Puncak GERAK Syariah 2025, Komitmen OJK Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk semakin meningkatkan akses keuangan syariah di masyarakat melalui berbagai program yang berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan keuangan syariah.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Puncak Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah), di Kantor OJK di Jakarta, Selasa.

Peningkatan inklusi keuangan syariah secara cepat dan merata menurut Mahendra sangat penting mengingat tingkat inklusi keuangan syariah menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 sebesar 12,88 persen, sementara tingkat literasi keuangan syariah mencapai 39,11 persen.

“Kami minta teman-teman semua di jajaran PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) dan tentu semua stakeholder kita di sini untuk menjadikan ini tantangan bagi kita. Jangan sampai apa yang sudah baik dalam literasinya itu karena ketidakadaan aksesnya itu menjadi kontraproduktif, menjadi kemudian skeptis dan apatis,” kata Mahendra.

Selain inklusi keuangan syariah, menurut Mahendra ada sejumlah tantangan untuk mendorong industri keuangan syariah yaitu pengembangan dan diferensiasi produk yang masih terbatas dan terbatasnya sumber daya insani di bidang keuangan syariah.

Dikatakan Mahendra, berbagai program dan kebijakan telah dijalankan OJK untuk terus memperkuat industri keuangan syariah antara lain dengan mengeluarkan sembilan regulasi (POJK) dalam dua tahun terakhir ini.

Sembilan POJK itu antara lain terkait dengan Kelembagaan BPR/BPRS, Kelembagaan UUS, Tata Kelola Bank Umum, Tata Kelola BUS/UUS, Penerapan Tata Kelola BPR/BPRS, Pengembangan Kapasitas SDM BPR/BPRS, Penetapan Status dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Layanan Digital oleh Bank Umum, dan Penetapan Status dan Tindaklanjut BPR dan BPRS.

Selain itu, terdapat tujuh SEOJK yang diterbitkan antara lain terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS, Perubahan Kegiatan Usaha, dan Penyelenggaraan Produk BPRS.

OJK juga mencatat per Januari 2025, kinerja industri jasa keuangan syariah terus meningkat. Total aset industri keuangan syariah meningkat sebesar 10,35 persen year on year (yoy) menjadi sebesar Rp2.860,1 triliun dengan total aset perbankan syariah sebesar Rp948,2 triliun, pasar modal syariah Rp1.740,2 triliun dan lembaga keuangan non-bank sebesar Rp171,7 triliun.

Pengembangan produk

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi mendorong agar pelaku jasa keuangan syariah terus berinovasi untuk terus mengembangkan produk dan layanan jasa keuangan syariah.

“Kita harus bersama mencari cara-cara yang bisa menjangkau masyarakat yang sebetulnya hanya mau dengan syariah. Nah ini tugas Bapak Ibu semua bagaimana untuk menjangkau saudara-saudara kita yang inginnya hanya buka syariah tapi mungkin secara akses kurang mendapat akses,” kata Friderica.

Friderica juga menyampaikan bahwa selama pelaksanaan GERAK Syariah 2025 telah diikuti oleh sebanyak 6,35 juta orang melalui beragam kegiatan edukasi keuangan syariah.

“Penyelenggaraan GERAK Syariah 2025 berjalan sukses berkat semangat dan antusiasme tinggi seluruh pihak terkait dalam menggunakan keuangan syariah baik dari OJK termasuk Kantor OJK Daerah, PUJK Syariah, dan Asosiasi,” kata Friderica.

Kegiatan GERAK Syariah 2025 telah dimulai sejak 23 Februari 2025 dan melibatkan kolaborasi dari seluruh penggerak keuangan syariah yakni Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah, Asosiasi, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Kementerian/Lembaga terkait lainnya, komunitas, media massa serta tokoh masyarakat lainnya.

Program GERAK Syariah terdiri atas rangkaian Kajian dan Obrolan seputar Keuangan Syariah (KOLAK) serta Kompetisi Keuangan Syariah di Bulan Ramadan (KURMA).

GERAK Syariah 2025 berhasil menorehkan capaian realisasi kegiatan sejumlah 2.863 kegiatan yang terdiri atas 1.435 kegiatan literasi, 556 kegiatan inklusi, dan 872 kegiatan sosial, dengan jumlah nominal capaian kinerja keuangan syariah dari sisi penghimpunan dana sebesar Rp1,4 triliun dan penyaluran dana sebesar Rp4,6 triliun.

Selain kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah, dalam rangka menebar manfaat bagi masyarakat luas, telah tersalurkan dana sosial sebesar Rp30,75 miliar kepada 158.203 orang.

Sejalan dengan misinya memperluas jangkauan kegiatan keuangan syariah hingga pelosok, rangkaian kegiatan GERAK Syariah 2025 menjangkau 154 Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi atas upaya yang dilakukan, OJK memberikan penghargaan GERAK Syariah Award yang mencakup kategori PUJK dengan literasi teraktif, termasif, terviral serta inklusi tertinggi.

Penghargaan diberikan secara langsung kepada pimpinan PUJK Syariah pemenang yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Unit Usaha Syariah PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, PT BPRS Hikmah Khazanah, PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa, dan Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Sumatera Barat.

Friderica mengharapkan kolaborasi yang telah dipupuk dapat terus terjalin tidak hanya selama bulan Ramadan tapi juga dilakukan secara berkelanjutan pada program-program peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah lainnya seperti Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS), Syariah Financial Fair (SYAFIF), dan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS).

Pada acara tersebut, OJK juga menunjukan komitmen dalam meningkatkan akses keuangan syariah pada komunitas khususnya komunitas di wilayah Pedesaan berkolaborasi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Kemendes PDT), dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) dengan melakukan kick-off program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Desa melalui Pembentukan Unit Layanan Keuangan Syariah.

Program EPIKS di Wilayah Pedesaan bertujuan untuk mengakselerasi tumbuhnya ekosistem kauangan syariah melalui optimalisasi peran Penyuluh Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Agen Laku Pandai Syariah.

Melalui penyelenggaraan GERAK Syariah, OJK berkomitmen mewujudkan masyarakat yang terliterasi dan terinklusi keuangan syariah hingga ke pelosok negeri melalui penguatan sinergi dan kolaborasi bersama dengan PUJK Syariah dan stakeholders.

Fay



Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin (tengah) memperlihatkan barang bukti narkotika hasil tangkapan Ditresnarkoba Polda Kepri.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Ditresnarkoba Polda Kepri bersama dengan Bea Cukai Batam berhasil menggagalkan penyelundupan 94,5 kg sabu dan 4.043 butir ekstasi. 

Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H mengatakan, pengungkapan ini merupakan hasil penangkapan selama periode 9 Maret hingga 25 Maret 2025 dengan 19 Laporan Polisi. 

Dalam pengungkapan itu, Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil meringkus 26 orang pelaku dimana 24 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. 

"Adapun ke-26 pelaku berinisial AS alias A, AS alias S, R, AA, RAD, A alias C, AA, MA, PDS, I, A, M, F, F alias H, Z, B, IG, RS, JJS, DG, S, B, SA, MJ, I dan JS," jelas Irjen Pol Asep, saat konferensi pers di Mapolda Kepri, Rabu (26/3/2025). 

Dari 19 LP tersebut, lanjut Irjen Pol Asep, ada 2 perkara yang cukup signifikan barang buktinya seberat 93,3 Kilogram sabu dengan 3 orang tersangka MY, I dan J. 

"Penangkapan 93,3 kg sabu tersebut merupakan kerjasama Ditresnarkoba Polda Kepri dan Bea Cukai Batam dimana diamankan di perairan depan desa berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan," ungkap Irjen Pol Asep. 

"Dimana pengedar ini membawa masuk barang haram dari negara sebelah dan kita berhasil melakukan pengejaran serta menangkap pelaku di kapal nelayan tersebut," sambungnya. 

Selain narkotika jenis sabu, Polda Kepri juga mengamankan barang bukti Pil Ekstasi 4.043 butir.

Pengungkapan Ini adalah komitmen bersama stake holder dan BNN untuk terus memerangi dan memburu para pelaku pengedar jaringan narkoba internasional.

"Kita memerangi para pelaku yang menggunakan perairan Kepri untuk menyelundupkan barang-barang narkotika tersebut.  Kita lihat 2 minggu terakhir ada 19 pengungkapan kasus, berarti setiap hari kami melakukan pengungkapan kasus signifikan baik sabu maupun ekstasi," pungkasnya.

Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan Pasal 114 Ayat 2 dan atau Pasal 112 Ayat 2 dan Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 UU No 35 tahun 2009 pidana mati atau seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 6 tahun atau paling lama 20 tahun.

Fay


Yunan Helmi Gazhali Mohammad Siap Berkontestasi dalam Musyawarah Daerah HIPMI Kepri ke VII.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Yunan Helmi Gazhali Mohammad resmi mengembalikan dokumen pendaftaran dan menyatakan kesiapannya untuk berkontestasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) HIPMI Kepri ke VII.

Penyerahan dokumen ini berlangsung pada Senin (25/3/2025) di Batam dan diterima langsung oleh Ketua Steering Committee (SC) Dr. Rachmad Chartady, didampingi oleh Sekretaris SC Rional Putra, serta jajaran anggota SC, Arief Yommi Fade, dan Henderiyana, S.IP.

Acara penyerahan ini juga disaksikan langsung oleh Ketua Organizing Committee (OC) Dwi Eko Pramono beserta jajaran OC lainnya. Dengan pengembalian dokumen ini, Yunan Helmi Gazhali Mohammad secara resmi mencalonkan diri dalam Musda HIPMI Kepri ke VII dan siap membawa visi serta gagasan baru untuk kemajuan organisasi dan pengembangan dunia usaha di Kepulauan Riau.

"Alhamdulillah, hari ini saya telah menyelesaikan proses pengembalian dokumen pendaftaran sebagai salah satu calon Ketua HIPMI Kepri. Ini adalah bentuk komitmen saya untuk turut berkontribusi dalam memajukan dunia usaha dan menciptakan iklim bisnis yang lebih baik di Kepulauan Riau," ujar Yunan Helmi Gazhali Mohammad, Selasa (25/3/2025).

Ketua SC Dr. Rachmad Chartady menyampaikan  proses pengembalian dokumen pendaftaran dan menyatakan bahwa seluruh tahapan Musda HIPMI Kepri ke VII akan berlangsung secara transparan dan demokratis.

"Kami menerima dan memverifikasi dokumen dengan mengikuti seluruh proses sesuai dengan ketentuan organisasi. Semoga Musda kali ini menghasilkan pemimpin terbaik untuk membawa HIPMI Kepri ke arah yang lebih baik," ujarnya.

Musda HIPMI Kepri ke VII diharapkan menjadi momentum penting bagi para pengusaha muda di Kepulauan Riau untuk bersatu dan berkolaborasi, yang sejatinya Musda sebagai ajang Bertanding untuk Bersanding.

Fay



Dukung Gerakan Global Sustainability, Santika Indonesia Hotels & Resorts Berpartisipasi dalam Earth Hour 2025.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Keberlanjutan lingkungan merupakan aset paling utama dalam keberlangsungan hidup manusia kedepannya. Banyaknya isu-isu global mulai dari pemanasan global hingga polusi lingkungan, menjadi peringatan bagi kita semua untuk mulai membuka mata dalam gerakan-gerakan yang dapat memberikan perubahan menuju masa depan Bumi yang lebih baik.

Hal inilah yang mendorong Santika Indonesia Hotels & Resorts kembali berpartisipasi dalam gerakan Earth Hour pada hari Sabtu, 22 Maret 2025.

Prita Gero, selaku Corp. Marcomm Manager Santika Indonesia Hotels & Resorts, menjelaskan bahwa gerakan Earth Hour ini menjadi sebuah bentuk komitmen Santika Indonesia Hotels & Resorts dalam menjaga keberlangsungan lingkungan.

“Kami menunjukkan dukungan kami dengan melakukan pemadaman listrik di seluruh jaringan hotel kami, mulai dari Amaris Hotel, Kampi Hotel, Hotel Santika, Hotel Santika Premiere, The ANVAYA, The Kayana, hingga The Samaya, mulai dari pukul 20.30 - 21.30 waktu setempat.” kata Prita, Senin (24/3/2025).

Selama 1 jam lampu dipadamkan, suasana hotel terlihat menjadi lebih hangat dengan adanya cahaya dari lilin-lilin yang menghiasi berbagai area, mulai dari lobi, restoran, bagian eksterior, hingga ruang publik lainnya.

Prita menambahkan, selain dilakukan oleh karyawan hotel, para tamu yang menginap juga diajak untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan Earth Hour ini.

“Mereka dapat berpartisipasi dengan mematikan lampu atau dapat menutup gorden jendela agar tidak ada cahaya yang terlihat dari luar. Selain itu, para tamu juga diarahkan untuk membantu menyalakan lilin sebagai simbolik dukungan gerakan ini. Harapannya dapat memberikan pengalaman kepada para tamu yang menginap serta edukasi terhadap bentuk kepedulian lingkungan.” jelas Prita.

Hasil dari gerakan Earth Hour ini adalah penghematan sumber daya listrik mulai dari unit yang paling barat, Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, hingga paling timur, Hotel Santika Premiere Ambon.

Santika Indonesia Hotels and Resorts saat ini mengelola 116 unit hotel dengan 7 brand utama: The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3, Amaris Hotel sebagai smart hotel dan The Royal Collection (The Samaya dan The Kayana) sebagai Boutique Villas.

Fay



Manajemen Grand Mercure Batam foto bersama anak Panti Asuhan Muhabbatul Haq Tanjung Uma.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Dalam bulan Ramadan 1446 Hijriah yang penuh berkah, Grand Mercure Batam Centre, hotel yang akan segera dibuka ini, berbagi kebersamaan dengan Panti Asuhan Muhabbatul Haq pada Jumat, 21 Maret 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Tanjung Uma ini dihadiri oleh perwakilan manajemen Grand Mercure Batam Centre dan disambut baik oleh pembina Panti Asuhan Muhabbatul Haq, Hj. Nurmawati, S.Pd.I.

Saat ini, panti asuhan tersebut menampung 24 anak, terdiri atas 14 laki-laki dan 10 perempuan, dengan rentang usia 4 hingga 18 tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim piatu. 

Samian Rais, selaku General Manager Grand Mercure Batam Centre, mengatakan, Ramadan adalah bulan penuh berkah untuk berbagi dan mempererat silaturahmi dengan komunitas sekitar kami.

"Kami bahagia dapat berbagi kebahagiaan dengan para anak panti asuhan. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat dan menjadi penyemangat mereka,” ujar Samian, Selasa (25/3/2025).

Grand Mercure Batam Centre, hotel yang akan segera hadir dengan pemesanan kamar  yang sudah dapat dilakukan mulai sekarang, untuk periode menginap mulai 1 Juni 2025.

Untuk informasi lanjut, silakan menghubungi nomor WhatsApp 0815-5707-5000, mengunjungi situs all.accor.com/B549, atau mengirim email reservasi ke HB549@accor.com.

Fay



Foto Saat Sidang Gugatan. 

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Pers (DP) tegas menyatakan Hendry Ch Bangun (HCB) tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) lagi sebagai Ketua Umum PWI Pusat untuk menggugat Dewan Pers di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Hal itu karena HCB sudah diberhentikan (dipecat) oleh Dewan Kehormatan PWI Pusat sebagai anggota PWI sejak 16 Juli 2024 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024.

Demikian disampaikan Dewan Pers melalui Ade Wahyudin SH dan kawan-kawan dari LBH Pers sebagai Kuasa Hukum dalam Eksepsi di PN Jakarta Pusat melalui e-court pada 19 Maret lalu.

Sebelumnya, HCB mengatas-namakan PWI Pusat menggugat Dewan Pers dengan perkara perdata Nomor: 711/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Pst karena tidak terima "diusir" dari Lantai 4 Gedung Dewan Pers. Persidangan dipimpin Hakim Ketua Achmad Rasyid Purba SH, MHum dengan Panitera Pengganti Dra Haridah Sulkam, MH.

Secara tegas, dalam eksepsi Dewan Pers sebagai Tergugat di poin 18 sampai 26 disebutkan bahwa HCB sebagai Penggugat sudah tidak memiliki lagi legal standing sebagai Ketum PWI Pusat. Argumentasi Dewan Pers sebagai berikut;

18. Bahwa Penggugat (HCB) dalam Gugatannya halaman 5 di poin c, mengakui dan menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan Kongres XXV tertanggal 26 September 2023 di Bandung Jawa Barat diantaranya menyempurnakan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga dengan masa kepengurusan 2023-2028.

19. Bahwa dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Dasar Penggugat menyebutkan “Kongres adalah pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi organisasi sesuai dengan PD dan PRT”. Selanjutnya dalam Kongres tersebut salah satu agendanya menetapkan Ketua Umum PWI Pusat dan Ketua Dewan Kehormatan sebagaimana dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a dan b Peraturan Dasar Penggugat.

20. Bahwa dalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Rumah Tangga Penggugat, yang intinya Pengurus Harian di bawah koordinasi atau yang dapat mewakili Organisasi di dalam dan di luar yaitu Ketua Umum bersama sekretaris Jenderal. Sedangkan dalam Pasal 19 Jo Pasal 21 Peraturan Rumah Tangga Penggugat yang mana intinya menyebutkan Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan tanggung jawab berupa meningkatkan penghayatan, ketaatan KEJ (kode Etik Jurnalistik) dan KPW (Kode Etik Perilaku Wartawan), dimana Dewan Kehormatan menjadi lembaga satu-satunya menetapkan telah terjadinya pelanggaran KEJ dan KPW serta memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar.

21. Bahwa sebagaimana dalam penjelasan di angka 14 di atas, telah Penggugat jelaskan di halaman 5 huruf b dalam Gugatan a quo terkait susunan Pengurus (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum) dan Pengawas (Dewan Kehormatan) sehingga telah selaras dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Jo Pasal 19 dan Pasal 21 Peraturan Anggaran Rumah Tangga Penggugat.

22. Bahwa dalam pemberitaan Kompas TV berjudul “Ketua Umum PWI Hendry Ch Diberhentikan Dewan Kehormatan, Ini Alasannya” dengan Link berita https://www.kompas.tv/nasional/523087/ketua-umum-pwi-hendry-ch-diberhentikandewan-kehormatan-ini-alasannya, dimana berita tersebut menjelaskan kalau Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberhentikan penuh Hendry Ch Bangun (Penggugat) dari keanggotaan PWI sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor: 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024 yang ditetapkan di Jakarta pada 16 Juli 2024.

23. Bahwa masih dalam pemberitaan tersebut, jauh sebelum adanya Pemberhentian penuh Hendry Ch Bagun (Penggugat) dari keanggotaan PWI, Dewan Kehormatan (Turut Tergugat III) telah menyampaikan surat Nomor:20/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024 tertanggal 16 April 2024 dengan perihal memberikan sanksi Peringatan keras kepada Hendry Ch Bangun (Penggugat), dimana hal tersebut telah sesuai dengan Kode Etik PWI Pasal 21 ayat 3 menyebutkan Putusan sanksi dapat berupa : a. Teguran Tertulis; b. Peringatan keras; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian penuh.

24. Bahwa selanjutnya dalam Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI dalam Pasal 10 menyebutkan: 1.) Tiada suatu badan, lembaga atau orang mana pun yang dapat menentukan anggota melanggar atau tidak melanggar serta menjatuhkan sanksi berdasarkan KPW, selain Dewan Kehormatan PWI. 2.) Perubahan dan pengesahan KPW ini dilakukan di Kongres

25. Bahwa selaras dengan Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) maka Dewan Kehormatan PWI mempunyai tugas dan fungsi untuk menegakan peraturan-peraturan tersebut sehingga menjadi dasar apa yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan telah berdasar hukum.

26. Bahwa terhadap Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor: 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024, sepengetahuan Tergugat, tidak ada Upaya Hukum dalam hal mengajukan keberatan atau Gugatan ke pengadilan untuk membatalkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan tersebut, malahan Penggugat mengubah struktur kepengurusan Dewan Kehormatan sebagaimana dalam halaman 5 huruf c dan d sehingga sejak Gugatan diajukan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing lagi dalam hal mengajukan Gugatan.

Karena itu dalam eksepsinya, Dewan Pers meminta majelis hakim PN Jakarta Pusat menyatakan Gugatan HCB tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelijdke Ver Klaard) dan menghukum HCB sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Selain karena HCB tidak memiliki legal standing, Dewan Pers juga menilai gugatan HCB bersifat prematur/terlalu dini karena penggugat belum menyelesaikan pokok perkara secara proporsional (Eksepsi Dilatoria), Gugatan yang diajukan HCB  salah pihak (Error In Persona) serta Gugatan yang diajukan HCB tidak jelas dan Kabur (obscuur libel).

Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang sebagai Turut Tergugat 2 dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo sebagai Turut Tergugat 3 memberi apresiasi, berterima kasih dan setuju 100 persen dengan eksepsi yang disampaikan Dewan Pers kepada majelis hakim.

"Eksepsi Dewan Pers di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan HCB tidak punya lagi legal standing kita setuju 100 persen. Itu sejalan dengan Keputusan Nomor 50 Dewan Kehormatan PWI Pusat," tegas Zulmansyah, Senin (24/3/2025).

Sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara perdata 711/Pdt.G/2024 yang diajukan HCB di PN Jakpus, Zulmansyah dan Sasongko Tedjo tidak memberikan eksepsi. Tetapi 100 persen sama dan setuju dengan eksepsi yang disampaikan oleh Dewan Pers.

Secara organisasi, HCB sudah selesai di PWI sejak 16 Juli 2024. Dia bukan Ketum PWI lagi setelah dipecat DK PWI Pusat. Bahkan bukan lagi anggota PWI. "Karena itu berhentilah bermanuver menggugat perdata di pengadilan atau melaporkan pidana di kepolisian atau memecat anggota PWI yang tidak sejalan dengannya. Semua sia-sia saja, bikin malu dan memperburuk nama PWI saja," tutup Zulmansyah.

Fay



Bakal Calon Ketua Umum BPD HIPMI Kepri, Louis Loi saat  mengambil formulir pendaftaran.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Louis Loi secara resmi mengambil formulir pendaftaran sebagai Bakal Calon Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kepulauan Riau (BPD HIPMI Kepri) pada Minggu, 23 Maret 2025.

Prosesi pengambilan formulir tersebut berlangsung di Sekretariat BPD HIPMI Kepri dan disambut langsung oleh Ketua Steering Committee (SC) Dr. Rachmad Chartady, didampingi oleh Sekretaris SC Rional Putra, serta jajaran anggota SC, yaitu Redno Sihpurnomo, S.IP, Arief Yommi Fade, dan Henderiyana, S.IP.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Organizing Committee (OC) Dwi Eko Pramono bersama jajaran panitia lainnya yang turut menyaksikan proses pengambilan formulir.

Langkah ini menjadi sinyal kuat dari Louis Loi dalam menegaskan kesiapannya untuk bersaing dalam proses pemilihan Ketua Umum BPD HIPMI Kepri periode mendatang.

Dalam pernyataannya, Louis Loi menyampaikan rasa syukur dan semangatnya untuk membawa HIPMI Kepri ke arah yang lebih maju dan progresif.

“Saya siap untuk memberikan kontribusi terbaik bagi HIPMI Kepri dan seluruh anggotanya. HIPMI harus menjadi wadah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat jaringan pengusaha muda, dan menciptakan peluang baru bagi dunia usaha di Kepri,” ujar Louis Loi, Minggu (23/3/2025).

Ketua SC Dr. Rachmad Chartady menyambut kehadiran Louis Loi dalam proses pengambilan formulir ini, dan juga menekankan kepada BALONTUM untuk mengikuti, menghormati Proses tahapan Musda Ke VII BPD HIPMI KEPRI,” ungkap Dr. Rachmad Chartady.

Dengan pengambilan formulir ini, Louis Loi menjadi kandidat Bakal Calon Ketua Umum pertama yang mengambil dan siap dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum BPD HIPMI Kepri.

"SC akan menunggu Proses Pengembalian Folmulir Pendaftaran yang akan berlangsung pada 25 - 27 Maret jam 13:00 WIB di Sekretariat BPD HIPMI KEPRI," pungkasnya.

Fay



Penyerahan Surat Keputusan (SK) Juru Pelihara Cagar Budaya Kota Batam Tahun 2025 disaksikan Sekdako Batam, Jefridin.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Kota (Pemko) Batam mencatat sejarah baru dengan hadirnya Juru Pelihara (Jupel) Cagar Budaya untuk pertama kalinya. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Batam dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya.

Penyerahan Surat Keputusan (SK) Juru Pelihara Cagar Budaya Kota Batam Tahun 2025 berlangsung di Ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam pada Senin, 24 Maret 2025. 

SK tersebut diserahkan langsung oleh Sekda Kota Batam, Jefridin Hamid, mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, kepada dua Juru Pelihara, yakni Raja Alwi dan Abdul Rahman.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, menegaskan bahwa peran Juru Pelihara sangat penting dalam menjaga keberlangsungan cagar budaya. 

“Jupel ini bertugas melindungi dan merawat cagar budaya yang telah ditetapkan di Kota Batam. Saat ini, terdapat 14 Objek Cagar Budaya yang diakui dengan peringkat kota. Dengan adanya Jupel, diharapkan warisan ini tetap terjaga dan dapat diwariskan ke generasi mendatang,” ujarnya.

Sekda Kota Batam, Jefridin Hamid, turut mengapresiasi dua Juru Pelihara yang baru dilantik. 

"Ini pertama kalinya Batam memiliki Juru Pelihara Cagar Budaya. Ini bukan sekadar tugas, melainkan tanggung jawab besar dalam merawat warisan sejarah kita,” katanya.

Dalam tugasnya, Raja Alwi akan menjaga Kompleks Pemakaman Zuriat Raja Isa/Nong Isa dan Rumah Limas Potong. Sementara Abdul Rahman bertanggung jawab atas Makam Temenggung Abdul Jamal, Perigi Siwan 1911, dan Tiang Masjid Jamik Pulau Buluh.

Sejak 2022, Kota Batam telah menetapkan 14 Objek Cagar Budaya, antara lain Kompleks Makam Zuriat Raja Isa/Nong Isa, Makam Temenggung Abdul Jamal, dan Meriam Benteng. 

Kehadiran Juru Pelihara diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari identitas dan daya tarik wisata Kota Batam.

Fay


Wyndham Panbil Batam Mendukung Program Earth Hour.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Wyndham Panbil Batam kembali berpartisipasi dalam aksi Earth Hour, pada hari Sabtu, 22 Maret 2025, bersama para tamu mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB.

“Kami mengajak semua tamu untuk mendukung inisiatif ini bersama kami dan seluruh masyarakat global, membiarkan bumi bernafas lega selama kurang lebih satu jam. Kami mendorong para tamu untuk mematikan lampu kamar mereka. Dengan mematikan lampu yang tidak diperlukan selama satu jam, kami berharap dapat memberikan kontribusi energi positif bagi bumi yang kita cintai," ujar perwakilan Wyndham Panbil Batam, Senin (24/3/2025).

Selain berpartisipasi dalam program Earth Hour setiap tahun, Wyndham Panbil Batam juga menerapkan konsep Wyndham Green kepada seluruh staf dengan memaksimalkan penggunaan kertas bekas atau daur ulang dalam setiap proses pencetakan. 

Pihaknya juga mengubah botol kaca dari restoran hotel kami menjadi vas bunga yang, menunjukkan komitmen kami terhadap keberlanjutan dengan menciptakan sesuatu yang baru dari bahan bekas. Pembudidayaan kebun sayuran mikro (microgreens) segar untuk memberikan kesegaran dan vitalitas pada kreasi makanan di restoran kami sehari-hari. 

Selain itu, kami bekerja sama dengan perusahaan WIK dalam program "Free The Sea," di mana kami menyumbangkan botol plastik untuk didaur ulang, mendorong penggunaan kembali botol plastik secara berkelanjutan.

Earth Hour 2025 ini juga dilaksanakan serentak di seluruh Hotel Wyndham di seluruh dunia. Kami percaya bahwa setiap tindakan kecil dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan kita.

Partisipasi dalam Earth Hour adalah salah satu cara kami menunjukkan kepedulian terhadap perubahan iklim dan pentingnya melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Kami berharap dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk bergabung dalam gerakan global ini dan membuat perbedaan nyata. Bersama-sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi semua.

Fay


Ketua Umum PWI, Zulmansyah Sekedang.

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan bahwa pembekuan pengurus PWI Jawa Barat yang diketuai Hilman Hidayat oleh Hendry Ch. Bangun adalah tidak sah dan melanggar aturan organisasi.

Hendry Ch. Bangun, yang telah dipecat oleh Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, tidak memiliki kewenangan apa pun untuk mengambil keputusan atas nama PWI Pusat, termasuk membekukan kepengurusan daerah. 

Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menegaskan bahwa keputusan Hendry Ch. Bangun yang mengklaim membekukan PWI Jabar adalah tindakan ilegal dan tidak memiliki dasar hukum. PWI Jabar tetap sah di bawah kepemimpinan Hilman Hidayat, yang secara resmi masih menjabat sebagai Ketua PWI Jawa Barat. 

"Hendry Ch. Bangun sudah dipecat oleh Dewan Kehormatan karena pelanggaran etik berat. Jadi, segala keputusan atau tindakan yang ia lakukan dengan mengatasnamakan PWI Pusat adalah ilegal," ujar Zulmansyah, Minggu (23/3). 

Hendry Ch. Bangun, dengan mengatasnamakan PWI Pusat, mengeluarkan keputusan pembekuan kepengurusan PWI Jawa Barat pada Jumat (21/3/2025). Hendry mengklaim bahwa kepemimpinan Hilman Hidayat tidak patuh terhadap organisasi.

Namun, faktanya, Hilman Hidayat justru menjalankan aturan organisasi dengan benar, yakni mengikuti keputusan sah PWI Pusat yang menetapkan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI yang sah, menggantikan Hendry Ch. Bangun yang telah dipecat. 

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo, menyatakan bahwa pemecatan Hendry Ch. Bangun dan Sayid Iskandarsyah sebagai Sekjen telah melalui prosedur organisasi yang benar dan sesuai dengan kode etik.

Pemecatan tersebut bahkan telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan perdata Sayid Iskandarsyah terkait sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan. 

"Kami ingin menegaskan bahwa organisasi ini memiliki aturan yang jelas dan harus dipatuhi. Tidak ada tempat bagi individu yang sudah dipecat untuk kembali membuat keputusan yang merusak tatanan organisasi," tegas Sasongko Tedjo. 
Seperti diketahui, Dewan Kehormatan PWI Pusat sebelumnya memecat Hendry Ch. Bangun dan Sayid Iskandarsyah melalui SK DK PWI Nomor 21/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024, karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat, yakni penyelewengan dana cashback dari Forum Humas BUMN.

Namun, Sayid Iskandarsyah menggugat keputusan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 395/Pdt.G/2024/PNJkt.Pst. Pengadilan kemudia menolak gugatan tersebut, pada Rabu 19 Maret 2025 sehingga memperkuat legitimasi keputusan Dewan Kehormatan PWI. 

Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Wina Armada Sukadi, mengingatkan bahwa PWI akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan keputusan ilegal dan merusak organisasi. 

"Kami akan menindak tegas siapa pun yang mencoba merusak integritas organisasi ini dengan menerbitkan SK palsu atau membuat keputusan sepihak yang bertentangan dengan aturan PWI," katanya. 

Wina yang juga seorang advokat menyampaikan dengan adanya keputusan pengadilan ini, PWI Pusat meminta seluruh anggota dan pengurus daerah untuk tetap berpedoman pada aturan organisasi yang sah, serta tidak terpengaruh oleh keputusan ilegal yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Fay



Pengurus INTI Kota Batam Berkolaborasi dengan Yayasan Marga Huang Batam foto bersama dalam kegiatan baksos.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan berkah dan juga penuh ampunan. Ramadan adalah bulan yang sangat baik untuk bersedekah. Memberi atau membagi ‎sedikit rezeki yang kita miliki tentunya dapat memberi kebahagian kepada yang akan menerimanya.

Itulah alasan utama pengurus Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Kota Batam, yang mana di Ramadan kali ini berkolaborasi dengan Yayasan Marga Huang Batam, berbagi rezeki dengan cara membagikan bantuan bahan sembako dan juga makanan berbuka puasa kepada dua (2) Panti Asuhan yang ada di kota Batam.

Pertama, Panti Asuhan Al Pancory Nahdlatul Wathan yang berada di Jalan S. Parman, Kampung Mangsang, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk. Dan Kedua, Panti Asuhan Ali Ibrahim yang berada di Jembatan 4 Jl Wisata Kelap 7 Desa Blongkeng RT3/2, Rempang Cate, Galang, Kota Batam adalah panti-panti yang beruntung menerima bantuan tersebut.


Ketua Panitia Pelaksana Baksos, Jonli Tan mengatakan kegiatan bakti sosial ini memang sudah direncanakan sebulan sebelum bulan ramadan tiba. Adapun tema yang diusung dalam kegiatan baksos kali ini ialah, Mempererat persaudaraan di tengah keberagaman Kota Batam.

Lebih lanjut Jonli mengatakan, dari hasil musyawarah bersama awalnya masukan dari anggota ada tiga panti asuhan yang akan diberikan bantuan. Namun, dikarenakan keterbatasan waktu dan bantuan, maka pihaknya memutuskan hanya dua panti asuhan saja yang diberikan bantuan.

Pihaknya berharap, dengan diberikannya bantuan ini semoga dapat membantu meringankan beban pengurus panti, yang dengan secara sukarela mengasuh dan mendidik anak-anak yang ada di panti tersebut.

Kemudian, pihaknya juga berharap melalui bantuan yang diberikan dapat menghadirkan kebahagiaan dan keceriaan untuk anak-anak panti, dalam menyambut datangnya hari kemenangan yakni Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Semoga bantuan ini dapat memberikan kebahagiaan dan keceriaan anak-anak panti dalam menyambut datangnya hari kemenangan yakni Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah," harapnya.


Senada, Pengurus Pemuda Marga Huang Batam, Agustina berharap kegiatan seperti ini dapat terlaksana di tahun-tahun yang akan datang. Alasannya, dengan diberikannya bantuan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi para pengurus panti.

"Kita berharap setiap tahun kegiatan seperti ini bisa rutin kita laksanakan. Dan, semoga apa yang kita berikan ini dapat dinikmati oleh anak-anak panti asuhan," harapnya.

Terpisah, Ketua Pimpinan Cabang INTI Kota Batam, Wong Bun Hock menambahkan kolaborasi dengan Yayasan Marga HUANG Batam ini adalah merupakan kolaborasi untuk yang kedua kalinya. 

Di mana lanjut Pak Wong panggilan akrabnya, pertama kalinya dilaksanakan baksos ini di TPA Telaga Punggur sebanyak 500 paket berupa Takjil dan menu buka puasa.

"Kami dari INTI Kota Batam memberikan apresiasi yang setinggi-tinghinya untuk pengurus Yayasan Marga Huang Batam yang memiliki kepedulian yang tinggi untuk membantu sesama umat manusia," ujar Pak Wong.

Sementara, Pengajar di Panti Asuhan Al Pancory Nahdlatul Wathan, Mahmudin mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh pengurus INTI Kota Batam dan Yayasan Marga Huang Batam.

"Alhamdulillah, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan ini," ujar Mahmudin.

Senada, Pengasuh Panti Asuhan Ali Ibrahim, Sabar juga mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan untuk anak-anak Panti Asuhan Ali Ibrahim yang berada di Jembatan 4 Barelang ini.

"Mewakili seluruh pengurus panti, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada INTI Kota Batam dan juga Yayasan Marga Huang Batam, atas bantuan yang telah diberikan ini," ujar Sabar disela-sela kegiatan.

Dia mengatakan, Panti Asuhan Ali Ibrahim ini berdiri sejak tahun 2015 silam. Dan, saat ini anak-anak yang ada di panti ini berjumlah lebih kurang 30 an anak.

"Anak-anak kita berjumlah 30 an anak. Ada yang sudah menjadi bidan, ada yang masih SMA dan ada yang masih SD. Ada juga yang masih balita," sebutnya.

Pihaknya berharap, bantuan ini tidak hanya diberikan pada saat bulan ramadan saja. Kalau bisa, di bulan-bulan diluar ramadan bantuan seperti ini bisa tetap terus diberikan.

"Panti kami posisinya jauh dari perkotaan. Jadi, kami sangat berharap uluran tangan dari para donatur supaya kami bisa terus memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang ada di pangi kami," pungkasnya.

Fay


Wagub Kepri dan Kepala BI Perwakilan Kepri foto bersama pemenang di event KURMA 2025.,

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Rony Widijarto P., secara resmi menutup rangkaian kegiatan Kepulauan Riau Ramadan Fair (KURMA) 2025, Sabtu (22/3), bertempat di Mega Mall, Kota Batam.

Kegiatan KURMA 2025 telah berlangsung selama dua pekan, yakni pada 10 s.d. 16 Maret di Kota Tanjungpinang dan 17 s.d. 22 Maret di Kota Batam.

KURMA 2025 merupakan flagship event tahunan hasil kolaborasi antara Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kepri, Pemerintah Provinsi Kepri, dan Bank Indonesia Provinsi Kepri serta para mitra strategis, dalam upaya memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Kepulauan Riau.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan KURMA 2025. Menurutnya, KURMA merupakan bagian dari upaya besar dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah yang semakin inklusif, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Menutup acara, Wakil Gubernur Kepri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kesuksesan KURMA 2025. Ia menegaskan pentingnya sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kepri.

“KURMA merupakan bentuk nyata kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus memperkuat daya saing UMKM lokal,” ujarnya.

Selain KURMA, akan terdapat sejumlah flagship event ekonomi syariah lainnya, seperti Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatra yang akan diselenggarakan pada 23–25 Mei 2025, serta Indonesia Sharia Economy Festival (ISEF) ke-12 pada Oktober 2025.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Rony Widijarto P., secara resmi menutup rangkaian kegiatan Kepulauan Riau Ramadan Fair (KURMA) 2025, Sabtu (22/3), di Kota Batam.

Batam, Kabarbatam.com – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Rony Widijarto P., secara resmi menutup rangkaian kegiatan Kepulauan Riau Ramadan Fair (KURMA) 2025, Sabtu (22/3), bertempat di Mega Mall, Kota Batam.

Kegiatan KURMA 2025 telah berlangsung selama dua pekan, yakni pada 10 s.d. 16 Maret di Kota Tanjungpinang dan 17 s.d. 22 Maret di Kota Batam.

KURMA 2025 merupakan flagship event tahunan hasil kolaborasi antara Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kepri, Pemerintah Provinsi Kepri, dan Bank Indonesia Provinsi Kepri serta para mitra strategis, dalam upaya memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Kepulauan Riau.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan KURMA 2025. Menurutnya, KURMA merupakan bagian dari upaya besar dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah yang semakin inklusif, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Menutup acara, Wakil Gubernur Kepri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kesuksesan KURMA 2025. Ia menegaskan pentingnya sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Kepri.

“KURMA merupakan bentuk nyata kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus memperkuat daya saing UMKM lokal,” ujarnya.

Selain KURMA, akan terdapat sejumlah flagship event ekonomi syariah lainnya, seperti Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatra yang akan diselenggarakan pada 23–25 Mei 2025, serta Indonesia Sharia Economy Festival (ISEF) ke-12 pada Oktober 2025.

Rangkaian kegiatan KURMA 2025 menghadirkan berbagai program unggulan, seperti UMKM Expo, Business Matching, Seminar Ekonomi Syariah, Layanan Sertifikasi Halal, Festival Fashion Show karya 7 desainer profesional dan 8 desainer muda potensial Kepri, Talkshow Literasi Keuangan Syariah, hingga beragam kompetisi Islami.

Program ini diikuti oleh ratusan peserta dengan total capaian transaksi penjualan mencapai Rp2,33 miliar serta business matching pembiayaan sebesar Rp2,19 miliar.

KURMA 2025 juga turut menghadirkan inisiatif QRIS 1000 Masjid untuk memperluas pemanfaatan sistem pembayaran digital di lingkungan tempat ibadah, serta layanan SERAMBI (Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri) guna memastikan ketersediaan uang layak edar menjelang Hari Raya Idulfitri.

Penyelenggaraan KURMA 2025 menjadi bukti nyata atas komitmen kuat Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meyakini bahwa sinergi yang telah terjalin akan terus mendorong kemajuan ekonomi syariah, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga sebagai kontribusi penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat unggulan ekonomi syariah dunia.

Fay



Kepala Perwakilan Rumah Zakat Kepulauan Riau, Muhammad Isa saat menerima piagam penghargaan.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Rumah Zakat Kepulauan Riau kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara I dalam ajang Kompetisi Pemberdayaan Ekonomi Lembaga ZISWAF yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Kepulauan Ramadhan Fair 2025. 

Kegiatan ini berlangsung sejak 10 hingga 23 Maret 2025 dan menjadi salah satu inisiatif strategis dalam mendukung penguatan ekonomi syariah di wilayah Kepulauan Riau.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Ronny Widjarto, dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dalam acara puncak yang berlangsung meriah di Batam.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi lembaga ZISWAF dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program berbasis zakat, infak, dan wakaf
.
Kepala Perwakilan Rumah Zakat Kepulauan Riau, Muhammad Isa menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan ini. 

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dalam menghadirkan program-program pemberdayaan ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Terima kasih kepada seluruh mitra dan donatur atas kepercayaan dan dukungannya,” ujarnya, Minggu (23/3/2025).

Prestasi ini sekaligus menunjukkan peran aktif Rumah Zakat dalam mendukung agenda ekonomi syariah nasional, khususnya dalam menguatkan ekosistem ZISWAF yang berkelanjutan dan inklusif.

Fay


Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani.  

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Polemik kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terus berlanjut, terutama setelah Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Hotel Grand Paragon, Jakarta, pada 18 Agustus 2024. 

Dalam KLB tersebut, Zulmansyah Sekedang terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat menggantikan Hendry Ch Bangun yang sebelumnya dicabut keanggotaannya oleh Dewan Kehormatan PWI akibat dugaan penyalahgunaan dana bantuan BUMN melalui modus cash-back.

Seiring dengan dinamika di tingkat pusat, PWI Kepulauan Riau (Kepri) turut merespons dengan menyerukan pentingnya menjaga integritas organisasi. 

Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani menegaskan, kepengurusan baru ingin memastikan PWI tetap menjadi organisasi profesional yang bersih dari praktik korupsi.

PWI Kepri secara resmi telah mengirim surat kepada PWI Kabupaten Natuna, mengajak seluruh anggota untuk bergabung dengan kepengurusan yang sah dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. 

Namun, ajakan ini ditanggapi dengan penolakan oleh sebagian pengurus di Natuna. Meski demikian, PWI Kepri menegaskan bahwa pintu untuk bergabung masih terbuka lebar bagi siapa saja yang memiliki komitmen terhadap profesionalisme dan transparansi dalam dunia pers.

"Kami ingin mengajak rekan-rekan di Natuna untuk bersatu dalam kepengurusan yang berintegritas. Kita ingin agar PWI tetap menjadi organisasi yang menjunjung tinggi kode etik dan bebas dari korupsi," ujar Saibansah.

Isu Plt PWI Natuna Diluruskan

Dalam polemik ini, muncul tuduhan bahwa Plt PWI Natuna, Arizki, bukanlah anggota resmi PWI. 

Namun, PWI Kepri menegaskan bahwa Arizki telah menjadi wartawan sejak 2015 di Pekanbaru, Riau, serta telah bergabung dengan PWI Riau dan mengantongi sertifikasi wartawan utama. 

Oleh karena itu, penunjukan Arizki sebagai Plt adalah sah dan bertujuan untuk mempersiapkan Konferensi Kabupaten Luar Biasa (Konferkab LB) guna memilih kepengurusan definitif.

"Jika ada pihak yang merasa keberatan, silakan bertarung secara sehat dalam Konferkab LB. Bersainglah dengan program dan gagasan untuk membesarkan PWI di Kabupaten Natuna, bukan dengan narasi yang menyesatkan," tambahnya.

PWI Kepri menegaskan bahwa wartawan harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial, menjadi mitra kritis sekaligus strategis bagi pemerintah daerah. 

Oleh karena itu, dalam momentum bulan suci Ramadan, seluruh anggota PWI di Natuna diajak untuk bersatu, menjunjung tinggi profesionalisme, serta menjaga marwah organisasi yang telah dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu.

"Salam kompak untuk seluruh insan pers di Natuna. Mari terus menjalin silaturahmi dan menjaga integritas PWI demi masa depan pers yang lebih baik," tutup Saibansah.

Fay



Pemimpin Redaksi (Pemred) Alreinamedia, Arizki Filbahri sebagai Plt. Ketua PWI Kabupaten Natuna foto bersama Buoati Natuna.

NATUNA|KEPRIAKTUAL.COM: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau menunjuk Pemimpin Redaksi (Pemred) Alreinamedia, Arizki Filbahri sebagai Plt. Ketua PWI Kabupaten Natuna. Hal itu membuat Arizki, sapaan akrab Pemred media tersebut untuk segera menggesa pelaksanaan Konferensi Kabupaten (Konferkab).

“Konferkab Natuna akan segera kami laksanakan, mesikpun kami diberi waktu selama 6 bulan. Pastinya sebelum 6 bulan akan secepatnya kami gelar,” ujar Arizki saat dikonfirmasi, Jumat (21/3/25).

Arizki menuturkan, meski kepengurusan PWI Natuna saat ini telah dibekukan, namun dia tetap akan merangkul anggota PWI Natuna tersebut agar tidak hilang arah.

“Pada dasarnya, kami tetap membuka diri karena impian kami hanya satu, mewujudkan PWI Natuna berintergritas dan profesional yang menjunjung tinggi kaidah jurnalistik,” katanya.

Menurutnya, di saat PWI Natuna menjunjung tinggi kaidah jurnalistik, maka tidak ada intervensi tentang berita. Sehingga untuk tahap awal, dia bersama rekannya akan segera melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah, seperti Bupati, Ketua DPRD hingga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Natuna agar kiprah PWI tetap berjalan. 

“Kami ingin semua berubah dan PWI Natuna bisa memberikan warna terhadap Pemerintahan Natuna. Tentunya dengan cara menciptakan karya jurnalistik yang profesional dengan menyajikan pemberitaan yang utuh, sehingga hal-hal negatif serta mudahnya era saat ini menyebarkan informasi liar-liar tanpa adanya kebenaran bisa tertepis dengan sendirinya disaat para awak media menyajikan berita dengan baik dan benar yang bisa difahami masyrakat,“ tegas Arizki.

Fay


Bikers Honda One Heart Community Kepri Tebar Kebaikan di Bulan Ramadhan.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Bulan suci Ramadhan menjadi momen istimewa bagi umat Muslim untuk berbagi dan menebarkan kebaikan. Semangat ini juga diwujudkan oleh para bikers Honda yang tergabung dalam One Heart Community Kepri, di bawah naungan PT Capella Dinamik Nusantara Kepulauan Riau.

Melalui berbagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat sekitar, para komunitas bikers Honda menunjukkan bahwa kebersamaan bukan hanya terjalin di jalan raya, tetapi juga dalam kepedulian terhadap sesama.

Salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan adalah santunan ke panti asuhan, yang dilakukan oleh beberapa komunitas Honda. Honda PCX Club Indonesia (HPCI) Chapter Batam mengunjungi Yayasan Panti Asuhan Fajar Cendekia Batam, memberikan donasi berupa sembako dan kebutuhan pokok bagi anak-anak panti. 

Sementara itu, komunitas Bikers Tiger Batam (BTB) juga melakukan aksi serupa dengan menyerahkan bantuan kepada Panti Asuhan Ya Bunaya Barelang, sebagai wujud kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan.

Tak hanya itu, komunitas bikers Honda juga turun ke jalan untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat luas melalui pembagian takjil gratis. Komunitas Beat Community Batam (Be@Com) dengan penuh semangat membagikan paket takjil kepada pengguna jalan, membantu mereka yang sedang dalam perjalanan agar bisa berbuka puasa tepat waktu. Kegiatan ini juga dilakukan oleh komunitas Scoopy Batam Island (SCOOBI) yang turut membagikan takjil di berbagai titik strategis di Batam.

Pulihanafiah Harahap, PIC Community PT Capella Dinamik Nusantara – Kepulauan Riau, mengapresiasi inisiatif komunitas bikers Honda dalam menggelar kegiatan sosial ini. 

"Kegiatan ini adalah bentuk nyata dari kepedulian komunitas Honda terhadap masyarakat sekitar. Kami ingin menunjukkan bahwa komunitas motor bukan hanya sekadar berkumpul dan berkendara, tetapi juga memiliki jiwa sosial dan semangat berbagi yang tinggi. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi komunitas lainnya untuk turut serta dalam aksi-aksi sosial yang bermanfaat," ujarnya, Sabtu (22/3/2025).

Kegiatan berbagi kasih ini juga dilakukan oleh Honda ADV Indonesia (HAI) Chapter Batam, yang tidak hanya membagikan takjil kepada masyarakat, tetapi juga kembali mengunjungi panti asuhan untuk menyalurkan bantuan. 

Semangat berbagi yang ditunjukkan para bikers Honda ini menjadi bukti nyata bahwa komunitas motor bukan hanya tentang hobi dan kendaraan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya.

Tak hanya di Batam, aksi serupa juga dilakukan oleh komunitas Honda di wilayah lain di bawah naungan PT Capella Dinamik Nusantara Kepulauan Riau, seperti di Tanjung Pinang. Komunitas Honda Scoopy Tanjung Pinang (HASTPI) turut serta dalam aksi berbagi kasih, menunjukkan bahwa solidaritas dan semangat berbagi di bulan suci ini dapat dilakukan di berbagai wilayah dengan penuh keikhlasan.

Salah satu bikers yang ikut dalam kegiatan berbagi kasih ini, Putra, juga mengungkapkan rasa bangganya bisa berpartisipasi. Di bulan yang penuh berkah ini, dia sebagai komunitas Honda ingin memberikan dampak positif bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. 

"Kami berharap aksi berbagi ini dapat mengubah pandangan masyarakat bahwa komunitas motor tidak hanya tentang touring dan modifikasi, tetapi juga kepedulian terhadap sesama," ujarnya

Melalui kegiatan ini, One Heart Community Kepri membuktikan bahwa solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas motor bisa menjadi sarana untuk menebarkan kebaikan. 

"Dengan semangat One Heart, para bikers Honda terus menunjukkan bahwa mereka tidak hanya peduli pada keselamatan di jalan raya, tetapi juga pada kepedulian sosial yang lebih luas di tengah masyarakat," pungkasnya.

Fay


Beri Apresiasi ke Bank Sampah Binaan, PT Pegadaian Area Batam Berbagi Bingkisan Idul Fitri.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: PT Pegadaian Area Batam menyelenggarakan kegiatan berbagi bingkisan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H untuk pengelola Bank Sampah Binaan Pegadaian Batam, Kepulauan Riau pada Rabu (19/3/2025).

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu dilaksanakan oleh Pegadaian Batam untuk memberikan apresiasi kepada pengurus-pengurus Bank Sampah Binaan PT Pegadaian Area Batam di beberapa wilayah khususnya Kepulauan Riau.

Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Batam Faozan Wahyu Praptono mengatakan, kegiatan ini merupakan program Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI).

"Pengurus-pengurus Bank Sampah binaan PT Pegadaian yang selama ini sudah berkontribusi terhadap pengelolaan sampah di lingkungan sekitar kita," kata Faozan. 

Ia juga menambahkan, kedepannya masyarakat dapat lebih peduli terhadap lingkungan khususnya sampah rumah tangga yang bisa diolah dan menjadi pendapatan masyarakat berupa Tabungan Emas Pegadaian.

"Terimakasih banyak atas perhatian PT Pegadaian terhadap lingkungan sekitar, dimana saat ini mungkin banyak terlihat dibeberapa ruas jalan sampah yang tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat sekitar, kami tergerak dari hal itu untuk dapat menjadikan nilai tambah bagi kami dengan mengolah sampah menjadi emas," imbuh salah satu pengelola Bank Sampah Binaan PT Pegadaian. 

Kegiatan ini juga dilaksanakan serentak di Bank Sampah seluruh Indonesia dibawah Binaan PT Pegadaian yang tergabung dalam Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) dengan adanya kegiatan ini diharapkan Bank Sampah yang telah dikelola bisa terus menghasilkan pundi pundi rupiah bagi masyarakat dan mengemaskan lingkungan sekitar mulai dari Bank Sampah yang ada di setiap daerah.

Fay


Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani (kiri) dan Sekretaris PWI Kepri Alfian. (Foto: Humas PWI Kepri)

TANJUNGPINANG|KEPRIAKTUAL.COM: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau resmi menunjuk Arizki Fil Bahri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Kabupaten Natuna. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan PWI Kepri Nomor: 30/PWI-KEPRI/III/2025 yang juga menetapkan Alfiana sebagai Plt Sekretaris dan Erwin Prasetyo sebagai Plt Bendahara.

Keputusan ini diambil menyusul dinamika yang terjadi di tubuh PWI Natuna pasca-Konferensi Luar Biasa (KLB) PWI Kepri pada 22 Februari 2025 di Batam. Dalam forum tersebut, Saibansah Dardani terpilih sebagai Ketua PWI Kepri yang baru, menggantikan Andi Gino yang sebelumnya dicopot oleh PWI Pusat.

Dalam SK tersebut, Plt Ketua PWI Natuna diberikan mandat untuk segera menggelar Konferensi Kabupaten (Konferkab) dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan guna memilih kepengurusan definitif.

"Pembentukan kepengurusan baru ini bertujuan untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan dan dapat melindungi profesi wartawan di Natuna sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI," kata Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani.

Keputusan ini juga diambil berdasarkan hasil rapat pengurus PWI Kepri pada 15 Maret 2025, yang menegaskan perlunya kepengurusan baru agar tugas-tugas organisasi tetap berjalan dengan baik di Natuna.

Profil Plt Ketua PWI Natuna Arizki Fil Bahri

Arizki Fil Bahri merupakan wartawan yang telah berkiprah sejak 2015 dan dinyatakan kompeten dengan mengantongi sertifikat Uji Kompetensi Wartawan jenjang Utama. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Pemimpin Redaksi salah satu media online di Kepulauan Riau dan memiliki keahlian dalam manajemen media serta kampanye iklan digital.

Ia bergabung dengan PWI Riau sejak 2015 saat masih menjadi reporter di media datariau.com dan terus mengembangkan profesionalismenya di dunia jurnalistik hingga dipercaya untuk memimpin PWI Natuna sebagai Plt Ketua.

PWI Natuna Tolak Keputusan KLB, Kepengurusan Lama Didemisionerkan

Sebelumnya, Dewan Kehormatan PWI Kepri telah mengeluarkan peringatan resmi kepada PWI Natuna untuk menentukan sikap pasca-KLB yang menetapkan Saibansah Dardani sebagai Ketua PWI Kepri. Jika dalam tiga hari tidak ada keputusan dari PWI Natuna, Dewan Kehormatan menegaskan akan mengambil langkah tegas sesuai aturan organisasi.

Namun, PWI Natuna justru menolak keputusan KLB, sehingga PWI Kepri mengambil langkah tegas dengan mendemisionerkan kepengurusan lama dan menunjuk Plt Ketua untuk menggelar Konferkab dalam waktu enam bulan.

"Kami sudah bersurat ke Ketua PWI Natuna, menyampaikan hasil KLB PWI Provinsi Kepri, tetapi mereka memutuskan untuk menolak," ungkap Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Kepri Parna Edison Simarmata.

Dengan langkah ini, diharapkan PWI Natuna dapat segera memiliki kepengurusan definitif yang solid dan mampu menjalankan fungsi organisasi dengan baik guna mendukung profesionalisme wartawan di daerah tersebut.

Redaksi



Jelang Mudik Lebaran, Pegadaian Hadirkan Gadai Bebas Bunga Untuk Masyarakat.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Pegadaian kembali hadirkan Gadai Peduli untuk masyarakat Indonesia jelang mudik lebaran 2025. Layanan Gadai Bebas Bunga dalam jangka waktu tertentu ini diberikan bagi nasabah baru atau nasabah tidak aktif untuk mendapatkan dana cepat dan mudah.

Nasabah dapat memperoleh pinjaman mulai dari Rp 50 ribu - Rp 2.5 juta dengan fasilitas  bebas bunga sampai dengan 60 hari. Pada program Gadai Bebas Bunga ini nasabah bisa menjaminkan berbagai agunan seperti emas batangan dan perhiasan, kendaraan bermotor, hingga barang elektronik. Barang Elektronik yang dapat dijaminkan meliputi handphone, laptop, tablet, kamera, televisi atau barang elektronik lainnya.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menyampaikan, program Gadai Bebas Bunga kembali diluncurkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, tentunya dengan transaksi yang cepat dan mudah.

“Gadai Peduli atau Gadai Bebas Bunga kembali kami luncurkan dengan harapan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama jelang mudik lebaran ini. Harapannya masyarakat dapat langsung merasakan manfaat dari program ini, terutama bagi yang membutuhkan dana mendadak, tentunya dengan pengalaman transaksi di Pegadaian yang cepat dan mudah” ujar Damar, Kamis (20/03/2025).

Program Gadai Bebas Bunga berlangsung mulai tanggal 19 Maret hingga 30 April 2025 untuk berbagai segmen masyarakat untuk segala tujuan penggunaan pinjaman. Damar berharap agar program tersebut bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, sebagai salah satu wujud dukungan Pegadaian dalam membantu perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya bagi pelaku UMKM pemula.

“Program ini dapat digunakan seluruh masyarakat untuk berbagai penggunaan pinjaman, baik produktif hingga konsumtif. Namun besar harapan kami agar program ini dapat benar-benar memberikan manfaat positif bagi masyarakat untuk membantu perekonomiannya, khususnya para pelaku UMKM. Semoga dengan fasilitas bebas bunga ini, UMKM dapat mengembangkan usaha,” tambah Damar.

Melalui program ini, Pegadaian turut memberikan pengalaman baru bagi masyarakat yang belum pernah menjadi nasabah. Sehingga menjelang usia perusahaan yang genap 124 tahun, segmen masyarakat yang dapat dilayani oleh Pegadaian semakin luas.

Fay


Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Putuskan Pertahankan BI-Rate sebesar 5,75 Persen.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Maret 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan BI-Rate dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar Rupiah.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) diarahkan untuk lebih mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.

Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM. Keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat, demikian pula akseptasi digitalisasi sistem pembayaran akan terus diperluas.

Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing, dengan:
a. mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrumen moneter pro-market;
b. menjaga struktur suku bunga instrumen moneter untuk tetap menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik;
c. memperkuat strategi transaksi term-repo dan swap valas; dan
d. memperkuat peran Primary Dealer (PD) untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar;

2. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;

3. Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM (Lampiran);

4. Penguatan akseptasi digital dengan: (i) implementasi strategi pencapaian target QRIS, baik dari sisi supply maupun demand, melalui sinergi dengan program Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan peningkatan efisiensi transaksi ritel antarnegara; dan (ii) menjaga momentum pemanfaatan kerjasama QRIS cross border pada koridor yang sudah terbentuk; dan

5. Penguatan dukungan kebijakan sistem pembayaran pada program Pemerintah, di antaranya melalui program perluasan QRIS cross border pada berbagai destinasi pariwisata dan wisatawan mancanegara, serta literasi keuangan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Sinergi dilakukan dalam 7 (tujuh) area kebijakan, yakni (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global.

Ke (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM, (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah, (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan, (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

Ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang makin luas. Di AS, kebijakan tarif impor berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di tengah meningkatnya pemberian insentif fiskal, sementara laju penurunan inflasi tidak secepat yang diprakirakan.

Ekonomi Eropa, Jepang, dan India juga terkena dampak rambatan kebijakan tarif impor AS tersebut di tengah permintaan domestik yang belum meningkat akibat keyakinan usaha yang rendah dan ekspor yang melambat. Sementara itu, pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai akibat kebijakan tarif impor AS tertahan dengan kebijakan pelebaran defisit fiskal 2025 dari yang ditargetkan.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 diprakirakan sebesar 3,2%. Di pasar keuangan global, ketidakpastian masih berlanjut diwarnai oleh penurunan yield US Treasury dan melemahnya indeks mata uang dolar AS (DXY) di tengah ketidakpastian penurunan Fed Funds Rate (FFR).

Aliran modal global yang semula terkonsentrasi ke AS bergeser sebagian ke komoditas emas dan obligasi di negara maju dan negara berkembang. Sementara itu, portofolio investasi saham masih terkonsentrasi ke negara maju kecuali AS, dan belum masuk ke negara Emerging Market (EM).

Tetap tingginya ketidakpastian global tersebut memerlukan respons kebijakan yang tepat dan terkoordinasi dengan baik untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Konsumsi rumah tangga tetap baik meskipun perlu terus didorong guna memanfaatkan keyakinan konsumen yang terjaga, dukungan belanja Pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan belanja sosial, serta peningkatan musiman permintaan menjelang perayaan Idulfitri 1446 H.

Investasi swasta juga perlu makin ditingkatkan guna mengoptimalkan keyakinan produsen yang tecermin pada Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia yang ekspansif, terutama pada meningkatnya volume pesanan. Dari eksternal, ekspor nonmigas meningkat pada Februari 2025 ditopang terutama komoditas minyak kelapa sawit dan kendaraan bermotor.

Secara sektoral, lapangan usaha pertanian diprakirakan meningkat didorong panen raya, sedangkan sektor pertambangan dan industri pengolahan melambat dipengaruhi permintaan eksternal yang menurun. Dengan berbagai perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2025 tetap baik dalam kisaran 4,7-5,5%.

Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk tetap menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran terus dioptimalkan sehingga bersinergi dengan stimulus fiskal Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia juga terus mendukung penuh implementasi program Asta Cita Pemerintah, termasuk untuk pembiayaan ekonomi, digitalisasi, serta hilirisasi dan ketahanan pangan.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal. Surplus neraca perdagangan berlanjut pada Februari 2025 sebesar 3,1 miliar dolar AS, setelah pada Januari 2025 mencatat surplus 3,5 miliar dolar AS.

Sementara itu, aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik membaik pada Maret 2025. Aliran modal asing ke SBN dan SRBI pada Maret 2025 (hingga 17 Maret 2025), mencatat net inflows masing-masing sebesar 0,2 miliar dolar AS dan 0,1 miliar dolar AS sejalan imbal hasil yang menarik dan prospek perekonomian yang tetap baik.

Sementara itu, aliran modal ke saham selama Maret 2025 mencatat net outflows 0,3 miliar dolar AS sejalan dengan perkembangan di pasar saham regional. Dengan perkembangan ini, investasi portofolio 2025 sejak awal tahun hingga 17 Maret 2025, mencatat net inflows  0,8 miliar dolar AS didorong inflows pada SBN dan SRBI.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2025 tetap tinggi sebesar 154,5 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Secara keseluruhan, defisit NPI pada 2025 diprakirakan tetap sehat seiring dengan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut didukung imbal hasil investasi yang tetap menarik dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB.

Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada Maret 2025 (hingga 18 Maret 2025) menguat sebesar 0,94% (ptp) setelah pada Februari 2025 melemah 1,69% (ptp), dipengaruhi berkurangnya aliran masuk modal asing ke saham regional termasuk Indonesia, sejalan dengan ketidakpastian global.

Tetap stabilnya nilai tukar Rupiah sejalan dengan konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Rupiah yang terkendali juga tecermin pada Rupiah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia, dan tetap lebih kuat terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar AS.

Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan stabil didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.

Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. IHK pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar 0,09% (yoy), terutama dipengaruhi oleh dampak positif implementasi kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya terpasang listrik < 2.200 VA sehingga mendorong komponen administered prices (AP) mengalami deflasi 9,02% (yoy).

Sementara itu, inflasi inti tetap terkendali pada level 2,48% (yoy) sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI-Rate) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok volatile food (VF) melambat 0,56% (yoy) didukung oleh sinergi erat Bank Indonesia bersama TPIP dan TPID melalui GNPIP di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%.

Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi VF diprakirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Strategi dan instrumen operasi moneter pro-market terus diperkuat untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Sebagai upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta mendorong aliran masuk modal asing ke pasar keuangan dalam negeri,.

Instrumen moneter pro-market SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan. Hingga 17 Maret 2025, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp892,36 triliun, 2,30 miliar dolar AS, dan 320 juta dolar AS.

Kepemilikan nonresiden dalam SRBI per tanggal 17 Maret 2025 mencapai Rp232,41 triliun (26,05% dari total outstanding). Implementasi dealer utama (primary dealer) sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi.

Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk memperkuat operasi moneter yang mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal Pemerintah.

Selama tahun 2025 (hingga 18 Maret 2025), Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar Rp70,74 triliun, yaitu melalui pasar sekunder sebesar Rp47,31 triliun dan pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah, sebesar Rp23,43 triliun.

Ke depan, berbagai inovasi instrumen yang telah diterbitkan akan dioptimalkan guna terus memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Transmisi kebijakan moneter berjalan baik, terutama ke pasar uang. Sejalan dengan penurunan BI-Rate pada Januari 2025 dan operasi moneter yang ditempuh Bank Indonesia, penurunan suku bunga pasar uang (INDONIA) berlanjut sehingga menjadi 5,79% pada 18 Maret 2025 dari semula sebesar 6,03% pada awal Januari 2025.

Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 14 Maret 2025 juga menurun, namun tetap tercatat menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing, yakni masing-masing dari 7,16%; 7,20%; dan 7,27% pada awal Januari 2025 menjadi 6,32%; 6,37%; dan 6,40%.

Imbal hasil SBN tenor 2 tahun per 18 Maret 2025 juga tetap menarik meskipun menurun, dari 6,96% menjadi 6,51%, sementara imbal hasil SBN tenor 10 tahun meningkat dari 6,98% menjadi 7,00%.

Sementara itu, suku bunga perbankan tetap rendah ditopang oleh likuiditas perbankan yang memadai sejalan dengan implementasi penguatan KLM dan publikasi transparansi SBDK. Kondisi tersebut pada gilirannya mampu meningkatkan efisiensi pembentukan suku bunga perbankan yang makin baik sehingga mendukung penyaluran kredit perbankan.

Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Februari 2025 tercatat masing-masing sebesar 4,79% dan 9,21%, relatif stabil dibandingkan dengan level pada bulan sebelumnya.

Kredit perbankan tetap tinggi untuk mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit mencapai 10,30% (yoy) pada Februari 2025, didorong oleh sisi penawaran dan permintaan.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit ditopang oleh realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan yang masih berlanjut, dukungan pendanaan dari pertumbuhan DPK yang terus mencatatkan tren positif sejak 2025, serta ketersediaan likuiditas yang tetap baik sejalan dengan implementasi penguatan KLM.

Hingga minggu kedua Maret 2025, Bank Indonesia telah memberikan insentif KLM sebesar Rp291,8 triliun, masing-masing kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp125,7 triliun, BUSN sebesar Rp132,8 triliun, BPD sebesar Rp27,9 triliun, dan KCBA sebesar Rp5,4 triliun.

Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja penjualan korporasi yang masih tumbuh positif. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi, masing-masing sebesar 14,62% (yoy), 7,66% (yoy), dan 10,31% (yoy). Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,15% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 2,51% (yoy).

Ke depan, Bank Indonesia akan turut mendorong pertumbuhan kredit melalui berbagai kebijakan makroprudensial yang akomodatif sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk mengoptimalkan kenaikan KLM dari paling besar 4% menjadi sampai dengan 5% dari DPK yang berlaku mulai 1 April 2025.

Peningkatan KLM sebesar 1% tersebut akan semakin mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.

Ketahanan perbankan tetap kuat mendukung stabilitas sistem keuangan. Likuiditas perbankan memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada Februari 2025 yang tinggi sebesar 26,32%. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Januari 2025 tercatat tinggi sebesar 27,01%.

Kualitas kredit juga tetap sehat tecermin pada rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan pada Januari 2025 yang terjaga rendah, sebesar 2,18% (bruto) dan 0,79% (neto). Secara keseluruhan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko tecermin pada tetap baiknya hasil stress-test yang dilakukan Bank Indonesia, serta ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga.

Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Februari 2025 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi transaksi, pembayaran digital[1] mencapai 3,38 miliar transaksi atau tumbuh 31,21% (yoy) pada Februari 2025 yang didukung oleh seluruh komponennya.

Volume transaksi pada aplikasi mobile dan volume transaksi pada internet terus meningkat masing-masing tumbuh sebesar 32,22% (yoy) dan 16,51% (yoy) pada Februari 2025. Demikian pula, volume transaksi pembayaran digital melalui QRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 163,32% (yoy) pada Februari 2025 didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 330,08 juta transaksi atau tumbuh 75,82% (yoy) dengan nilai mencapai Rp858,27 triliun pada Februari 2025. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS meningkat sebesar 4,66% (yoy) menjadi 807,18 ribu transaksi dengan nilai Rp14.749,90 triliun pada Februari 2025. Sementara itu, dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 9,79% (yoy) menjadi Rp1.112,22 triliun pada Februari 2025.

Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Februari 2025. Dari sisi struktur industri, interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran terus menguat diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas.

Transaksi pembayaran berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan SPBI serta sistem pembayaran industri, termasuk memantau keandalan sistem peserta dalam memberikan pelayanan transaksi sistem pembayaran selama periode libur Ramadan dan Idulfitri 1446 H.

Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, Terpencil (3T) dan selama periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2025.

Fay



Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.