Foto: Istimewa.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM
: Aniaya Security pub foreplay, Unit Reskrim Polsek Batu Ampar yang di pimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Batu Ampar, Iptu Abid Uais Al-Qarni Aziz berhasil mengamankan seorang pelaku inisial AA (30) di depan pub foreplay Kelurahan Sei jodoh Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Jumat (20/03/2021).

Kapolresta Barelang, Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Yos Guntur, melalui Kapolsek Batu Ampar, AKP Salahuddin, membenarkan adanya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Batu Ampar.

“Saat ini pelaku sudah diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Batu Ampar untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata AKP Salahuddin, Senin, (29/03/2021)

Lebih lanjut Salahuddin menjelaskan, tersangka datang ke pub foreplay lalu di ajak minum oleh korban (Security foreplay) insial T (43). Setelah itu tersangka berputar mengelilingi area pub dan korban mengikuti tersangka dari belakang namun tersangka merasa tidak nyaman karena di ikuti oleh korban.

Kemudian korban mengajak tersangka keluar dari pub lalu korban meminta maaf dengan kejadian tersebut.

"Tersangka tidak terima dan mendorong korban dengan sekuat tenaga sehingga korban terjatuh dan engsel sikut korban lepas. Atas kejadian itu, selanjutnya pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Ampar guna pengusutan lebih lanjut," jelasnya.

Lanjutnya, pada hari Minggu (28/03/2021) sekira pukul 03.00 Wib, Unit Opsnal Reskrim Polsek Batu Ampar mendapatkan informasi bahwa pelaku penganiayaan sedang berada di seputaran Kawasan Harbourbay, Batam.

Team kemudian melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku penganiayaan tersebut, kemudian team berhasil pelaku Penganiayaan di Bar Bluefire Harbourbay. Selanjutnya team membawa pelaku penganiayaan tersebut ke Polsek Batu Ampar Guna penyelidikan dan penyidikan lebih  lanjut.

"Saat ini pelaku sudah diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Batu Ampar untuk penyelidikan lebih lanjut," pungkasnya.

(Redaksi/Fay)


Jaksa Tunjukkan Berkas Perkara Dugaan Korupsi Tersangka Herianto.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM
: Kejaksaan Negeri Batam (Kejari) Batam melimpahkan berkas perkara tersangka oknum Dinas Pehubungan (Dishub) Kota Batam ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

Hal itu disampaikan Kasi Pidsus Kejari Batam, Hendarsyah Yusuf, Selasa (30/3-2021).

Hendarsyah Yusuf mengatakan, Herianto merupakan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengurusan rekomendasi penentuan sifat dan jenis kendaraan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam tahun 2018, 2019 dan 2010.

"Hari ini sekira pukul 14.00 wib, berkas perkara dan barang bukti dugaan tindak pidana korupsi, tersangka H. Kami (Penuntut Umum Kejari Batam) telah melimpahkanya ke Pengadilan Tipikor," kata Hendarsyah.

Diketahui, tersangka Herianto, melanggar pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 uu no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan uu no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kuhp jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Disinggung terkait ada tidaknya tersangka lain dalam perkara ini, Hendarsyah mengatakan untuk saat ini hanya Hariyanto yang ditetapkan sebagai tersangka. "Dalam kasus ini hanya dia (Hariyanto) yang ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Kalau yang lainnya, kita lihat di fakta persidangan," tegasnya.

Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terdakwa Heriyanto diketahui mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 1 miliar lebih.

Redaksi


Cak Tain Komari

BATAM KEPRIAKTUAL.COM
: Peristiwa bentroknya warga Bandara Mas Batam dengan kontraktor PLN Bright untuk pemasangan Sutet, kemudian berlanjut demo berbau sara di DPRD dan PLN merupakan preseden buruk untuk iklim investasi di Kota Batam.

Demikian dikemukakan Ketua presidium LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86), Cak Ta'in Komari, SS dalam perbincangan dengan media di Batam Center, Selasa (30/3).

Menurut Cak Ta'in, keributan warga dan preman, lalu terjadinya demo berbau sara itu telah diblow up media luar negeri sebagai peristiwa yang memalukan dan dapat mengganggu iklim investasi. "Batam ini selalu menarik perhatian luar negeri, karena dianggap saingan mereka. Kedua peristiwa itu sudah jadi headline media luar negeri." kata Cak Ta'in.

Lebih lanjut Cak Ta'in menjelaskan, berita sekecil apapun yang dapat merusak citra Batam sebagai tujuan investasi pasti langsung dibesar-besarkan di luar. "Berita itu pasti akan memengaruhi minat investor, PLN dan listrik itu objek vital mestinya menggunakan aparatur resmi bukan pakai cara premanisme. Hargai juga aparat keamanan kita, bahwa posisi mereka juga strategis dalam menjaga keamanan Batam," ujarnya.

Untungnya, lanjut Cak Ta'in, meski pun terjadi demo berbau sara tapi persoalannya cepat selesai karena semua pihak menahan diri. "Kita semua sadar iklim investasi di Batam harus dijaga bersama-sama, jangan mala lembaga yang seharusnya berada di depan merusak nya," tambahnya.

"Kejadian itu preseden buruk cara kerja PLN, mestinya mereka profesional. Jika memang secara prosedural kerja sesuai dengan aturan mestinya mereka melakukan pendekatan khusus ke masyarakat, dan kalau perlu back up keamanan maka mestinya menggunakan aparat keamanan negara..!" tutur Cak Ta'in.

Mantan jurnalis dan dosen Unrika Batam itu menilai, ada yang tidak beres sedang terjadi dalam tubuh PLN. "Mungkin ada oknum-oknum pemain di dalam PLN, itu harus dibersihkan dulu supaya kejadian serupa tidak akan terulang," tegas Cak Ta'in.

Pembangunan sutet itu sendiri saat ini terhenti karena peristiwa itu. Seharusnya PLN melakukan tindakan persuasif dan komunikatif dengan warga, tentu dengan dengan aparat pemerintah setempat. Bukan justru menggunakan cara-cara yang menunjukkan sikap kerja tidak profesional.

Redaksi


Kunjungan Kapolda Kepri ke Kabupaten Natuna. 

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian, S.I.K., M.Si Sambut langsung kedatangan Kapolda Kepulauan Riau Irjen. Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si beserta rombongan di Bandara Raden Sadjad Ranai, Senin (29/03/2021).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja di Mako Polres Natuna, terlihat disini  Kapolda Kepulauan Riau di damping oleh PJU Polda Kepri serta turut hadir juga Ketua Bhayangkari Daerah Kepulauan Riau Ny. Sinche Aris Budiman dan Pengurus Daerah Bhayangkari Kepulauan Riau.

Pukul 11.00 Wib Kapolda Kepri beserta rombongan tiba di Mako Polres Natuna dan disambut dengan rangkaian kegiatan jajar hormat yang di pimpin oleh Wakapolres Natuna AKBP Wisnu Edhi Sadono, SH.

Adapun Penyampaian Kapolda Kepulauan Riau Irjen. Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si mengucapkan terimakasih kepada Kapolres Natuna beserta jajaran yang telah menyambut dengan baik kedatangan saya beserta rombongan di Polres Natuna.

“Ini kunjungan pertama saya di Polres Natuna untuk bersilahturahmi dan tatap muka langsung dengan Personil Polres Natuna yang bertugas menjaga keamanan Kamtibmas di Pulau Terluar Ujung Utara NKRI," ujar Kapolda Kepri Irjen. Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si

Kemudian, lanjutnya, laksanakan Sinergitas dengan TNI, Pemda, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas aman, lancar dan kondusif.

“Kepada Personil Polres Natuna agar tetap semangat dalam menjalankan tugas, Pelayanan Publik terbaik adalah ketika Negara Hadir dalam menyelamatkan Jiwa Masyarakatnya," tutur Kapolda Kepri

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemberian tali asih oleh Kapolda Kepri Irjen. Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si kepada Bhabinkamtibmas Polsek Bunguran Barat Bripka Moris Tua dan Babinsa Batubijaya Sertu Nurdin.

Dalam agenda kegiatannya, Sore ini Kapolda Kepulauan Riau beserta rombongan akan melaksanakan olahraga pertandingan persahabatan sepakbola antara Tim Kapolda Kepri melawan Tim Polres Natuna. Kemudian besok harinya Kapolda Kepulauan Riau bersama rombongan menuju Puskesmas Ranai dan laksanakan peninjauan proses Vaksin kepada ASN dan masyarakat Natuna.

Pengecekan Posko Kampung Tangguh Nusantara/Kampung Sigap yang kemudian dilanjutkan dengan meresmikan Posko Karhutla dan pemberian tali asih di Desa Sedarat Baru. dan Sore harinya Kapolda Kepulauan Riau beserta rombongan melaksanakan Olahraga Bersepeda. Lusa harinya Kapolda Kepri beserta rombongan menghadiri penutupan kegiatan TMMD ke-110 dan meninjau lokasi kegiatan TMMD, serta menghadiri undangan giat pemusnahan Kapal di Selat Lampa.

Turut hadir dalam kegiatan kunjungan tersebut Ketua DPRD Provinsi Kepri Bpk. Jumaga Nadeak, SH, Karo Ops Polda Kepri Kombespol Yerry Oskag, S.I.K, Karo Rena Polda Kepri Kombespol Heri Sumarji, SH, Dirintelkam Polda Kepri Kombespol Mochamad Rodjak Sulaeli, Dir Krimsus Polda Kepri Kombespol Teguh Widodo, S.I.K, Dirlantas Polda Kepri Kombespol Mujiyono, S.I.K, Dir Samapta Polda Kepri Kombespol Sarif Rahman, S.I.K, Dir Polairud Polda Kepri Kombespol Gieuseppe Reinhard Gultom, S.I.K, Dansat Brimob Polda Kepri Kombespol Mohamad Rendra Salipu S.I.K, M.SI, Kabid Propam Polda Kepri Kombespol Stefanus Michael Tamuntuan, S.I.K, M.Si, Kabid Humas Polda Kepri Kombespol Harry Goldenhardt, S.I.K, M.Si, Koorspripim Polda Kepri Kompol Jarot Sungkowo, S.H, S.I.K.

Ik/Humas Polres Natuna


Cak Ta'in Komari

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: PLN Bright Batam diminta untuk tidak memakai cara-cara premanisme dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Kejadian beberapa pekan lalu, berawal rencana pembangunan sutet yang ditolak oleh masyarakat. Tapi pihak kontraktor PLN memaksakan diri dengan meminta back up sejumlah tenaga preman hingga terjadi keributan. 

Kejadian itu juga menyebabkan demo etnis tertentu yang mengarah pada persoalan ras dan suku. Kalau tidak diantisipasi dan kebesaran banyak pihak Batam bisa rusuh antar suku lagi seperti tahun 1998 lalu.

"Kejadian itu preseden buruk cara kerja PLN, mestinya mereka profesional. Jika memang secara prosedural kerja sesuai dengan aturan mestinya mereka melakukan pendekatan khusus ke masyarakat, dan kalau perlu back up keamanan maka mestinya menggunakan aparat keamanan negara..! " Kata Cak Ta'in Komari, SS menanggapi kejadian.

Menurut Cak Ta'in, seharusnya PLN lebih persuasif dan menggunakan aparat keamanan resmi baik itu kepolisian maupun TNI AD sehingga penerimaan masyarakat juga akan berbeda. Penggunaan tenaga keamanan premanisme itu justru menyulut amarah masyarakat. " Jaman sudah berubah, jadi pakai pendekatan yang lebih manusiawi dan cerdas, serta gunakan aparat kepolisian dan tentara... itu jauh lebih elegan.!" ujarnya.

Lebih lanjut Cak Ta'in menjelaskan, PLN itu merupakan objek vital yang memang harus dijaga dan dilindungi sedemikian rupa. Program kerjanya juga harus berjalan dengan baik. Penggunaan aparatur negara itu juga menunjukkan rasa penghormatan sesuai dengan tupoksi dan tugasnya. 

"Semua objek vital itu dilindungi dan dijaga aparat keamanan. Di kepolisian ada yang namanya Direktorat Objek Vital atau Obvit di tingkat polda, begitu juga di Polresta ada Kasat Obvit. Itu gunanya untuk menjaga dan memperlancar semua kegiatan terkait objek strategis seperti penyediaan listrik. " jelas Cak Ta'in.

Mantan jurnalis dan dosen Unrika Batam itu mengingatkan agar PLN tidak menggunakan lagi cara-cara yang justru bisa membuat situasi dan kondisi kota Batam tidak kondusif. " Multiplier efek dari kejadian itu banyak dan besar, tidak bisa dianggap sepele. Jadi cukup sekali lah kejadian itu jangan samlai terulang lagi. Tapi kasusnya tetap harus dituntaskan sebab ada kesalahan di dalamnya. " tegasnya. ***


Foto Kabid Humas Polda Banten.

KOTA SERANG, KEPRIAKTUAL.COM
: Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi meminta masyarakat untuk tidak memposting video ataupun foto ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada Minggu (28/3/2021).

"Tolong stop di kita, hapus dan jangan di  share ke yang lain video dan foto aksi bom bunuh diri yang terjadi di Makassar," ujar Edy Sumardi.

Edy Sumardi mengatakan tujuan dari aksi teroris adalah untuk membuat rasa takut dan teror serta ancaman kepada masyarakat. Jika video atau foto disebarkan, secara tidak langsung kita turut mendukungnya.

"Perlu diketahui bahwa tujuan teroris melakukan bom bunuh diri, memang untuk membuat teror, ancaman, rasa takut kepada seluruh masyarakat dan agar kita share untuk promosi kejahatannya," tutur Edy Sumardi.

Lebih lanjut, Edy Sumardi menjelaskan bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) turut mengatur penyebaran konten kekerasan. Aturan itu terdapat pada pasal 29 dan pasal 45B.

Bagi orang yang menyebarkan konten kekerasan baik itu berupa video atau foto bisa dianggap melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 29 berbunyi:
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 45B berbunyi:
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (Bidhumas)




Foto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM
: Selama Maret 2021, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan akumulasi sebanyak 10.496.185 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan rincian penyaluran pada 22 Maret sebanyak 4.502.451 KPM dan 25 Maret sebanyak 5.993.734 KPM

Proses penyaluran bantuan tahap selanjutnya diharapkan bisa dilakukan pada 29 Maret sebanyak 4 juta KPM dan 30 Maret sebanyak 3 juta KPM.

“Total akumulasi penyaluran akan mencapai 17.496.185 KPM termasuk pembayaran April yang dipercepat,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Asep Sasa Purnama, dikutip dari laman Kemensos, Minggu (28/03/2021).

Seperti diketahui, terdapat tiga Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Januari lalu, yaitu Bantuan BPNT dengan target 18,8 juta KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 10 juta KPM, serta Bantuan Subsidi Tunai (BST) dengan target 10 juta KPM. Kemensos telah dan terus melanjutkan menyalurkan bantuan sosial (bansos) tersebut.

Bansos diberikan kepada KPM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sebagaimana disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial, beberapa waktu lalu, pemerintah terus dan tengah melakukan evaluasi, perbaikan, dan sinkronisasi data terkait dengan bansos. Ini segera dirampungkan untuk mempercepat realisasi penyaluran bansos yang diberikan kepada masyarakat.

Percepatan ini dimungkinkan atas bantuan dan dukungan Kemendagri dan pemerintah daerah (pemda) yaitu pemerintah provinsi (pemprov) serta pemerintah kabupaten/kota.

“Tentu saja, bagi pemerintah provinsi dan pemda kabupaten/kota yang telah memperbaiki data dan mempercepat proses pemadanan NIK,” ujar Asep.

Sepanjang Maret 2021 tercatat sebanyak sekitar 11,75 juta data dari 509 kabupaten/kota yang telah diperbaiki dan dipadankan data. Pemadanan data mampu meningkatkan ketepatan sasaran program dan menghindari kesalahan penyaluran.

Selain itu, Kemensos juga terus melakukan upaya menambah jumlah cakupan sembari memperbaiki kualitas data.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri dan pemprov serta pemda kabupaten/kota yang sangat mendukung upaya percepatan perbaikan data, sehingga pelaksanaan Program Perlindungan Sosial ke depan bisa terselenggara menjadi lebih baik lagi,” pungkas Asep.

(Setkab/HUMAS KEMENSOS/UN)





Foto: Istimewa


JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM
: Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan hanya akan menggunakan satu portal pendaftaran dalam tiga kategori rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Sekolah Kedinasan, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penggunaan satu portal yakni portal Sistem Seleksi Calon ASN atau SSCASN akan mempermudah peserta dalam melakukan proses pendaftaran. Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, BKN telah melakukan peningkatan fitur teknologi dalam SSCASN.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebutkan, dengan peningkatan fitur SSCASN peserta seleksi ASN tidak perlu mengunggah sejumlah dokumen, seperti ijazah, Surat Tanda Registrasi (STR), serta Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada saat melakukan pendaftaran.

“Portal SSCASN akan terintegrasi dengan data NIK di Dukcapil, data Dapodik Kemdikbud, data STR di Kementerian Kesehatan, dan akses data ijazah dan akreditasi Perguruan Tinggi di Kementerian Ristekdikti,” terangnya, dikutip dari laman BKN, Minggu (28/03/2021).

Selain itu, Kepala BKN juga memastikan bahwa peserta seleksi ASN dapat mengakses informasi seluruh formasi yang dibuka pemerintah. Hal ini termasuk inovasi baru pada portal SSCASN, karena pada seleksi sebelumnya peserta hanya dapat melihat ketersediaan formasi satu per satu di website masing-masing instansi.

“Kini, cukup melalui portal SSCASN, peserta dapat mengakses seluruh informasi formasi yang dibuka pemerintah,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Bima juga memastikan akan tetap menjaga kualitas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan seleksi ASN, termasuk mencegah terjadinya tindak kecurangan atau percaloan.

Untuk mengantisipasi hal itu, BKN tengah mempersiapkan fitur tambahan pada sistem CAT BKN, yakni face recognition yang diperuntukkan untuk mengidentifikasi peserta yang melakukan ujian, sehingga dapat meminimalkan adanya percaloan dalam pelaksanaan ujian.

Bima menambahkan, dikarenakan situasi pandemi saat ini, BKN akan tetap menerapkan prosedur pelaksanaan ujian sesuai protokol kesehatan dalam rekrutmen ASN tahun 2021. Salah satunya dengan menghadirkan live score peserta melalui Youtube BKN agar hasil ujian dapat dipantau di mana saja dan tidak berkerumun di lokasi ujian. Juga akan disediakan pula sarana khusus bagi peserta positif COVID-19 sehingga tetap dapat berkesempatan mengikuti seleksi.

Terakhir Kepala BKN mengungkapkan, untuk peserta seleksi di luar negeri akan tetap dapat mengikuti ujian di kantor KBRI setempat.

“Memfasilitasi peserta ujian di luar negeri jadi pengalaman baru dalam pelaksanaan seleksi tahun 2020. Tahun lalu BKN sudah melaksanakan ujian seleksi di lima belas negara lewat kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri,” tutupnya.

(HUMAS BKN/UN)




Presiden RI, Joko Widodo (Foto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM
: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengutuk aksi terorisme yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021) pagi. Presiden pun telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan membongkar jaringan pelaku hingga ke akarnya.

“Saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya,” ujarnya dalam pernyataan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (28/03/2021).

Kepala Negara menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan semua ajaran agama menolak aksi tersebut.

“Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya,” tegasnya.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa seluruh aparat negara tidak akan membiarkan tindakan terorisme semacam ini. Presiden juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam menjalankan ibadah masing-masing karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut.

“Saya mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan.

Mengakhiri pernyataannya, Kepala Negara juga turut mendoakan agar para korban luka dapat segera diberikan kesembuhan. “Untuk para korban yang luka-luka, kita mendoakan agar segera diberikan kesembuhan dan negara menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan para korban,” ucapnya.

(Setkab/FID/UN)




Bhabinkamtibmas Polsek Bunguran Timur, Brigadir Mudiyanto Sat Mengajari Anak Dirumah.

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM
: Dalam memberikan suport dan dukungan kepada siswa dan siswi SLB (Sekolah Luar Biasa), Bhabinkamtibmas Polsek Bunguran Timur Brigadir Mudiyanto hadirkan Perpustakaan Keliling Rumah Baca Bhabinkamtibmas di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terletak di Jalan Sihotang RT. 01 RW.02 Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur, Sabtu (27/03/2021).

Perpustakaan keliling Rumah Baca Bhabinkamtibmas ini di kelola langsung oleh Brigadir Mudiyanto yang merupakan Bhabinkamtibmas Polsek Bunguran Timur.

Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Natuna, Raja Ipulidarmi, S.Pd, M.Pd berterima kasih kepada Brigadir Mudiyanto atas kedatangannya dengan menghadirkan Rumah Baca Bhabinkamtibmas.

"Tenaga pendidik dan siswa siswi disini merasa senang atas kehadiran Perpustakaan Keliling Rumah Baca Bhabinkamtibmas yang dihadirkan oleh Brigadir Mudiyanto," ujarnya. 

"Kami dari pihak sekolah juga meminta agar perpustakaan keliling ini dapat di hadirkan lagi di Sekolah Luar Biasa (SLB) ini," tambahnya. 

Dalam Hal ini Bhabinkamtibmas Polsek Bunguran Timur Brigadir Mudiyanto mengatakan dilaksanakannya kegiatan ini agar terjalinya silahturahmi yang baik antara Bhabinkamtibmas dengan tenaga Pendidik dan siswa siswi SLB Kab. Natuna.

"Untuk itu perlunya dukungan pemerintah dan semua pihak kepada siswa siswi SLB supaya mereka di berikan ruang untuk berkegiatan dan tampil di tengah tengah masyarakat," ujarnya. 

Selain menghadirkan buku buku bacaan kepada siswa siswi, Bhabinkamtibmas Polsek Bunguran Timur Brigadir Mudiyanto juga membawa permainan edukasi untuk anak anak Sekolah Luar Biasa (SLB).

Dengan dihadirkannya Perpustakaan Keliling Rumah Baca Bhabinkamtibmas secara langsung memberikan suport dan dukungan kepada siswa dan siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Natuna.

(IK)



Penyambutan Kedatangan Danrem 033/WP.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Danlantamal IV) Tanjugpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., menerima kunjungan silaturahmi Komadan Komando Resort Militer 033/ Wira Pratama (Danrem 033/WP) Brigadir Jenderal TNI Jimmy Ramoz Manalu, S.Hub.Int, di ruang Komandan Mako Lantamal IV Jl. Yos Sudarso No. 1 Batu Hitam Tanjungpinang Kepri, Jumat siang (26/3/2021).

Kedatangan Danrem 033/WP beserta rombongan di Mako Lantamal IV Tanjungpinang disambut dengan suasana hangat penuh rasa kekeluargaan. 

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Lantamal IV Mayor Marinir Saul Jamlaay usai kunjungan mengatakan, kunjungan silahturahmi dari Danrem ke Danlantamal IV adalah dalam rangka memperkenalkan diri sebagai pejabat baru Danrem 033/WP.

“Selain itu juga, untuk lebih mempererat hubungan antara jajaran Korem 033/WP dan Lantamal IV Tanjungpinang yang selama ini sudah berjalan baik dan harmonis,” tutur Kadispen Lantamal IV 

“Kegiatan kunjungan silahturahmi ini merupakan suatu tradisi bukan saja antar pejabat TNI, tapi juga pejabat daerah apabila baru menjabat didaerah ini, tujuannya adalah lebih mengenal satu sama lainnya, apabila ada kegiatan yang melibatkan seluruh unsur dapat dengan mudah unutk berkoordinasi,” pungkasnya kembali

Redaksi/Dispen Lantamal IV Tanjungpinang.


Presiden RI, Jokowi. (foto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM
: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa beras hasil panen petani akan diserap oleh pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal itu disampaikannya dalam keterangan pers, Jumat (26/03/2021), di Istana Merdeka, Jakarta, yang juga ditayangkan di Kanal YouTube Sekretariat Kabinet.

“Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya,” ujarnya.

Terkait polemik seputar impor beras yang beredar di masyarakat, Presiden memastikan bahwa tidak akan ada beras impor yang masuk ke Indonesia sampai pertengahan tahun ini. Ditambahkannya, Indonesia bahkan sudah tidak mengimpor beras hampir tiga tahun ini.

“Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021, tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita, Indonesia,” ujarnya.

Adanya Nota Kesepahaman atau MoU dengan Thailand dan Vietnam, imbuhnya, adalah sebagai langkah antisipasi mengingat situasi yang penuh dengan ketidakpastian saat ini.

“Dan saya tegaskan, memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk,” ujar Kepala Negara.

Presiden Jokowi pun meminta agar polemik tersebut dihentikan karena dapat mempengaruhi harga gabah di tingkat petani.

“Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok,” tegasnya.

(Aetkab/TGH/UN)


Gubernur Kepri, Ansar Ahmad

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM
: Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad mengingatkan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk menghindari tindak Korupsi.

Hal ini disampaikan Ansar di Tanjungpinang, Kamis (25/3).

Menurut Ansar, korupsi mampu merusak sendi-sendi bangsa, membuat cita-cita luhur pendiri bangsa sulit untuk diraih.

"Untuk itu, sesuai misi pemerintah Provinsi Kepri "Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan” harus dilandasi dengan Antisipasi terhadap korupsi," jelas Ansar.

Untuk itu, Ansar mengharapkan seluruh OPD untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan bersih dan jujur. Apapun program kegiatannya jalani dengan komitmen yang penuh dalam menghindari korupsi ini.

"Saya yakin kita bisa membangun Kepri ini dengan bersih dan jujur, sehingga dengan begitu mimpi dan cita-cita kita untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Kepri terwujud," tegas Ansar.

Ansar juga memastikan akan lebih meningkatkan komitmen terhadap program-program pencegahan korupsi pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya.

Sumber: Diskominfo Kepri


Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. (Foto: Istimewa)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM
: Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia disibukkan untuk rajin dan rutin berkunjung ke kementerian yang ada di pusat.

Pasalnya, kunjungan tersebut dikatakan guna memastikan setiap program-program kegiatan strategis Pemprov Kepri tetap berjalan baik.

Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Kamis (25/3).

"Kita kawal terus setiap rencana pembangunan strategis yang dari pusat jangan sampai kegiatan pembangunan yang kita terima tidak dapat berjalan baik," tegas Ansar, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Menurut Ansar, dengan kunjungannya dan kawalan tersebut Ansar yakin pembangunan beberapa kegiatan strategis Provinsi Kepri dapat segera terlaksana.

"Kita inginkan pembangunan cepat terlaksana guna pemulihan ekonomi Kepri saat ini," ujar Ansar.

Karena lanjut Ansar ia khawatir jika ia tidak mengawal rencana kegiatan strategis pemerintah Provinsi Kepri tersebut maka rencana tersebut akan lamban terlaksana.

"Sehingga saya berinisiatif untuk sering-sering menjemput bola dan mengawal rencana tersebut akan segera terealisasi di Provinsi Kepri," tambah Ansar kembali.

Redaksi


Foto: Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM
: Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Tanjungpinang diminta untuk segera menuntaskan segala persoalan kelistrikan dan program Kepri terang.

Hal ini diminta Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad saat mengunjungi kantor cabang PLN  Tanjungpinang di Bakar Batu, KM 2, Kamis (25/3), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Menurut Ansar, kunjungannya ini bertujuan untuk menuntaskan  program 'Kepri Terang' sampai ke pelosok Kepri.

"Karena hingga saat ini masih terdapat beberapa daerah di Kepri belum menikmati listrik," tegas Ansar didampingi Manajer PLN (Persero) Tanjungpinang Suharno.

Ansar mengatakan pada dasarnya PLN sudah sangat siap menyuplai listrik ke desa-desa. Hanya saja masih ada menyisakan beberapa persoalan, terutama menyangkut kemampuan masyarakat dalam membayar biaya pemasangan jaringan dan biaya penyambungan ke PLN.

"Kita juga  mencoba mencari subsidi dengan cara lain, yang penting listrik di desa-desa bisa segera teraliri," tegas Ansar.

Yangmana, lanjut Ansar salah satunya akan menggunakan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah tertentu di Kepri. 

"Dan jika memungkinkan juga kitaakan cari dana dari sumber lainnya, sedangkan Program Kepri terang ini program yang sangat bagus. Kita akan tuntaskan apa yang sudah digagas oleh para pendahulu. Bagaimanapun caranya kita akan usahakan ini. Mudah-mudahan dengan keberadaan listrik di desa-desa bisa mempercepat aktivitas ekonomi di desa dan membantu proses belajar anak-anak. Dan listrik PLN saya yakin lebih murah jika dibanding menggunalan generator sendiri-sendiri atau kelompok," kata Ansar.

Menurut Ansar, akhir Maret ini bersama PLN akan menjadwalkan berkunjung ke 10 titik desa di Kabupaten Lingga yang akan segera mendapat aliran listrik. 

"Setelah 10 titik di Lingga. Juga di bulan April insya Allah akan tersambung di 9 wilayah lagi yakni 4 di titik di Anambas dan 5 titik di  Lingga," terang Ansar.

Nantinya, Gubernur bersama PLN juga sedang sama-sama berwacana memyelesailan pemasangan kabel laut di 3 lokasi. 

"Masing-masing dari Selayar ke Daik, dari Batam ke Pulau Bulu dan dari Dabo Singkep ke Selayar," jelas Ansar kembali.

Redaksi


Foto: Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Kawasan wisata berskala internasional, Lagoi, Kabupaten Bintan dan Nongsa, Kota Batam siap menyambut kedatangan wisatawan asal Singapura sesuai protokol kesehatan, kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Tjetjep Yudiana.

"Mulai dari perjalanan para wisatawan dari Singapura hingga ke Lagoi dan Nongsa sesuai protokol kesehatan. Objek wisata dan penginapan juga dipersiapkan sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19," tambah Tjetjep, yang juga mantan Kepala Dinkes Kepri, di Tanjungpinang, Kamis (25/03).

Ia mengatakan Pemerintah Singapura mulai mengijinkan warganya berwisata ke Lagoi dan Nongsa  mulai 21 April 2021. Namun sebelumnya, pihak Kementerian Kesehatan Singapura akan memeriksa kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib (RSUP Kepri) di Tanjungpinang.

"Kita sudah siap, baik di Tanjungpinang dan Batam untuk mendukung wisatawan Singapura berkunjung ke Lagoi dan Nongsa," ucapnya.

Di Lagoi, kata dia pihak pengelola objel wisata berskala internasional sudah mempersiapkan delapan alat genose untuk mendeteksi apakah wisatawan tersebut tertular COVID-19 atau tidak. Namun sebelum ke Lagoi dan Bintan, seluruh wisatawan sudah dites usap dengan metode PCR di Singapura.

"Hotel, restoran dan objek wisata di Lagoi juga menerapkan sistem yang ketat untuk menjaga kenyamanan para wisman," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Bintan Gama AF Isnaeni mengatakan Lagoi sudah mempersiapkan sejak lama objek wisata sesuai protokol kesehatan. Di Lagoi nanti akan dibagi dua lokasi yakni lokasi yang hanya dapat dikunjungi wisman dan lokasi yang dapat dikunjungi warga lokal.

Pembukaan objek wisata untuk wisman ini, menurut dia tidak sederhana, membutuhkan keseriusan dalam mencegah penularan COVID-19 karena berhubungan dengan dunia internasional. Nama baik Lagoi akan semakin besar bila 
prosedur kesehatan yang diterapkan membuat wisman nyaman, terhibur, dan tetap sehat.

Sebaliknya, sikap sejumlah anggota masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan di Lagoi akan menimbulkan permasalahan, apalagi kalau sampai menimbulkan klaster baru COVID-19. Karena itu, pemisahan objek wisata untuk warga lokal dengan wisatawan internasional perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami yakin mssyarakat Singapura sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Mereka ingin berlibur, namun harus tetap sehat," tuturnya.

Gama juga memberi apresiasi kepada Pemprov Kepri yang telah menyiapkan vaksin untuk 2 ribu pekerja di kawasan wisata berskala internasional, Lagoi. "Dukungan ini tentu sangat berarti untuk mencegah penularan COVID-19 terhadap para pekerja," ucapnya.

Sumber: Diskominfo Kepri 


Foto: Ilustrasi

BINTAN KEPRIAKTUAL.COM
: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Gama AF Isnaeni membantah seorang stafnya terinfeksi COVID-19 padahal sudah dua kali disuntik vaksin.

"Informasi itu tidak benar. Yang benar, hasil tes usap PCR pertama, Bang Yan (panggilan Kasubag Keuangan Dinkes Bintan), negatif COVID-19," ujar Gama di Bintan, Kamis (25/03), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Ia menjelaskan dua anggota Yan yakni ibu dan istrinya terkonfirmasi COVID-19. Yan memang mengalami batuk, namun tidak terinfeksi COVID-19.

"Kita lihat nanti hasil tes usap kedua di Tanjungpinang, apakah beliau sehat atau terinfeksi COVID-19," ucapnya.

Gama mengakui isu yang beredar bahwa Yan sudah dua kali disuntik vaksin, namun masih terinfeksi COVID-19, beredar luas. Isu dapat menurunkan semangat masyarakat untuk divaksinasi.

"Itu isu yang tidak benar," tegasnya.

Namun Gama tetap mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa vaksinasi tidak mutlak dapat meningkatkan kekebalan tubuh 100 persen dari serangan COVID-19. Imun tubuh setelah vaksinasi kedua meningkat 65 persen, dengan demikian orang yang sudah disuntik vaksin masih dapat terkonfirmasi COVID-19, namun dengan gejala yang ringan.

Ia menyontohkan, Vaksinasi BCG yang diberikan kepada anak-anak untuk mencegah penyakit TBC, tidak 100 persen meningkatkan kekebalan tubuh dari virus TBC. Artinya, anak yang sudah diberi Vaksin BCG tetao harus berhati-hati, menghindari pasien TBC.

Vaksinasi, menurut dia ikhtiar yang harus dilakukan, selain tetap menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas. 

"Jangan sampai merasa kuat setelah divaksin. Tetap harus menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak saat berinteraksi dan rajin mencuci tangan dengan sabun," katanya.

Redaksi


Foto Bersama Komisi III DPR RI dengan Polda Kepri. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Komisi III DPR RI mengunjungi Polda Kepri dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik.

Hadir dalam Kegiatan tersebut Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman M.Si., Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri Hari Setiyono SH, MH, Wakil Ketua Komisi III DPR RI selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., beserta anggota dan sekretariat Komisi III DPR RI, KA BNNP Kepri Brigjen Pol Drs. Henry P. Simanjuntak, MM., Wakapolda Kepri, Dir PAM BP Batam dan Pejabat Utama Polda Kepri. Kegiatan dilaksanakan di Graha Lancang Kuning Polda Kepri pada jam 08.00 wib, Jumat (26/3/2021).  

Saat memberikan keterangannya pada awak media, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., mengatakan, dalam kunjungan Spesifik ini, kami ingin mengetahui proses penanganan beberapa masalah khususnya penanganan terkait Narkotika dan Penambangan liar, baik itu penambangan Pasir, Bauksit dan lainnya.

"Jadi beberapa hal tersebut yang ingin kami mintakan penjelasannya dari Kapolda Kepri, BNNP Kepri dan Kejaksaan Tinggi," ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Dr. Ir. H. Adies Kadir.

Lanjutnya, Kepulauan Riau ini merupakan pintu masuk yang sangat luas bagi oknum-oknum dari luar yang ingin memasukkan Narkotika ke Indonesia. Oleh Karena itu sangat dibutuhkan sarana dan prasarana khususnya Kapal Cepat yang difungsikan untuk mengejar.

"Kami juga menerima beberapa usulan tersebut dan akan kami sampaikan nantinya terkait dengan pengadaan Kapal Cepat, kemudian untuk mengantisipasi jalan-jalan tikus yaitu pintu masuk di pelabuhan-pelabuhan kecil, hal tersebut sudah diantisipasi juga oleh Polda dan pihak terkait lainnya. Disamping itu dilakukan juga kerjasama antara pihak penegak hukum dengan pihak penegak hukum dari Malaysia dan Singapura sebagai Negara tetangga terdekat kita," ujarnya. 

Masih kata Adies Kadir, lebih dari 30 Tambang Ilegal yang saat ini sedang dalam pengawasan Polda Kepri, jadi jangan coba-coba untuk berbuat kecurangan dari mulai perizinan hingga penambangannya.

"Dan bagi penegakkan hukum tentang tambang Ilegal ini tidak ada sama sekali halangan, selama pelaku nya jelas melanggar undang-undang, melanggar hukum, itu akan ditindak tegas oleh pihak Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya," tegasnya.


Refaksi/Humas Polda Kepri


Kabel TV di Tiang Listrik. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Setelah LSM Kodat86 menyoroti dan minta PLN menertibkan dan memutus jaringan TV Kabel, kini giliran Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB) yang bersuara. Melalui ketua dan pendirinya, Ir. Fachry Agustina senada dengan Cak Ta'in Minta PLN menertibkan kabel yang mengganggu itu.

"Kita minta PLN menertibkan kabel-kabel yang semrawut itu, karena merugikan konsumen jika ada gangguan listrik," kata Fachry, Jumat 26/3-2021).

Kejadian kebakaran kabel di tiang listrik Legenda Bali telah disorot Cak Ta'in dan kini dipertegas lembaga konsumen bahwa kabel-kabel yang menyemak itu telah mengganggu dan rugikan konsumen listrik.

"Kita berharap aparat tetap melakukan penyelidikan apa penyebab kebakaran tersebut, apa ada kaitannya dengan jaringan TV kabel atau tidak..? Konsumen harus mendapat jaminan pasokan listrik dan tidak terganggu oleh kepentingan lain, termasuk tv kabel itu," jelas Fachry.

Menurut Fachry, tidak semestinya PLN menyewakan tiang-tiang itu kepada pengusaha TV Kabel sebab itu tidak ada korelasinya dengan tupoksi PLN itu sendiri. "Apa benar ada kerja sama sewa menyewa antara pihak PLN dan pengusaha TV Kabel," ujarnya.

Lebih lanjut Fachry menjelaskan, berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, serta hasil investigasi lembaga konsumen pemasangan kabel-kabel itu merupakan permainan pengusaha TV Kabel dengan aparat RT dan RW setempat. "Persoalan ini nanti kita minta penjelasan resmi dari PLN supaya kita tahu tindakan apa yang seharusnya diambil," tegasnya.

Ditambahkan Fachry, jika kebakaran yang terjadi di Legenda Bali ada hubungan nya dengan kabel yang semrawut itu kita bisa menuntut mereka. Selain itu, pihak TV kabel dan petugas PLN yang terlihat harus bertanggung jawab secara hukum. " Kita tunggu hasil laporannya dari kejadian di Legenda Bali itu seperti apa, baru kita bisa desak tindakan yang diperlukan." pungkasnya.

Redaksi


Foto Bersama Setelah Melakukan Vaksinasi Covid-19.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi covid-19. Pihak kesehatan terus melakukan Sosialisasi vaksinasi kepada semua pihak sebagai mana sosialisasi vaksinasi yang sedang di lakukan di Kantor Desa Sungai Ungar, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Juma'at (25/3/2021)

Di kesempatan itu Kepala Desa Sungai Ungar fhmiludin, saat di konfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, sosialisasi vaksinasi covid-19 berjalan sesuai yang ia harapkan.

Dimana seluruh staf Desa sebanyak 16 orang telah mendaftarkan diri untuk segera, nantinya bersedia menjalani vaksinasi Covid-19. 

"Berjalan nya Sosialisasi vaksinasi covid-19 ini di harap kan terus di lakukan hingga ke seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun," ujarnya.

Lanjutnya, dengan terus menerusnya, dilakukan sosialisasi vaksinasi di kalangan masyarakat. "Semoga setelah di vaksinasi nanti kita semua terbebas dari serangan Covid 19 dan kembali normal seperti biasanya," harap fahmiludin.

Dirinya juga meminta kepada seluruh staf yang sudah mendaftarkan diri, guna untuk di vaksinasi agar terus mematuhi Protokol kesehatan (Prokes) dengan cara tetap menggunakan masker saat kluar rumah, jaga jarak dan selalu cuci tangan pakai sabun.

Di kesempatan itu Hengki salah satu Humas UPT Puskemas Tanjungbatu mengatakan, sosialisasi vaksinasi ini bertujuan akan pengetahuan masyarakat dampak dari bahayanya Covid-19.

"Saat ini pihak puskesmas terus melakukan sosialisasi vaksinasi ke seluruh Desa se-Kecmatan Kundur. Untuk ring dua kami lakukan sosialisasi kepada syabandar, guru guru, dan seluruh pelayanan Desa se-Kecmatan Kundur. Untuk pelayanan kepada seluruh masyarakat insyaallah akan segera di lakukan," katanya.

Ahmad Yahya


Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.