Minggu, Maret 28, 2021
Foto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Selama Maret 2021, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan akumulasi sebanyak 10.496.185 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan rincian penyaluran pada 22 Maret sebanyak 4.502.451 KPM dan 25 Maret sebanyak 5.993.734 KPM

Proses penyaluran bantuan tahap selanjutnya diharapkan bisa dilakukan pada 29 Maret sebanyak 4 juta KPM dan 30 Maret sebanyak 3 juta KPM.

“Total akumulasi penyaluran akan mencapai 17.496.185 KPM termasuk pembayaran April yang dipercepat,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos Asep Sasa Purnama, dikutip dari laman Kemensos, Minggu (28/03/2021).

Seperti diketahui, terdapat tiga Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Januari lalu, yaitu Bantuan BPNT dengan target 18,8 juta KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 10 juta KPM, serta Bantuan Subsidi Tunai (BST) dengan target 10 juta KPM. Kemensos telah dan terus melanjutkan menyalurkan bantuan sosial (bansos) tersebut.

Bansos diberikan kepada KPM dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sebagaimana disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial, beberapa waktu lalu, pemerintah terus dan tengah melakukan evaluasi, perbaikan, dan sinkronisasi data terkait dengan bansos. Ini segera dirampungkan untuk mempercepat realisasi penyaluran bansos yang diberikan kepada masyarakat.

Percepatan ini dimungkinkan atas bantuan dan dukungan Kemendagri dan pemerintah daerah (pemda) yaitu pemerintah provinsi (pemprov) serta pemerintah kabupaten/kota.

“Tentu saja, bagi pemerintah provinsi dan pemda kabupaten/kota yang telah memperbaiki data dan mempercepat proses pemadanan NIK,” ujar Asep.

Sepanjang Maret 2021 tercatat sebanyak sekitar 11,75 juta data dari 509 kabupaten/kota yang telah diperbaiki dan dipadankan data. Pemadanan data mampu meningkatkan ketepatan sasaran program dan menghindari kesalahan penyaluran.

Selain itu, Kemensos juga terus melakukan upaya menambah jumlah cakupan sembari memperbaiki kualitas data.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri dan pemprov serta pemda kabupaten/kota yang sangat mendukung upaya percepatan perbaikan data, sehingga pelaksanaan Program Perlindungan Sosial ke depan bisa terselenggara menjadi lebih baik lagi,” pungkas Asep.

(Setkab/HUMAS KEMENSOS/UN)



Baca selengkapnya »


Minggu, Maret 28, 2021

Foto: Istimewa


JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan hanya akan menggunakan satu portal pendaftaran dalam tiga kategori rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Sekolah Kedinasan, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Penggunaan satu portal yakni portal Sistem Seleksi Calon ASN atau SSCASN akan mempermudah peserta dalam melakukan proses pendaftaran. Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, BKN telah melakukan peningkatan fitur teknologi dalam SSCASN.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebutkan, dengan peningkatan fitur SSCASN peserta seleksi ASN tidak perlu mengunggah sejumlah dokumen, seperti ijazah, Surat Tanda Registrasi (STR), serta Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada saat melakukan pendaftaran.

“Portal SSCASN akan terintegrasi dengan data NIK di Dukcapil, data Dapodik Kemdikbud, data STR di Kementerian Kesehatan, dan akses data ijazah dan akreditasi Perguruan Tinggi di Kementerian Ristekdikti,” terangnya, dikutip dari laman BKN, Minggu (28/03/2021).

Selain itu, Kepala BKN juga memastikan bahwa peserta seleksi ASN dapat mengakses informasi seluruh formasi yang dibuka pemerintah. Hal ini termasuk inovasi baru pada portal SSCASN, karena pada seleksi sebelumnya peserta hanya dapat melihat ketersediaan formasi satu per satu di website masing-masing instansi.

“Kini, cukup melalui portal SSCASN, peserta dapat mengakses seluruh informasi formasi yang dibuka pemerintah,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Bima juga memastikan akan tetap menjaga kualitas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan seleksi ASN, termasuk mencegah terjadinya tindak kecurangan atau percaloan.

Untuk mengantisipasi hal itu, BKN tengah mempersiapkan fitur tambahan pada sistem CAT BKN, yakni face recognition yang diperuntukkan untuk mengidentifikasi peserta yang melakukan ujian, sehingga dapat meminimalkan adanya percaloan dalam pelaksanaan ujian.

Bima menambahkan, dikarenakan situasi pandemi saat ini, BKN akan tetap menerapkan prosedur pelaksanaan ujian sesuai protokol kesehatan dalam rekrutmen ASN tahun 2021. Salah satunya dengan menghadirkan live score peserta melalui Youtube BKN agar hasil ujian dapat dipantau di mana saja dan tidak berkerumun di lokasi ujian. Juga akan disediakan pula sarana khusus bagi peserta positif COVID-19 sehingga tetap dapat berkesempatan mengikuti seleksi.

Terakhir Kepala BKN mengungkapkan, untuk peserta seleksi di luar negeri akan tetap dapat mengikuti ujian di kantor KBRI setempat.

“Memfasilitasi peserta ujian di luar negeri jadi pengalaman baru dalam pelaksanaan seleksi tahun 2020. Tahun lalu BKN sudah melaksanakan ujian seleksi di lima belas negara lewat kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri,” tutupnya.

(HUMAS BKN/UN)


Baca selengkapnya »


Minggu, Maret 28, 2021

Presiden RI, Joko Widodo (Foto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengutuk aksi terorisme yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021) pagi. Presiden pun telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan membongkar jaringan pelaku hingga ke akarnya.

“Saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya,” ujarnya dalam pernyataan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (28/03/2021).

Kepala Negara menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan semua ajaran agama menolak aksi tersebut.

“Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya,” tegasnya.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa seluruh aparat negara tidak akan membiarkan tindakan terorisme semacam ini. Presiden juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam menjalankan ibadah masing-masing karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut.

“Saya mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan.

Mengakhiri pernyataannya, Kepala Negara juga turut mendoakan agar para korban luka dapat segera diberikan kesembuhan. “Untuk para korban yang luka-luka, kita mendoakan agar segera diberikan kesembuhan dan negara menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan para korban,” ucapnya.

(Setkab/FID/UN)


Baca selengkapnya »


Sabtu, Maret 27, 2021

Bhabinkamtibmas Polsek Bunguran Timur, Brigadir Mudiyanto Sat Mengajari Anak Dirumah.

NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Dalam memberikan suport dan dukungan kepada siswa dan siswi SLB (Sekolah Luar Biasa), Bhabinkamtibmas Polsek Bunguran Timur Brigadir Mudiyanto hadirkan Perpustakaan Keliling Rumah Baca Bhabinkamtibmas di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terletak di Jalan Sihotang RT. 01 RW.02 Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur, Sabtu (27/03/2021).

Perpustakaan keliling Rumah Baca Bhabinkamtibmas ini di kelola langsung oleh Brigadir Mudiyanto yang merupakan Bhabinkamtibmas Polsek Bunguran Timur.

Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Natuna, Raja Ipulidarmi, S.Pd, M.Pd berterima kasih kepada Brigadir Mudiyanto atas kedatangannya dengan menghadirkan Rumah Baca Bhabinkamtibmas.

"Tenaga pendidik dan siswa siswi disini merasa senang atas kehadiran Perpustakaan Keliling Rumah Baca Bhabinkamtibmas yang dihadirkan oleh Brigadir Mudiyanto," ujarnya. 

"Kami dari pihak sekolah juga meminta agar perpustakaan keliling ini dapat di hadirkan lagi di Sekolah Luar Biasa (SLB) ini," tambahnya. 

Dalam Hal ini Bhabinkamtibmas Polsek Bunguran Timur Brigadir Mudiyanto mengatakan dilaksanakannya kegiatan ini agar terjalinya silahturahmi yang baik antara Bhabinkamtibmas dengan tenaga Pendidik dan siswa siswi SLB Kab. Natuna.

"Untuk itu perlunya dukungan pemerintah dan semua pihak kepada siswa siswi SLB supaya mereka di berikan ruang untuk berkegiatan dan tampil di tengah tengah masyarakat," ujarnya. 

Selain menghadirkan buku buku bacaan kepada siswa siswi, Bhabinkamtibmas Polsek Bunguran Timur Brigadir Mudiyanto juga membawa permainan edukasi untuk anak anak Sekolah Luar Biasa (SLB).

Dengan dihadirkannya Perpustakaan Keliling Rumah Baca Bhabinkamtibmas secara langsung memberikan suport dan dukungan kepada siswa dan siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Natuna.

(IK)

Baca selengkapnya »


Sabtu, Maret 27, 2021 ,
Penyambutan Kedatangan Danrem 033/WP.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Danlantamal IV) Tanjugpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., menerima kunjungan silaturahmi Komadan Komando Resort Militer 033/ Wira Pratama (Danrem 033/WP) Brigadir Jenderal TNI Jimmy Ramoz Manalu, S.Hub.Int, di ruang Komandan Mako Lantamal IV Jl. Yos Sudarso No. 1 Batu Hitam Tanjungpinang Kepri, Jumat siang (26/3/2021).

Kedatangan Danrem 033/WP beserta rombongan di Mako Lantamal IV Tanjungpinang disambut dengan suasana hangat penuh rasa kekeluargaan. 

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Lantamal IV Mayor Marinir Saul Jamlaay usai kunjungan mengatakan, kunjungan silahturahmi dari Danrem ke Danlantamal IV adalah dalam rangka memperkenalkan diri sebagai pejabat baru Danrem 033/WP.

“Selain itu juga, untuk lebih mempererat hubungan antara jajaran Korem 033/WP dan Lantamal IV Tanjungpinang yang selama ini sudah berjalan baik dan harmonis,” tutur Kadispen Lantamal IV 

“Kegiatan kunjungan silahturahmi ini merupakan suatu tradisi bukan saja antar pejabat TNI, tapi juga pejabat daerah apabila baru menjabat didaerah ini, tujuannya adalah lebih mengenal satu sama lainnya, apabila ada kegiatan yang melibatkan seluruh unsur dapat dengan mudah unutk berkoordinasi,” pungkasnya kembali

Redaksi/Dispen Lantamal IV Tanjungpinang.
Baca selengkapnya »


Sabtu, Maret 27, 2021
Presiden RI, Jokowi. (foto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa beras hasil panen petani akan diserap oleh pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal itu disampaikannya dalam keterangan pers, Jumat (26/03/2021), di Istana Merdeka, Jakarta, yang juga ditayangkan di Kanal YouTube Sekretariat Kabinet.

“Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya,” ujarnya.

Terkait polemik seputar impor beras yang beredar di masyarakat, Presiden memastikan bahwa tidak akan ada beras impor yang masuk ke Indonesia sampai pertengahan tahun ini. Ditambahkannya, Indonesia bahkan sudah tidak mengimpor beras hampir tiga tahun ini.

“Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021, tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita, Indonesia,” ujarnya.

Adanya Nota Kesepahaman atau MoU dengan Thailand dan Vietnam, imbuhnya, adalah sebagai langkah antisipasi mengingat situasi yang penuh dengan ketidakpastian saat ini.

“Dan saya tegaskan, memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk,” ujar Kepala Negara.

Presiden Jokowi pun meminta agar polemik tersebut dihentikan karena dapat mempengaruhi harga gabah di tingkat petani.

“Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok,” tegasnya.

(Aetkab/TGH/UN)
Baca selengkapnya »


Sabtu, Maret 27, 2021 ,
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad mengingatkan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk menghindari tindak Korupsi.

Hal ini disampaikan Ansar di Tanjungpinang, Kamis (25/3).

Menurut Ansar, korupsi mampu merusak sendi-sendi bangsa, membuat cita-cita luhur pendiri bangsa sulit untuk diraih.

"Untuk itu, sesuai misi pemerintah Provinsi Kepri "Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan” harus dilandasi dengan Antisipasi terhadap korupsi," jelas Ansar.

Untuk itu, Ansar mengharapkan seluruh OPD untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan bersih dan jujur. Apapun program kegiatannya jalani dengan komitmen yang penuh dalam menghindari korupsi ini.

"Saya yakin kita bisa membangun Kepri ini dengan bersih dan jujur, sehingga dengan begitu mimpi dan cita-cita kita untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Kepri terwujud," tegas Ansar.

Ansar juga memastikan akan lebih meningkatkan komitmen terhadap program-program pencegahan korupsi pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya.

Sumber: Diskominfo Kepri
Baca selengkapnya »


Sabtu, Maret 27, 2021 ,
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. (Foto: Istimewa)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia disibukkan untuk rajin dan rutin berkunjung ke kementerian yang ada di pusat.

Pasalnya, kunjungan tersebut dikatakan guna memastikan setiap program-program kegiatan strategis Pemprov Kepri tetap berjalan baik.

Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Kamis (25/3).

"Kita kawal terus setiap rencana pembangunan strategis yang dari pusat jangan sampai kegiatan pembangunan yang kita terima tidak dapat berjalan baik," tegas Ansar, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Menurut Ansar, dengan kunjungannya dan kawalan tersebut Ansar yakin pembangunan beberapa kegiatan strategis Provinsi Kepri dapat segera terlaksana.

"Kita inginkan pembangunan cepat terlaksana guna pemulihan ekonomi Kepri saat ini," ujar Ansar.

Karena lanjut Ansar ia khawatir jika ia tidak mengawal rencana kegiatan strategis pemerintah Provinsi Kepri tersebut maka rencana tersebut akan lamban terlaksana.

"Sehingga saya berinisiatif untuk sering-sering menjemput bola dan mengawal rencana tersebut akan segera terealisasi di Provinsi Kepri," tambah Ansar kembali.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Sabtu, Maret 27, 2021
Foto: Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Tanjungpinang diminta untuk segera menuntaskan segala persoalan kelistrikan dan program Kepri terang.

Hal ini diminta Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad saat mengunjungi kantor cabang PLN  Tanjungpinang di Bakar Batu, KM 2, Kamis (25/3), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Menurut Ansar, kunjungannya ini bertujuan untuk menuntaskan  program 'Kepri Terang' sampai ke pelosok Kepri.

"Karena hingga saat ini masih terdapat beberapa daerah di Kepri belum menikmati listrik," tegas Ansar didampingi Manajer PLN (Persero) Tanjungpinang Suharno.

Ansar mengatakan pada dasarnya PLN sudah sangat siap menyuplai listrik ke desa-desa. Hanya saja masih ada menyisakan beberapa persoalan, terutama menyangkut kemampuan masyarakat dalam membayar biaya pemasangan jaringan dan biaya penyambungan ke PLN.

"Kita juga  mencoba mencari subsidi dengan cara lain, yang penting listrik di desa-desa bisa segera teraliri," tegas Ansar.

Yangmana, lanjut Ansar salah satunya akan menggunakan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah tertentu di Kepri. 

"Dan jika memungkinkan juga kitaakan cari dana dari sumber lainnya, sedangkan Program Kepri terang ini program yang sangat bagus. Kita akan tuntaskan apa yang sudah digagas oleh para pendahulu. Bagaimanapun caranya kita akan usahakan ini. Mudah-mudahan dengan keberadaan listrik di desa-desa bisa mempercepat aktivitas ekonomi di desa dan membantu proses belajar anak-anak. Dan listrik PLN saya yakin lebih murah jika dibanding menggunalan generator sendiri-sendiri atau kelompok," kata Ansar.

Menurut Ansar, akhir Maret ini bersama PLN akan menjadwalkan berkunjung ke 10 titik desa di Kabupaten Lingga yang akan segera mendapat aliran listrik. 

"Setelah 10 titik di Lingga. Juga di bulan April insya Allah akan tersambung di 9 wilayah lagi yakni 4 di titik di Anambas dan 5 titik di  Lingga," terang Ansar.

Nantinya, Gubernur bersama PLN juga sedang sama-sama berwacana memyelesailan pemasangan kabel laut di 3 lokasi. 

"Masing-masing dari Selayar ke Daik, dari Batam ke Pulau Bulu dan dari Dabo Singkep ke Selayar," jelas Ansar kembali.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Sabtu, Maret 27, 2021 , ,
Foto: Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Kawasan wisata berskala internasional, Lagoi, Kabupaten Bintan dan Nongsa, Kota Batam siap menyambut kedatangan wisatawan asal Singapura sesuai protokol kesehatan, kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Tjetjep Yudiana.

"Mulai dari perjalanan para wisatawan dari Singapura hingga ke Lagoi dan Nongsa sesuai protokol kesehatan. Objek wisata dan penginapan juga dipersiapkan sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19," tambah Tjetjep, yang juga mantan Kepala Dinkes Kepri, di Tanjungpinang, Kamis (25/03).

Ia mengatakan Pemerintah Singapura mulai mengijinkan warganya berwisata ke Lagoi dan Nongsa  mulai 21 April 2021. Namun sebelumnya, pihak Kementerian Kesehatan Singapura akan memeriksa kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib (RSUP Kepri) di Tanjungpinang.

"Kita sudah siap, baik di Tanjungpinang dan Batam untuk mendukung wisatawan Singapura berkunjung ke Lagoi dan Nongsa," ucapnya.

Di Lagoi, kata dia pihak pengelola objel wisata berskala internasional sudah mempersiapkan delapan alat genose untuk mendeteksi apakah wisatawan tersebut tertular COVID-19 atau tidak. Namun sebelum ke Lagoi dan Bintan, seluruh wisatawan sudah dites usap dengan metode PCR di Singapura.

"Hotel, restoran dan objek wisata di Lagoi juga menerapkan sistem yang ketat untuk menjaga kenyamanan para wisman," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Bintan Gama AF Isnaeni mengatakan Lagoi sudah mempersiapkan sejak lama objek wisata sesuai protokol kesehatan. Di Lagoi nanti akan dibagi dua lokasi yakni lokasi yang hanya dapat dikunjungi wisman dan lokasi yang dapat dikunjungi warga lokal.

Pembukaan objek wisata untuk wisman ini, menurut dia tidak sederhana, membutuhkan keseriusan dalam mencegah penularan COVID-19 karena berhubungan dengan dunia internasional. Nama baik Lagoi akan semakin besar bila 
prosedur kesehatan yang diterapkan membuat wisman nyaman, terhibur, dan tetap sehat.

Sebaliknya, sikap sejumlah anggota masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan di Lagoi akan menimbulkan permasalahan, apalagi kalau sampai menimbulkan klaster baru COVID-19. Karena itu, pemisahan objek wisata untuk warga lokal dengan wisatawan internasional perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami yakin mssyarakat Singapura sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Mereka ingin berlibur, namun harus tetap sehat," tuturnya.

Gama juga memberi apresiasi kepada Pemprov Kepri yang telah menyiapkan vaksin untuk 2 ribu pekerja di kawasan wisata berskala internasional, Lagoi. "Dukungan ini tentu sangat berarti untuk mencegah penularan COVID-19 terhadap para pekerja," ucapnya.

Sumber: Diskominfo Kepri 
Baca selengkapnya »


Sabtu, Maret 27, 2021 ,
Foto: Ilustrasi

BINTAN KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Gama AF Isnaeni membantah seorang stafnya terinfeksi COVID-19 padahal sudah dua kali disuntik vaksin.

"Informasi itu tidak benar. Yang benar, hasil tes usap PCR pertama, Bang Yan (panggilan Kasubag Keuangan Dinkes Bintan), negatif COVID-19," ujar Gama di Bintan, Kamis (25/03), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Ia menjelaskan dua anggota Yan yakni ibu dan istrinya terkonfirmasi COVID-19. Yan memang mengalami batuk, namun tidak terinfeksi COVID-19.

"Kita lihat nanti hasil tes usap kedua di Tanjungpinang, apakah beliau sehat atau terinfeksi COVID-19," ucapnya.

Gama mengakui isu yang beredar bahwa Yan sudah dua kali disuntik vaksin, namun masih terinfeksi COVID-19, beredar luas. Isu dapat menurunkan semangat masyarakat untuk divaksinasi.

"Itu isu yang tidak benar," tegasnya.

Namun Gama tetap mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa vaksinasi tidak mutlak dapat meningkatkan kekebalan tubuh 100 persen dari serangan COVID-19. Imun tubuh setelah vaksinasi kedua meningkat 65 persen, dengan demikian orang yang sudah disuntik vaksin masih dapat terkonfirmasi COVID-19, namun dengan gejala yang ringan.

Ia menyontohkan, Vaksinasi BCG yang diberikan kepada anak-anak untuk mencegah penyakit TBC, tidak 100 persen meningkatkan kekebalan tubuh dari virus TBC. Artinya, anak yang sudah diberi Vaksin BCG tetao harus berhati-hati, menghindari pasien TBC.

Vaksinasi, menurut dia ikhtiar yang harus dilakukan, selain tetap menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas. 

"Jangan sampai merasa kuat setelah divaksin. Tetap harus menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak saat berinteraksi dan rajin mencuci tangan dengan sabun," katanya.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Jumat, Maret 26, 2021
Foto Bersama Komisi III DPR RI dengan Polda Kepri. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Komisi III DPR RI mengunjungi Polda Kepri dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik.

Hadir dalam Kegiatan tersebut Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman M.Si., Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri Hari Setiyono SH, MH, Wakil Ketua Komisi III DPR RI selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., beserta anggota dan sekretariat Komisi III DPR RI, KA BNNP Kepri Brigjen Pol Drs. Henry P. Simanjuntak, MM., Wakapolda Kepri, Dir PAM BP Batam dan Pejabat Utama Polda Kepri. Kegiatan dilaksanakan di Graha Lancang Kuning Polda Kepri pada jam 08.00 wib, Jumat (26/3/2021).  

Saat memberikan keterangannya pada awak media, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., mengatakan, dalam kunjungan Spesifik ini, kami ingin mengetahui proses penanganan beberapa masalah khususnya penanganan terkait Narkotika dan Penambangan liar, baik itu penambangan Pasir, Bauksit dan lainnya.

"Jadi beberapa hal tersebut yang ingin kami mintakan penjelasannya dari Kapolda Kepri, BNNP Kepri dan Kejaksaan Tinggi," ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Dr. Ir. H. Adies Kadir.

Lanjutnya, Kepulauan Riau ini merupakan pintu masuk yang sangat luas bagi oknum-oknum dari luar yang ingin memasukkan Narkotika ke Indonesia. Oleh Karena itu sangat dibutuhkan sarana dan prasarana khususnya Kapal Cepat yang difungsikan untuk mengejar.

"Kami juga menerima beberapa usulan tersebut dan akan kami sampaikan nantinya terkait dengan pengadaan Kapal Cepat, kemudian untuk mengantisipasi jalan-jalan tikus yaitu pintu masuk di pelabuhan-pelabuhan kecil, hal tersebut sudah diantisipasi juga oleh Polda dan pihak terkait lainnya. Disamping itu dilakukan juga kerjasama antara pihak penegak hukum dengan pihak penegak hukum dari Malaysia dan Singapura sebagai Negara tetangga terdekat kita," ujarnya. 

Masih kata Adies Kadir, lebih dari 30 Tambang Ilegal yang saat ini sedang dalam pengawasan Polda Kepri, jadi jangan coba-coba untuk berbuat kecurangan dari mulai perizinan hingga penambangannya.

"Dan bagi penegakkan hukum tentang tambang Ilegal ini tidak ada sama sekali halangan, selama pelaku nya jelas melanggar undang-undang, melanggar hukum, itu akan ditindak tegas oleh pihak Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya," tegasnya.


Refaksi/Humas Polda Kepri
Baca selengkapnya »


Jumat, Maret 26, 2021
Kabel TV di Tiang Listrik. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Setelah LSM Kodat86 menyoroti dan minta PLN menertibkan dan memutus jaringan TV Kabel, kini giliran Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB) yang bersuara. Melalui ketua dan pendirinya, Ir. Fachry Agustina senada dengan Cak Ta'in Minta PLN menertibkan kabel yang mengganggu itu.

"Kita minta PLN menertibkan kabel-kabel yang semrawut itu, karena merugikan konsumen jika ada gangguan listrik," kata Fachry, Jumat 26/3-2021).

Kejadian kebakaran kabel di tiang listrik Legenda Bali telah disorot Cak Ta'in dan kini dipertegas lembaga konsumen bahwa kabel-kabel yang menyemak itu telah mengganggu dan rugikan konsumen listrik.

"Kita berharap aparat tetap melakukan penyelidikan apa penyebab kebakaran tersebut, apa ada kaitannya dengan jaringan TV kabel atau tidak..? Konsumen harus mendapat jaminan pasokan listrik dan tidak terganggu oleh kepentingan lain, termasuk tv kabel itu," jelas Fachry.

Menurut Fachry, tidak semestinya PLN menyewakan tiang-tiang itu kepada pengusaha TV Kabel sebab itu tidak ada korelasinya dengan tupoksi PLN itu sendiri. "Apa benar ada kerja sama sewa menyewa antara pihak PLN dan pengusaha TV Kabel," ujarnya.

Lebih lanjut Fachry menjelaskan, berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, serta hasil investigasi lembaga konsumen pemasangan kabel-kabel itu merupakan permainan pengusaha TV Kabel dengan aparat RT dan RW setempat. "Persoalan ini nanti kita minta penjelasan resmi dari PLN supaya kita tahu tindakan apa yang seharusnya diambil," tegasnya.

Ditambahkan Fachry, jika kebakaran yang terjadi di Legenda Bali ada hubungan nya dengan kabel yang semrawut itu kita bisa menuntut mereka. Selain itu, pihak TV kabel dan petugas PLN yang terlihat harus bertanggung jawab secara hukum. " Kita tunggu hasil laporannya dari kejadian di Legenda Bali itu seperti apa, baru kita bisa desak tindakan yang diperlukan." pungkasnya.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Jumat, Maret 26, 2021
Foto Bersama Setelah Melakukan Vaksinasi Covid-19.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi covid-19. Pihak kesehatan terus melakukan Sosialisasi vaksinasi kepada semua pihak sebagai mana sosialisasi vaksinasi yang sedang di lakukan di Kantor Desa Sungai Ungar, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Juma'at (25/3/2021)

Di kesempatan itu Kepala Desa Sungai Ungar fhmiludin, saat di konfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, sosialisasi vaksinasi covid-19 berjalan sesuai yang ia harapkan.

Dimana seluruh staf Desa sebanyak 16 orang telah mendaftarkan diri untuk segera, nantinya bersedia menjalani vaksinasi Covid-19. 

"Berjalan nya Sosialisasi vaksinasi covid-19 ini di harap kan terus di lakukan hingga ke seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun," ujarnya.

Lanjutnya, dengan terus menerusnya, dilakukan sosialisasi vaksinasi di kalangan masyarakat. "Semoga setelah di vaksinasi nanti kita semua terbebas dari serangan Covid 19 dan kembali normal seperti biasanya," harap fahmiludin.

Dirinya juga meminta kepada seluruh staf yang sudah mendaftarkan diri, guna untuk di vaksinasi agar terus mematuhi Protokol kesehatan (Prokes) dengan cara tetap menggunakan masker saat kluar rumah, jaga jarak dan selalu cuci tangan pakai sabun.

Di kesempatan itu Hengki salah satu Humas UPT Puskemas Tanjungbatu mengatakan, sosialisasi vaksinasi ini bertujuan akan pengetahuan masyarakat dampak dari bahayanya Covid-19.

"Saat ini pihak puskesmas terus melakukan sosialisasi vaksinasi ke seluruh Desa se-Kecmatan Kundur. Untuk ring dua kami lakukan sosialisasi kepada syabandar, guru guru, dan seluruh pelayanan Desa se-Kecmatan Kundur. Untuk pelayanan kepada seluruh masyarakat insyaallah akan segera di lakukan," katanya.

Ahmad Yahya
Baca selengkapnya »


Jumat, Maret 26, 2021
Peluncuran Buku Protokol Keamanan Jurnalis. 

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Buku Protokol Keamanan Jurnalis dalam Meliput Isu Kejahatan Lingkungan diluncurkan, Rabu, 24 Maret 2021 oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers bersama Kemitraan Partnership secara online.

Peluncuran buku protokol keamanan tersebut ditandai dengan diskusi online yang tentang  protokol keamanan jurnalis dalam meliput isu kejahatan lingkungan.

Diskusi dimoderatori oleh Febriana Firdaus dan dihadiri Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin, dan  beberapa penanggap seperti Ririn Sefsani dari Kemitraan, Jorim Ramm Kedutaan Belanda, Peter ter Velde dari Pressvlig Belanda (Organisasi Pers di Belanda yang focus terdahap keamanan jurnalis), Irna Gustiawati, Pimred liputan6.com/Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan M Nasir, Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Protokol ini sendiri disusun oleh tim peneliti dari LBH Pers dan Peneliti dari International Federation of Journalists dengan mendengar masukan dari berbagai kalangan yang berkepentingan dengan isu ini.

Mereka adalah jurnalis peliput isu lingkungan, aktivis masyarakat sipil yang bergerak pada isu lingkungan, ahli, akademisi, organisasi profesi jurnalis, dan Dewan Pers.

Isi dari protokol ini terdiri dari lima bab yang fokus pembahasannya melalui dari tahapan persiapan hingga hal-hal yang harus dilakukan dalam menghadapi serangan tersebut. Bab I membahas mengenai “Perencanaan dan Persiapan”, Bab II tentang “Keselamatan Pada Saat Meliput”, Bab III fokus pembahasannya adalah mengenai “Keamanan Digital”, lalu Bab IV terkait ”Berita dan Kode Etik Jurnalistik” dan yang terakhir bahasan dalam Bab V adalah Publikasi.

Latar belakang pembuatan protokol ini sendiri adalah karena situasi kebebasan pers di Indonesia terus memburuk seiring dengan banyaknya jurnalis  yang menjadi korban penyerangan pada saat melakukan kerja-kerja Jurnalistik. 

Situasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap wartawan setiap tahunnya. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers selama 5 tahun terakhir, setidaknya terdapat 413 kasus kekerasan terhadap Jurnalis yang sedang melakukan kerja-kerja pers. Tahun 2020 menjadi tahun dengan jumlah kekerasan terbanyak sepanjang LBH Pers melakukan monitoring, yaitu sebanyak 117 kasus.

Angka kekerasan tersebut diwarnai dengan bentuk-bentuk serangan yang diterima oleh wartawan mulai dari pengeroyokan, pemukulan, perusakan alat meliput, intimidasi psikis, ancaman serangan digital, hingga kekerasan seksual. Kekerasan terhadap jurnalis semakin memburuk saat yang menjadi korbanya adalah jurnalis perempuan.

“Kesenjangan antara pentingnya peran jurnalis dengan risiko yang mengintai, terutama saat mengulik beragam kejahatan termasuk lingkungan. Jurnalis bekerja dengan ketiadaan protokol keamanan, dan lemahnya upaya perlindungan jurnalis” ujar Ade Wahyudin saat memaparkan latar belakang pembuatan protokol keamanan.

Sedangkan Ririn Sefsani juga menyatakan bahwa latar belakang penerbitan protokol ini karena negara belum mampu secara penuh melindungi pembela HAM khususnya jurnalis.

Beberapa penanggap juga menanggapi tentang pentingnya sebuah protokol keamanan bagi jurnalis. Seperti kata Irna Gustiawati “Protokol keamanan ini sudah sangat komplit dan kami tunggu-tunggu. Protokol ini penting karena dapat mendorong perusahaan media dan jurnalis dalam memberikan protokol hingga SOP di setiap masing-masing perusahaan media dan berkolaborasi untuk melindungi jurnalis dalam meliput isu lingkungan”,.

Mata Uji Kompetensi

Sekjen SMSI,  M Nasir juga menyampaikan bahwa protokol keamanan ini sudah menjadi kebutuhan dasar  para jurnalis dalam melakukan peliputan khususnya isu kejahatan lingkungan. Namun, juga protokol keamanan ini harus menjadi kesadaran untuk semuanya, baik pimpinan perusahaan, pemimpin redaksi, maupun para wartawan.

Nasir berharap protokol keamanan wartawan ini menjadi bahan uji kompetensi jurnalis atau wartawan. “SMSI mendukung kalau protokol keamanan wartawan ini diajukan ke Dewan Pers sebagai mata uji tambahan dalam uji kompetensi wartawan,” kata Nasir wartawan Kompas (1989- 2018).

Kalau nanti materi ini menjadi mata uji kompetensi, maka wartawan akan dinyatakan kompeten apabila menguasai materi protokol keamanan  jurnalis, selain lulus 10 mata uji yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers,” tuturnya lagi.

Saat diskusi, protokol ini juga ditanggapi oleh Jorim Ramm dari Kedutaan Belanda dan Peter ter Velde dari PersVeilig.

Jorim Ramm mengatakan “LBH Pers telah merangkai protokol keamanan untuk jurnalis khususnya dalam meliput isu lingkungan dengan baik,” katanya.

“Karena kebutuhan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya jurnalis, yang belakangan ini mengalami serangan berbentuk kekerasan, maka protokol ini hadir untuk diimplementasikan.”  Sedangkan Peter ter Velde berbagi tentang bagaimana penerapan protokol keamanan jurnalis yang juga di dukung oleh pihak kepolisian, pemerintah bahkan partai politik.

Diakhir diskusi tim LBH Pers menekankan bahwa protokol ini memberikan panduan guna meningkatkan perlindungan terhadap jurnalis.

Tentu, protokol ini hanya akan efektif jika redaksi dan jurnalis mengimplementasi-kannya. Kami berharap redaksi dan perusahaan media massa juga memiliki kesadaran untuk menyusun protokol. Redaksi dan perusahaan media massa pun harus terus meningkatkan pelaksanaan protokol keselamatan. (**)
Baca selengkapnya »


Kamis, Maret 25, 2021 , ,
Konfrence Pers Danlantamal IV Tentang Penangkapan Penyeludup Sabu 4 Kg. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam  (Lanal BTM) berhasil menggagalkan penyelundupan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4 Kg di rumah pelantar Pulau Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu tanggal  24 Maret 2021.

Hal tersebut disampaikan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal IV) Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., saat memberikan keterangan pers dihadapan awak media di Lapangan Apel Markas Komando (Mako) Lanal Batam, Sengkuang, Batam, Kepri, Kamis (25/3/2021).
Danlantamal IV mengatakan, jadi kronologisnya sebagai berikut, berdasarkan informan yang sudah kita susupkan, bahwa akan ada pengiriman ampetamin dari Pontian Malaysia ke Batam.

“Berdasarkan informasi tersebut Lanal Batam menyelidiki secara pasti kapan waktunya barang haram tersebut akan masuk ke Batam, setelah mendapatkan informasi yang tepat, kemudian Tim Intelijen Lanal Batam memberikan informasi kepada unsur Operasi Lanal Batam diantaranya KAL Nipa dan Combat  Boat berolaborasi untuk melaksanakan penyekatan dan penangkapan,” ujarnya. 

Kemudian, lanjutnya, pelaku berhasil meloloskan diri kearah Pulau Judah Moro Tanjung Balai Karimun, tim F1QR Lanal Batam berhasil mengejar pelaku sampai di rumah pelantar di Pulau Judah kemudian dari hasil penggeledahan di rumahnya kedapatan Narkoba jenis sabu-sabu seberat 4 Kg.

“Kedua orang pelaku inisial M umur 39 tahun dan inisal K umur 37 tahun keduanya berasal dari Aceh Utara. Keduanya mengaku perkilonya mendapat imbalan sebesar Rp. 35.000.000," tuturnya. 

Dua orang pelaku  insial K dan M berikut barang bukti dibawa ke Lanal BTM untuk pemeriksaan lebih lanjut dan nantinya  akan diserahkan ke BNNP Provinsi Kepri," kata Danlantamal IV.

“Terhadap para pelaku diancam pidana  mati atau pidana hukuman 20 tahun penjara serta denda sebesar Rp. 10 Milyar, hal tersebut sesuai dengan Pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," pungkasnya. 

Hadir pada acara tersebut Danlanal Batam Kolonel Laut (P) Sumantri K, M.M., Perwakilan BNN Kota Batam.(@dispen_lantamal iv).
Redaksi/Dispen Lantamal IV Tanjungpinang

Baca selengkapnya »


Kamis, Maret 25, 2021 ,
Tersangka dan Barang Bukti Narkotika Ekstasi. 

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Subdit Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Mabes Polri gagalkan upaya penyelundupan Pil Ekstasi asal Malaysia senilai Rp 9 Miliar.

Tim Gabungan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam bersama Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai Tipe B Batam dan juga Subdit Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Mabes Polri.

Sebanyak 43.795 butir narkotika jenis ekstasi asal Malaysia.senilai Rp 9 Miliar diselundupkan melalui jalur laut.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Batam, Susila Brata mengatakan, lokasi kejadian/ Locus Delicti berada di sekitaran Pantai Tanjung Piayu, Sei Beduk, Batam pada hari Jumat, 19 Maret 2021, dan di Utama Houseware, Baloi, Batam pada hari Sabtu, 20 Maret 2021.

“Pada hari Jumat, 19 Maret 2021 Tim Gabungan KPU dan PSO BC Batam, Subdit Narkotika serta Bareskrim Mabes Polri mendapat informasi bahwa akan ada upaya penyelundupan narkotika jenis ekstasi ke wilayah Batam. Menurut informasi barang haram tersebut berasal dari negara tetangga, Malaysia," ungkap Susila Brata, Kamis (25/03/2021).

"Menindaklanjuti hal tersebut, Tim Gabungan melakukan penyelidikan dan mendapatkan petunjuk bahwa barang haram tersebut akan masuk di daerah pantai Tanjung Piayu, Sei beduk, Batam,” jelasnya kembali. 

Pada hari Sabtu, 20 Maret 2021 pukul 05.30 WIB, Tim Gabungan berhasil menemukan satu tas besar berwarna hijau di sekitar Pantai Tanjung Piayu yang diduga berisi narkotika. 

Setelah mengamankan tas tersebut, Tim Gabungan berhasil menemukan dan mengamankan seorang pria berinisial A yang akan menjemput tas yang diduga berisi narkotika tersebut. 

Kemudian Tim gabungan melakukan controlled delivery atas narkotika tersebut, sehingga Tim berhasil mengamankan 2 orang pria berinisial FK dan MA yang akan mengambil tas yang diduga berisi narkotika tersebut.

Barang bukti hasil penegakan hukum tersebut terdiri dari 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 13.124.7 gram atau sejumlah 43.795 butir, dengan nilai diperkirakan sekitar Rp. 9 milyar. 

Selain itu, Tim Gabungan juga mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) unit handphone android dan 2 (dua) unit sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku.

Diduga ketiga tersangka melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) dengan ancaman pidana mati/ penjara seumur hidup, 
atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda maksimum Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

“Saat ini, tersangka dan barang bukti telah dibawa ke Bareskrim Mabes Polri untuk diproses secara hukum lebih lanjut,” pungkas Susila Brata.

Redaksi/Humas BC Batam
Baca selengkapnya »


Kamis, Maret 25, 2021 ,

Sidang Terdakwa Kasus Kosmetik Ilegal, Benny dan Hendra.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Dua terdakwa perkara kasus kosmetik ilegal, yakni Benny Sim dan Hendra masih tetap menghirup udara segar diluar. Pasalnya, persidangan sebelumnya, Selasa (16/6-2021), Majelis Hakim yang mengadilinya menyindir para terdakwa lantaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlambang Adhi Nugroho tidak menahan para terdakwa.

Dimana kedua terdakwa diancam hukuman untuk kedua terdakwa maksimal 15 tahun penjara sesuai Pasal 197 UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata Hakim David P Sitorus, terdakwa Benny dan Hendra, minggu depan kalian berdua harus hadir di persidangan. Apakah kalian ditahan atau tidak, majelis akan mempertimbangkannya.

Namun faktanya, pada sidang kemarin, Selasa (23/3-2021), agenda sidang pemeriksaan saksi dari BPOM. Majelis Hakim hanya menanyakan kehadiran para kedua terdakwa.

"Apakah para terdakwa hadir?," tanya Hakim David P Sitorus kepada JPU, Selasa (23/3-2021).

Gertakan sambal Majelis Hakim yang memimpin persidangan terhadap kedua terdakwa, seakan luluh dan tidak menyampaikan lagi, sebagaimana yang disampaikan pada persidangan sebelumnya. Sehingga para terdakwa masih menghirup udara segara diluar, dengan kata lain "Tahanan Luar".

Diberitakan sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam yang mengadili dan memeriksa perkara kosmetik ilegal dengan terdakwa Benny Sim dan Hendra, sindir jaksa lantaran tak menahan terdakwa.

"Terdakwa Benny dan Hendra, minggu depan kalian berdua harus hadir di persidangan. Apakah kalian ditahan atau tidak, majelis akan mempertimbangkannya," ucap David P Sitorus, ketua majelis hakim yang memimpin persidangan secara daring, Selasa (16/3/2021).

Adapun pernyataan hakim akan mempertimbangakan penahanan kedua terdakwa perkara kosmetik ilegal itu bukan tanpa alasan. Sebab, ancaman hukuman untuk kedua terdakwa maksimal 15 tahun penjara sesuai Pasal 197 UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Diurai dalam surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum Herlambang, Benny Sim dan Hendra didakwa melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Kasus ini terungkap setelah petugas PPNS Balai pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Batam melakukan pemeriksaan di Perumahan Gardan Masyeba Residence, Blok L nomor 9, RT002/RW005, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, yang digunakan sebagai gudang atau Toko Online Purpleshop 99 dan Colourshop 88.

"Pada saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan puluhan ribu sediaan farmasi yaitu Kosmetik tidak memiliki izin edar," kata jaksa Desi menggantikan jaksa Herlambang pada saat persidangan.

Selain menemukan kosmetik, kata Desi, petugas BPOM juga menemukan berbagai barang bukti lain berupa Resi pengiriman ke Konsumen, Buku Catatan Pengiriman Paket, Print Informasi Pembayaran Seller di Shopee, dan Print Profil Toko di Shopee.

Sediaan Farmasi tersebut, kata dia lagi, kemudian didata jenis dan jumlahnya lalu dilakukan penyitaan oleh petugas PPNS Balai POM. Usai disita, ujarnya, semua sediaan itu kemudian ditelusuri proses peredaran menggunakan E-Commerce atau marketplace di Shopee, Tokopedia dan Lazada ditemukan nama akun Purpleshop99, Colourshop88, Olshopbatam, dan Prioritas yang digunakan kedua terdakwa untuk menjual produk tersebut.

"Semua sediaan Farmasi itu tidak memiliki izin edar. Jumlahnya mencapai puluhan ribu jenis. Proses penjualan menggunakan E-Commerce atau marketplace," tambahnya.

Masih kata Desi, sediaan farmasi yang berhasil disita berupa Kosmetik tidak memiliki izin edar sebanyak 169 item dengan jumlah total sebanyak 38.201 rata-rata berasal dari Negara China.

Sediaan Farmasi milik kedua terdakwa, lanjutnya, tidak pernah melakukan pengurusan izin terkait produk kosmetik yang diperjual belikannya ke Badan POM RI. "Atas perbuataanya, kedua terdakwa dijerat dengan pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," pungkasnya.

Redaksi

Baca selengkapnya »


Kamis, Maret 25, 2021
Pelantika PAW Anggota DPRD Batam.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: DPRD Kota Batam melantik dua anggota barunya yakni Amri SE dan Dominggus Roslinus Rega Woge menjadi anggota DPRD Kota Batam melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2019-2024.

Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji PAW anggota DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2019-2024 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. 

Pelantikan tersebut dilakukan di Gedung DPRD Batam, Jalan Engku Putri, Batam Center, Kamis (25/3/21).

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto membacakan sumpah kepada dua anggota dewan, disaksikan oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad serta Wakil Ketua I, II dan III DPRD Kota Batam.

"Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah janji sebagai anggota DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2019-2024?," kata Nuryanto.

"Bersedia," sahut Amri dan Dominggus Roslinus Rega Woge serentak.

"Mengucapkan sumpah janji menurut agama apa?" lanjut Nuryanto

"Islam," "Katolik," ucap keduanya.

Nuryanto kemudian memimpin ucapan sumpah atau janji terhadap dua anggota PAW DPRD Kota Batam.

"Demi Allah saya bersumpah," untuk yang muslim.

"Demi Tuhan saya berjanji," untuk yang katolik.

"Berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945," kata Nuryanto yang diikuti oleh dua anggota DPRD Kota Batam yang dilantik.

Usai pengucapan sumpah janji, keduanya langsung menandatangani surat Pengganti Antar Waktu sebagai anggota DPRD Kota Batam sisa masa jabatan 2019-2024.

Selanjutnya dua anggota DPRD Kota Batam dipersilakan menempati tempat duduk yang baru.

Dijelaskan, kedua anggota DPRD Kota Batam yang baru dilantik ini merupakan PAW dari dua anggota dewan sebelumnya yang telah meninggal dunia.

Adapun Amri SE menggantikan (alm) Zainal Arifin dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Batam, sedangkan Dominggus Roslinus Rega Woge menggantikan (alm) Jeffri Simanjuntak dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Batam. 

(Redaksi/exp/Fay)

Baca selengkapnya »


Kamis, Maret 25, 2021 ,
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Kasus pemotongan kapal Acacia Nassau berbendera Bahama yang dilakukan secara ilegal atau tidak mempunyai ijin pemotongan di perairan Tanjung uncang tepatnya di galangan Pax Ocean PT Graha Triska industri berbuntut panjang.

Setelah KSOP khusus Batam membentuk tim investigasi beberapa waktu lalu, ternyata hasilnya ditemukan ada potensi kerugian negara di Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp50 ribu per ton-nya.

Kini, kasus pemotongan kapal Acacia Nassau itu tengah ditangani Direktorat reserse kriminal khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri guna mengusut dugaan tindak pidana Korupsi (Tipikor).

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt mengatakan bahwa kasus tersebut kini tengah dalam penyelidikan. "Dalam penyelidikan," ucapnya singkat kepada expossidik saat dikonfirmasi, Kamis, (25/3/2021) pagi.

Sebelumnya diberitakan, Ombudsman Kepri meminta aparat Kepolisian segera mengusut dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada masalah pemotongan kapal Acacia Nassau yang dilakukan secara ilegal oleh PT. Graha Trisaka Industri di dock Paxocean, Tanjung Uncang, Batam beberapa waktu lalu.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Paroha Patar Siadari mengatakan, sudah sangat jelas terdapat kerugian negara pada masalah pemotongan kapal itu.

Hal ini berlandaskan hasil investigasi pihak Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam yang mengatakan potensi kerugian negara di Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 50 ribu per ton.

"Ini kan sudah jelas kalau negara telah dirugikan akibat aktivitas ini, seharusnya sudah bisa masuk unsur Kepolisian untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsinya (Tipikor) karena nyata-nyata negara telah dirugikan," tegasnya kepada awak media ketika menyampaikan hasil investigasi KSOP Batam di ruang kerjanya, Selasa (16/3/2021) lalu.

Selain itu, Lagat juga mendesak pihak KSOP Batam untuk segera memberikan sanksi kepada pejabat yang mengeluarkan surat UMS 209 (Surat Pengawasan Pemotongan) yakni Kasi Keselamatan Berlayar KSOP Batam, Tohara yang telah melakukan maladministrasi sehingga terjadinya aktivitas pemotongan kapal tersebut.

Menurutnya, apabila objek PNBP (Skrap) nya sudah hilang bagaimana cara KSOP Batam menghitung kerugian negara? Karena diketahui bagian tubuh kapal itu sudah tinggal 50 persen saja, sementara 50 persen lainnya sudah dijual ke perusahaan lain.

"Jadi yang 50 persen yang sudah dijual itu kemana PNBP nya? Siapa yang bertanggungjawab terkait hal ini?," Tanya Lagat.

Disinggung mengenai mengapa alasan pihak Kepolisian sampai saat ini belum pernah turun langsung untuk menangani permasalahan ini?

Lagat mengatakan, mungkin alasan Kepolisian karena masih ada pihak. Meskipun, katanya, memang dipihak KSOP Batam memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengusut permasalahan ini.

Adapun, lanjutnya, perjanjian antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seluruh Indonesia perihal dugaan tindak pidana ditangani oleh APIP dahulu baru dilimpahkan ke APH. Akan tetapi, hal itu tidak menghilangkan kewenangan Kepolisian untuk turun melakukan penyelidikan.

"Kalau mereka lihat tidak jelas penanganan kasusnya, Kepolisian bisa langsung mengambil alih untuk turun melakukan penyelidikan tanpa harus ada laporan terlebih dahulu," kata Lagat.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Langganan: Komentar (Atom)
Copyright 2024 KEPRIAKTUAL.COM
IT Support : ABT

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.