Ketua presidium Kelompok Diskusi Anti 86, Ta'in Komari, SS.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Beberapa hari terakhir heboh di masyakarat Kota Batam karena pembayaran listrik bulan Juni rata-rata mengalami kenaikan, bahkan ada yang sampai 350 hingga 400 persen. Mereka umumnya sulit untuk bisa menerima kenyataan tagihan listrik karena kenaikan yang fantastis itu.

Menurut Ketua presidium Kelompok Diskusi Anti 86, Ta'in Komari, SS. kenaikan pembayaran listrik yang dialami hampir oleh seluruh pelanggan Bright PLN Batam juga akan meningkatkan pendapatan Pemko Batam dari sektor Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang mencapai  persen dari nilai pembayaran listrik masyarakat.

"Kenaikan Pembayaran tarif listrik di Batam yang lagi ribut sekarang ya hanya pemko yang jelas diuntungkan, karena pendapatan PPJU mengalami kenaikan juga," kata Cak Ta'in, Jumat (5/6-2020).

Lebih lanjut Cak Ta'in menjelaskan, pada penutupan tahun anggaran 2019, Pemko mendapatkan hampir Rp. 200 miliar, sehingga dengan kenaikan pembayaran tahun ini yang sudah terjadi beberapa bulan ini jelas akan menaikkan pendapatan PPJU.

"Angkanya tahun ini ya minimal 200 miliar sampai 230 atau 240 miliar lah," ujarnya.

Cak Ta'in menambahkan, itu pendapatan tanpa harus kerja dan mengeluarkan keringat. "Perda yang mengesahkan dewan, pemko cuma menerima bersih saja saat ini," kilahnya.

Akibat kondisi pandemi covid19 yang memaksa masyarakat stay at home diduga menjadi salah satu faktor kenaikan penggunakan daya listrik, sehingga pembayaran juga mengalami kenaikan.

"Tapi kenaikan itu mestinya tidak sedrastis begitu. Karena listrik kan ada daya maksimal bisa digunakan... sehingga kenaikan yang bisa mencapai 300 hingga 400 persen itu menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana perhitungannya..?" Tanya Cak Ta'in.

Cak Ta'in menegaskan pihak nya akan menindaklanjuti dan mencoba menganalisa lebih detail persoalannya. Jangan sampai.masyarakat dirugikan dalam.kondisi yang sudah serba sulit ini.

"Jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga pula," tegasnya.


Alfred

Mahfud MD Tandatangani Prasasti Peresmian Mesjid Agung Ma'mur Anambas.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof H Muhammad Tito Karnavian, Ph.D beserta rombongan mengunjungi Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (04/06/2020)

Kunjungan Menkopolhukam dan Mendagri itu dalam rangka meresmikan Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas dan meninjau hasil pembangunan kawasan perbatasan negara tahun anggaran 2019 di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Hasil pantauan media dilapangan, terlihat rombongan Menkopolhukam dan Mendagri tiba di tempat peresmian Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas kurang lebih pukul 11.00 WIB dengan disambut kompang rebana dan para tamu undangan.

Dalam peresmian Masjid Agung yang dibangun pada tahun 2018 sampai dengan 2019 itu ditandai dengan pemotongan tali pita oleh Menkopolhukam yang didampingi Mendagri, Bupati Kepulauan Anambas, Wakil Bupati Kepulauan Anambas dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada kesempatan itu Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengungkapkan ucapan terima kasih atas hadirnya dua menteri dan peresmian Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas walaupun ditengah pandemi Covid-19 bisa berkunjung di Kabupaten Kepulauan Anambas.

"Merupakan suatu kegembiraan bagi pemerintah daerah Anambas atas kunjungan menteri dan ucapan terimakasih telah meresmikan Masjid Agung Anambas walaupun ditengah pandemi Covid-19 bisa berkesempatan dapat berkunjung di Anambas", Ucap Haris dalam sambutannya.

Dikesempatan itu pula, Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan kunjungan ini merupakan kunjungan yang tertunda dan merasa bersyukur bisa meresmikan Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas.

"Ini merupakan kunjungan yang tertunda pada saat pencanangan Gerbangdutas tahun 2020", Jelas Mahfud MD.

Mahfud MD juga berharap dengan telah diresmikan Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas bisa menjadikan tempat ibadah bagi umat muslim dan bisa berpartisipasi dalam pembangunan tersebut.

"Semoga masjid ini bisa dijadikan sebagai tempat ibadah dan juga bisa berpartisipasi dalam membangun masjid dari hal kecil", Harapnya.

Selanjutnya Menkolpolhukam juga berharap walaupun ditengah pandemi Covid-19 masyarakat diminta jangan terlalu panik dan tetap waspada dengan cara menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak aman demi memutuskan rantai penyebaran Covid-19.

Peresmian Masjid Agung Baitul Ma' mur Anambas juga dihadiri oleh, Sekda KKA, FORKOPIMDA, Kepala OPD, LAM, TOGA, TOMAS, LSM, ORMAS.

Arthur

RDP DPRD Batam Komisi I Dengan PT Hansol dan Warga.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Lik Khai anggota Komisi I DPRD Batam dari Fraksi Nasdem sebut proyek pengerjaan pipa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) anggaran 600 miliar di areal perumahan Mitra Raya dan Citra Indah, Citra Indah dan Sukajadi, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota "Proyek abal-abal".

"Proyek pipa IPAL sepanjang 140 kilometer, anggaran 600 miliar, yang di kerjakan PT Hasnol, proyek abal-abal. Pasalnya pekerjaannya asal-asalan saja, sehingga menimbulkan dampak banjir terhadap lingkungan warga sekitar. Pipa IPAL nya didalam drainase, jadi saluran air tersumbat," kata Lik Khai saat RDP diruang Komisi I DPRD Batam,(3/6-2020).

Kata Lik Khai, DPRD telah menerima laporan warga Perumahan Citra Indah. Waga mengeluhkan masalah banjir akibat dari pemasangan pipa proyek IPAL yang dikerjakan oleh PT. Hansol.
Bahkan warga perumahan menyampaikan, pihak PT Hansol tidak pernah mensosialisasikan atau memberitahukan adanya pekerjaan pipa IPAL dilokasi perumahan warga.

"Kami DPRD Batam Komisi I sudah melakukan mediasi dengan pihak PT Hansol, terkait banjir dilokasi perumahan warga. Namun PT Hansol sampai saat ini tidak menyelesaikan masalah itu dengan warga. Saat kita ngomong ke mereka (PT Hansol), dibilangnya iya, namun nyatanya cuek saja," kata politisi dari partai Nasdem ini.

Lanjut Lik Khai, proyek pemasangan pipa IPAL adalah proyek pemerintah, walau pun yang katanya masih pinjam, ia mendukung, asalkan tidak meresahkan masyarakat. Proyek itu dikeluhkan masyarakat, dikarenakan lokasi mereka berdampak banjir.

"Jadi jelas, sesuai gambar atau fhoto yang ditunjukkan warga Citra Indah, rumah warga sudah roboh akibat dampak proyek IPAL it menimbulkan banjir. Dan itu udah saya sampaikan juga sama Iyus (Pimpro)," tuturnya.

Bahkan, kata Lik Khai, banjirnya sampai meluap hingga kejalan. Bahkan satu komplek mengalami kebanjiran akibat dampak dari proyek IPAL itu. "Pengerjaan proyek itu tidak profesional, makanya menimbulkan dampak banjir, dan merugikan warga terdampak," jelasnya.

Proyek pemasangan pipa IPAl tersebut, ungkapnya, pihaknya sangat kecewa dengan sikap PT Hansol. Sebab pihak PT Hansol dinilai bekerja tidak profesional mengatasi permasalahan tersebut.

“Jadi itu perlu diperhatikan, apakah itu wajar dan yang lebih aneh anggaran itu dari Korea dan katanya pinjaman Indonesia. Kontraktornya dan konsultannya semua dari Korea, jadi artinya kita pinjam uang semester proyeknya belum ada apa-apanya, seakan-akan mereka itu sudah mencari keuntungan dulu. Jadi ini kan aneh sekali,” ucapnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), seluruh anggota DPRD Batam Komisi I yang hadir menyampaikan, untuk sementara proyek pengerjaan pipa IPAL diberhentikan, karena sudah meresahkan warga.

"Sementara proyek itu diberhentikan dulu. Kami minta jangan dilanjutkan sebelum ada penyelesaian dengan warga. Dan pengerjaan proyek tersebut harus diperbaikai lagi, pipa IPAL tidak boleh di dalam Drainase," kata pimpinan RDP, Harmidi Umar.

Alfred

Penandatanganan Berita Acara Rakor.

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang stunting atau gizi buruk pada anak 2020. Rakor di Ruang Rapat Kantor BP3D Kabupaten Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, dilakukan Wakil Bupati secara video conference kepada para peserta yakni, Camat, Kepala Desa dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Natuna.

Dalam Sambutannya, Ngesti Yuni Suprapti memberikan pengertian kepada segenap peserta rembuk, bahwa Stunting merupakan suatu kondisi di mana anak mengalami masalah kurang gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak.

Sejauh ini katanya, Kabupaten Natuna termasuk dalam 100 Kabupaten/Kota yang mengalami masalah stunting, yakni pada tahun 2018 sebesar 20.05 persen, Tahun 2019, 17.08 persen dan tahun 2020, 13,51 persen.

Sedangkan saat ini yang menjadi salah satu fokus pemerintah adalah pencegahan masalah stunting, agar anak-anak Indonesia pada umumnya dan anak-anak Natuna khususnya dapat tumbuh sebagaimana mestinya, baik secara fisik, emosional dan sosial. Untuk dipersiapkan menjadi generasi yang memiliki kemampuan serta daya saing bagi menjawab tantangan zaman.

Untuk itu diharapkan, melalui kegiatan ini semua pihak dapat menyatukan persepsi dan komitmen serta mampu melakukan perencanaan koordinasi, evaluasi dan monitoring serta transportasi dan komunikasi dalam pencegahan dan penurunan masalah stunting di Kabupaten Natuna.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Urai Damahnita melaporkan bahwa berdasarkan Data Dinas Kesehatan pada Tahun 2019 dari 76 Desa/ Kelurahan yang ada, terdapat 32 Desa/Kelurahan berada di atas batasan WHO 2010, yaitu 20 persen. Dengan kata lain prevalensi Balita stunting cukup tinggi.

Untuk itu Kementerian Kesehatan saat ini menetapkan program dalam upaya perbaikan gizi secara menyeluruh dan terpadu. Di antaranya pemantauan pertumbuhan dan perekonomian, penyediaan air bersih dan sanitasi, pendidikan gizi masyarakat, imunisasi, pengendalian penyakit malaria, HIV/ AIDS, memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja, Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Persalinan, Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga, Nusantara Sehat ( tenaga gizi dan tenaga promosi kesehatan serta tenaga kesehatan lingkungan).

Red

Kapal Kayu KM Wahyu Diamankan DJBC Kepri.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Terkait penangkapan kapal kayu milik pengusaha Batam. Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Agus Yulianto mengungkapkan kronologi penindakan KM Wahyu oleh Satgas Gabungan Operasi Jaring Sriwijaya 2020 pada Minggu (31/5/2020) lalu.

Agus Yulianto menjelaskan Kanwil DJBC Khusus Kepri dan KPU BC Tipe B Batam sedang melakukan patroli terkoordinasi dalam Operasi Jaring Sriwijaya pada Minggu 31 Mei 2020.

“Satgas Patroli Laut BC yang saat itu sedang berada di Perairan Nongsa, Batam. Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam upaya mengamankan wilayah perairan Indonesia,” ujar Agus, Rabu (3/6-2020).

Kata Agus, berdasarkan informasi yang diterima, terdapat kapal kayu yang tidak mengaktifkan instrument AIS yang diduga memuat barang dari perairan Singapura yang mengarah ke Perairan Nongsa.

“Setelah dilakukan pemantauan, kapal telah memasuki perairan Indonesia pada pukul 13.51 WIB. Menindaklanjuti informasi tersebut, Satgas Patroli Laut BC mendekati kapal tersebut,” ujarnya.

Baca Juga:

Kapal Pengusaha Ditangkap BC Karimun, Haji Permata: Saya Akan Ambil Langkah Hukum

Dikatakan, sekitar pukul 14.15 WIB, Satgas Patroli Laut BC melihat sebuah kapal kayu dengan ciri-ciri yang mirip dengan informasi yang didapat, kemudian Satgas Patroli Laut BC segera melakukan pengejaran atas kapal kayu tersebut.

“Setelah mendekati kapal tersebut, Satgas Patroli Laut BC memberikan isyarat lisan untuk berhenti, akan tetapi pada saat berusaha mendekat untuk melakukan pemeriksaan awal, akan tetapi kapal tersebut tidak berhenti dan melakukan manuver untuk melarikan diri,” terangnya.

Selanjutnya, Satgas Patroli Laut BC memberikan perintah untuk berhenti tetapi tidak dihiraukan oleh kapal tersebut, sehingga Satgas Patroli Laut BC melepaskan tembakan peringatan sebagai isyarat agar dilakukan tembakan peringatan terhadap Kapal tersebut sebagai isyarat agar kapal tersebut berhenti.

Sekitar Pukul 15.00 WIB Satgas Patroli Laut BC berhasil sandar pada kapal yang kemudian diketahui adalah KM. Wahyu dengan total ABK 9 orang yang mengangkut muatan berupa BKC HT.

“Sehubungan dengan pengejaran yang telah dilakukan oleh Satgas Patroli BC, KM. Wahyu yang diduga memuat Barang Kena Cukai (BKC HT) Ilegal asal Singapura dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan penelitian lebih lanjut,” terangnya.

Agus menegaskan, tindakan yang dilakukan oleh Satgas Patroli Laut BC tersebut dilaksanakan sebagai upaya DJBC untuk melindungi masyarakat dari barang ilegal yang berbahaya.

“Melindungi industri dalam negeri dan penerimaan negara yang sangat kita butuhkan dalam masa penanganan pandemi COVID-19 saat ini,” pungkasnya.


Alfred

Infografis Haji. (Sumber: Kemenag).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Jemaah yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan usai keputusan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai pembatalan pemberangkatan jemaah haji 1441H/2020M yang disampaikan oleh Menag, Fachrul Razi Selasa (2/6) kemarin.

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama mencatat ada 198.765 jemaah haji reguler yang melunasi Bipih 1441H/2020M.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020 tentang tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M mengatur bahwa jemaah yang telah melunasi Bipih tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih.

“Jemaah yang batal berangkat tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasannya,” jelas Muhajirin di Jakarta, Rabu (3/6).

Meski diambil setoran pelunasannya, menurut Muhajirin, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1442H/2021M.

Menurut Muhajirin, jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji.

Jemaah juga harus menyertakan:  a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih; b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya; c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan d) nomor telepon yang bisa dihubungi.

Permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

Tahapan berikutnya adalah sebagai berikut:
1) Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi;

2) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT;

3) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH;

4) BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT.

“Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” jelas Muhajirin.

Lantas, bagaimana jika jemaah haji yang batal berangkat tesebut meninggal dunia? Muhajirin menjelaskan bahwa nomor porsinya dapat dilimpahkan. Pelimpahan porsi tersebut bisa dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga. “Pengganti porsi itu bisa menjadi jemaah haji 1442H/2021M selama kuota haji Indonesia masih tersedia,” tandasnya.

Sumber: Humas Kemenag/EN

RDP Komisi I DPRD Kota Batam, Warga Perumahan, PT Hansol, Lurah, Camat Batam Kota dan Dinas Bina Marga Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Komisi I DPRD Kota Batam minta proyek pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) anggaran 600 miliar, yang dikerjakan oleh PT Hansol di areal perumahan Mitra Raya dan Citra Indah, Citra Indah dan Sukajadi, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota 'dihentikan'.

Hal itu disampaikan seluruh anggota Komisi I, yang dipimpin oleh Harmidi Umar Husen (Fraksi Gerindra), Lik Khai (Fraksi Nasdem), Muhammad Fadhli (Fraksi PKB) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (3/6-2020).

DPRD batam Komisi I, Harmidi Umar Husen mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat ke Dewan, akibat pekerjaan proyek IPAL tersebut. Warga sekitar terdampak banjir ketika air hujan deras. Selain itu, jalan pemukiman warga pun mengalami rusak berat, dan tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh PT Hansol.

"Proyek sudah berjalan 3 tahun. Sampai saat ini pihak PT Hansol tidak ada melakukan perbaikan jalan. Bahkan warga juga terdampak banjir akibat proyek itu asal-asalan," ujar Harmidi.

Dikatakan Harmidi, pipa proyek yang dikerjakan PT Hansol itu, berada di dalam drainase. Sehingga saluran air tersumbat ketika hujan datang, dan mengakibatkan banjir sampai kerumah warga.

"Pipa IPAL itu berada didalam parit dan didekat rumah warga. Bahkan ada lagi pipa nya yang diatas gorong-gorong. Makanya warga yang tinggal diperumahan itu terdampak," tuturnya.

Kemudian, lanjutnya, saat pengerjaan proyek IPAL yang dikerjakan PT Hansol, PT Hansol tidak pernah mensosialisasikan hal ini kepada warga setempat. Bahkan pemberitahuan ke Kelurahan dan Kecamatan pun tidak ada.

"PT Hansol tidak pernah sosialisasikan bahwa adanya pekerjaan proyek pipa IPAL," kata warga, Lurah dan Camat.


Alfred

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ides Madri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Wali Kota Batam Muhammad Rudi menerapkan tatanan hidup normal baru (New Normal). Ditekankan, ada tiga hal yang perlu diterapkan di tengah masyarakat.

Pertama: wajib memakai masker hal ini didasari aturan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sehingga perlu disampaikan agar warga tetap mamatuhi ini.

Kedua: jaga jarak termasuk di rumah ibadah. Hari ini saya kumpulkan semua ulama dan imam masjid terkait ini. Bahkan, untuk tempat ibadah ini, pihaknya akan membuka dalam waktu dekat ini. Sementara pusat keramaian lain seperti pelabuhan, mal dan sebagainya dibuka pada tanggal 15 Juni 2020.

Ketua Komisi IV DPRD Batam Ides Madri menanggapi rencana tersebut dan dijelaskan juga dengan kebijakan Pemko Batam yang akan terapkan new normal ini juga harus melihat kondisi saat ini makin hari terus bertambahnya kasus positif Covid-19.

“Kalau sudah diberlakukan new normal ini, otomatis akan berdampak pada kehidupan baru. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah sudah siap dengan kebijkan tersebut.?,” jelas Ides, Rabu (3/6-2020).

Ides menegaskan jika ini tidak memungkinkan untuk new normal nggak usah dipaksakan dulu, langkah kita bagaimana supaya penyebaran dari Virus Corona ini jangan sampai meluas. “Kita fokuskan untuk kesembuhan pasien yang sudah positif dulu,”tegasnya.

Menuju new normal ini tentu istilahnya semua kegiatan kembali seperti biasa namun tetap menerapkan aturan protokol kesehatan.

“Namun kebijakan ini menurutnya tidak akan efektif untuk memutus mata rantai dari Virus Corona atau Covid-19,”jelas Ides.


(BB/MK)

Mobil Angkutan Darat. (Fhoto: Ilustrasi).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyebut total pekerja yang dirumahkan di sektor angkutan darat hingga April 2020 mencapai 1,5 juta orang. Ini terjadi karena jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum darat turun drastis mencapai 90 persen di tengah pandemi virus corona.

"Kami harap new normal lebih banyak bus yang beroperasi, karena jumlah anggota kami yang dirumahkan pada April 2020 sudah 1,5 juta," ucap Ketua DPP Organda Adrian Djokosoetono, Selasa (2/6).

Adrian menyatakan pemerintah perlu memberikan kebijakan lebih untuk menolong pelaku usaha di sektor angkutan darat. Masalahnya, jumlah maksimal penumpang untuk satu angkutan hanya boleh 50 persen dari total kapasitas di tengah pandemi virus corona.

Hal itu akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Sementara, manajemen tetap harus membayar biaya operasional.

"Ada pembatasan dan harga tiket naik pun tidak bantu pemulihan lebih cepat. Butuh kebijakan lain," terang Adrian.

Selain itu, ia menyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit yang sudah diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi nasabah yang terdampak penyebaran virus corona juga belum dirasakan oleh pelaku usaha di sektor angkutan darat. Dengan demikian, masih ada beban yang ditanggung pengusaha.

"Aturan (restrukturisasi) juga belum terealisasi untuk anggota kami, sehingga masih restrukturisasi masih banyak yang belum terjadi," tegas dia.

Aturan restrukturisasi ini tertuang dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical. Fasilitas ini berlaku bagi seluruh elemen masyarakat, dari pengusaha hingga masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki kredit di perbankan dan terdampak virus corona.


Sumber: CNN Indonesia

Fhoto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Sentimen global merupakan kerusuhan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) menjadi sentimen yang kurang baik bagi nilai tukar dolar AS. Bagaimana tidak, aksi yang tengah menjadi sorotan dunia ini mampu membuat mata uang Paman Sam memerah di hadapan hampir semua mata uang.

Hingga siang ini, dolar AS masih saja digempur oleh sebagian besar mata uang, seperti poundsterling, dolar Kanada, yuan, dolar Singapura, baht, dan rupiah.

Berbanding terbalik dengan dolar AS, rupiah berbalik naik makmur dengan menjadi mata uang terbaik regional maupun global.

Dengan apresiasi lebih dari 1%, rupiah mengeluarkan dolar AS dari level Rp14.400, di mana beberapa saat lalu rupiah naik hingga level terdalam di angka Rp14.403 per dolar AS. Hingga pukul 14.05 WIB, rupiah terapresiasi 1,02% ke level Rp14.435 per dolar AS.

Tiga mata uang global lainnya juga tak luput dari tekanan rupiah, yaitu dolar Australia (1,06%), euro (1,14%), dan poundsterling (0,64%). Pasukan Asia juga takluk seluruhnya untuk rupiah, termasuk menang (1,42%), yen (1,23%), dolar Taiwan (1,11%), dolar Hong Kong (1,06%), dolar Singapura (0,99) %), yuan (0,93%), baht (0,80%), dan ringgit (0,62%).


Sumber: Wartaekonomi.co.id

Kapal Pengusaha Batam Ditangkap BC Karimun.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Penegahan kapal cargo milik pengusaha Batam oleh Patroli DJBC Kepri, menuai protees keras dari sang pemilik.

Diketahui, Senin (1/6) sore kemarin, patroli Bea Cukai Kanwil Kepri menangkap kapal milik Haji Permata diperairan Malaysia.

"Kapal itu di tangkap oleh patroli BC Karimun di perairan Malayasia dan saya akan lakukan langkah hukum kepada institusi bea cukai Karimun," tegas pria asal sulawesi itu, Selasa (2/6) siang.

Kejadian penangkapan itu sambung permata, dilakukan Bea Cukai Karimun sekitar pukul 4 sore waktu negara Malaysia.

Menurutnya, penangkapan itu telah melanggar Standard Operasional Prosedur (SOP) karena penangkapan itu bukan perairan wilayah hukum Indonesia melainkan wilayah hukum Malaysia.

"Pada saat ditegah oleh Bea cukai Karimun kapalnya berada di titik koordinat 01°16.660 N 104°11.020 E yakni sekitar 3 Mill dari bibir pantai Malaysia petronas," terang permata kepada awak media ini.

Akibat penangkapan kapal kayu itu hj permata  mengaku sangat merugi atas tindakan bea cukai Karimun yang telah membawa kapal yang bukan wewenangnya.

Lanjut Permata, Kapalnya sudah ditangkap dan diperiksa oleh pihak BC Karimun, namun tidak ditemukan ada barang dari Indonesia tapi kapal tetap dibawa ke kantor Bea Cukai yang berada di karimun itu sangat merugikan dirinya.

"Saya akan tuntut kerugian saya" jelasnya.

Pria asal Bugis itu kembali menjelaskan kepada para awak media, dirinya hanyalah sebagai transportasi saja dan pemilik barang adalah milik orang Malaysia. Dan sampai sekarang, kata Permata, belum tahu kapalnya di bawah kekantor dengan alasan pemeriksaan.

"Dokumen kapal saya lengkap semua, kenapa harus ditahan sama Bea Cukai. Apa dasarnya BC Karimun menahan kapalnya?," kata Haji Permata.

Lanjutnya, kerugian yang dialaminya bukan kali ini saja, sebelumnya haji permata mengalami kerugian dengan meninggalnya 2 ABK beberapa bulan lalu, pada saat itu kapal miliknya ditabrak kapal patroli beacukai Karimun.

Ketika ditanya kapan pengusaha Batam itu akan menempuh jalur hukum pihaknya hanya menjawab akan mengatur waktunya dengan kuasa hukumnya, yang pasti kata Permata akan tempuh jalur hukum.

"Kalau kita salahsilahkan disikat tapi kita tidak salah ngapain harus ditangkap," jelasnya.

Sementara itu Kanwil Bea cukai Karimun, Agus Yulianto ketika dikonfirmasi terkait adanya kapal yang ditegah oleh Bea Cukai Karimun pihaknya menjawab dirinya belum mendapatkan laporan.

"Belum ada laporan penangkapan, hanya ada beberapa pemeriksaan," jawabnya singkat.

Raden

Menag dalam kesempatan telekonferensi dengan awak media, di Provinsi DKI Jakarta, Selasa (2/6). (Foto: Humas Kemenag).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, memastikan bahwa keberangkatan Jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M dibatalkan. Kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M,” tegas Menag dalam kesempatan telekonferensi dengan awak media, di Provinsi DKI Jakarta, Selasa (2/6). Tautan:

Sesuai amanat Undang-undang, Menag menyampaikan bahwa selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi.

Pada kesempatan itu, Menag menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah.

”Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan,” ujarnya.

Kemenag telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu. Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban.

Tahun 1814 misalnya, saat terjadi wabah Thaun, tahun 1837 dan 1858 terjadi wabah epidemi, 1892 wabah kolera, 1987 wabah meningitis. Pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Selain soal keselamatan, kebijakan diambil karena hingga saat ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M. Akibatnya, Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah padahal persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.

“Waktu terus berjalan dan semakin mepet. Rencana awal kita, keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni. Artinya, untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi. Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan. Padahal, akses layanan dari Saudi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mulai dibuka,” tuturnya.

“Jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko amat besar yaitu menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan ibadah. Meski dipaksakan pun tidak mungkin karena Arab Saudi tak kunjung membuka akses,” katanya lagi.

Pembatalan keberangkatan Jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI). Maksudnya, pembatalan itu tidak hanya untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi termasuk juga jemaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau furada.

“Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh WNI,” ujar Menag.

Dampak Pembatalan

Seiring keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan Jemaah ini, jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini akan menjadi jemaah haji 1442H/2021M. Setoran pelunasan Bipih yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M,” jelasnya.

“Setoran pelunasan Bipih juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji,” sambungnya.

Bersamaan dengan terbitnya KMA ini, lanjut Menag, Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinyatakan batal dan Bipih yang telah dibayarkan akan dikembalikan. “Gubernur dapat mengusulkan kembali nama PHD pada haji tahun depan,” urai Menag.

Hal sama berlaku bagi pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini. Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini. Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang.

“Semua paspor Jemaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing,” ucapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapakn posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag.

Sumber: Setkab/ Humas Menag

Bupati KKA, Abdul Haris, SH (pake masker oranye)  Fhoto Bersama Tim Pemaketan Sembako.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Terkait bantuan paket sembako yang diterima pemerintah Kabupaten  Kepulauan Anambas (KKA) dari Pemprov Kepri. Bupati KKA, Abdul Haris,SH meninjau langsung ketempat pemaketannya.

Bupati Abdul Haris mengatakan, saat ini tim penyedia masih bekerja memaketkan sembako dan dipantau langsung oleh, Dinas Inspektorat Anambas di Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS). Jika selesai akan segera disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

"Alhamdulillah, bantuan paket sembako dari Pemprov Kepri sudah tiba di Anambas, kita akan segera salurkan sebanyak 6.818 paket sembako ke masyarakat yang mengalami dampak Covid-19," ujar Bupati kepada awak media, Minggu (31/5/2020).

Lebih lanjut Bupati mengatakan,
berdasarkan data penerima bantuan paket sembako yang sudah disalurkan maupun segera disalurkan sekitar 11.263 Kartu Keluarga (KK). Jika dikalikan 4 orang dalam satu KK maka dipastikan secara keseluruhan penduduk merasakan paket sembako tersebut.

“Coba kita hitung 11.263 kali 4 orang per KK maka hasilnya sekitar 45 ribu jiwa. Sedangkan penduduk Anambas sekitar 47 ribu jiwa,” ucap dia.

Dirinya juga menyebutkan, Pemda telah mendirikan posko pengaduan bagi masyarakat yang tidak terdata dapat segera melaporkan ke posko. Hasil dari laporan dari posko yang didirikan beberapa waktu yang lalu sekitar 2 ribu KK membuat laporan dan telah di verifikasi oleh tim.

“Kita akan segera prioritaskan kepada 2 ribu jiwa yang belum pernah mendapatkan paket sembako sebelumnya,”ujarnya.

Haris mengakui, bahwa dalam menyalurkan bantuan paket sembako tidak bisa memuaskan hasrat masyarakat dan perlu di ketahui pula Pemda terus berupaya melakukan yang terbaik. Nilai paket sembako yang disalurkan dari Pemprov Kepri kepada masyarakat melalui Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sejumlah Rp 300 ribu/paket.

“Satu paket terdiri dari sembilan bahan makanan seperti, beras, gula, sarden, mie instan, minyak goreng, teh celup, kopi bubuk, sirup dan susu. Jika nanti ada item makanan mengalami kekurangan, segera laporkan kepada tim terdekat,” pungkasnya.

(Arthur)

Seskab saat mengikuti peringatan Hari Lahir Pancasila dengan khidmat dari Kediaman, di Provinsi DKI Jakarta. (Fhoto: Humas Seskab).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, mengikuti acara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Senin, 1 Juni 2020 dengan khidmat, dari kediaman, di Provinsi DKI Jakarta.

Penyelenggaraan peringatan hari lahir Pancasila kali ini mengangkat tema, “Pancasila Dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju,” menjadi sangat relevan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Menyikapi kondisi itulah, acara peringatan hari lahir Pancasila tahun ini digelar melalui telekonferensi serta turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri, dan sejumlah kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut Proklamator Republik Indonesia (RI) berpidato di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Untuk itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Dasar pertimbangan dalam Keppres tersebut, Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan penetapan Keppres tersebut, sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.


Sumber: Setkab

Filemon Tambunan.

1 Juni sudah diidentikkan dengan hari lahirnya Sang Ideologi NKRI. Pancasila. Pancasila lahir dan bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pantas nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila itu telah sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Bung Karno sebagai pencetus awal mula lahirnya Pancasila patut kita beri gelar kehormatan yang tinggi. Berkat beliau, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan hingga saat ini. Jika kita menilik setiap poin dalam setiap sila, maka setiap poon tersebut mencerminkan kehidupan kepribadian bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke.

Bangsa ini terkenal akan budayanya gotong-royong. Hal ini sesuai dengan pengertian dari poin sila ke-3 Pancasila yaitu "Persatuan Indonesia". Sila ke-3 ini menggambarkan bagaimana tradisi ataupun budaya gotong-royong itu ada dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat sejak dari bangsa ini sebelum dijajah dahulu hingga kehidupan era masa kini.

Gotong-royong ini mengajarkan kita untuk bahu-membahu orang lain disekitar kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Hal inilah yang menjadi identitas yang menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan yang lainnya. Bahkan karena begitunya melekatnya istilah gotong-royong ini bagi bangsa Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia pernah juga salah satu Kepala Negara kita membentuk kabinet kerjanya dengan menamakan Kabinet "Gotong-royong" pada masa pemerintahan Presiden Megawati - Hamzah Haz periode 2001-2004.

Dimasa kini, peran penting pancasila juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Pandemi Covid-19 telah merubah seluruh sendi aspek kehidupan seluruh umat manusia di dunia. Mulai dari segi aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial dan lain sebagainya telah terdampak oleh wabah Covid-19. Data terbaru korban akibat Covid-19 per 31 Maret 2020 di dunia ialah 5.939.234 terkonfirmasi positif dan 367.255 meninggal dunia.

Sementara di Indonesia yang terkonfirmasi sebanyak 26.437 dan yang meninggal dunia sebanyak 1.613. Melihat data tersebut, mau tidak mau pemerintah Indonesia harus berjuang dan berpikir keras membuat setiap kebijakan yang dapat menyelamatkan jutaan rakyat Indonesia. Peran pemerintah tidak cukup, perlu dukungan dari setiap lapisan elemen masyarakat untuk setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Semisalnya peran pemerintah yaitu dengan kebijakan aturan pemberlakuan PSBB di daerah yang sudah zona merah akan penyebaran virus Clvid-19 harus dipatuhi dan dilakukan masyarakat disiiplin.

Sebagai bangsa yang terkenal dengan budaya gotong-royongnya, masyarakat Indonesia juga harus saling bersinergi satu sama lain dalam menghadapi Pandemi ini. sebagai bentuk implementasi sila ke-3 Pancasila. Di sebagian besar wilayah Indonesia sudah banyak yang melakukannya, seperti banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan dan masyarakat yang langsung turun ke masyarakat membantu apa yang bisa dibantu.

Bantuan tersebut bisa dalam bentuk pembagian sembako, masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Kesemua hal ini merupakan bentuk serta peran serta kepedulian masyarakat untuk salin bahu-membahu membantu masyarakat lain yang membutuhkan. Sikap saling membantu ini merupakan cerminan khas dari budaya gotong-royong.

Seperti ada pepatah mengatakan "Bersatu kita teguh, Bercerai kita runtuh" yang berarti segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama akan menghasilkan hasil yang baik dan memuaskan, sementara jika tidak melakukan bersama-sama maka hasil yang didapatkan pun tidak akan puas.

Memperingati hari lahir Pancasila ini, sebagai masyarakat yang baik kita harus bisa memaknai setiap poin yang terkandung dalam sila pancasila. Tidak cukup hanya pengimplementasian salah satu sila, sila yang lain juga mendorong kita untuk tetap bisa kuat dalam menghadapi pandemi ini.

Sila pertama "Ketuhanan yang mahas esa" mengingatkan kita untuk selalu tetap berdoa dan berpasrah kepadanya ditengah perjuangan kita melawan pandemi ini. Sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" mengajarkan kita untuk tetap saling menghargai dan menyayangi sesama kita ditengah pandemi ini baik itu dia miskin maupun kaya. Sila ke-3 "Persatuan Indonesia" telah dijelaskan di atas bahwa kita harus bersatu dalam melawan badai pandemi Covid-19.

Sila ke-4 "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" mengharuskan kita untuk menggikuti dan menaati kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Dan sila yang terakhir yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia" mengingatkan pemerintah yang ada dalam mengeluarkan kebijakannya harus memperhatikan keadilan bagi masyarakatnya.

Pancasila akan tetap ada senantiasa terus ada dan berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegera Indonesia. Akhir-akhir ini banyak pihak-pihak lain yang ingin merongrong dan mencoba mengusik keberadaan dari Pancasila itu sendiri di negara kita ini. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga dan merawat keberadaan Pancasila itu d bumi Pertiwi. Jika bukan kita, siapa lagi yang membela dan mempertahankan Dasar Negara Indonesia kita itu. Dirgahayu Pancasila !.


Penulis: Filemon Tambunan
Sekretaris Cabang GMKI Tanjungpinang

Menteri PUPR saat menjawab pertanyaan wartawan usai ikuti Ratas, Jumat (29/5). (Foto: Humas/Agung).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan Kementerian PUPR mendesain penciptaan lapangan pekerjaan melalui proyek padat karya tunai dan reguler.

“Penciptaan lapangan kerja, pertama, memang kita mendesain proyek padat karya dengan anggaran sebesar Rp11,6 triliun,” ujar Menteri PUPR mnejawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Jumat (29/5).

Nilai sebesar Rp11,6 triliun itu, menurut Menteri PUPR, dikerjakan melalui pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi, pengendalian banjir, drainase-drainase baik di perkotaan maupun di perdesaan, infrastruktur perdesaan, untuk Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), yang sudah didesain semua dan sekarang sudah ada pekerjaan di lapangan.

“Beberapa sudah berjalan dengan total penyerapan pekerja yang kami hitung sekitar 595.000 orang. Lama bekerja antara 30 sampai 100 hari per orang khusus padat karya tunai,” imbuh Menteri PUPR.

Lebih lanjut, Menteri PUPR juga sampaikan telah meng-create lagi pekerjaan-pekerjaan yang reguler, seperti di bendungan dan di jalan raya, kemudian di rehabilitasi irigasi.

“Yang direntang tadi bukan bendungan tetapi jaringan irigasi. Besar, karena itu irigasi primer. Tapi kami minta untuk sementara 1-2 bulan ke depan ini pakai tenaga manusia dulu,” terang Menteri PUPR.

Menurut Menteri PUPR, walaupun nanti agak mundur penyelesaiannya tapi tidak apa-apa, itu untuk tenaga manusia dulu yang ada di 2.865 lokasi. Ia menambahkan jadi tidak hanya irigasi saja, namun di semua sektor Kementerian PUPR.

Selain padat karya yang Rp11,6 triliun tadi, Menteri PUPR sampaikan telah meng–create di 2.865 lokasi dan setelah dihitung menyerap sekitar 78.000 orang lagi, itu tambahannya.

Mungkin nanti, lanjut Menteri PUPR, akan agak sedikit terlambat tapi enggak apa-apa, asal bisa menciptakan lapangan kerja.

“Jadi nanti selain 595.000 orang padat karya, ada tambahan lagi 78.000 orang pekerja dari pekerjaan infrastruktur di Kementerian PUPR,” pungkas Menteri PUPR.


Sumber: Setkab

Ketua Gugus Tugas saat memberikan keterangan pers usai Ratas. (Foto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Hal itu sebagaimana atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua Gugus Tugas Doni Monardo pada tanggal 29 Mei 2020.

“Kemarin, tanggal 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi, memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah kabupaten/kota yang saat ini, berada dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19,” jelas Doni di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (30/5).

Adapun 102 wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatra Utara ada 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten.

Kemudian Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur, 1 kabupaten, Kalimantan Tengah, 1 kabupaten, Sulawesi Utara, 2 kabupaten, Gorontalo, 1 kabupaten, Sulawesi Tengah, 3 kabupaten, Sulawesi Barat, 1 kabupaten, Sulawesi Selatan, 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota.

Selanjutnya Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota, Maluku Utara, 2 kabupaten, Maluku, 5 kabupaten/kota, Papua, 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.

Dalam implementasinya, Doni Monardo yang juga selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat mengharapkan agar tiap-tiap kabupaten/kota tersebut dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menegakkan protokol kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap ancaman COVID-19.

Selain itu juga, Doni meminta setiap daerah untuk wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19.

Pada kesempatan yang sama, Doni memberikan arahan kepada para bupati dan walikota, selaku ketua Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota, agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) serta melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’ yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa.

“Agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tegas Doni.

Dalam proses tersebut, Ketua Gugus Tugas berharap agar para bupati/walikota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi, khususnya kepada para Gubernur. Proses pengambilan keputusan tersebut juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka.

Adapun sektor yang dimaskud adalah seperti pembukaan rumah ibadah masjid, gereja, pura, vihara. Selain itu juga Pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain, yang dianggap penting, namun aman dari ancaman COVID-19.

“Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman COVID-19 sangat tergantung,” jelas Doni.

“Saya ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif, dalam mematuhi protokol kesehatan, antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh panik, serta upaya akan selalu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gugus Tugas Pusat juga meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan walikota di daerah.

Apabila dalam perkembangannya, ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.

“Gugus Tugas Pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu Gugus Tugas tingkat provinsi akan senantiasa memberikan informasi, memberikan pendampingan, dan evaluasi, serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan,” pungkas Doni.


Sumber: Setkab/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional

(Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: PT Bank Mandiri menyebut telah siap untuk beroperasi pada fase kenormalan baru atau 'New Normal'. Direktur Utama Royke Tumilaar menjelaskan, persiapan dilakukan sejak bulan April. Pihaknya juga telah menerapkan langkah pencegahan untuk mengurangi interaksi antara karyawan dan nasabah.

Sejak PSBB dimulai, hanya 60 persen kantor cabang Bank Mandiri yang tetap beroperasi. Hal itu diputuskan karena prioritas keselamatan karyawan dan nasabah. Royke mengatakan, saat ini telah ditempatkan kaca akrilik untuk menjaga jarak.

Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan restrukturisasi pada nasabah yang terdampak Covid-19. Menurut Royke, restrukturisasi itu bukan satu-satunya.

"Kami restrukturisasi hampir lebih dari 1 juta nasabah yang terkena Covid-19. Masih banyak yang harus di restrukturisasi. Kita harus adaptasi dengan kondisi ini. Akan ada banyak perubahan, namun kita harus bisa hidup dengan perubahan ini agar dapat survive," kata Royke dalam diskusi live streaming di Jakarta, Jumat (29/5).

Ia menambahkan bahwa Bank Mandiri menargetkan untuk beroperasi secara normal pada 13-20 Juli mendatang, dengan penerapan protokol baru. Penerapan dilakukan secara bertahap mulai 25 Mei yakni saat 50 persen karyawan kembali bekerja di kantor, serta pada 26 Mei yang menargetkan 60 persen cabang kembali beroperasi,

Perseroan juga menetapkan target untuk beberapa hal lain, seperti waktu operasi normal kantor pusat dan layanan cabang, pengoperasian Electronic Data Capture (EDC), dan kehadiran 95 persen karyawan di kantor.

Sumber: CNN Indonesia

Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., dalam akhir masa penugasannya sebagai Danlantamal IV Tanjunpinang, menggelar apel khusus untuk acara exit briefing kepada segenap Prajurit dan Pns Lantamal IV yang berangsung di lapangan apel Markas Komando (Mako) Lantamal IV Jl. Yos Sudarso No.1 Batu Hitam Tanjungpinang, Kepri, Jumat (29/5/2020).

Dalam pengarahanya Danlantamal IV mengatakan, seiring dengan berjalanya waktu penugasan ia sebagai Danlantamal IV tak terasa sudah berjalan kurang lebih 16 bulan, sehingga rasanya terlalu cepat karena belum banyak yang bisa ia perbuat, namun sudah pindah.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Sehingga saya bisa melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanahkan kepada saya sebagai Komandan Lantamal IV. Semua prestasi hasil dari kinerja yang dicapai oleh Lantamal IV ini tidak ada artinya, apabila tidak ada dukungan dari kalian semua," ujar Danlantamal IV.

Ditambahkanya, atas nama pribadi dan keluarga, ia mohon maaf apabila dalam penugasan nya selama di Lantamal IV. Ia dan keluarga apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak sengaja.

"Dan saya akan mohon diri karena besok saya sudah harus berangkat ke Jakarta untuk melaksanakan serah terima di Mako Koarmada I dan saya tidak bisa kembali lagi karena situasi Covid jadi terpaksa harus dilaksanakan di Jakarta dan mengambil cara yang efektif serah terima jabatan saya serahkan di Jakarta," pungkasnya.

Sore harinya di lokasi yang sama namun di tempat yang berbeda dilaksnakan tradisi pelepasan yang diawali dengan sesi foto bersama Pejabat Utama dan Kasatker didepan gedung Mako Lantamal IV.

Kemudian dilanjutkan dengan pengalungan bunga kepada Danlantamal IV dan pemberian buklet kepada Ketua Korcab IV DJA I. Lalu dilanjutkan dengan pemberian Kesan dan Pesan oleh Danlantamal IV, setelah itu penandatanganan prasasti oleh Danlantamal IV diakhiri pengataran Danlantamal IV dan Ketua KOrcab IV DJA I menggunakan mobil KIA melewati lorong Prajurit dari Mako Lantamal IV sampai ke gerbang Mako Lantamal IV.

Sebagai informasi Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P. akan digantikan oleh Kolonel Laut (P) Indarto Budiarto, S.E., M.Han., jabatan sebelumnya adalah Pa Ahli Operasi Militer Perang  Matra Laut Kogabwilhan I

Hadir dalam kegiatan tersebut Wadanlantamal IV Kolonel Mar Gatot Mardiyono, S.H., dan Pejabat Utama Lantamal IV, Para Kadis dan Kasatker Lantamal IV serta Para Pamen Lantamal IV.


Dispen Lantamal IV Tanjungpinang.

Menkopolhukam Mahfud MD, (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD turut mengomentari pembatalan diskusi dengan topik pemberhentian presiden dari sistem ketatanegaraan yang diinisiasi oleh mahasiswa Constitusional Law Society (CLS) Fakultas Hukum UGM.

Ia mengatakan isu makar yang berkembang di media sosial terkait diskusi tersebut tidak benar menurut hukum.

"Kemarin yang muncul di Yogyakarta, UGM, itu kan sayangkan juga tuh. UGM mau ada seminar, kemudian tiba-tiba tidak jadi karena lalu ada isu makar. Padahal enggak juga sih kalau saya baca," ujarnya dalam video webinar, Sabtu (30/5).

Mahfud mengenal Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ni'matul Huda, narasumber yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut. Menurut dia, Ni'matul merupakan ahli hukum tata negara.

"Kebetulan yang calon pembicara di UGM itu dulu saya promotornya ketika doktor kemudian jadi asisten selama, Bu Ni'matul Huda, itu orangnya enggak aneh-aneh juga," kata dia.

Terkait pemecatan presiden, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menerangkan hal itu sudah diatur dalam UUD 1945 dengan lima alasan.

Yakni terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

"Di luar itu, membuat kebijakan apa pun presiden itu tidak bisa diberhentikan. Apalagi hanya membuat kebijakan Covid-19 itu enggak ada," ucapnya.

Mahfud menegaskan pembatalan diskusi tersebut bukan karena ulah pemerintah.

"Ini penting nih informasi, seakan-akan tidak jadi itu merupakan tindakan dari pemerintah. Saya cek ke polisi, enggak ada polisi melarang. Saya cek ke rektor, saya telepon rektor UGM, pembantu rektor, apa itu dilarang saya bilang. Enggak usah dilarang dong," ujarnya.

"Enggak, pak, mereka di antara mereka sendiri, di antara masyarakat sipil sendiri saling teror, gitu," kata Mahfud menirukan.

Sementara soal teror yang diterima panitia pelaksana dan narasumber diskusi, ia berjanji akan mengusut tuntas jika ada laporan yang masuk kepadanya.

"Siapa yang mendatangi meneror rumahnya Bu Ni'matul agar tidak itu. Saya bilang laporkan, kalau ada orangnya. Laporkan ke saya, saya nanti menyelesaikan," kata dia.

Sumber: CNN Indonesia