakan Singapura telah dua kali membatalkan rencana membuka akses warganya ke Batam dan Bintan. Ia berharap pada Maret 2021, akses warga Singapura ke Bintan dan Batam dibuka.

"Kami siap menyambutnya dengan menerapkan protokol kesehatan," ucapnya.

Redaksi

Baca selengkapnya »


Rabu, Februari 24, 2021 ,

Penetapan Guernur dan Wakil Gubernur Kepri oleh DPRD Kepri.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri akhirnya secara langsung mengumumkan pengusulan, pengesahan dan pengangkatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri terpilih masa jabatan 2021-2024.

Pengumuman tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna istimewa di kantor DPRD Kepri Dompak, Selasa (23/2).

Paripurna yang langsung dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri  H TS Arif Fadillah mewakili Pj Gubernur Kepri Suhajar Diantoro.

Dalam penyampaiannya, Jumaga mengumumkan bahwa sesuai Surat Keputusan KPU Kepri telah menetapkan H Ansar Ahmad SE, MM dan Marlin Agustina ,SE sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepri masa jabatan 2021-2024.

"Nantinya surat keputusan ini akan tertuang dalam berita acara yang akan kita usulkan ke  Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri untuk segera di lantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri definitif," ungkap Jumaga.

Jumaga juga mengungkapkan terimakasih kepada jajaran penyelenggara pemilu baik itu KPU Kepri, Bawaslu Kepri serta jajaran TNI Polri yang telah mensukseskan pelaksanaan pilkada Kepri.

Sumber: Diskominfo Kepri

Baca selengkapnya »


Rabu, Februari 24, 2021

Foto: Istimewa

TANJUNGPING KEPRIAKTUAL.COM: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau menyatakan tidak ada lagi kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas.

Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kepri Tengku Said Arif Fadillah, di Tanjungpinang, Senin (22/02), mengatakan, total jumlah pasien COVID-19 di Natuna mencapai 90 orang, sebanyak 88 orang di antaranya berhasil sembuh, sedangkan dua orang lainnya meninggal dunia.

Sementara total jumlah pasien COVID-19 di Anambas mencapai 103 orang, sebanyak 102 orang sembuh, dan satu orang sembuh.

"Kasus COVID-19 di Natuna pertama kali terungkap pada 20 Oktober 2020, jauh setelah terjadi pandemi COVID-19 di Kepri, sementara Anambas pada awal November 2020," ujarnya, dikutip dari situs resmi Diskominfo Kepri.

Arif mengemukakan jumlah pasien COVID-19 di Batam terbanyak dibanding daerah lainnya di Kepri. Total jumlah pasien COVID-19 di Batam mencapai 5924 orang, sebanyak 5689 orang di antaranya telah sembuh, sedangkan 150 orang lainnya meninggal dunia. Jumlah kasus aktif di Batam sekarang tinggal 85 orang, jauh berkurang dibanding tiga pekan lalu.

Sementara di Tanjungpinang, total jumlah pasien COVID-19 mencapai 1383 orang, sebanyak 1309 orang di antaranya dinyatakan sembuh, dan 28 orang lainnya meninggal dunia. Kasus aktif COVID-19 di Tanjungpinang tinggal 46 orang.

Di Bintan, kata dia jumlah pasien COVID-19 drastis meningkat dalam beberapa hari ini. Total jumlah pasien COVID-19 mencapai 651 orang, sebanyak 596 orang di antaranya telah sembuh, dan 16 orang meninggal dunia. Jumlah kasus aktif di Bintan sekarang sebanyak 39 orang.

Di Karimun, total jumlah pasien COVID-19 mencapai 419 orang, sebanyak 398 orang di antaranya dinyatakan sembuh, dan 18 orang meninggal dunia. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Karimun sekarang tinggal tiga orang.

Sedangkan di Lingga, total jumlah kasus COVID-19 hanya 55 orang, sebanyak 49 orang di antaranya dinyatakan sembuh, dan tiga orang meninggal dunia. Jumlah kasus aktif di Lingga tinggal tiga orang.

Total jumlah pasien COVID-19 di Kepri mencapai 8625 orang setelah hari ini bertambah 22 orang. Total jumlah pasien COVID-19 yang sembuh 8231 orang. Sementara jumlah orang yang meninggal dunia akibat COVID-19 sebanyak 218 orang. Jumlah kasus aktif di Kepri mencapai 176 orang.

"Kami imbau masyarakat untuk konsisten menerapkan protokol kesehatan," ucapnya.

Redaksi

Baca selengkapnya »


Rabu, Februari 24, 2021
(Foto: Istimewa), Kadishub Tanjungpinang

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan uji kelayakan kendaraan atau KIR, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang menerapkan sistem smart card (kartu pintar).

Bambang Hartanto selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mengatakan, smart card tersebut sebagai ganti buku uji KIR yang merupakan aturan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan harus dimulai sejak tahun 2021.

"Alhamdulillah, untuk Tanjungpinang sudah bisa di mulai Februari ini. Walaupun tidak dimulai tanggal 1 Januari 2021," ucap Bambang, saat ditemui di kantor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Senin (22/2), dikutip dari situs resmi Diskominfo Kepri.

Lanjutnya, hal itu karena masih menunggu perubahan perda. Setelah ada persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov Kepri, barulah perubahan perda nomor 2 tahun 2020 tentang restribusi pengujian kendaraan bermotor dapat dilaksanakan.

"Penggunaan uji KIR ini sudah berlaku sejak dua minggu lalu," ujarnya. 

Bambang juga mengatakan bahwa pemerintah pusat telah mengintruksikan atau mewajibkan pemda kabupaten/kota. Bagi yang tidak memiliki alat uji dengan menggunakan smart card, di larang untuk melaksanakan pengujian. Menurutnya, baru Kota Tanjungpinang dan Batam yang memiliki alat tersebut. Sedangkan Kabupaten Bintan harus melaksanakan pengujian di Tanjungpinang.

"Di Provinsi Kepri, baru yang ada itu di kota Tanjungpinang dan Batam. Kemudian, Kabupaten Bintan, alatnya ada tapi belum menggunakan alat itu. Jadi, otomatis, Bintan itu harus melaksanakan numpang uji di Tanjungpinang," ucapnya

Dia menuturkan, penggunaan sistem smart card juga sudah terintegrasi dengan Kemenhub RI sehingga lebih mudah dan efektif. Seluruh data base kendaraan tersimpan secara elektronik dan dapat dibaca melalui aplikasi cek KIR secara online.

"Kartu tersebut memiliki memori terpadu mikroprosesor yang telah dipendam. Di dalamnya berisikan data kendaraan yang lulus uji," ujarnya. 

Setelah tahap kendaraan diuji, semua hasil pengujian akan dicetak langsung secara cepat. Pemilik kendaraan akan mendapatkan kartu pintar, stiker, dan sertifikat lulus uji.

"Sertifikat uji berisi dokumen baik posisi tampak depan, belakang, samping, nomor, alamat pemilik, hingga foto warna kendaraan," tambahnya. 

Bambang juga meminta kepada pemilik mobil yang wajib uji kir, laksanakan pengujian dengan sebaik-baiknya. Ia menyarankan, sebelum melakukan pengujian, terlebih dahulu mengecek kondisi kendaraan, mulai dari mesin, perlengkapan, rem, ban, lampu, spion, termasuk knalpot.

"Supaya ketika pengujian bisa langsung lulus. Karena yang menentukan lulus tidaknya itu diukur menggunakan alat. Memang kalau nanti tidak lulus di kasi waktu untuk perbaikan. Kemudian kembali lagi dengan batas waktu yang ditentukan untuk uji ulang," pungkasnya. 

Di lokasi pengujian KIR, Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Alfizar, menyebutkan bahwa sejak penggunaan smart card pada 15 Februari 2021 lalu, ada 15 kendaraan yang melakukan uji kir seperti truk dan pickup. 

"Dari 15 kendaraan tersebut, tujuh yang tidak lulus uji. Dan kartu pintar ini, hanya kita keluarkan untuk kendaraan yang telah lulus uji. Karena, di kartu ini ada nomor serinya," pungkasnya

Pengguna uji kir dengan smart card ini bisa dilakukan dengan di tab dan bercode. Kartu ini juga ada stiker hologram yang juga ditempel di kaca kendaraan. Menurutnya, dengan penggunaan sistem smart card ini, pengujian kendaraan lebih efektif dan simpel.

"Bahkan memudahkan petugas dalam merekap data yang melakukan uji kir, lantaran kendaraan yang masuk secara otomatis sudah terekap di aplikasi," tutupnya.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Selasa, Februari 23, 2021
Personel Polres Natuna Gelar Tes Urine.

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Dalam rangka berantas penyalahgunaan Narkoba di tubuh internal Polri, personel Polres Natuna melaksanakan cek urine secara acak, Selasa (23/02/2021).

Berdasarkan Surat Telegram Kadivpropam Nomor : ST / 116 / I / HUK.7.1 / 2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penyalahgunaan Narkoba, berkaitan dengan hal tersebut maka dilaksanakan pengecekan Urine secara berkala dan random atau acak.

Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian, S.I.K., M.Si melalui Wakapolres Natuna mengatakan bahwa, Polres Natuna berkomitmen untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba, tidak terkecuali pada personel Polres Natuna sendiri.

"Kita tidak memberikan ruang sekecil apapun terhadap personil yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba ataupun pengedaran Narkoba, maka akan kita tindak secara tegas bahkan dapat berakhir dengan proses pemecatan," tegasnya. 

"Karena ini merupakan perintah langsung dari Kadiv Propam Polri melalui surat telegram untuk melakukan pengawasan terhadap personil polri yang terindikasi menggunakan Narkoba," tambahnya. 

Ia juga mengatakan, berdasarkan hasil tes tersebut, sebanyak 13 personel yang dilakukan pengecekan tes Urine menggunakan alat test urine hasilnya dinyatakan negatif.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kasat Narkoba Polres Natuna Iptu Ahmad Dahlan Lubis, Kasiwas Polres Natuna, Kasi Propam Polres Natuna dan PS. Paurkes Polres Natuna.

(IK)
Baca selengkapnya »


Selasa, Februari 23, 2021
Foto Bersama Anggota Komisi II DPRD Karimun.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Badan pengembangan dan pembinaan bahasa kantor bahasa Provinsi Kepulauan Riau menggelar pelatihan kumunitas literasi se Kabupaten Karimun. Kegiatan yang di laksanakan selama tiga hari ini di buka oleh Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karimun Nyimas Novi Ujiani.
 
Dalam sambutannya, Nyimas Novi Ujiani menyampaikan bahwa keberadaan TBM sangat penting dalam meningkatkan minat baca kepada masyarakat dan keberadaannya harus di dukung baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi. Untuk itu saya berharap keberdaan TBM terus eksis dan mempunyai konsep yang baik, sehingga support dari pemerintah terus di dapatkan.

“Keberadaan TBM ini sangat penting, saya berharap Forum ini, Organisasi ini tidak berhenti di sini saja, namun terus eksis dan mempunyai konsep yang baik”, ujar Nyimas Novi Ujiani.
 
Nyimas menambahkan, meskipun saat ini sudah ada 2 unit motor pintar yang berada di Karimun dan Kundur. Kedepan dirinya juga berencana akan membuat kapal atau motor air pintar yang akan menjangkau masyarakat yang berada di Interland.

“Untuk menjangkau masyarakat Interland, saya berencana akan membuat kapal atau motor air pintar”, ujar anggota DPRD 2 periode ini.

Kepala Kantor bahasa Provinsi Kepri Asep Juanda mengatakan, keberadaan literasi melalui TBMnya sangat penting. Bahkan menjadi ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sehingga pelatihan pemberian bekal berliterasi berupa teknik dan praktek yang baik di lapangan sangat perlu dilakukan, sehingga komunitas listrasi ini terus berkembang dan di sukai masyarakat.
 
“Pemberian pelatihan terhadap kominitas literasi ini sangat penting di lakukan karena melalui TBM nya menjadi ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat”, ujar Asep Juanda.

Di ketahui untuk masa bahkti 2021-2026 PD TBM Kabupaten Karimun di ketuai oleh khalil S.pd.

Kegiatan ini turut di hadiri oleh sekretaris perpustakaan Kabupaten Karimun Hasan hidayat, perwakilan dinas pendidikan Karimun dan undangan lainnya.

Sumber: LensaBicara.com

Baca selengkapnya »


Selasa, Februari 23, 2021
Ta'in Komari

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) melaporkan Proyek pembangunan jalan, drainase dan pendistrian Lingkar Madani Sadai Pasir Putih Batam Center diduga sarat permainan dan dugaan pelanggaran ke Lembaga Kajian Pengadaan Pemerintah (LKPP). Proyek BP Batam senilai Rp. 23.590.632.000 merupakan anggaran tahun 2020 tapi realisasi pelaksanaannya di tahun 2021 diduga juga menyalahi peosedur lelang. 

"Perusahaan pemenang tender PT. Multi Sindo Internasional (MSI) dinyatakan blacklist oleh Lembaga Kajian Pengadaan Pemerintah (LKPP), sebulan setelah perusahaan itu dinyatakan sebagai pemenang tender. Arti nya perusahaan tersebut sedang dalam proses daftar blacklist saat ikut lelang." Kata ketua Kodat86, Cak Ta'in Komari.

Menurut Cak Ta'in, proyek yang pengerjaannya hanya perlu waktu 6 bulan, maka seharusnya dimulai dengan menghitung mundur sampai menjelang bulan Desember. Jika dimulai bulan November maka baru selesai bulan Mei tahun berikutnya.

"Proyek itu hujan multiyears, jadi harusnya selesai dalam satu tahun anggaran, apalagi cuma 6 bulan kerja. Kenapa dipaksakan dilelang di akhir tahun anggaran.? Ujarnya.

Mantan staf ahli DPRD Kota Batam itu, menjelaskan ketentuan dan aturan pengadaan barang pemerintah itu Keppres no.80 tahun 2003 dan Peraturan Presiden No.16 tahun 2018.

"Saat ini pembangunan terkesan dipaksakan, makanya kontraktor sampai melemburkan pekerja hampir setiap hari..!" Papar Cak Ta'in.

Lebih lanjut Cak Ta'in mempertanyakan kualitas pembangunan jika dalam pengerjaan proyek tersebut terburu-buru. "Proyek itu bukanlah datang tiba-tiba di tengah tahun anggaran, tapi sudah dipersiapkan dari tahun sebelumnya. Mestinya panitia lelang lebih teliti dalam melihat kelengkapan dokumen dan mencari informasi tentang perusahaan peserta lelang ke LKPP, bersih atau tidak..?" tegasnya.

Mengenai perusahaan yang diblacklist LKPP sebutan setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, justru Cak Ta'in mempertanyakan ketelitian panitia lelangnya. 

Perusahaan PT. MSI termasuk dalam daftar blacklist terhadap PT. MSI melalui Surat Keputusan No.395/KPTS/Bb 20.6/2020. "Blacklist itu kan bukan datang ujuk-ujuk. Ada proses mendahului sampai pada keputusan blacklist itu diambil. Untuk itu, kami laporkan lelang dan pelaksanaan pembangunan proyek tersebut ke LKPP dan lembaga lainnya," pungkas Cak Ta'in.

Berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, PT. MSI diduga mensubkon kepada perusahaan lain untuk pelaksana proyek. Sayangnya, sejauh ini pihak perusahaan maupun penitipan lelang tidak bisa diminta keterangan terkait informasi tersebut. ***
Baca selengkapnya »


Selasa, Februari 23, 2021
Kapal Terbakar di Pelabuhan Tanjung Uncang BC Batam.  

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kebakaran hebat melanda pelabuhan Bea Cukai Batam, di Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Batam, Kepri, Selasa (23/2/21) pagi. 

3 unit kapal yang diduga merupakan barang bukti dari penegahan satgas patroli laut bea cukai tampak dilalap si jago merah, kejadian bermula pada pukul 10.00 wib, pagi tadi. 

Kepala Seksi Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Undani menerangkan, informasi kebakaran itu masih dalam proses pengecekan. 

"Saya cek dulu bang, Maaf masih rapat," terang undani saat di konfirmasi lewat pesan singkat. 

Video kebakaran yang terjadi tidak jauh dari gudang penyimpanan barang tegahan bc Batam ini juga sudah menyebar ke beberapa media sosial. 

Hingga tadi petugas pemadam kebakaran BP Batam masih berusaha memadamkan apai yang masih berkobar. 

Salah seorang nara sumber menyebutkan, salah satu kapal yang terbakar merupakan kapal speed pengangkut penumpang.

"Kobaran api pertama tampak muncul dari speed penumpang itu,' pungkas pria yang enggan menyebutkan namanya. 

Diduga kapal tersebut merupakan speedboat  SB Rahmad jaya 09  yang diamankan oleh Satgas Patroli BC 15028 pada 8 Februari 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, lalu.

Hingga berita ini di terbitkan, belum ada keterangan resmi dari bea cukai Batam, apakah ada korban jiwa serta penyebab terjadinya kebakaran tersebut.

Raden
Baca selengkapnya »


Selasa, Februari 23, 2021
Ketua Umum  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambut positif kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si. 

Melalui kebijakanya, Polri dibawah kepemimpinannya kini lebih mengedepankan pola restorative justice atau jalan damai, kecuali yang memecah belah bangsa terkait penanganan kasus yang berkaitan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Dalam Surat Edaran No. 2/II/2021, Kapolri meminta penyidik menentukan dengan tegas apakah sebuah laporan masuk dalam kategori kritik, masukan, hoaks, atau pencemaran nama baik.

Bila masih kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, Kapolri meminta penyidik mengedepankan jalur damai.

Menanggapi surat edaran Kapolri tersebut, hari Senin (22/2/2921), Ketua Umum  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus di dampingi sekretaris Jenderal SMSI M. Nasir menyampaikan kebijakan Kapolri tersebut merupakan langkah positif yang telah dibuat institusi Polri di tengah maraknya kasus pelanggaran UU ITE khususnya kepada media.

Namun demikian Firdaus berpendapat,  UU ITE sejatinya dilahirkan untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk itu ia berharap  UU ITE dikembalikan ke alurnya awalnya tersebut dan pasal 27, 28, 29, serta 45 dalam UU ITE, sebaiknya  dihapus dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke KUHP.

Presiden RI Joko Widodo sebenarnya sudah mewacanakan untuk merevisi UU ITE tersebut, karena di dalamnya terdapat pasal “karet” yang multitafsir dan memungkinkan disalahgunakan oleh penegak hukum atau orang yang berperkara. 

Surat edaran Kapolri tersebut dipandang Firdaus  sebagai langkah bijaksana dalam menangani perkara pelanggaran UU ITE. 

Firdaus memberi contoh, walaupun telah ada kesepakan kesepahaman atau MoU antara Dewan Pers dan Polri tentang kasus pers agar  ditangani dengan menggunakan UU Pers, tetapi masih banyak khususnya di daerah, wartawan yang dikriminalasi dengan UU ITE karena pemberitaanya.

"Kita tetap dukung kebijakan yang telah dikeluarkan Kapolri, sambil kita menunggu rekomedasi revisi UU ITE yang tengah dirumuskan Dewan Pers terkait penyempurnaan UU ITE yang kini tengah digodok pemerintah," pungkas Firdaus, diamini M. Nasir. (***)
Baca selengkapnya »


Langganan: Komentar (Atom)
Copyright 2024 KEPRIAKTUAL.COM
IT Support : ABT

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.