Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Fhoto: Ilustrasi

KEPRIAKTUAL.COM: Gempa bumi dengan magnitudo 5,7 mengguncang Melongulane, Sulawesi Utara, pada Sabtu (30/5) pukul 20.06 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa lokasi gempa berada di 3.94 Lintang Utara (LU), 126.71 Bujur Timur (BT) atau 7 km tenggara Melongulane, Sulawesi Utara.

Melalui keterangan di Twitter, BMKG menjelaskan bahwa gempa terjadi di kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami.

"Gempa Mag:5.7, 30-Mei-20 20:06:25 WIB, Lok:3.94 LU,126.71 BT (7 km Tenggara MELONGUANE-SULUT), Kedalaman:10 Km, tidak berpotensi tsunami," demikian informasi BMKG.

Dalam keterangan selanjutnya, BMKG menjelaskan bahwa gempa terasa di Tahuna.

Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan ataupun korban jiwa akibat gempa tersebut.

Sumber: CNN Indonesia

Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Karimun Menerima Hasil Pemeriksaan BPK tahun Anggaran 2019.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si. beserta Ketua DPRD, H. M. Yusuf Sirat, MY. menghadiri acara rapat melalui video converence dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 di gedung Nasional, Sabtu ( 30/5/2020 ).

Acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI adalah mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, tahun anggaran 2019 secara online (Vidcon).

Pemerintah Daerah Kabupaten  Karimun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP kali ini merupakan yang ke 8 kalinya, semenjak dari tahun 2012 pertama kali Kabupaten Karimun mendapatkan opini WTP ini sampai dengan sekarang.

Pemkab Karimun telah dapat mempertahankan opini tersebut, walaupun dengan adanya perubahan sistem audit akibat pandemi covid19 dengan menerapkan audit via online.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun tetap memenuhi keperluan auditor dalam rangka pemeriksaan LKPD Tahun 2019 dengan baik sehingga pemeriksaan tetap berjalan dengan lancar sampai dengan akhir pemeriksaan LKPD.

Turut hadir, Wakil Bupati Karimun, H. Anwar Hasyim, M. Si., Sekretaris Daerah, Dr. H. Muhd. Firmansyah, M. Si., Kepala BPKAD, Kepala Inspektorat Daerah, Kadis Sosial dan Sekwan  Kabupaten Karimun.

Ahmad Yahya/Humas

Fhoto: Istimewa.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kepri tahun anggaran 2019, Jum'at (29/5).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP ini merupakan capaian yang berhasil di pertahankan Pemerintah Provinsi Kepri kesepuluh kalinya.

Hal ini disampaikan Anggota 5 BPK RI Prof.Fachrul Akbar M.BA dalam pidato penyampaiannya secara video conferens di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kepri Dompak.

"Setelah kita periksa dan melihat laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2019 secara akrual dan efektif akhirnya BPK RI memberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP kepada APBD Kepri 2019," ungkap Fachrul.

Fachrul menyampaikan predikat Opini WTP yang di terima Kepri ini merupakan predikat kesepuluh yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi Kepri sejak tahun 2010.

"Kita berharap agar LHP WTP yang diterima pemerintah Provinsi Kepri ini mampu menjadi cerminan agar kedepannya pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Kepri dapat lebih baik lagi," tegas Fachrul, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Tak hanya predikat Opini WTP saja, Fachrul juga menyampaikan tiga rekomendasi yang diharapkan untuk diperbaiki Pemerintah Provinsi Kepri.

"Pertama belum maksimalnya pengelolaan barang milik daerah, kedua belum optimalnya pembangunan pada sektor perikanan dan adanya proses tunda bayar yang belum optimal," tegas Fachrul.

Untuk itu, lanjut Fachrul setelah diserahkan ini pemerintah Provinsi Kepri dapat menindaklanjuti rekomendasi ini dalam waktu 60 hari setelah penyampaian di ini berlangsung.

Sementara itu, Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto dalam sambutannya berterimakasih kepada BPK RI yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan predikat Opini WTP kepada pemerintah Provinsi Kepri di masa pandemi Covid-19 saat ini.

"Kami sangat berterima kasih atas predikat Opini WTP yang diterima saat ini, insyaallah kedepannya kami akan terus meningkat pengelolaan keuangan dengan baik," tegas Isdianto.

Isdianto juga mengatakan sangat bersyukur atas predikat Opini WTP yang diterima Provinsi Kepri selama 10 kali berturut-turut ini.

"Kedepannya kami akan berupaya untuk mempertahankannya dan melakukan yang terbaik lagi," tegas Isdianto kembali.

Sementara Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang memimpin jalannya paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI kepada APBD Kepri tahun 2019 mengatakan bahwa pihaknya akan segera meminta tim banggar DPRD untuk menindak lanjuti rekomendasi laporan LHP ini sebelum disahkan menjadi Perda pertanggung jawaban APBD Kepri tahun 2019.

(***)

MenPANRB, Tjahjo Kumolo (Fhoto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Edaran No. 57/2020 tertanggal 28 Mei 2020. SE tersebut mengatur perpanjangan pelaksanaan kerja dari rumah/work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020. Kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah diminta untuk memastikan agar penyesuaian sistem kerja ini tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada SE tersebut dijelaskan bahwa perpanjangan masa WFH bagi ASN ini memperhatikan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyusun tatanan kehidupan baru (the new normal) yang mendukung produktivitas kerja. Adanya tatanan kehidupan baru ini, pemerintah akan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Selain itu, Kementerian PANRB tetap berpedoman pada Keputusan Presiden No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Keputusan Presiden No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

SE Menteri PANRB No. 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE Menteri PANRB No. 54/2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE Menteri PANRB No. 57/2020 ini.

SE Menteri PANRB No. 57/2020 dapat di unduh pada link berikut:

SE Menteri PANRB No. 57/2020

Penulis: (HUMAS MENPANRB)

Fhoto Ilustrasi.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Berada di rumah selama masa pandemik Covid-19 ternyata tidak menghilangkan risiko kekerasan bisa terjadi dalam rumah tangga. Meski laju pertumbuhan kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan penurunan, namun kasus kekerasan masih terjadi dalam lingkup domestik.

“Kelompok perempuan dan anak paling rentan mengalami kekerasan. Kondisi ini dapat bertambah parah bila dibarengi kondisi ekonomi keluarga yang tidak baik, seperti kehilangan pekerjaan dan PHK,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R. Danes, Kamis (28/5-2020).

Data Simfoni PPA Kemen PPPA menunjuk bahwa ada penurunan laju pertumbuhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam masa tanggap darurat Covid-19, dari sebelumnya terlapor 10 kasus/hari menjadi 3 kasus/hari. Dari data tersebut pada periode 1 Januari - 28 Februari 2020 tercatat ada 577 kasus KDRT, sedangkan pada 29 Februari - 27 Mei 2020 tercatat ada 278 kasus KDRT. Meski mengalami tren penurunan, berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan nyatanya sangat berdampak di masa pandemik ini.

“Dampak kekerasan terhadap perempuan jika dikaitkan dalam konteks sekarang dapat menurunkan daya juang perempuan baik secara fisik maupun mental dalam melawan Covid-19. Data tersebut sudah cukup untuk meyakinkan kita bahwa kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT merupakan masalah serius dan perlu dicarikan solusinya,” tambah Vennetia.

Dalam rangka meningkatkan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam situasi pandemik Covid-19, Kemen PPPA melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanganan Kasus KDRT dalam Situasi Pandemik Covid-19 melalui pertemuan virtual. Kegiatan ini diutamakan bagi Kelompok Kerja Daerah ditingkat Provinsi seperti Dinas PPPA dan UPTD/P2TP2A di daerah guna meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan korban KDRT dengan mengedepankan perspektif korban.

Selain menyelenggarakan kegiatan tersebut, Kemen PPPA juga telah melakukan berbagai langkah strategis dalam masa pandemik Covid-19, seperti mengusung gerakan BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita), terlibat dalam Sistem Layanan Nasional untuk Kesehatan Jiwa (SEJIWA), membuat Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Di Masa Pandemik Covid-19, dan pemberian bantuan kebutuhan spesifik bagi perempuan, serta melakukan sosialisasi dan edukasi melalui KIE.

Sumber: Publikasi Dan Media Kementrian Pemerdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Presiden RI, Jokowi. (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Tren pariwisata dunia diprediksi akan berubah selepas pandemi Covid-19 berlalu. Ke depannya, persoalan mengenai kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan keamanan akan menjadi isu utama bagi dunia pariwisata.

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai tatanan normal baru di sektor pariwisata yang produktif dan aman dari Covid-19 menyebut bahwa hal tersebut harus dapat diantisipasi oleh para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Sehabis pandemi ini kita harus melakukan inovasi, perbaikan-perbaikan, sehingga bisa cepat beradaptasi dengan perubahan tren yang kemungkinan besar nanti akan terjadi di dunia pariwisata global," ujarnya melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 28 Mei 2020.

Di antara sejumlah tren dan pergeseran yang diperkirakan bakal terjadi selepas pandemi misalnya referensi berwisata yang berubah menjadi berlibur sendirian, tertarik pada wisata kesehatan, wisata virtual, hingga staycation. Perubahan dan pergeseran pola wisata tersebut menjadi sangat penting untuk dipahami.

Selain itu, oleh karena isu mengenai keselamatan dan kesehatan akan lebih diprioritaskan para pelancong, maka diperlukan pula protokol tatanan normal baru bagi sektor pariwisata. Presiden menegaskan bahwa protokol tersebut nantinya harus mampu menjawab isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan tersebut sehingga wisatawan dapat berwisata dengan aman dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Mulai dari protokol kesehatan yang ketat di sisi transportasi, hotel, restoran, dan area-area wisata yang kita miliki. Sebagai perbandingan saya minta lihat benchmark di negara lain yang juga sudah menyiapkan ini dengan kondisi new normal di sektor pariwisata," tuturnya.

Protokol kesehatan tersebut juga harus menjadi sebuah pedoman dan kebiasaan baru di sektor pariwisata yang diaplikasikan secara luas dan konsisten. Kepala Negara berpandangan bahwa hal tersebut dapat dicapai dengan cara melakukan sosialisasi masif disertai pengawasan, uji coba, serta simulasi terencana mengenai protokol kesehatan.

"Standar protokol kesehatan itu betul-betul dijaga di lapangan karena ini risikonya besar. Begitu ada imported case, kemudian ada dampak kesehatan, maka citra pariwisata yang (menjadi) buruk itu akan bisa melekat dan akan menyulitkan kita untuk memperbaikinya lagi," kata Presiden.

Lebih jauh, untuk mendukung sektor pariwisata agar dapat kembali bergeliat selepas pandemi, pemerintah juga sudah harus mulai menyiapkan strategi khusus dalam promosi pariwisata di fase produktif dan aman dari Covid-19 atau tatanan normal baru. Oleh karena itu, destinasi wisata di daerah-daerah yang diketahui sudah mulai menunjukkan penurunan penyebaran Covid-19 harus segera diidentifikasi.

"Saya minta diidentifikasi daerah-daerah tujuan wisata yang memiliki R0 dan Rt di bawah 1 sehingga betul-betul secara bertahap kita bisa membuka sektor pariwisata, tetapi dengan pengendalian protokol yang ketat," ucapnya.

Kepala Negara juga menugaskan Menteri Pariwisata untuk mulai menyusun program pariwisata di dalam negeri yang aman dari Covid-19, termasuk menggencarkan promosi terhadap produk-produk lokal dalam atraksi pariwisata. Tentunya hal tersebut harus didahului dengan kontrol dan penerapan protokol kesehatan yang ketat di lapangan.

"Mengenai kapan waktunya ini tolong tidak usah tergesa-gesa, tetapi tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan dilalui dan dikontrol dengan baik," tandasnya.

Penulis: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Baloi View Apartemen .

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Hubungan kemitraan kontrak kerjasama Managemen pengelola Baloi View Apartemen dengan Aplikasi OYO, resmi berakhir per 1 Juni 2020 pekan depan. Hal itu sesuai dengan masa waktu dalam kontrak kerjasama kedua belah pihak.

General Manager Baloi View Apartement, Muhammad Fadil Firdaus mengatakan, kedua belah pihak tidak akan melanjutkan kerjasama lagi dengan alasan yang telah disepakati. Baloi View Apartement telah bersiap untuk terus melayani masyarakat (pengunjung) reguler maupun transiter, meski tidak lagi bersama Online Travel Agent (OTA).

"Bagi pengunjung kini dapat langsung datang ke Hotel dan Apartemen Baloi View, juga memesan melalui marketing kami 0816-363-0000 atau langsung menghubungi Desk Reservasi di 0778 4888777," kata Muhammad Fadil Firdaus, General Manager Baloi View Apartement dalam keterangan persnya, Kamis (28/5-2020).

Selanjutnya, kata pria yang akrab disapa Bung Fadil, dirinya mengemukakan proyeksi manajemennya pasca tidak bersama aplikasi OYO lagi. Dan akan fokus pada perbaikan fasilitas dan berorientasi pada peningkatan kinerja Sumberdaya Manusia (SDM), yang tentu saja mengedepankan semangat etos kerja menuju kesejahteraan.

Kemudian bagi manajemen, kata Fadil, dalam mengelola hunian seperti hotel dan apartemen ini, pihaknya menekankan pada fasilitas esensial dan mendasar seperti AC, wifi, atau air panas.

"Evaluasi kinerja manajemen, selama ini menunjukan arah jarum statistik yang baik. Walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini. Dan masih terdapat hasil kenaikan okupansi hotel dengan nilai rata-rata per bulan mencapai 50 hingga 60 persen, walau rata harga masih relatif rendah," terang Muhammad Fadil Firdaus.

Muhammad Fadil Firdaus - General Manager Baloi View Apatement.

Ditambahkan Manager Operasional Baloi View Apartement, Rusdi Adi Masta, dari aspek operasional, pihaknya masih cukup stabil dengan melayani pengunjung reguler maupun pengunjung transit. Kedepanya akan dilakukan beberapa terobosan dalam pelayanan pemesanan online dengan menggunakan aplikasi mandiri.

Hal itu pun, kata Rusdi, masih dalam persiapan dan proses review terhadap teknologi informasi yang disampaikan pihak ketiga kepada pihaknya.

"Pemanfaatan e-commerce tak bisa kita tampik memang turut memberikan persepsi positif bagi pengetahuan masyarakat akan produk yang ditawarkan manajemen, serta bersifat mempermudah pengunjung melakukan pemesanan. Dalam waktu dekat kita akan persiapkan pelayanan online mandiri," kata Rusdi memastikan.

Lanjutnya, Manajemen Baloi View Apartement masih melihat peluang untuk penerapan pemesanan online melalui aplikasi, sebab dalam pranalanya dikatakan trend pemesanan kamar hotel oleh tamu juga cukup positif. Dimana pada masa lalu tamu memesan kamar langsung atau Walk In, telephone reservasi hotel dan menggunakan jasa travel agent.

"Fasilitas Online Travel Booking (OTB), atau e-commercee di era saat ini sangat membantu dan kami akan mempersiapkan layanan terbaik bagi pelanggan setia kami," ungkap Rusdi optimis menutupnya.

Redaksi

(Fhoto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah naik kelas menjadi Bank Umum Kategori Usaha (BUKU) III setelah mendapat setoran modal inbreng sebesar Rp255 miliar dari pemegang saham. Pada kuartal I lalu, perusahaan mencetak laba Rp214,01 miliar atau melonjak 58 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Penambahan modal dan kinerja pada akhir kuartal I 2020 membuat BNI Syariah naik kelas menjadi BUKU III atau mempunyai modal inti di atas Rp 5 triliun," kata Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (28/5).

Kenaikan laba BNI Syariah per kuartal I 2020 didorong oleh portofolio pembiayaan yang seimbang, peningkatan DPK yang optimal dengan komposisi CASA yang tinggi.

Firman melanjutkan perseroan didukung oleh kuatnya sinergi dengan BNI Group, berfokus pada segmen pembiayaan dengan risiko yang terkendali, melakukan efisiensi biaya operasional, dan berfokus pada Halal Ecosystem.

Dengan pertumbuhan laba yang positif, rasio profitabilitas BNI Syariah pun meningkat ditandai dengan meningkatnya Return on Equity (ROE) secara signifikan dari 12,79 persen pada kuartal I 2019 menjadi 17,95 persen.

Sementara itu, rasio Return on Asset (ROA) juga naik dari 1,66 persen pada kuartal 2019 menjadi 2,24 persen.

Dari sisi bisnis, BNI Syariah pada kuartal I 2020 telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp32,33 triliun, naik 9,80 persen dari posisi yang sama tahun 2019 sebesar Rp29,44 triliun.

Komposisi Pembiayaan terbesar disumbang oleh segmen konsumer sebesar Rp15,71 triliun (48,6 persen); segmen komersial sebesar Rp8,01 triliun (24,78 persen); segmen kecil dan menengah sebesar Rp6,69 triliun (20,68 persen).

Dari sisi liabilitas, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah pada kuartal I tahun 2020 mencapai Rp44,86 triliun, naik 16,59 persen dibandingkan periode sama pada 2019 sebesar Rp38,48 triliun.

Pertumbuhan tersebut meningkatkan rasio CASA dari 60,04 persen pada kuartal I 2019 menjadi 64,96 persen di kuartal I 2020. Pertumbuhan DPK BNI Syariah tersebut juga lebih tinggi dari pertumbuhan industri sebesar 13,18 persen year on year (data SPS per Februari 2020 BUS-UUS).

Jumlah rekening juga meningkat dari kuartal I 2019 sebesar 3,15 juta menjadi 3,53 juta berkat kerjasama dengan institusi, perguruan tinggi, sekolah maupun pesantren, dan komunitas.

Kinerja BNI Syariah kuartal I 2020 ini tidak lepas dari sinergi BNI Syariah dengan BNI sebagai perusahaan induk, di mana BNI Syariah didukung teknologi yang dimiliki BNI sehingga lebih efisien.

"Selain sinergi dari sisi teknologi, BNI Syariah juga bersinergi dengan BNI terkait jaringan, di mana 1.747 outlet milik BNI dapat melayani transaksi syariah melalui produk-produk BNI Syariah," pungkas Firman.

Sumber: CNN Indonesia

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Menjelang pelaksanaan New Normal yang akan dilakaukan pada 15 Juni 2020 mendatang, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto meminta kepada Pemerintah Kota Batam untuk bisa melakukan evaluasi seluruh kebijakan yang telah diambil maupun akan dilaksanakan di masa akan datang.

Menurut Cak Nur, ini sangat penting. Mengingat, dalam evaluasi tersebut tentunya ada hal-hal penting yang dibahas.Baik itu kendala, masalah maupun keberhasilan yang bisa menjadikan dasar untuk bisa diperbaiki di masa yang akan datang sekaligus menjadi ‘amunisi’ dalam menghadapai New Normal nant.

“Kita minta kepada Wali Kota Batam yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam untuk bisa melaporakan dan mengevaluasi seluruh kebijakan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilakukan di masa yang akan datang,” tegas Cak Nur saat ditemui disela-sela Rapat Koordinasi lintas sektoral di Alun-alun Engku Putri Batam Center, Rabu (27/5/2020) siang.

Dan jika ada kekurangnya dalam pelaksanaan sebelumnya, tambahnya, tentunya menjad acuan untuk bisa disempurnakan di kemudian hari.

“Semuanya kan bertahap, dan tentunya hal ini ada kajian, hitung-hitungan dan analisa yang berangkat dari kebjiakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kira-kira dimana titik lemahnya dan apa yang harus disempurnakan nanti. Itu maksud yang saya sampaikan tadi dalam pidato,” jelasnya.

Pihaknya juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para donatur, pengusaha, ormas dan seluruh masyarakat yang telah membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang telah menunjukan rasa persatuan dan kesatuan selama ini.

“Saya kira hal ini sangat penting. Dimana hal ini sebagai bentuk menyambut dan menghadapi New Normal. Bentuknya seperti apa, persiapan bagaimana, serta perlu ada regulasi yang mengatur pelaksanan teknisnya. Serta meminta seluruh dukungan para stekhoder d Batam agar bisa bergotong royong sehingga pelaksanaan New Normal ini bisa terealisasi dengan baik,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Walikota Batam, M.Rudi menyampaikan Pemko Batam akan memulai melonggarkan kegiatan aktivitas masyarakat per tanggal 15 Juni 2020 mendatang. Termasuk kegiatan di rumah ibadah seperti masjid, gereja dan rumah ibadah lainya.

"Namun dengan catatan seluruh masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan," terang Wako.


(red/hms)

Pemilik Sabu Tunjukkan Barang Buktinya.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Tim teknis Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan seorang diduga pelaku berinisial RD alias R di Jalan S. Parman terminal Muka Kuning, kepadanya ditemukan Narkotika yang dikemas didalam 5 bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 103 gram.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. didampingi Dirresnarkoba Polda Kepri Kombes Pol Muji Supriyadi, S.H., S.Ik., M.H, mengatakan, kronologi penangkapan adalah pada Selasa (26/5/20) sekira pukul 22.45 wib Tim teknis Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri telah melakukan upaya paksa dengan menangkap seorang laki-laki berinisial RD alias R di Jalan S. Parman terminal Muka Kuning, Kota Batam.

"Saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 Paket seberat 21.15 gram yang disimpan didalam bungkusan plastik bening," tutur Kabid Humas Polda Kepri, Kamis (28/5-2020).

Selanjutnya, kata Kombes Pol Harry Goldenhardt S, tim melakukan interograsi kepada RD alias R dan mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis sabu di salah satu Hotel di wilayah Batu aji, Kota Batam.

"Kemudian tim bergerak menuju tempat tersebut dan melakukan penggeledahan ditemukan 3 bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 95.5 gram, 4.0 gram dan 1.4 gram," jelasnya.

Tersangka RD alias R, Laki-laki, 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kampung Tengah, Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Atas perbuatan nya tersangka diancam dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman Mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat  6 tahun atau paling lama 20 tahun dan dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

(***)

Danlantamal IV Tanjungpinanh Rapat Bersama FKPD Kepri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal)  IV Tanjungpinang, bersama unsur Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) Provinsi Kepri, menghadiri rapat koordinasi bertempat di Gedung Graha  Kepri Jl. Engku Putri Batam Kepri, Rabu (27/5/2020).

Agenda rapat pada rapat koordinasi tersebut adalah percepatan pananganan Covid-19 dan Apresiasi Kota Batam  berhasil dalam percepatan penanganan Covid-19.

Dalam sambutannya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Kepri H.Isdianto, S.Sos., M.M. mengatakan "Kita patut  memuji kinerja Wali Kota Batam dalam menangani wabah Covid-19  dan mendukung semua kebijakan Batam, hingga akan memberi dukungan personel dalam penanganan virus penyerang sistem pernapasan ini", ujarnya

“Kami dari Pemerintah Provinsi memandang ini sangat serius dan kita lihat kota Batam semakin hari semakin baik dalam menangani Covid-19 ini", kata Gubernur Kepri.

Gubernur menambahkan Bahkan dengan banyaknya pasien Covid-19 di Batam, merupakan hasil kerja keras Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang terus menyisir warganya terduga terjangkit corona dan mendukung semua kebijakan Batam dalam penanganan virus ini, salah satunya dengan penambahan 21 personel medis dan petugas Satpol PP.

(***)

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kepri,  Isdianto.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Pelaksana tugas Gubernur Kepri Isdianto menyusun tim posko penanganan Covid-19 di Batam sebagai upaya melaksanakan langkah strategis menekan angka penularan virus ini.

Tim resmi bertugas sejak, Selasa 26 Mei 2020 sesuai surat keputusan yang diterbitkan Plt Gubernur Kepri Isdianto. Tim tersebut diketuai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Buralimar.

Surat bernomor 604/2020 itu menerangkan Tim Posko Lawan Covid-19 Batam dibentuk atas pertimbangan penyebaran Covid-19 di Batam cenderung meningkat dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu melaksanakan upaya-upaya strategis dan taktis guna mencegah dan menurunkan angka penyebaran Covid-19 di Batam. Tim ini bertanggungjawab kepada Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Kepri.

Kemudian, surat itu juga merinci tujuh tugas utama tim yakni; merencanakan, melaksanakan dan evaluasi kegiatan penanganan Covid-19 di Batam, melakukan surveillance, operasi penegakan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Lalu pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi dan analisa, rekomendasi kebijakan serta pelaporan, melaksanakan fungsi kehumasan dan penyebarluasan informasi.

Kemudian memberikan dukungan perencanaan, penyediaan, pendistribusian, pencatatan serta pelaporan logistik dan perlengkapan. Lalu melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk Pemko Batam.

Tim terdiri dari tiga bidang wakil ketua yakni Bidang Surveillance dan Penegakan Protokol Kesehatan yang dipimpin Kepala Dinas Kesehatan, Bidan Perencanaan Pakar, Data dan Informasi yang dipimpin Kepala Dinas PMD Dukcapil, Bidang Humas dan Publikasi yang dipimpin Kepala Baskebangpol, dan terakhir Bidang Logistik dan Perlengkapan yang dipimpin Kepala BPBD Kepri. Sedangkan Sekretaris Tim yakni Chris Triwinarsis. Sedangkan tim posko dibagi ke lima tim.

Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri, Iskandar Zulkarnaen, menjelaskan tim posko ini dibentuk atas instruksi Gubernur Kepri Isdianto demi membantu Kota Batam dalam penanganan pencegahan Covid-19 sesuai permintaan dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi. "Sekretariat Posko ada di Graha Kepri lantai tujuh. Posko ini dipimpin langsung oleh Pak Buralimar, Kadis Pariwisata," ujar Iskandar yang juga Ketua Tim Humas dan Publikasi Tim Posko tersebut.

Posko, sambung dia, langsung berjalan sejak dibentuk. Jumat pekan ini dilangsungkan rapat pertama tim. "Minggu depan langsung membuat kerja-kerja yang terkoordinasi dengan Gugus Tugas Kota Batam," tutur Iskandar, Selasa (28/05) dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Sebagai gambaran, kasus kumulatif pasien positif terjangkit Covid-19 di Batam mencapai 109 orang per Rabu, 27 Mei 2020. Pasien sembuh mencapai 35 orang dan meninggal 9 orang.

(***)

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kepri Rapat Bersama Forkopinda Kepri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kepri yang juga Gubernur Kepri H. Isdianto bersama Walikota dan Bupati se Kepri serta Forkopinda (Rapat Forum Pimpinan Daerah) Kepri akan mengumumkan dibukanya kembali aktivitas ekonomi serta aktivitas lainnya seperti sekolah, kampus dan kantor seperti semula sebelum wabah Covid-19. Namun dengan protokol kesehatan yang ketat dan diiringi sanksi.

Hal tersebut disepakati dalam  Rapat forum pimpinan daerah (Forkopinda) Provinsi Kepri dalam rangka pembahasan percepatan covid-19 di kota Batam, bersama Gubernur dan Walikota Batam, Rabu (27/5) di Batam.

"Aktivitas ekonomi dan aktivitas lainnya akan kembali kita buka tetapi dengan protokol kesehatan ketat dan diiringi sanksi. Bentuk sanksi akan diserahkan kepada Walikota dan Bupati masing-masing sesuai kebutuhan daerahnya dan diketahui Gubernur. Tujuan kita supaya ekonomi masyarakat tidak lumpuh karena pandemi virus Covid-19 ini tidak jelas kapan berakhirnya. Jadi kita jalankan aktivitas normal lagi tapi dengan versi baru," jelas H. Isdianto.

Aktivitas ekonomi yang kembali normal tersebut disebut Isdianto dengan istilah yang dikeluarkan WHO, yakni new normal.  Dan Kepri saat ini tengah menyiapkan skenario kelaziman baru (new normal) untuk hidup berdampingan dengan pandemi virus Corona (COVID-19).  Dengan begitu, Isdianto berharap  aktivitas bisnis di Kepri  bisa tetap berjalan sehingga laju perekonomian terus bergerak.

Isdianto menegaskan penerapan protokol kesehatan yang ketat mutlak dipatuhi tanpa negosiasi, seperti pengukuran suhu sebelum masuk kantor dan kawasan akademis, orang-orang yang menggunakan masker, jalan berjarak hingga sabun cuci tangan dan hand sanitizer di berbagai sudut lokasi akan jadi pemandangan lazim nantinya sebelum vaksin benar-benar ditemukan.

"Pedagang di pasar, mall, rumah ibadah yang tidak mematuhi  protokol covid, akan diberi sanksi seperti ditutup dan dilarang berjualan beberapa hari. Dan bentuk sanksi lain yang nanti akan disesuai dengan kondisi daerah masing-masing," ujar Isdianto. 

Masih dalam usaha percepatan Covid-19,  lanjut Isdianto, Kepri akan membuka kantor dan pos gugus tugas Covid-19 di Batam. Tujuannya untuk membantu Pemko Batam dalam percepatan penanganan Covid-19 mengingat 54 persen penduduk Kepri berada di Kota Batam dan juga sebagai antisipasi apabila negara tetangga membuka lockdownnya.

Beberapa hari kedepan kantor gugus tugas ini akan beroperasi dengan menempatkan tenaga medis sebanyak 23 orang, tenaga pengamanan dari polda dan korem dan beberapa tenaga penunjang lain yang dibutuhkan.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak sangat mendukung penuh aturan ketat yang akan dilakukan Kepri dalam pelaksanaan new normal di Kepri. Bahkan pencegahan bagi Jumaga sangat penting daripada fokus kepengobatan.

"Benteng percepatan covid-19 itu adalah pencegahan. Dan saya sangat setuju ada sanksi dalam pelaksanaan protokol covid," tegas Jumaga.

Penegasan yang sama juga disampaikan Wakapolda Kepri Kombes Pol Dharmawan  bahwa sebagai aparat keamanan tugas utamanya adalah mengawal pelaksanaan aturan dari pemerintah.

Hadir juga pada rapat tersebut Sekda Kepri TS.Arif Fadilah, Danrem Kol.Inf, Harnoto,S.sos, Danlantamal VI Laks.Pertama TNI Yayan Sofian, ST, Bakamla Laks.Pertama Bakamla Heskiel  Katiandagho, Danlanud Kol.Pnb Andi Wuanarko, Kajati Kepri Sudarwidadi, SH,MH, Walikota Batam Muhammad Rudi, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, para OPD terkait.

Sumber: Diskominfo Kepri

Plt Gubernur Kepri H Isdianto bersama Ketua DPRD Keperi Jumaga Nadeak berbincang bersama FKPD di sela pembahasan New Normal di Graha Kepri Batam, Rabu (27/05).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri mengapresiasi kinerja tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak SH di kota Batam, Rabu (27/5).

"Saya sangat berterimakasih dan mengapresiasi kepada semua stage holder yang tergabung dalam gugus tugas penanganan kota Batam," ungkap Jumaga dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Jumaga memberikan masukan terkait penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini telah berjalan dengan baik.

"ApaIagi saat ini tim gugus tugas harus lebih fokus dalam hal pencegahan yang saat ini dirasa belum optimal. Pencegahan ini harus lebih kita intensifkan karena Kepri khususnya Batam yang memiliki kasus positif terbanyak di Kepri” ujar Jumaga.

Selain memiliki jumlah penduduk yang terbanyak di Kepri, Batam merupakan kota persinggahan dan kota tujuan masyarakat dalam mencari kerja.

Oleh sebab itu penyebaran dan penularan Covid-19 ini bisa sangat cepat jika tidak dilakukan pencegahan secara intensif.

Jumaga juga mengatakan tim gugus tugas harus segera memetakan wilayah-wilayah yang merupakan zona merah dan di wilayah tersebut harus segera dilakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Sebagai contoh Bengkong, disana jumlah warga yang positif terbanyak di Batam oleh sebab itu tim harus secara masif melakukan pencegahan seperti melakukan penyisiran rapid test warga atau bila perlu dilakukan tes PCR” jelas Jumaga

Terakhir ia menambahkan bahwa ia sangat mendukung dengan dibentuknya tim gugus tugas provinsi untuk membantu tim di Kota Batam.

Dengan dibentuknya tim dari provinsi sebagai ‘back up’ ini diharapkan penanganan pandemi ini bisa berjalan lebih cepat dan sebagai langkah awal untuk menuju tatanan kehidupan baru ‘new normal’ dimana Batam akan dijadikan sebagai salah satu kota percontohan di Indonesia.

(***)

Kepala BKD KKA, Azwandi, SE.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Azwandi, SE menjelaskan, faktor kunci keberhasilan KKA dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tidak hanya ditentukan oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melainkan koordinasi dan kerjasama seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan yang kedua adalah perbaikan manejemen aset.

“Secara tekhnis, keberhasilan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam meraih WTP selama berapa tahun berturut-turut merupakan keberhasilan bersama seluruh OPD. Jadi bukan hanya satu OPD yang dominan, melainkan seluruh OPD dan BKD lah sebagai koordinator,” kata Azwandi, diruang kerjanya, Kamis, (28/05/2020).

Dikatakannya juga dalam meraih keberhasilan tersebut, untuk melengkapi data ke Badan Pemeriksaan Keuangan  (BPK), BKD sebagai koordinor terus mengejar OPD lainnya untuk melengkapi dan menyelesaikan laporan untuk BPK.

“Jadi, tugas dan fungsi dalam menyusun laporan keuangan ada di BKD, bukan OPD lain. Terus yang ke dua, keberhasilan Kabupaten Anambas dalam meraih WTP selama tiga tahun berturut-turut, adalah perbaikan manajemen aset, dan itulah kunci utamanya,” terangnya.

Pernyataan Kepala BKD itu, menampik pemberitaan dari beberapa media yang menyebutkan, keberhasilan WTP dipegang oleh salah satu OPD.


Arthur

Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman M.Si Lepas Personil TNI-Polri Pembagian Sembako.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Hari ini ribuan Paket sembako diberikan kepada fakir miskin, pekerja buruh dan masyarakat yang terdampak covid-19. Kapolda Kepri Irjen Pol Dr. Aris Budiman M.Si dalam hal ini menyerahkan bantuan paket sembako secara simbolis, dan melepas rombongan Personel Polri dan TNI pembawa paket sembako di Mapolda Kepri, Rabu (27/5/20).

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Kepri, Perwakilan dari Budha Tzu Chi Kota Batam Rudi Tan, Pejabat Utama Polda Kepri, Para pejabat TNI serta Personel TNI-Polri.

Kapolda Kepri dalam sambutannya mengatakan, bantuan kemanusian ini yaitu dalam bentuk pembagian sembako dari saudara-saudara kita di Budha Tzu Chi yang memberikan kepercayaan kepada kita TNI-Polri untuk menyalurkan bantuan tersebut.

Dan kemudian, kata Irjen Pol Dr. Aris Budiman, personel-personel yang membagikan, yaitu Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang menjangkau sampai di pedesaan.

Penyerahan Bantuan Paket Sembako Secara Simbolis.

"Saya yakin para personel kita mengetahui warga nya yang mengalami kesulitan baik yang terdampak Covid-19, maupun yang selama ini membutuhkan pertolongan kita. Sebagai Abdi Negara kami mengucapkan terima kasih kepada Budha Tzu Chi untuk bantuannya yang akan diberikan ke masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya ditambahkan Ketua Budha Tzu Chi Kota Batam Rudi Tan. Dirinya mengatakan, puji syukur kepada Tuhan yang maha kuasa. Karena pada hari ini terjalin kerjasama yang baik antara TNI-Polri dan Budha Tzu Chi dalam Bakti Sosial Peduli Covid-19.

"Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih kepada TNI-Polri atas kerjasama ini dan semoga dapat terus berlanjut dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Bahwa bantuan  kemanusiaan ini merupakan hasil dari bantuan seluruh masyarakat Kota Batam yang kami kumpulkan dari sebulan yang lalu," kata Rudi Tan.

"Sebanyak 10.000 paket sembako telah terkumpul. Dimana sebelumnya telah diserahkan 5.000 Paket sembako dan Pada hari ini 5.000 paket sembako kembali kami serahkan. Dengan harapan kegiatan ini, masyarakat yang membutuhkan dapat terbantu," tutur Rudi Tan dari Perwakilan Budha Tzu Chi kembali.

Selanjutnya Kapolda Kepri beserta pejabat TNI dan Budha Tzu Chi menyerahkan secara simbolis bantuan paket sembako dan melepas rombongan pengantaran paket sembako yang terdiri dari kendaraan roda dua personel TNI-Polri, kendaran truk pengangkut Sembako dan kendaraan dinas Patroli roda empat.

"Dengan berlangsung nya kegiatan ini diharapkan media yang ada di Provinsi Kepri dapat ikut berkontribusi memberikan data masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hingga tersentuh kepelosok masyarakat yang ada di Kepri dan tepat sasaran," ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S.


Red/Humas Polda Kepri

Keluarga Korban Tewas Tabrak Lari Diskusi.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Pasca tertabraknya pejalan kaki, tabrak lari mobil Avanza warna hitam yang diduga dikendarai oleh istri marga Lubis pada hari Senin, 4 Mei 2020 lalu, hingga korban Benhard Simajuntak tewas. Pihak keluarga Benhard Simajuntak meminta proses secara hukum.

“Kami orang tua dari almarhum Benhard Simanjuntak, meminta Polresta Barelang supaya meneruskan proses hukum terhadap pengendara mobil Avanza, istri marga Lubis,” kata oppung Keni boru Sihombing, ibu kandung dari almarhum Benhard Simanjuntak, Selasa (26/5/2020).

Awalnya, pihak penabrak memilih berdamai dengan pihak keluarga korban untuk menyelesaikan kasus ini. Namun setelah 22 hari menunggu, perdamaian itu tidak ada kata sepakat alias buntu karena penabrak tidak ada memberikan solusi yang baik.

Bahkan saat pihak penabrak datang bersama keluarganya ke rumah korban di perumahan Gesya Batam Center, pada Kamis 14 Mei 2020 malam untuk berdamai, dan disaksikan oleh ketua RT, penggurus mesjid serta penggurus Simanjuntak Batam Timur dan Kodya Batam, jalan damai tetap tidak berhasil.

“Suami penabrak itu hanya menceritakan keluhannya soal mobilnya ditahan Polisi, cicilan kredit mobil hingga sejak kecelakaan itu terjadi pendapatanya tidak ada lagi. Sementara, saya ini sudah kehilangan anak karena ditabraknya, siapa tidak tambah sakit hati lagi. Saya tidak butuh uangnya, jika dia bisa menghidupkan kembali anak saya,” tutur ibu korban.

Sementara mewakili dari pungguan Simanjuntak Kota Batam mengatakan bahwa pihak keluarga korban sudah sepakat untuk melanjutkannya ke ranah hukum. Yang mana pihak penabrak saat perundingan damai hanya bertahan menawarkan biaya sebesar Rp15 juta.

“Uang yang ditawarkan pihak penabrak itu sudah termasuk biaya pengobatan selama 4 jam di RS Bhayangkara Polda Kepri, peti mati, pemakaman dan uang duka. Saat itu, kami sampaikan pada Lubis suami dari penabrak supaya dipikirkan kembali. Namun sampai saat ini tidak ada jawabanya,” tegas M. Simanjuntak S.H.

Untuk informasi bahwa sejak korban ditabrak di jalan raya sebelum lampu merah Nongsa pada tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wib. Korban sempat di rawat sekitar 4 jam di RS Bhayngkara Polda Kepri, kemudian menghembuskan napas pada pukul 13.00 wib.

Pelaku penabrak juga sempat ditahan bersama mobilnya di Polresta Barelang, namun karena ada jaminan dari Lubis suami penabrak, pelaku sampai saat ini menjadi tahanan rumah.

Redaksi

Sekda Kepri, Arif  Fadillah (Fhoto: Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: New Normal di Kepulauan Riau bakal dimulai dari masjid. Dalam waktu dekat, masjid akan diperbolehkan menggelar shalat berjamaah serta doa dan zikir. Untuk itu Pemprov Kepri akan memberikan dukungan pada masjid, untuk menerapkan protocol Covid-19.

Teknis pelaksanaan ibadah di masjid juga akan dibicarakan dengan Kanwil Kementerian Agama Kepri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepri dan juga Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Kepri.

“Kita kerjasama dengan kementerian agama, MUI, dewan kemakmurah masjid. Nanti kita juga akan mengadakan rapat dan pertemuan,” ujar Sekda Kepri, H.T.S. Arif Fadillah yang juga Ketua Harian Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Kepri di Kepri Smart Province (KSP), Selasa (26/5).

Untuk membantu masjid-masjid dalam mempersiapkan protocol Covid-19, Pemprov Kepri akan membagikan handsanitizer dan masker ke masjid-masjid. “Nanti Pak Gubernur akan memberikan dukungan hand sanitizer dan masker untuk masjid-masjid,” tambah Sekda.

Sebelumnya Pemprov Kepri melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri, telah membagikan 10 ribu masker dan ratusan handsanitizer kepada masyarakat.

Sumber: Diskominfo Kepri

Sekda Kepri, Arif Fadillah (Fhoto: Istimewa).

Fhoto: Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Kepulauan Riau bersama Yogyakarta dan Bali telah ditetapkan Pemerintah Pusat, sebagai percontohan New Normal. Kepri sendiri akan memulai New Normal dari tempat ibadah. Masjid akan diperbolehkan menggelar shalat berjamaah.

“New normal dalam arti aktivitas bisa berjalan, tapi mengikuti pola dan perilaku standar Covid. Sesuai arahan Pak Gubernur, mungkin arahan kita pertama ke masjid. Kita beri kelonggaran,” ujar Sekda Kepri, H.T.S. Arif Fadillah yang juga Ketua Harian Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Kepri di Kepri Smart Province (KSP), Selasa (26/5), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Wilayah dengan zona hijau dapat melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Sedangkan wilayah dengan kategori zona kuning dan merah, disarankan untuk melaksanakan shalat di rumah masing-masing. Namun jika pengurus masjid tetap ingin menggelar shalat berjamaah, harus mengkuti protocol Covid-19.

“Tentunya melalui pengawasan ketat dari  bupati dan walikota setempat. Aturan protocol covidnya kita sebutkan itu, ada pengecekan suhu badan, hand sanitizer, pakai masker, itu semua. Memakai ayat pendek. Jarak satu lengan,” jelas Sekda.

“Jika ada masjid yang tidak mengikuti protokol aturan Covid, itulah yang akan dilakukan pengawasan ketat oleh bupati dan walikota, apakah layak atau tidak layak mereka melanjutkan aktivitas tersebut. Ada pengecekan dari tim pengawasan dari gugus tugas masing-masing,” tambah Sekda.

Pemprov Kepri juga sudah berdiskusi dengan Kanwil Kemenag Kepri. “Pertama ibadah bisa kita lakukan, tapi tetap jaga. Misalnya satu tempat ketemu jamaah di masjid ada yang positf, nanti kita kaji lagi,” ungkap Sekda.

Pemprov Kepri juga mengajak masyarakat untuk menggelar doa dan zikir, memohon kepada Allah agar pandemic Covid-19 ini segera berlalu.

(***)