Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Lokasi Tambang Timah Ilegal8.

LINGGA|KEPRIAKTUAL.COM: Aktivitas tambang Timah ilegal kembali beroperasi di kawasan hutan lindung Gunung Muncung, Desa Batu Berdaun, kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (16/1/2024). 

Seperti diketahui, aktivitas ilegal ini sudah beroperasi sejak belasan tahun lalu dan sempat terhenti pada zaman Covid tahun 2019 silam. Namun usai lepas Covid-19, kegiatan ini kembali beroperasi pada awal tahun 2023 dan apes pada Senin (6/2/2023) lalu, Ditreskrimsus Polda Kepri menertibkan aktivitas ilegal ini dengan menangkap 14 orang di lokasi dan 5 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. 

Kendati demikian, tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian itu bukan berarti memberikan efek jera bagi para pelaku. Justru kabarnya, 1 bulan setelah ditertibkan hingga sekarang, aktivitas tambang timah ilegal ini kembali beroperasi. 

Selain di kaki gunung Muncung, aktivitas ilegal ini ada juga yang beroperasi di Batu Kacang. Beredar informasi, kegiatan tambang ilegal ini dibekingi oleh oknum aparat. 

"Kalau tidak dibekingi oknum aparat, mana mungkin si pemilik modal dan para pekerjanya berani nambang timah tanpa izin. Apalagi lokasi tambang mereka masuk dalam kawasan hutan Lindung," beber sumber wartawan ketika ditemui di seputaran 

Adapun hasil tambang timah nantinya akan dijual kepada pengepul (PT. CPM) dengan kisaran harga Rp 200 - 250 ribu per Kg. "Tergantung kwalitas timah, jika kwalitasnya rendah dijual Rp 200 rb dan sebaliknya jika kwalitas timah tinggi terjual Rp 250 ribu per Kg," jelasnya. 

"Selanjutnya, hasil tambang timah yang sudah dikumpul oleh penampung, nantinya akan dibawa ke Kota Batam lewat jalur laut untuk diolah atau dilebur menjadi batangan timah," tambahnya. 

Akibat dari pertambangan ilegal ini, menurutnya akan bermunculan dampak negatif dari aspek lingkungan seperti pencemaran kualitas dan kuantitas air sertakan pencemaran tanah, "dimana limbah lumpur tanah kini sudah meluber ke sungai," ujarnya. 

Selain itu, bakal rusaknya bentang alam. Tentunya hal ini akan memicu kelongsoran dan meninggalkan lobang-lobang atau kubangan besar bekas galian. 

Tak hanya itu, aktivitas tambang ilegal ini juga mengancam keselamatan para penambang. "Dimana sebelumnya, 2 orang penambang timah di lokasi ini dilaporkan tewas tertimbun tanah galian saat melakukan aktivitas tambang. 

Mengacu pada pasal UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara terutama di pasal 158, para pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 miliar. 

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Ditreskrimus Polda Kepri dan pihak-pihak terkait soal aktivitas tambang timah yang beroperasi di kawasan hutan Lindung wilayah, Lingga, Kepulauan Riau. (Red)

Direktur BUP BP Batam, Dendi Gustinandar sedang mengikuti rapat bersama pengurus APBMI.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia atau APBMI Kota Batam merasa sangat kecewa dengan sikap yang diperlihatkan oleh Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP)  BP Batam, Dendi Gustinandar.

 

Bagaimana tidak, berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam rapat yang dilaksanakan di AP Premier Hotel Batam pada, Selasa (24/10/2023) lalu tentang peralihan pengoperasian Terminal Peti Kemas di Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar oleh PT Persero Batam diduga telah dilanggar.

 

Dalam rapat itu diberitahukan, terhitung mulai tanggal 01 November 2023, PT Persero Batam yang ditunjuk sebagai Operator Terminal Peti Kemas di Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, tidak akan merubah substansial operasional Terminal Peti Kemas sebagaimana yang telah berjalan selama ini. 

 

Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan saat ini jauh berbeda dari yang telah disepakati bersama. Bahwasannya, PT Persero Batam telah melanggar semua kesepakatan yang dibuat bersama oleh Direktur BUP BP Batam, Direktur PT Persero Batam bersama-sama dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia.

 

"Jika mengacu kepada risalah rapat, seharusnya Direktur BUP BP Batam (Dendi Gustinandar_red) menegur Persero Batam yang sudah sangat jauh melenceng dari kesepakatan. Ini tidak. Seolah-olah  Pak Dendi menutup mata dengan apa yang dilakukan oleh Persero Batam," ungkap Ketua APBMI DPC Kota Batam, Jonara Daniel didampingi pengurus APBMI, Senin (15/1/2024).

 

Lebih lanjut dia mengatakan, seharusnya BP Batam akan mengawasi pelaksanaan pengoperasian Terminal Peti Kemas yang diberikan tanggung jawab kepada PT Persero Batam. Namun faktanya dilapangan hal itu tidak dilakukannya.

 

Menurutnya, para Perusahaan Bongkar Muat (PBM) telah lama berperan penting dalam menggerakkan aktivitas logistik di Pelabuhan Batu Ampar bisa diakui dan diperhatikan lebih oleh pemerintah, bukan sebaliknya.

 

"Kami berharap agar peran PBM tetap diakui dan diperhatikan dalam perkembangan Terminal Peti Kemas dimasa depan," harapnya.

 

Kemudian, kesepakatan lainnya yang telah dilanggar yakni, PT Persero Batam tidak akan mengambil Customer PBM lain. Kenyataannya, saat ini PT Persero Batam dengan sangat terang-terangan melakukan penawaran kerjasama ke Shiping Line  yang ada di Singapura dan Jakarta.

 

Dia mengatakan, PT Persero Batam dengan sangat jelas telah melakukan penawaran kerjasama kegiatan bongkar muat container. Menurutnya, hal ini tidak etik. Apalagi menawarkan harga lebih rendah dari tarif sesuai dalam Perka Nomor 04 Tahun 2023.

 

Akibatnya, lanjut Jonara, PBM yang sudah kerjasama dengan shiping line teriak-teriak. Mengapa Persero Batam tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat bersama. Ini Persero Batam sudah potong kompas.

 

"Ini aneh. Masak Persero Batam sebagai perusahaan BUMN dalam menjalankan usaha tidak FAIR. Tidak ETIK," tegasnya.

 

Masih menurut Jonara, kesepakatan lainnya yang telah dilanggar oleh BP Batam dan Persero Batam yakni adanya pemungutan kontribusi 20 persen atas kegiatan Truck Loosing (TL). 

 

Dijelaskannya, untuk kegiatan Truck Loosing (TL) dari Dermaga langsung ke tempat pemilik barang atau sebaliknya, Perusahaan Bongkar Muat (PBM) tetap dipungut sebesar 20 persen dari tarif kegiatan Haulage atau kegiatan dari dermaga ke tempat penumpukkan peti kemas didalam pelabuhan.

 

Sedangkan, PBM tidak dapat menagihkan atas biaya tersebut kepada customer. Seharusnya, kegiatan Truck Loosing tidsk dikenakan karena dari BUP BP Batam atau PT Persero Batam memiliki tidak ada memiliki layanan (No Service No Pay).  

 

"Dikarenakan tidak ada layanan sama sekali (No Service No Pay), dan pemungutan tersebut tidak sesuai aturan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2005 dan intruksi Dirjen Perhubungan Laut  Kementerian Perhubungan NO. 008/6/17/DJPL-15. Dan, bila tetap hal itu dilakukan maka akan dianggap Pungli," tegasnya.

 

Menurutnya, BP Batam sebagai keterwakilan dari pemerintah yang mempunyai kewenangan penuh sebagai pemberi mandat, supaya bisa hadir dan menengahi. Hal itu agar PBM yang sudah ada ini jangan sampai mati dikarenakan kebijakan yang tidak diawasi.

 

"Padahal kalau Pak Dendi (Dendi Gustinandar_red) mengacu kepada risalah rapat yang sudah dilakukan, dia bisa saja menegur Persero Batam. Tapi, hal itu tidak dilakukannya," sesalnya. 

 

Pihaknya berharap, PBM bisa diberikan kesempatan bekerja di Pelabuhan Batu Ampar. Hal itu sebagaimana dengan tujuan utamanya yakni memastikan pelaksanaan proses bisnis pada Terminal Peti Kemas akan berjalan sesuai dengan harapan bersama.

 

Masih menurut Jonara, dengan adanya permasalahan tersebut, APBMI meminta agar kegiatan operasional peti kemas tidak mematikan PBM yang sudah bekerja puluhan tahun tidak mati serta adanya PHK terhadap para karyawan secara besar-besaran.

 

Selanjutnya, sesuai rapat pleno yang dilaksanakan oleh DPP APBMI di Makasar pada tanggal 06 Januari 2023 yang dihadiri Bapak Dr. Ir. Surat Indrijarso, Msc, Ph.D (yang biasa dipanggil Pak Surat).

Lalu, Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Bapak Febriyantoro (yang biasa dipanggil Pak Toro) menurut Jonara, Pak Toro akan segera memanggil Direktur BUP BP Batam dan Persero Batam di Gedung KPK pada bulan Januari ini.

Menurut Pak Toro, pihaknya juga meminta agar pengelolaan pelabuhan oleh Persero Batam dikembalikan ke Pemerintah dalam hal ini BP Batam karena Persero Batam dianggap tidak mempunyai kemampuan, serta menganggap BUP BP Batam atau Persero Batam yang tidak memberikan kesempatan berusaha PBM swasta di Pelabuhan/Terminal Peti Kemas.

"Itu tidak boleh dan kegiatan Truck Loosing yang dipungut 20 persen itu tidak legal," sebutnya.

 

Maka dari itu, APBMI melalui Surat Terbukanya menyampaikan beberapa poin tuntutan antara lain:

 

1. Agar BUP BP Batam menghentikan operasional alat HMC dan RTG yang dioperasikan oleh Persero Batam, karena alat PBM masih memadai. Dan, bila tidak segera dihentikan maka akan mengalami kehancuran.

 

2. Kedepannya, agar BUP BP Batam tidak menyerahkan kepada PT Persero Batam untuk mengelola atau mengambil alih seluruh pelabuhan, baik Dermaga Selatan dan Timur (karena katagori monopoli) dan mematikan PBM.

 

3. Untuk menghindari kebangkrutan PBM lokal, seharusnya BUP BP Batam tidak melarang alat Crane PBM untuk bekerja dan tetap memberikan kesempatan berusaha dan memberikan kesempatan berusaha dan memberikan waktu peremajaan alat Crane seperti HMC sebagai kearipan lokal pemerintah maupun BUMN.

 

4. Dibuat Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG) baik pada penggunaan Unit Shore Crane (untuk saat ini) maupun penggunaan Unit HMC (untuk kedepannya) dengan tujuan untuk menjaga produktifitas dan safety.

 

5. Agar BUP BP Batam atau PT Persero Batam menghentikan pemungutan kontribusi 20 persen atas kegiatan Truck Loosing (TL) dikarenakan tidak ada layanan sama sekali (No Service No Pay), dan pemungutan tersebut tidak sesuai aturan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2005 dan intruksi Dirjen Perhubungan Laut  Kementerian Perhubungan NO. 008/6/17/DJPL-15.

 

6. Mengembalikan pungutan yang sudah dipungut.

 

7. Agar alat Shore Crane yang kerja di Dermaga dan Reach Stacker yang di CY tidak dikenakan biaya penumpukan alat. Hal ini dikarenakan alat Shore Crane dan Reach Stacker sudah dikenakan biaya pass pelabuhan tahunan dan jasa kontribusi 20 persen. Hal ini juga akan menambah biaya operasional peralatan.

 

8. Agar biaya buka tutup Palka ditagihkan atau dihitung berdasarkan jumlah Palka bukan per daun Palka, sesuai tarif dalam Perka Nomor 04 Tahun 2023. Perlu penegasan tentang aturan ini dan ditagihkan perdaun tapi per Palka.

.

9. Legalitas ijin BUP dan operasional TPK BUP PT Persero Batam agar dilengkapi sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

 

10. Kepala BP Batam mengambil alih permasalahan tersebut dan segera menyelesaikan agar PBM tetap bisa bekerja dan tidak ada PHK.

 

11. Agar pengelolaan terminal peti kemas dilakukan sesuai aturan Perundangan yang berlaku.

 

12. Bila hal ini tidak segera diselesaikan maka Asosiasi Maritim akan melakukan mogok kerja.

Fay/Redaksi

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi (Tengah).

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menekankan bahwa peran aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan suksesnya pembangunan daerah.

Pesan ini disampaikan orang nomor satu di Kota Batam tersebut saat menghadiri Musrenbang Tingkat Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kamis (11/1/2024) malam.

Dalam agenda tersebut, Muhammad Rudi juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Batam akan terus berlanjut pada tahun 2024.

Sehingga, masukan serta saran dari masyarakat sangat diperlukan demi mewujudkan cita-cita pembangunan menuju Batam Kota Baru.

"Pembangunan infrastruktur juga akan membangkitkan kembali beberapa sektor penting, khususnya sektor pariwisata di Batam," ujarnya.

Dengan kebangkitan sektor industri yang ada, Rudi optimistis, ekonomi Batam pun akan tumbuh meroket.

Mengingat, pihaknya menargetkan adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan sepanjang tahun ini.

Tak main-main, Rudi ingin ekonomi tumbuh mencapai 7,5 persen.

"Mari dukung pembangunan menuju Batam Kota Baru untuk kita semua," pungkasnya. (*)

Lokasi Tambang Pasir.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Aktivitas tambang pasir ilegal di wilayah Sumerland Nongsa, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam tak tersentuh hukum. Meski lokasi ini tak jauh persis dari Markas Polda Kepri, namun kegiatan ilegal ini terlihat beroperasi bebas. 

Pantauan wartawan, sedikitnya terdapat 6 mesin sedot pasir yang beroperasi di lokasi, dari cuci pasir hingga tembak pasir. Namun aktivitas tambang pasir tersebut didominasi dengan melakukan tembak tanah lalu disaring hingga menghasilkan pasir yang siap di jual dengan kisaran harga Rp700 ribu per Dam Truk.

Menurut warga setempat, aktivitas tambang pasir ini sudah beroperasi 1 tahun. "Kalau gak salah, aktivitas ini sudah 1 tahunan beroperasi pak, ucap salah satu warga sekitar yang namanya tidak mau disebutkan, Sabtu (13/1/2024). 

Kendati demikian, aktivitas ilegal itu belum pernah ditindak oleh pihak kepolisian ataupun pihak-pihak terkait. "Sampai sekarang, lokasi ini belum pernah ditertibkan oleh Polisi. Bahkan adem-adem saja. Tidak mungkin polisi gak tau soal ini, mengingat lokasi ini tak jauh dari kantor Polda Kepri ya kan," kata pria paruh baya itu.

Lantas, siapakah oknum aparat dibalik aktivitas tambang pasir ilegal itu? 

Dari penelusuran wartawan, kegiatan tambang pasir ilegal ini diduga dibekingi oleh oknum aparat berinisial MU. Selain itu, bisnis ilegal ini juga melibatkan oknum Ditpam BP Batam berinisial KU selaku kordinator lapangan. 

Sementara, para pemain tambang pasir di lokasi itu disebut-sebut sedikitnya ada 5 orang warga sipil yakni berinisial NA, PO, TA, MA, SI, PA dan 1 orang lainnya berinisial ND yang diketahui adalah oknum aparat. 

Parahnya lagi, dari keterangan sumber, lokasi tambang pasir ini masuk dalam kawasan Hutan Lindung. "Sepengetahuan kita, lokasi tambang pasir itu masih masuk dalam kawasan hutan lindung. Sebagian masuk ke PL waduk atau DAM Nongsa," bebernya.

Untuk diketahui, hingga kini, Pemerintah Kota Batam melalui DPM-PTSP Kota Batam tidak pernah mengeluarkan izin penambangan (galian C). Lantas izin seperti apa yang dimiliki oleh pelaku penambang pasir di lokasi tersebut? 

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian dan Dinas terkait terkait adanya aktivitas tambang pasir ilegal tersebut.

 (Red)

Perayaan HUT PDI P ke-51.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Ratusan warga yang berasal dari 22 Rukun Warga di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam antusias mengikuti syukuran perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ke 51 tahun 2024.

Acara tersebut dilaksanakan dengan sangat meriah di Rumah Pemenangan Bersama Pileg - Pilpres 2024 PDI Perjuangan Kota Batam, yang berlokasi di Kampung Jabi RT 001 / RW 004 Nomor 7 Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Rabu (10/1/2024) malam.

Tampak hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Batam, Ernawati, Wakil Ketua DPC PDIP Kota Batam, Tumbur M Sihaloho, Calon DPD RI, Dwi Ajeng Sekar Respaty, Caleg DPRD Batam Dapil Nongsa-Sei Beduk, Muluking (Lurang), Ade Sulistiani Ruslan dan warga Batu Besar yang didominasi oleh kaum emak-emak.

Hadir juga, para sesepuh Kampung Jabi, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga tokoh adat yang ada di wilayah Kelurahan Batu Besar. Selain itu hadir juga ibu-ibu pengajian dari Permata (Persatuan Majelis Taklim) Kelurahan Batu Besar.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Batam sekaligus sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Kepri, Ernawati mengatakan kegiatan syukuran ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang ke-51 Tahun 2024.

"Sesuai arahan dari Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri_red), seluruh caleg-caleg diwajibkan untuk merayakannya di tingkat RT / RW di wilayahnya masing-masing," ujar Erna usai kegiatan.

Lebih lanjut dikatakannya, awalnya pihaknya berencana hanya mengundang 1 RW saja yang ada di Kelurahan Batu Besar yakni RW 004. Namun, pihaknya mendapat informasi dari 21 perwakilan RW lainnya yang menyatakan akan bersedia hadir di acara perayaan HUT PDIP yang ke 51 tahun 2024 ini.

"Target kami hanya mengundang 100 orang yang berasal dari 1 RW saja. Tapi, sore harinya kami mendapat konfirmasi bahwa perwakilan dari 21 RW lainnya juga menyatakan bersedia hadir. Ini merupakan bukti nyata bahwa Partai PDIP sangat dicintai oleh rakyat," ujar Erna terharu.

Tak hanya itu lanjut Erna, warga yang ada di RW 004 Kelurahan Batu Besar secara sukarela turut membantu menyiapkan lokasi acara. Mulai dari bersih-bersih, memasang bendera dan umbul-umbul hingga mempersiapkan makanan.

"Alhamdulillah, semuanya dibantu sepenuhnya oleh warga sekitar. Dan, kami dari partai sangat mengapresiasi atas kecintaan warga terhadap Partai PDIP," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, tak lupa dia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Batu Besar yang sangat antusias merayakan hari yang sangat bersejarah untuk partai berlambang Banteng bermoncong putih ini.

Menurutnya, hal itu sebagaimana yang telah diintruksikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang mengintruksikan kepada seluruh kadernya untuk wajib terus menyapa rakyat, turun kebawah sampai dengan ke akar rumput yang paling bawah yakni masyarakat.

"Kita gak perlu ragu untuk menghadapi rakyat kita. Hal itu dibuktikan dengan tumpah ruahnya warga Kelurahan Batu Besar menghadiri perayaan HUT PDIP ke 51 tahun 2024," sebutnya.

Kemudian, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri selalu berpesan kepada seluruh kadernya di Indonesia bahwa kekuasaan tertinggi itu ada ditangan rakyat. Jadi, jangan ragu bekerja untuk rakyat. 

"Kalau kita nanti menang, yang jadi juaranya itu adalah rakyat. Jangan pernah berpikir bahwa duduk manis dirumah, berdiam diri tanpa menyapa rakyat mustahil kita akan menang," ujarnya.

Masih menurut Erna, acara HUT PDIP ke 51 di tingkat RT / RW di wilayah Batu Besar dikemas dengan pengajian dan doa bersama untuk bangsa dan negara Indonesia. Pihaknya juga sengaja mengundang seorang penceramah lokal yakni Ustad Hafiz Aulia SiP.

Dalam tausiahnya, Ustad Hafiz Aulia SiP mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Partai PDIP, yang telah bersedia mengundangnya untuk memberikan ceramah agama di HUT PDIP ke 51 tingkat Kelurahan Batu Besar.

"Pak ustad itu kan latar belakang pendidikannya Sekolah Ilmu Pemerintahan. Dan dia sangat bersyukur, karena baru Partai PDIP lah yang berani mengundang dia untuk memberikan ceramah sesuai dengan latar belakang pendidikannya," ucapnya.

Dilokasi uang sama, Ketua RT 001 Kampung Jabi, Syarafuddin mewakili seluruh warga Kampung Jabi mengucapkan selamat Ulang Tahun kepada PDI Perjuangan yang ke 51.

Mudah-mudahan di usia yang ke 51 ini, PDIP tetap bisa melahirkan kader-kader yang mumpuni, dan tetap bisa melahirkan caleg-caleg yang mumpuni yang berani memperjuangkan kepentingan masyarakat yang berada di akar rumput.

Senada, Tokoh masyarakat Kampung Jabi, Amiluddin juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 51 kepada PDI Perjuangan. Dia berharap, pada pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada nanti, PDI Perjuangan bisa keluar menjadi pemenangnya.

"Kami masyarakat Kampung Jabi siap memenangkan Ganjar - Mahfud menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang akan datang," janjinya.

Sementara, Calon Legislatif DPRD Kota Batam Dapil Nongsa - Sei Beduk, Ade Sulistiani Ruslan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh bantuan moril dan materiil yang telah diberikan, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.

"Mewakili seluruh kader PDI Perjuangan Kota Batam, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan," ucap Ade usai kegiatan.

Menurutnya, menjadi seorang calon legislatif diwajibkan untuk turun ke masyarakat. Dan, hal ini bukan hanya dikarenakan memasuki tahun politik saja, melainkan pihaknya sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah rutin turun ke masyarakat.

"Untuk memenangkan hati rakyat, kita harus rajin-rajin turun menyapa dan menemui masyarakat. Jika hal itu terus dilakukan, saya yakin dan percaya Partai PDIP akan keluar menjadi pemenangnya," pungkasnya.

Fay/Redaksi

Kepala BP Batam, H. M. Rudi Bersama Kapolda Kepri.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Keseriusan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Repang, Galang sangat jelas terlihat. Hal ini terlihat dari kehadiran Muhammad Rudi dalam peletakan batu pertama, pembangunan rumah contoh warga Rempang, Rabu (10/1/2024) lalu.

Kehadirannya menemui masyarakat Rempang, salah satu bentuk tindakan persuasif dari Muhammad Rudi. Kepada masyarakat, Muhammad Rudi membuka komunikasi seluas-luasnya yang membutuhkan informasi mengenai pengembangan Rempang Eco-City.

"Kepada ibu dan bapak sekalian, warga Rempang yang saya cintai. Yakin dan percayalah, kami akan buat  terbaik untuk ibu bapak sekalian," ujarnya.

Ia menyebutkan, sejak pengembangan Rempang Eco-City yang dimulai pada bulan April 2023 lalu, seluruh jajarannya di BP Batam, Pemko Batam dan Forkopimda Kota Batam telah dikerahkan untuk selalu berada di Pulau Rempang. Sehingga ia berharap kepada masyarakat, bisa berkomunikasi dengan seluruh petugas yang ada di Rempang.

"Ibu dan bapak sekalian, kalau ada informasi yang dianggap tidak tepat atau belum jelas kebenarannya, kita mohon dengan segala hormat bisa menghubungi petugas-petugas kami disini. Sehingga, tidak terjadi sesuatu karena miss komunikasi yang dapat merugikan kita," tuturnya.

Ia menambahkan, pengembangan Rempang Eco City ini diharapkan bisa segera diselesaikan. Ia meyakinkan kepada masyarakat Rempang, bahwa pengembangan Rempang Eco City ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Rempang kedepannya.

"Kita bersyukur, mudah-mudahan investasi Rempang Eco-City ini bisa merubah ekonomi kita semua," tutup Muhammad Rudi. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol Yan Fitri Haliamansyah. Ia berharap kepada masyarakat Rempang untuk sepakat dan berbaik hati menerima kehadiran dari investor yang datang ke Rempang nantinya. Masyarakat Rempang harus menjaga kondisi kamtibmas di wilayahnya sendiri. 

Sehingga, proses pembangunan yang berjalan dapat tepat waktu, tepat sasaran dan masyarakat bisa menerima dampak positifnya. Seluruh masyarakat Rempang harus kompak serta tidak ada lagi isu-isu yang dapat menimbulkan perpecahan.

"Disini (Rempang, red) ada perangkat-perangkat pemerintah. Bisa dijadikan tempat untuk bertanya. Apapun halnya yang bersifat situasi perkembangan kamtibmas, silahkan kita jaga semua. Kita harus bersepakat, kita akan menjadi polisi bagi diri kita sendiri dan polisi bagi lingkungan kita," imbuhnya.

Kepala BP Batam saat Berbincang-bincang dengan Warga.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Pembangunan rumah untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Evo-City telah dimulai, dengan ditandai peletakan batu pertama, Rabu (10/1/2024). Hunian baru tersebut diberi nama "Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City" yang akan menjadi kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, dalam Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City tersebut tidak hanya dibangun perumahan untuk masyarakat Rempang saja. Melainkan, kampung itu nantinya juga akan dibangun sejumlah fasum dan fasos yang dapat dinikmati oleh masyarakat kedepannya.

"Tadi sudah kita lihat bersama-sama, bagaimana rumah contohnya. Termasuk juga dengan fasum dan fasosnya," kata Muhammad Rudi.

Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City itu akan tersedia berbagai fasilitas pendidikan lengkap (SD, SMP hingga SMA). Fasilitas pendidikan dari jenjang pertama hingga SMA itu, nantinya akan dibangun untuk menampung seluruh anak-anak di Pulau Rempang.

"Kita sudah pernah menyampaikan. Berapa jumlah anak ibuk dan bapak warga Kecamatan Galang Pulau Rempang ini, semua akan kita tampung. Sekolah akan kita bangun sampai bisa menampung anak ibu dan bapak sekalian," tegasnya dengan disambut tepuk tangan dari warga yang hadir.

Selanjutnya sebagai umat beragama, pemerintah juga akan membangun rumah ibadah yang akan bisa menampung seluruh masyarakat Rempang. Dimana, untuk di Kecamatan Galang terdapat 2.670 kepala keluarga.

"Berapa jumlah jemaah kita, maka sejumlah itu juga masjid akan kita bangun. Termasuk nanti yang beragama kristen,kita akan bangunkan gereja," tuturnya.

Terakhir, juga ada fasilitas olahraga seperti lapangan bola dan pelabuhan. Dimana, fasilitas lapangan bola dan pelabuhan itu nantinya akan berstandar nasional. Sehingga, fasilitas yang telah disediakan ini, bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat Rempang, Galang.

'Akan kita sempurnakan betul semua fasilitas ini. Supaya nanti warga Rempang yang kita geser kesini, betul-betul bisa menikmati fasilitas yang kami siapkan," imbuhnya.

Ril/Redaksi

Kacabjari Tanjungbatu, Charles Hutabarat S.H

KUNDUR|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu  Charles Hutabarat S.H., M.H  minta aparatur sipil negara (ASN) wajib bersikap netral dengan menjaga monoloyalitas (loyalitas tunggal) terhadap bangsa dan negara dalam menghadapi pesta demokrasi pada 14 febuari 2024 mendatang.

“Dalam menghadapi hegemoni politik dan dalam menyongsong pesta demokrasi nanti, segenap ASN wajib bersikap netral dengan menjaga monoloyalitas terhadap bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” ungkap Charles Hutabarat pada saat di temui di ruang kantornya pada Rabu (10/1/2024)

Dalam menyongsong tahun politik tersebut, kata Charles Hutabarat, sedikit banyak akan diwarnai dengan isu miring tentang netralitas  baik itu dari perangkat Desa, RT/RW, kelurahan, maupun di tingkat Kecamatan dan tak terkecuali di berbagai jejaring medsos dan ini yang perlu di antisipasi terhadap pengguna medsos dalam memposting berbagai kegiatan.

Untuk itu dalam hal ini, Charles Hutabarat menjelaskan bahwa,  posisi ASN dalam kedudukannya sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalannya pemerintahan di bidang penegakan hukum tidak lepas dari sorotan publik karena mampu menggerakkan potensi sosial dan politik yang berada di sekitarnya.

“Saya contohkan seorang kepala Dusun. RT/RW yang memegang kendali di wilayah tentu memiliki peluang besar untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip netralitas. Oleh karena itu dalam hal ini saya kembali mengingatkan wajib hukumnya bagi ASN menjaga netralitas, terlebih menjelang pesta demokrasi pada 14 febuari 2024 mendatang," pungkas Charles Hutabarat.

Untuk itu, lanjutnya, dalam masa kampanye saat ini diminta agar seluruh ASN, kepala Desa, pejabat BUMN /BUMD ketua RT-RW dan ketua LPM serta BPD yang terlibat politik praktis akan dipidana penjara, sebagaimana diatur dalam uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

"Oleh karena itu kami menghimbau agar netral dan tidak melakukan kampanye apalagi memfasilitasi. Dan apabila melanggar maka akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah," terangnya.

Di samping itu Charles Hutabarat juga  mengingatkan tentang nilai-nilai dasar yang harus dipegang dan diaktualisasikan dalam setiap diri ASN. 

"Semoga apa yang kita harap kan bisa berjalan sesuai harapan kita bersama sehingga terciptanya situasi Berorientasi Pelayanan Publik, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif," tutup Charles Hutabarat.

A.Y

•

Kabiro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menampik tindakan pengejaran yang dilakukan oleh anggota Ditpam BP Batam dan anggota Polsek Galang kepada warga penjual kepiting, sebagai tindakan yang tidak humanis.

Kabiro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menjelaskan, awalnya dua warga Sembulang penjual kepiting itu, akan melewati titik pengamanan di Simpang Dapur 6, Sembulang untuk menuju ke Tanjung Banon. 

Namun, karena pertimbangan untuk menjaga situasi yang kondusif, keduanya dilarang untuk melintas di sekitaran lokasi acara peletakan batu pertama pembangunan rumah contoh. Namun karena keduanya memaksa untuk melintas, akhirnya mereka diizinkan oleh Kapolsek Galang untuk melintas.

Dengan catatan, mereka harus dikawal oleh petugas untuk ke lokasi penampungan kepiting di Tanjung Banon, hingga kembali lagi ke Simpang Dapur 6.

"Arahan dari Bapak Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, kami dan seluruh jajaran diminta untuk mengedepankan upaya-upaya yang humanis dan cara-cara yang baik," katanya.

Ariastuty melanjutkan, upaya pengawalan itu dilakukan sebagai tindakan pencegahan atas adanya pihak-pihak yang dengan sengaja untuk memprovokasi penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City. Sebab, ia tak menampik, jika di beberapa titik sejumlah masyarakat masih melakukan aksi protes terhadap PSN Rempang Eco City ini.

"Kami berharap, situasi kondusif di Rempang dapat terus terjaga, demi kelancaran investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dalam beberapa kesempatan, Ariastuty menjelaskan bahwa pengembangan Kawasan Rempang akan melibatkan masyarakat setempat. Sehingga, pihaknya mengajak agar masyarakat tak terpengaruh dengan informasi negatif yang telah beredar dari mereka yang tak bertanggung jawab.

Ditambah lagi, bahwa saat ini Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023, tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. 

Dalam Perpres tersebut, telah diatur mengenai hak-hak yang diterima oleh warga yang terdampak atas Proyek Strategis Nasional (PSN). 

"BP Batam sudah menyampaikan bahwa hak masyarakat terdampak. Pembangunan untuk masyarakat terus diperhatikan. Semoga masyarakat bisa memahaminya," imbuhnya. 

Ril/Redaksi

Kepala BP Batam, H. M. Rudi.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah contoh untuk warga Rempang telah dilakukan, Rabu (10/1/2024) siang.

Dalam sambutannya, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya peletakan batu pertama ini. Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yang dimulai pada April 2023 lalu, telah masuk kedalam tahap pembangunan rumah untuk warga Rempang.

"Ibu bapak sekalian warga Rempang, dari awal kami dari Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Kota Batam kita sudah sepakat. Bahwa kita akan berusaha semampu kami, untuk berbuat yang terbaik bagi warga Rempang, Kecamatan Galang yang kami cintai ini," ujar Muhammad Rudi.

Oleh karena itu, rumah contoh yang akan dibangun ini sebagai bukti bahwa pemerintah pusat hingga ke daerah serius untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. 

Dalam rangkaian kegiatan peletakan batu pertama itu, masyarakat juga diperlihatkan site plan atau rencana tapak pembangunan rumah untuk seluruh warga Rempang kedepannya. Dimana, dari site plan itu, ada 961 rumah yang akan dibangun di kawasan Tanjung Banon.

"Tadi sudah kita lihat bersama-sama, rumah contoh termasuk fasum dan fasosnya. Itu akan dibangun oleh BP Batam," tegasnya.

Untuk itu, Muhammad Rudi mengajak seluruh warga Rempang untuk menjaga dan mendukung pembangunan rumah contoh dan rumah lainnya. Agar rumah contoh dan rumah lainnya untuk warga Rempang ini bisa selesai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

"Kepada ibu bapak sekalian warga Rempang yang saya cintai, yakin dan percayalah, kami akan buat  terbaik untuk ibu bapak sekalian. Karena semakin cepat kita selesaikan, ekonomi di Rempang ini bisa lebih baik dari sekarang ini," katanya.

"Jadi yang sering saya canangkan, dan sering saya sampaikan di Kota Batam, bahwa terus melaju menuju Batam Kota Baru. Salah satunya adalah pulau Rempang yang kita bangun ini. Mudah-mudahan Pulau Rempang ini menjadi kota kedua setelah Kota Batam. Menjadi kota baru buat kita semua," imbuhnya.

Ril/Redaksi

Forkopimda Kepri Bersama Kepala BP Batam Foto Bersama.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri sepakat untuk mendukung realisasi investasi di Pulau Rempang.

Hal ini ditegaskan oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah saat menghadiri peletakan batu pertama (Groundbreaking) rumah contoh untuk warga terdampak pengembangan Rempang di Tanjung Banon, Rabu (10/1/2024).

"Program pemerintah ini memiliki tujuan yang baik. Proyek yang terdaftar sebagai Program Strategis Nasional harus bersama kita dukung. Sehingga masyarakat mendapatkan dampak positif, khususnya bagi warga yang berusia produktif," ujar Yan Fitri dalam sambutannya.

Ia juga berharap, seluruh instansi pemerintah terkait serta elemen masyarakat dapat mengawal hingga tuntas pengembangan Rempang Eco-City.

Dimana, jenderal kebanggaan masyarakat Melayu juga mengajak agar seluruh masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu liar yang tak dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya berharap masyarakat bisa bersama menjaga situasi kondusif sehingga pembangunan bisa berjalan tepat waktu. Masyarakat harus saling mendukung agar tidak ada lagi isu-isu tidak penting," pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menegaskan bahwa seluruh jajaran Forkopimda di Kepri maupun Kota Batam berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan Rempang.

"Tujuan pemerintah tentu baik dan tidak akan menyengsarakan rakyatnya," tegas Muhammad Rudi.

Dalam agenda Groundbreaking Rumah Contoh Warga Rempang yang dihadiri seluruh Forkompinda ini, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad tampak tak hadir (absen).

Ansar diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri.

Pantauan tim di lapangan, agenda Groundbreaking tersebut juga diramaikan oleh masyarakat asal Rempang.

Mereka tampak antusias untuk mengikuti rangkaian kegiatan positif yang salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis.

"Agenda ini sangat bermanfaat. Jadi kita tahu bagaimana kesehatan kita," ujar salah satu warga. (*)

Kepala BP Batam Sapa Warga Rempang.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan rumah baru bagi warga terdampak pengembangan Rempang.

Muhammad Rudi menargetkan, pembangunan empat rumah contoh pada tahap awal ini akan selesai sekitar 2,5 bulan ke depan.

Setelah itu, BP Batam akan menggesa pembangunan sebanyak 961 unit rumah baru lainnya.

"Hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan pengembangan Rempang Eco-City dan sudah masuk ke fase pembangunan rumah contoh. Saya mengajak kita semua untuk mendukung percepatan investasi Rempang," ujar Muhammad Rudi saat melakukan peletakan batu pertama (Groundbreaking) rumah contoh bagi warga yang berlokasi di Tanjung Banon, Rabu (10/1/2024).

Ia juga mengungkapkan bahwa BP Batam telah menyiapkan pelabuhan atau dermaga bertaraf nasional.

Selain itu, akan dibangun pula lapangan sepak bola yang berstandar nasional di kawasan baru nanti.

"Site plan sudah ada. Fasum dan fasos juga akan dibangun," tambah Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam.

Sebagaimana diketahui, Pulau Rempang akan disiapkan sebagai mesin ekonomi baru di Indonesia.

Dengan harapan, pengembangannya bakal menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat di Pulau Rempang.

"Tujuan pemerintah cuma satu agar ekonomi Pulau Rempang ini bisa maju. Kami Forkopimda di Kepri dan Batam sepakat untuk bersatu guna menyelesaikan investasi di Rempang," pungkasnya. (*)

CEO SCash Global, Michael Lee foto bersama pengurus KUD di Jakarta beberapa waktu lalu.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Perusahaan Teknologi asal Singapura, SCash Global dan Induk Koperasi Unit Desa (KUD) berkolaborasi dalam sebuah inisiatif revolusioner untuk memajukan para pedagang, petani, dan nelayan Indonesia melalui proyek digital bernama UFarm. 

Langkah yang secara resmi dimulai di Jakarta pada 4 November 2023 ini menjadi tonggak penting dalam usaha memberdayakan lebih dari 13 juta anggota Induk KUD di seluruh Indonesia.

CEO SCash Global, Michael Lee, mengatakan, UFarm bertujuan mengatasi kesenjangan melalui penyediaan akses pasar langsung dan solusi digital inovatif untuk produk pertanian dan kelautan. 

"Contoh nyatanya terlihat di Malang, di mana proyek percontohan sukses mengekspor kubis atau kol langsung ke Taiwan," kata Michael, Rabu, 10 Januari 2024. 

Pencapaian ini dilakukan dengan menghilangkan peran distributor dalam skema perdagangan tradisional dan memberikan keuntungan maksimal kepada para petani.

Inisiatif ini melibatkan perwakilan dari 9.437 divisi KUD di 29 provinsi. Dengan fokus mengatasi tantangan seperti akses terbatas ke pinjaman, ketidakpastian pasar, dan infrastruktur yang kurang memadai. 

"UFarm Super App, yang kami kembangkan menjadi inti dari inisiatif ini," kata dia. 

Menurut Michael, aplikasi ini tidak hanya berfokus pada keuangan mikro, tetapi juga menyediakan akses pinjaman yang efisien, pasar elektronik yang dinamis, dan beragam alat digital untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas anggotanya.

Proyek ini telah mendapatkan dukungan finansial signifikan, dengan rencana untuk mendapatkan pendanaan lebih lanjut pada kuartal pertama tahun 2024. 

Diharapkan pada akhir tahun 2025, manfaat bagi anggota mencapai Rp600 triliun rupiah, dengan transaksi perdagangan melonjak hingga Rp11,7 triliun rupiah.

"Dengan fokus pada pasar Indonesia sebagai produsen utama minyak kelapa sawit, beras, jagung, kacang tanah, dan kacang kedelai di pasar global dan domestik, UFarm membuka peluang pertumbuhan bagi petani Indonesia," kata dia. 

Efek dari kolaborasi ini diharapkan tidak hanya terasa di level lokal Indonesia. Dengan menggabungkan solusi digital dan praktik pertanian tradisional, Induk KUD dan SCash Global menjadi teladan untuk reformasi pertanian secara global.

Kerjasama dengan entitas global seperti Alibaba Cloud dan Alipay semakin memperluas dampak ini, menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci di panggung internasional.

Inisiatif UFarm tidak hanya berkutat pada peningkatan teknologi semata; ini merepresentasi pergeseran menuju sektor pertanian yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. 

Dengan memberdayakan petani melalui digitalisasi dan kemudahan pada akses pendanaan, proyek ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup banyak orang, memastikan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Seiring dengan ekspansi dan penyempurnaan upaya digital oleh INDUK KUD dan SCash Global, masa depan sektor pertanian Indonesia akan semakin cerah. 

Proyek keberlanjutan pangan dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki dampak nyata ini menjadi bukti kekuatan kolaborasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan dunia nyata.

"Membentuk masa depan yang lebih terhubung, makmur, dan berkelanjutan bagi banyak orang di seluruh Indonesia," kata dia.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kebocoran pipa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, mengakibatkan kualitas air yang diterima oleh warga keruh hingga bercacing. Hal ini, disebabkan pada saat perbaikan pipa, kotoran yang berada disekitaran pipa yang bocor masuk hingga mengalir ke rumah-rumah warga.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas kualitas air yang diterima dalam beberapa hari belakangan ini. BU-SPAM BP Batam tegasnya, akan bertanggungjawab penuh atas kualitas air yang diterima oleh warga.

"Ini terjadi karena ada kebocoran. Dalam minggu ini, proses pembersihannya sudah dimulai. Mudah-mudahan minggu depan, kualitas air sudah membaik," katanya, Jumat (5/1/2024).

Sementara itu, Direktur Badan Usaha SPAM BP Batam, Denny Tondano mengatakan, pihaknya telah memanggil PT Air Batam Hilir (ABHi) terkait persoalan ini. Kepada PT ABHi, pihaknya telah memberikan teguran. 

BU-SPAM BP Batam juga meminta kepada PT ABHi untuk segera menyelesaikan persoalan kualitas air di Kota Batam, yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini.

Menurut PT ABHi, masuknya kotoran ke dalam pipa yang baru selesai perbaikan, akibat tidak dilakukannya flushing atau pembuangan kotoran terlebih dahulu, sebelum dialirkan ke pelanggan.

"Mungkin karena teman ABHi itu ingin cepat normal aliran airnya, jadi tidak dilakukan flushing, tapi langsung dialirkan. Sehingga air yang kotor itu masuk hingga dialirkan ke rumah," katanya.

"Itu yang kemarin kita tegur, apapun resikonya, kalau memang harus di flushing, ya di flushing dulu. Walaupun terjadi delay pengaliran ke rumah, yang penting aliran air ke rumah bersih," lanjutnya.

Untuk proses flushing itu, sudah dimulai pada hari ini, Jumat (5/1/2024). Saat dilakukan proses flushing, pihaknya juga memberikan pemberitahuan kepada warga untuk menurup keran airnya sementara waktu.

Tidak hanya flushing, dalam memperbaiki kualitas air yang diterima warga, juga dilakukan chemical treatment agar kualitas air yang diterima oleh warga berkualitas baik.

Untuk flushing dan chemical treatment itu sudah dijadwalkan oleh PT ABHi dan dipantau ketat oleh BU-SPAM BP Batam.

"Jadi itu bukan dari hasil produksi, tapi itu diakibatkan kebocoran yang muncul kemudian masuk air yang kotor dan segala macam tanah masuk ke pipa. itu dia masalahnya," jelasnya.

Ia menambahkan, proses flushing dan chemical treatment ini dilaksanakan serentak untuk di wilayah yang terdampak maupun tidak terdampak. Proses flushing dan chemical treatment itu, tidak berlangsung lama dan akan normal dalam waktu dua hingga tiga hari mendatang.

"Untuk temuan (air keruh dan bercacing) itu, ada di tiban kemudian Nongsa dan juga ada beberapa di Bengkong yang terjadi kebocoran," imbuhnya. (14/Jan).

Redaksi

Kapolres Karimun dan Kapolsek.

KUNDUR|KEPRIAKTUAL.COM: Dalam rangka menjalin komunikasi dan silaturahmi kepada masyarakat, Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus, S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan "Curhat Kamtibmas dan Tali Asih”  dengan menyambangi langsung masyarakat.

Kegiatan Curhat Kamtibmas berlansung tepatnya di kedai kopi Alisa Jl. M. Daud kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Jumat (5/1/2023).

Kegiatan Curhat Kamtibmas ini juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia baik Polres maupun Polsek jajaran. 

Foto Bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Karimun sekaligus perkenalan sebagai Kapolres Karimun yang baru dan membuka seluas luasnya komunikasi dengan tokoh masyarakat terkait kamtibmas diwilayah Kecamatan Kundur dan Kecamatan Ungar.

Selanjut nya, Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus menyampaikan, bahwa di wilayah hukum Polsek Kundur yang meliputi 2 Kecamatan, yakni Kecamatan Kundur dan Ungar sampai saat ini situasi aman dan damai. 

"Saya mendapat informasi bahwa di wilayah hukum Polsek Kundur situasi aman dan damai dan yang seperti ini yang kita harapkan," ujar Kapolres Karimun. 

Kapolres menambahkan, untuk saat ini menset harus dirubah, jangan terlalu cepat tanggap dengan apa yang ada di media sosial. 

"Kita harus cek kebenarannya dulu baru bisa kita memberikan komentar, dan komentar itu harus positif supaya jangan membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat luas," ungkap Fadli Agus.

"Saya berharap kepada masyarakat Kecamatan Kundur dan Ungar, agar kita sama-sama menjaga situasi pemilu yang aman dan damai pada Februari mendatang. Perbedaan itu biasa, tapi jangan kita terpancing dengan gesekan-gesekan yang terjadi saat pemilu nanti," harap Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus.

Selanjutnya Kapolres Karimun melaksanakan tali asih dan bantuan sosial langsung kepada  ibu Maryani (72) tahun di Jln. M.Daud, Kel. Tg. Batu Kota.

“Terimakasih banyak Pak Kapolres Karimun atas bantuan yang telah diberikan kepada kami semoga menjadi ladang ibadah untuk Bapak," ungkap ibu Maryani. 

(A.Y)

Bukti Penyeludupan Balpres Lewat Pelabuhan Batu Ampar.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Penyelundupan barang bekas impor (ilegal) atau dikenal Balpres asal Singapura kembali marak masuk ke wilayah Batam. Tak main-main, pelaku yang diketahui bekerja sama dengan importir kini main dengan skala besar lewat pintu pelabuhan Resmi Batu Ampar. 

Informasi yang dihimpun wartawan, pengiriman Balpres milik seorang wanita berinisial KB dan rekanan lainnya dilakukan rutin setiap hari. "Barang mereka masuk setiap hari 3-5 kontainer lewat pelabuhan Batu Ampar," beber sumber, Senin (18/12/2023). 

Untuk diketahui, pengiriman Balpres asal Singapura ke Kota Batam sempat redup pasca penangkapan 2 kontainer bermuatan Balpres milik Rini oleh Ditreskrimsus Polda Kepri pada Selasa (14/2/2023). 

"Tak berapa lama setelah kasus itu, pengiriman Balpres asal Singapura itu kembali jalan secara jor-joran, bahkan sekarang sudah main skala besar," jelasnya. 

Lanjut dia, setibanya di Pelabuhan Batu Ampar, kontainer bermuatan Balpres itu akan di bawa ke salah satu pergudangan di wilayah Batu Ampar yang tak jauh dari Kantor Bea Cukai Batam. 

"Di gudang itu lah, muatan Balpres yang diantaranya seperti pakaian bekas, kasur, tas dan sepatu serta perlengkapan rumah tangga lainnya akan dibongkar untuk di cacah dan disalurkan kepada para pengecer," kata dia. 

Untuk diketahui, aturan larangan impor baju bekas telah dilarang dalam Permendag No 51/M-DAG/PER/7/ dan UU No 7 tahun 2014 tegas melarang impor pakaian bekas. Kemudian penindakan pelaku penyelundupan impor barang bekas telah diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan tentang Penyelundupan.

Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 BPasal 102 A dan Pasal 102 B khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor, maka pelaku terancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Bea Cukai Batam dan Ditreskrimsus Polda Kepri. (Red)

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad Usai Diperiksa.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kepri akhirnya memeriksa Gubernur Kepri, Ansar Ahmad terkait pengembangan kasus dugaan tenaga honorer fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Kepri, Sabtu (16/12/2023). Pemeriksaan tersebut berlangsung kurang lebih tujuh jam di Mapolda Kepri.

Selama proses berlangsung, penyidik menanyakan sebanyak 14 pertanyaan terhadap Ansar. Termasuk meminta klarifikasi sekaligus pertanggungjawaban kepala daerah terhadap terbitnya Surat Edaran (SE) tentang pembatasan atau larangan pengangkatan PTT/THL, PTK Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri pada tahun 2021 dan 2023.

"Tadi saya menyampaikan bahwa tujuan dikeluarkan surat itu justru membatasi, tidak ada tambahan THL baru. Kecuali kalau sangat dibutuhkan dan mengganti. Jadi tidak ada tambahan anggaran baru," ungkapnya usai keluar ruangan penyidik sekitar pukul 23.15 Wib. 

Kalaupun ada tambahan di luar SE tersebut, lanjut Ansar, menjadi kebijakan masing-masing OPD. "Sudah kita sampaikan semua tadi saat pemeriksaan," tambahnya.

Untuk diketahui, penyidik mulai memeriksa Ansar sekitar pukul 16.00 WIB. Gubernur Kepri tersebut datang dengan didampingi oleh sejumlah staf dari Pemprov Kepri.

Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Pol Nasriadi mengatakan, pihaknya sudah memeriksa sebanyak 234 orang dari yang sebelumnya hanya 22 orang.

"Kami sudah melakukan pemeriksan sebanyak 234 orang sebagai saksi. Dari jumlah itu, 219 orang merupakan THL di DPRD Kepri. Kemudian ada 20 orang dari Sekretariat DPRD Kepri, tiga orang dari pihak Pemprov Kepri dan dua orang dari BPJS Ketenagakerjaan," ujar Nasriadi di Mapolda kepri.

Dalam pemeriksaan tersebut, lanjut Nasriadi, pihaknya menanyakan terkait dengan anggaran yang digunakan dalam pembayaran THL fiktif itu.

"Normalnya ada 167 orang THL yang sudah ada, tapi yang tercatat ada sampai 219 orang. Nah, untuk 167 orang ini 'kan memang sudah ada anggarannya, lalu untuk selebihnya mereka menggunakan anggaran kegiatan anggota DPRD Kepri," jelasnya.

Anggaran tersebut, kata Nasriadi, harusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan lainnya, karena aturannya sudah ada. "Ini masih kami dalami karena sekwan itu yang tahu terkait penggunaan anggaran di DPRD Kepri," ujarnya lagi.

Dalam pendalaman kasus tersebut, pihak penyidik kembali menemukan dua orang THL yang tidak bekerja sama sekali, namun tetap mendapatkan honor. "Ini sebetulnya yang sangat kami curigai, tidak bekerja tapi mendapatkan gaji setiap bulan,” bebernya.

Kemudian, lanjutnya lagi, ada 49 orang THL yang bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya di bagian administrasi Sekretariat Dewan DPRD Kepri.

"Artinya, yang 49 orang ini mereka tidak berkerja di kantor Setwan. Ada yang bekerja di luar, atau mungkin ada yang bekerja dengan anggota DPRD, ini juga masih kami dalami," jelasnya. (Red)

Turnamen futsal Istana Sport Piala Kepala BP Batam.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Sorak-sorai ratusan penonton di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal menandai dimulainya turnamen futsal Istana Sport Piala Kepala BP Batam kategori pelajar, Kamis (14/12/2023).

Sebanyak 32 tim tingkat SMP dan 24 tim tingkat SMA/SMK turut ambil bagian dalam turnamen yang akan berlangsung hingga tanggal 17 Desember 2023 mendatang.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Pusat Perencanaan Strategis, Fesly Abadi Paranoan mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa terhadap pelaksanaan turnamen.

Fesly menyampaikan, Piala Kepala BP Batam ini merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan atlet futsal ke depannya.

Dengan harapan, turnamen yang ketiga kalinya dilaksanakan ini mampu melahirkan bakat-bakat potensial. Sehingga dapat mengharumkan nama Batam, baik di tingkat nasional maupun di level yang lebih tinggi.

"Tetap jaga sportivitas selama bertanding. Semoga turnamen ini bisa melahirkan atlet yang berprestasi untuk ke depannya," ujar Fesly saat membuka turnamen.

Ia berharap, seluruh peserta dapat memberikan kemampuan terbaiknya untuk menang.

Tentu dengan mengedepankan semangat kekeluargaan agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama kompetisi berlangsung.

"Turnamen ini juga menjadi ajang pembinaan untuk generasi muda di Batam," pungkasnya. (*)

Festival Nusantara Viking Bintan Island.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Penyelenggaraan Festival Nusantara Viking Bintan Island memberikan dampak positif terhadap sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Berkat acara yang mendapat dukungan penuh Muhammad Rudi sebagai Sesepuh Viking Kepri, ratusan pelaku UMKM mampu meraih omzet puluhan juta rupiah.

Hal ini menjadi sinyal positif bagi kebangkitan ekonomi UMKM lokal di sana.

Mengingat, usaha mikro merupakan salah satu sektor yang dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah.

"Alhamdulillah, selama dua hari kegiatan yaitu tanggal 9 dan 10 Desember, perputaran uang bisa mencapai 90 sampai 100 juta rupiah. Ini memberi kebermanfaatan ekonomi bagi pelaku UMKM," ujar ketua panitia pelaksana, Ceffi, Selasa (12/12/2023).

Ia pun tak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Muhammad Rudi yang merupakan Sesepuh Viking Kepri sekaligus Kepala BP Batam.

Menurutnya, keberhasilan Muhammad Rudi membangun Batam menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk ikut berperan dalam membangun daerah.

"Semangat kami sama dengan Bapak Rudi yang ingin berbuat untuk daerah tercinta," pungkasnya.

Kang Andi, salah satu pedagang cimol dan otak-otak goreng, merasa bersyukur atas terselenggaranya acara Festival Nusantara Viking Bintan Island.

Menurut Andi, festival jajanan khas Nusantara seperti ini bisa menjadi alternatif untuk membangkitkan perekonomian masyarakat.

"Kami sebagai pedagang bisa merasakan betul manfaatnya. Mudah-mudahan Pak Rudi tambah jaya dan agenda ini bisa terus berlanjut," katanya.

Terpisah, Kepala BP Batam sekaligus Sesepuh Viking Kepri, Muhammad Rudi, mengapresiasi semangat seluruh anggota Viking untuk menyukseskan acara tersebut.

Selain mempererat tali silaturahmi, lanjut Muhammad Rudi, agenda seperti ini juga dapat memberi manfaat kepada ekonomi daerah.

"Saya berharap, pengembangan Batam memberikan dampak positif bagi daerah lainnya. Tak terkecuali untuk Tanjungpinang dan Bintan. Mari tetap jaga kekompakan untuk kemajuan daerah," ujar Rudi. (*)

Tim Futsal saat Bertanding.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Turnamen futsal Istana Sport Kepala BP Batam III Tahun 2023 kategori umum akhirnya dimulai, Minggu (10/12/2023).

Berlangsung di Sport Hill Taman Raya, turnamen yang mendapat dukungan penuh dari Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, tersebut mendapat sambutan hangat dari seluruh pencinta futsal.

Tidak hanya itu, antusiasme penonton untuk menyaksikan performa tim kesayangannya tampil pun cukup tinggi.

"Selamat bertanding kepada seluruh tim yang sudah berpartisipasi. Tetap junjung tinggi sportivitas dan jaga kekompakan selama kompetisi berlangsung," pesan Muhammad Rudi.

Ia mengatakan, penyelenggaraan turnamen ini merupakan bentuk dukungan terhadap pembinaan olahraga di Batam. Khususnya cabang olahraga futsal.

Bukan tanpa alasan, lanjut Rudi, kompetisi rutin sangat dibutuhkan sebagai tolak ukur keberhasilan pembinaan atlet selama ini.

"Semoga seluruh atlet bisa terus berprestasi ke depannya sehingga dapat mengharumkan nama Batam di level yang lebih tinggi," pungkasnya.

Sementara, Ketua Panitia Pelaksana, Mahmudi Bep, mengatakan jika pelaksanaan untuk kategori umum berlangsung hingga tanggal 13 Desember 2023 nanti.

Ia mengungkapkan, beberapa tim ternama di Batam juga ikut ambil bagian pada turnamen ini. Seperti Putu Warok FC, Sumitomo FC, dan tim hebat lainnya.

"Antusias peserta memang cukup tinggi. Kita mengapresiasi semangat tim untuk terlibat pada turnamen yang cukup bergengsi di Batam ini," ujar Mahmudi.

Untuk kategori pelajar, kata Mahmudi, kick off akan berlangsung di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal pada tanggal 14 Desember 2023 nanti.

"Kita berharap semuanya lancar hingga partai final," tutupnya. (*)