Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Terdakwa Sumimi (Kerudung) Mendengarkan Keterangan Saksi dari BP Batam dan BC Batam.

HUKUM KEPRIAKTUAL.COM: Tiga saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Samuel Pangaribuan, dalam kasus perkara terdakwa Sumimi alias Mimi binti Sumiadi, pemalsuan sertifikat SPPT-SNI, di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Dua saksi tersebut dari BP Batam, dan dari BC Batam, Rabu (19-2-2020).

Kasi Lalin Barang BP Batam, Iddil Jamal mengatakan, bahwa sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) perusahaan PT. Tegar Mandiri Perkasa tidak terdaftar.

"Perusahaan terdakwa tidak terdaftar. Namun SIUP nya ada. Tetapi dalam barang impor mainan anak-anak tidak ada sertifikat SNI, karena itu perbatasan. Jadi harus ada SNI nya. Kuota barang impor barang lainya ada, tapi mainan anak-anak tidak ada," ujar saksi dari BP Batam, Iddil Jamal.

Hal yang sama juga disampaikan oleh saksi dari Bea Cukai Batam, Ruli. Ia menyampaikan dalam persidangan, barang impor mainan anak-anak milik perusahaan terdakwa tidak tercatat dalam manifested nya.

"Manifested nya tidak tercatat di Bea Cukai (BC) Batam," ujar Kepala Seksi Kepabaenan, Ruli dihadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Taufik Nainggolan didampingi Dwi dan Yona Lamerosa serta JPU dan Penasehat Hukum Terdakwa, Rano Sirait.

Namun ketika ditanya Hakim, kalau manifest barang impor mainan anak-anak tidak tercatat di BC Batam. Kenapa barang tersebut bisa lolos masuk ke Batam. Dan seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh BC Batam terhadap barang impor yang tidak tercatat manifes nya.

"Barang impor mainan anak-anak milik terdakwa masuk dari jalur hijau. Kalau lewat jalur merah, pengecekanya Rondom (acak)," kata Ruli.

Sementara itu, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Sumimi, Rano Sirait mempertanyakan ke saksi BP Batam dan BC Batam, tentang apa hubungan SNI terhadap barang mainan anak-anak yang di impor terdakwa.

"Tidak ada hubunganya," kata saksi dari BP Batam dan BC Batam.


Nat

Bupati KKA, Abdul Haris, SH (Fhoto 2 dari kanan) menghadiri kegiatan

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kepualauan Anambas (KKA), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) di Aula Hotel Tropicall Inn,Tarempa, Rabu (19/02/20). Kegiatan itu merupakan upaya untuk meningkatkan toleransi antar agama, suku dan ras, yang ada di KKA.

Andi Agrial, Kepala Bakesbangpol KKA yang sekaligus sebagai Ketua Pelaksana kegiatan, dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan itu dihadiri oleh seluruh Paguyuban yang berasal dari suku atau ras yang ada di KKA.

“Peserta acara ini yakni dari Paguyuban-paguyuban yang berasal dari suku dan ras yang ada di KKA," ungkap Andi Agrial.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris,SH juga menyampaikan bahwa Rakor FPK yang diselenggarakan tersebut sangat tepat untuk segea melakukan perbaikan, peningkatan dan pembaharuan kondisi bangsa yang pernah keruh dan retak.

Diketahui juga pada akhir-akhir ini dapat disaksikan dimedia massa maupun media elektronik, sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan antar suku, ras dan agama (SARA).

“Melalui Rakor ini, sangat tepat untuk segera dilakukan perbaikan, peningkatan dan pembaharuan kondisi yang pernah keruh akibat perbedaan SARA,” ujar Haris.

Haris memastikan bahwa pihak Pemeintah Daerah (Pemda) KKA sangat mendukung dan meyambut baik atas telah terselenggranya acara ini.

“Kami dari Pemerintah Daerah KKA, sangat mendukung dan menyambut baik atas terselenggaranya Rakor ini. Semoa ke depan dapat terus berjalan dengan baik," imbuh Bupati

Arthur

Festival Musik Anambas Soundnation.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Dalam rangka merayakan empat tahun masa kepemimpinan Abdul Haris dan Wan Zuhendra (Haris -Wan), Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Anambas, sejumlah Musisi Anambas menggelar Festival Musik Anambas Soundnation dengan tema 'Hapus Perbedaan Melalui Musik'. Acara dilangsungkan di Lapangan Sepak Bola Sulaiman Abdullah, Tarempa, Selasa, (18/02/20).

Para Musisi Anambas yang tergabung dalam Anambas Soundnation, berinisiatif untuk ikut serta memeriahkan momentum empat tahun masa kepemimpinan Hairs -Wan tersebut. Ajang adu talenta di bidang seni musik itu, digelar selama dua malam dan melibatkan 16 peserta dari berbagai perwakiilan di Kabupaten Kepulauan Anamas (KKA).

Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, SH mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan empat tahun kepemimpinannya. Kegembiraan (acara ini) yang dibagi dan diakomodir atas keinginan para pemuda/pemudi juga orang tua. Sebelumnya didatangkan Ustad Abdul Somad dan dari segi kesehatan sudah dilaksanakan gerak jalan santai dan pembagian doorprize di kecamatan Jemaja.

Bupati juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dalam kegiatan yang dilaksanakan. Dia menyebutkan ada satu hal yang harus disampaikan, tidak cukup hanya dibidang musik saja, pemuda juga harus diberdayakan dari bidang lainnya, terutama sisi keagaamaan dan sosial masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas siap mendukung dan mendorong hal ini, mari bersama-sama dan bekerja sama supaya Anambas bisa maju dan bersaing dengan kabupaten lainnya,” imbahunya sembari memberi semangat kepada hadirin.

Dikesempatan yang sama Edo, panitia pelaksana (Panpel) mengatakan
aksi seni musik ini dipertunjukan tidak tanggung-tanggung. Pada malam penutupan acara, Anambas Soundnation mengundang bintang tamu yang cukup tersohor di kancah dunia musik tanah air, yaitu eks Gitaris Tiket Band, Teguh Dewanto.

Rencananya, Teguh Dewanto akan menampilkan 16 lagu. Salah satunya ialah lagu Bukan Rayuan Gombal yang dipopulerkan oleh Judika. Musisi lokal KKA juga akan turut serta berkolaborasi dalam penampilan tersebut.

“Malam penutupan besok kita akan menampilkan Bintang Tamu eks Gitaris Tiket Band, Teguh Dewanto. Kita juga akan berkolaborasi dengan dia, ” kata Ketua Panpel kegiatan, Edo,

Edo berharap acara Anambas Soundnation, dapat menghapus perbedaan melalui musik, sesuai dengan tema yang diusung. “Kita berharap dengan terselenggaranya acara musik ini, kita dapat menghapus perbedaan,” imbuhnya.

Arthur

Fhoto: Istimewa.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lagi-lagi menunjukkan kekesalannya kepada BPJS Kesehatan. Sebab, masalah keuangan BPJS Kesehatan masih terus menjadi bahasan.

Sri Mulyani mengatakan, sepanjang tahun 2019 lalu masih ada potensi gagal bayar BPJS Kesehatan sebesar Rp 15,5 triliun. Padahal, pemerintah sudah menyuntik sebesar Rp 13,5 triliun untuk menutupi potensi defisit yang diperkirakan sebesar Rp 32 triliun.

"Kami sudah transfer Rp 13,5 triliun kepada BPJS sebelum akhir 2019 untuk mengurangi defisit, yang estimasi Rp 32 triliun. Tapi meski sudah diberikan Rp 13,5 triliun masih gagal bayar Rp 15,5 triliun," ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (18/2/2020) dikutip dari CNBC Indonesia.

Dengan kondisi ini, maka ia menekankan bahwa BPJS Kesehatan masih defisit untuk keuangan tahun 2019. Oleh karenanya, pada saat itu BPJS Kesehatan meminta Kemenkeu untuk membayarkan iuran PBI Pusat dan Pemda untuk dibayarkan di awal untuk menutupi kebolongan keuangannya.

"Makanya BPJS kirim surat ke kami untuk minta seluruh PBI bayar di depan. Kalau bicara surplus, defisit masih Rp 15,5 triliun. Ini juga dengan kenaikan yang sudah kita masukan Rp 13,5 triliun," tegasnya.

Lanjutnya, dengan kondisi ini maka jika iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan akan kembali mengalami defisit dan bahkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Ia menjelaskan sejak dibentuk pada tahun 2014 lalu, BPJS terus mengalami defisit.

Pada 2014 defisit mencapai Rp 9 triliun dan disuntik pemerintah Rp 5 triliun, 2016 defisit turun menjadi Rp 6 triliun dan disuntik pemerintah Rp 6 triliun. Namun, pada 2017 meningkat jadi Rp 13,5 triliun dan 2018 naik lagi menjadi Rp 19 triliun dan pada 2019 BPSJ mengestimasi defisit capai Rp 32 triliun.

"Dengan demikian, pemerintah putuskan naikkan iuran. Menurut Peraturan UU, kenaikan iuran 2 tahun sekali. Tapi sejak 2014 tidak ada perubahan iuran. Padahal UU bilang review tiap 2 tahun," tegasnya.

Sebagai informasi kenaikan iuran yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020 lalu adalah: Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp 22.500 menjadi Rp 42.000 per bulan.

Kemudian yang menjadi permasalah adalah untuk masyarakat golongan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Dimana ada tiga kelas yang semuanya dinaikkan iurannya oleh pemerintah.

Kelas III : naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa per bulanKelas II : naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa per bulanKelas I : naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa per bulan.


Red

Simulasi penanganan virus corona (Codiv 2019) oleh petugas medis RSUP Raja Ahmad Thabib. Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, Selasa (19/2/2020), berharap semua pihak membantu mensosialisasikan Kepri terbebas dari Codiv 2019. Imbauan ini disampaikan Sekdaprov mengingat Kepri ikut terdampak. Mulai dari sektor pariwisata, kesehatan, maupun kenyamanan masyarakat.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri mendorong semua pihak untuk dapat berpartisipasi dalam mensosialisasikan kondisi Kepri yang aman dari Corona Virus atau Codiv-2019. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang,Selasa (18/2-2020).

"Kita minta seluruh pihak ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan kondisi Kepri saat ini yang aman," ungkap Arif dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Pasalnya, kondisi Kepri yang langsung berbatasan dengan beberapa negara yang telah tersuspect Corona virus membuat Kepri saat ini ikut terdampak cukup besar dari berbagai sektor.

"Baik itu sektor pariwisata,kesehatan serta kenyamanan masyarakat Kepri terkait isu Codiv 2019 ini," jelas Arif.

Menurut Arif, untuk saat ini dipastikan kondisi Kepri masih aman dari keberadaan virus Corona atau codiv 2019 ini. Namun begitu ia meminta kepada seluruh pihak untuk dapat mensosialisasikan kondisi Kepri saat ini.

" Kami minta media untuk dapat terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kondisi Kepri saat ini dengan akurat dan transparan," tegas Sekda.

Serta untuk instansi dan dinas kesehatan diharapkan terus mensosialisasikan kepada masyarakat Kepri untuk dapat mengerti dan menjaga kesehatan khususnya SOP dalam mencuci tangan yang baik.

"Mulai dari sosialisasi ke sekolah-sekolah dan instansi lainnya agar masyarakat mengerti dan memahami tata cara menjaga kesehatan khususnya dari mencuci tangan," jelas Arif.

Untuk dinas pariwisata Kepri yang diharapkan terus mensosialisasikan berbagai promosi promosi pariwisata di Provinsi Kepri.

"Dan Kominfo juga terus mensosialisasikan pemberitaan yang benar dan hoax khususnya pada situasi saat ini," ungkap Arif.

Sehingga kondisi Kepri dapat perlahan-lahan dapat membaik di segala sektor.

"Apalagi tahun ini ada beberapa agenda pusat yang di laksanakan di Provinsi Kepri, sehingga kami harap kondisi tercermin selalu aman dan kondusif," jelas Arif kembali.


Red

Sekda Provinsi Kepri, Arif Fadillah. (Fhoto: Is)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah memastikan akan segera menyurati kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri agar hadir dalam rapat paripurna yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Arif Fadillah terkait dengan permintaan Anggota DPRD Kepri akan kehadiran kepala OPD saat pelaksanaan paripurna pembahasan Ranperda RZWP3K, Perusahaan Air Minum Tirta Kepri dan pengelolaan barang milik daerah, Selasa (18/2-2020).

"Sebelum dewan menyoroti kehadiran anggota OPD, saya sudah laporkan dulu kepada Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto terkait absensi kehadiran OPD ini," ungkap Arif dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Arif juga menegaskan pihaknya akan segera menyurati langsung setiap kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri baik yang absen hari ini maupun untuk kehadiran pada paripurna mendatang.

"Setelah ini akan kita Surati, memang ada beberapa yang tidak hadir karena mengikuti rapat terkait RZWP3K di kementerian pusat, seperti DKP, Dinas perhubungan dan Bappeda," ungkap Arif.

Sedangkan yang lain pihak ya belum mengetahui alasan ketidakhadirannya. Yang jelas akan sampaikan juga agar hadir kedepannya.

"Untuk perwakilan PDAM Tirta Kepri dan BUMD Provinsi Kepri juga tidak tahu kenapa tidak datang, padahal ranperda ini untuk mereka, yang jelas nanti kita Surati," tegas Arif.

Sehingga kedepannya lanjut Arif, setiap OPD dan instansi terkait dapat terus hadir dalam rapat paripurna.

"Jika ada pekerjaan lain ya setidaknya kirimkan perwakilan untuk menggantikannya," lanjut Arif kembali


Red

Fhoto: Istimewa.