Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Apel Polsek Kundur dalam Rangka Pengamanan Pemilu tahun 2024.

KUNDUR|KEPRIAKTUAL.COM: Kapolsek Kundur, AKP Buala Harefa gelar apel Sat Linmas dalam rangka persiapan pengamanan pemilu serentak tahun 2024 di wilayah hukum Polsek Kundur Polres Karimun, Selasa (10/10/2023).

Kegiatan apel Sat Linmas dalam rangka persiapan pengamanan pemilu serentak tahun 2024 ini dipimpin Kanit Binmas Polsek Kundur AKP Sadi yang diikuti oleh Camat Kundur Syaifullah, S.E,M.M,  Lurah Tanjung Batu Kota Agus Kurniawan, S.A.P, Lurah Tanjung Batu Barat Gefri Yendi, S.E, Kades Sungai Ungar Mukhlis, Kades Sungai Sebesi Nazaruddin, Kades Lubuk Rudiyanto, S.A.P, Kepala KUA Kundur Mukhrizal, S.Ag, Sat Linmas Sekecamatan Kundur ±180 orang dan   personel Bhabinkamtibmas, personel Polsek Kundur.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Kundur menyampaikan, dengan melibatkan  Linmas dalam kesiapan pengamanan pemilu, Polsek Kundur Polres Karimun dapat memperkuat kolaborasi antara pihak Kepolisian dan masyarakat setempat dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama periode pemilu serentak tahun 2023-2024.

 

Pemilu yang akan diselenggarakan 14/02/2024 mendatang bisa berjalan dengan kondusif dan aman, karenanya Satuan  Linmas perlu meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan untuk mendeteksi potensi yang mengancam diwilayah Kecamatan Kundur.

“Kapolsek Kundur berpesan kepada Satuan Linmas untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat atas segala ancaman, gangguan, halangan serta tantangan terkait ketertiban umum dan ketentraman yang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, selalu peka terhadap segala bentuk perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga kita dapat melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menghindari dampak yang lebih besar,” tutup Kapolsek Kundur AKP Buala Harefa. 

A.Y

Kapal Penyeludup Solar.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Aksi penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar hasil Ship to ship (STS) atau kegiatan pemindahan muatan solar dari satu kapal ke kapal lain di tengah laut yang masuk ke perairan Batam terus berlangsung. 

Pantauan wartawan, 4 kapal diantaranya 2 kapal kayu tanpa nama, 1 kapal Tug Boat TB Biwin 02 dan 1 kapal Tanker mini bertuliskan Juby 8 tengah bersandar di pelabuhan tikus tepatnya di Kampung tua Teluk Air, Kelurahan Setoko, Kecamatan Bulang, Kota Batam. 

Menurut warga setempat, kapal yang tengah  berlabuh itu diketahui adalah kapal minyak pengangkut solar. Dan keberadaannya sudah ada sejak memasuki bulan puasa sekira bulan awal april 2023 lalu. 

"Setau kita itu kapal-kapal minyak bawa solar pak. Keberadaannya sudah ada sejak memasuki bulan puasa kemarin," ucap pria yang namanya tidak mau disebutkan, Sabtu (7/10/2023). 

Terkait siapa pemiliknya, ia mengaku tidak begitu mengetahuinya. Kendati demikian, ia menyebut banyak anggota TNI berjaga di pelantar persisnya dekat kapal bersandar. 

Kapan kapal-kapal tersebut mulai melakukan pergerakan?. Ia menyebut rutin setiap sore harinya dan sebaliknya kapal akan balik ke dermaga ketika jam dini hari. 

"Setiap kapal itu balik ke dermaga, nantinya akan ada mobil Tangki ukuran 10 - 20 Ton singgah di dermaga. " Ya mungkin muatan solar dari kapal akan dimuat (Loading) ke Mobil Tanki tersebut. Selanjutnya kita gak tau mau dibawa kemana lagi," jelasnya. 

Sementara itu, menurut AN, penyelundupan solar hasil STS yang nantinya akan dijual ke sejumlah industri ini merupakan bisnis yang cukup menggiurkan. Tak Tanggung-tanggung, dalam sebulan bisnis ilegal iki dapat meraup keuntungan hingga Milyaran rupiah. 

"Tapi ya itu, resikonya cukup berat jika sudah terjerat hukum. Selama ini si pengusaha yakni ibu R hanya mengandalkan kordinasi saja dengan aparat-aparat laut. Semua itu ada yang handle, dia adalah KML (menyebutkan nama asli)," ungkap AN yang merupakan eks pemain solar STS. 

Diketahui, KML adalah adik kandung daripada ibu R. "Ya, mereka lah dibalik semua bisnis ini. Siapa yang tidak kenal lagi dengan R. Nama R sudah tidak asing lagi di dunia solar STS di wilayah Kepri, meskipun sebelumnya bisnisnya ini sempat terhenti cukup lama," bebernya.

Terkait keberadaan kapal Tengker Mini di lokasi, ia berasumsi bahwa kapal Tengker tersebut hanyalah penampungan solar sementara. 

"Dimana, ketika kapal kayu yang palka_nya sudah dimodifikasi serta Tug Boat usai melakukan STS di tengah laut wilayah perairan OPL, kapal kayu tadi akan kembali ke dermaga awal dan muatan solar sementara waktu akan dibuang ke kapal Tanker tadi, menunggu mobil Tengki menjemput. Ya artinya, bisa aja seperti itu modus yang dilakukan," jelasnya. 

Untuk melancarkan aksi penyelundupan solar ini, modusnya, Nahkoda kapal akan menonaktifkan Automatic Identification System (AIS), sehingga pergerakan kapal tidak terdeteksi radar. 

Dari penelusuran wartawan, AIS kapal TB Biwin 02 dengan nomor IMO 86586XX terdeteksi terakhir aktif pada Rabu (4/10/2023) dengan posisi Latitude 0°57, 65N ; Longitude 104°4, 28E.

Redaksi

Menteri Investasi RI dan Kepala BP Batam saat mengunjungi salah satu rumah warga Desa Pasir Panjang.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Percepatan investasi Rempang Eco-City menjadi perhatian serius Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia.

Terbaru, Bahlil bersama Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, kembali bersilaturahmi dengan warga Rempang, Jumat (6/10/2023).

Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Bahlil serta orang nomor satu di Kota Batam tersebut menyempatkan diri untuk salat ashar berjemaah di Masjid Al-Ikhsan Tanjung Banon sebelum berdialog dengan warga terkait hak-hak masyarakat dalam pengembangan Rempang Eco-City.

Dalam dialog yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut, Bahlil memastikan jika pemerintah melalui BP Batam berkomitmen untuk memperhatikan hak masyarakat yang terdampak program pembangunan tersebut.

Tidak hanya itu, Bahlil juga mengapresiasi upaya BP Batam dalam mengedepankan pendekatan persuasif selama melakukan sosialisasi kepada warga. Sehingga, warga yang bergeser ke hunian sementara terus bertambah.

"Ini sudah menjadi perintah Presiden RI untuk memperhatikan hak-hak masyarakat. Bahkan, data yang saya dapat menunjukkan hampir sebagian besar warga sudah bersedia melakukan pergeseran," ujarnya.

Meski demikian, Bahlil tidak menutup mata terhadap fakta masih adanya sebagian warga yang menolak untuk melakukan pergeseran.

Menurutnya, hal ini wajar adanya. Sehingga, pemerintah memainkan peran penting untuk terus melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat.

"Semua butuh proses waktu. Saya yakin, BP Batam dan kami semua akan selalu berupaya terus untuk bagaimana cara meyakinkan masyarakat," tambahnya.

Tidak hanya salat berjemaah dan berdialog dengan warga di Tanjung Banon, Bahlil dan Muhammad Rudi juga mengunjungi salah satu rumah warga asli Desa Pasir Panjang, Nenek Timah.

Suasana penuh kehangatan pun dapat dirasakan selama keduanya bercengkerama dengan perempuan paruh baya tersebut.

Terakhir, Bahlil juga menyempatkan waktu untuk berkunjung ke salah satu hunian sementara yang telah disiapkan BP Batam tepatnya di Perumahan Bida Asri III.

"Tugas kita adalah meyakinkan warga. Tugas kita adalah bicara baik-baik sama mereka," pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyambut baik kunjungan Menteri Investasi RI tersebut.

Menurut Rudi, hal ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawal percepatan investasi Rempang Eco-City yang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional.

"BP Batam juga berkomitmen untuk menyelesaikan investasi Rempang Eco-City. Hal ini sesuai instruksi pemerintah pusat dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif selama sosialisasi," ujar Rudi. (DN)

Lampiran surat Hoaks.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Informasi hoaks atau berita bohong kembali disebarkan oleh pihak tak bertanggung jawab, melalui pesan singkat di media sosial WhatsApp. 

Dalam pesan hoaks tersebut, disebutkan bahwa warga harus membayar selisih harga rumah kepada BP Batam. Selisih harga itu dibayarkan jika rumah warga yang ditempati saat ini, nilainya lebih rendah dari pada rumah permanen yang diberikan BP Batam, untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City.

Berikut narasi berita bohong dalam pesan di media sosial Whatsapp tersebut :

"Perihal dengan adanya stiker itu. LBH memberitahukan ke warga. Untuk rumah yang sudah di verifikasi yang harganya di bawah 120 jt. Warga harus membayar sisa kekurangan sebagaimana mestinya.

Contoh: kalau ada rumah warga yang harganya 40 juta, warga harus membayar sisanya 80 JT ke BP Batam.

Oleh karena itu, warga menolak untuk relokasi.

"Untuk Status Ambon-ambon atk."

Demikian yang dapat saya informasikan. Terimakasih.🙏🏻" 

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menegaskan, narasi yang tersebar di media sosial WhatsApp itu adalah hoaks. 

BP Batam tidak pernah meminta kepada warga untuk membayar apapun. Termasuk selisih nilai rumah yang ditempati saat ini dengan rumah yang disediakan oleh BP Batam.

"Informasi itu saya tegaskan tidak benar. BP Batam, tidak pernah meminta apapun kepada warga," ujar Ariastuty, Jumat (6/10/2023).

Ia menjelaskan, untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City akan diberikan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta, dengan lahan maksimal seluas 500 meter persegi.

Namun, jika masyarakat mempunyai rumah yang nilainya lebih besar atas penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka akan diberikan tambahan sesuai dengan selisih nilai rumah. 

Sebagai contoh, jika masyarakat mempunyai rumah senilai Rp 500 juta sesuai penilaian dari KJPP, maka BP Batam akan memberikan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta, dan ditambah dengan uang sebesar Rp 380 juta.

"Justru kami akan memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Jadi hak-hak masyarakat ini akan sangat diperhatikan oleh BP Batam. Karena itu arahan langsung dari bapak Kepala BP Batam, Muhammad Rudi," katanya.

Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai keberadaan pesan-pesan hoaks yang akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan. 

Sejumlah oknum tak bertanggung jawab dengan sengaja membuat berita bohong yang tujuannya untuk menciptakan suasana tidak kondusif di Kota Batam.

"Kita harus cerdas dan kritis saat menerima informasi, utamanya dari media sosial. Jangan langsung percaya dengan apa yang kita dapatkan. Verifikasi terlebih dahulu," katanya.

Ril/Redaksi

Kepala BP Batam, H. M. Rudi.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Muhammad Rudi memastikan kondisi di Kota Batam hingga Rempang dan Galang sangat kondusif. Baik itu aktivitas di dunia industri hingga wisatawan.

"Bahkan akhir bulan September lalu, kita baru saja melaksanakan kegiatan wisata bertaraf internasional, Tour de Batam yang diikuti 718 peserta dari 32 negara," ujar Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi melanjutkan, tidak ada kendala apapun dari event pariwisata yang digelar pada  22 sampai 24 September 2023 lalu itu. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar.

Untuk itu, Muhammad Rudi menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak percaya terhadap isu-isu atau hoaks yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Tentunya kita berharap, masyarakat lebih jeli melihat video atau berita yang disebarkan dalam media sosial oleh orang-orang yang bersifat provokatif. Masyarakat harus bisa menilai, mana berita yang benar dan mana yang salah," katanya.

Ia menambahkan, BP Batam senantiasa bersinergi dengan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam dan FKPD Provinsi Kepri untuk menciptakan situasi di Kota Batam yang aman dan kondusif. 

Tidak hanya itu, BP Batam juga menggandeng seluruh pengusaha bidang kepariwisataan yang melekat dari hulu ke hilir aktifitas wisata di Kota Batam.

"Saat ini Kota Batam sudah menjadi tujuan investasi maupun wisatawan lokal dan mancanegara. Mari kita jaga momentum kondusifnya di Kota Batam, Rempang dan Galang, untuk meningkatkan perekonomian kita," imbuhnya.

Ril/Redaksi

Sosialisasu Stip Buliying.

KUNDUR|KEPRIAKTUAL.COM: Berbagai kasus kekerasan yang melibatkan pelajar kerap viral beredar di media sosial (medsos). Termasuk video selama ini trending di beberapa akun media sosial sehingga Jajaran Polsek Kundur Polres Karimun melaksanakan kegiatan sosialisasi di sekolah, Jumat (06/10/22).

Adapun kegiatan Police Goes To School ini meliputi sosialisasi dilaksanakan dibeberapa sekolah diantaranya SMPN 2 Kundur Kabupaten Karimun serta diikuti oleh guru dan siswa/i sekolah. 

Personel Polsek Kundur menyampaikan materi tentang anti Perundungan (Bully) atau perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal fisik ataupun sosial di dunia maya ataupun nyata yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik yang di lakukan oleh perorangan ataupun kelompok.

Kapolsek Kundur AKP Buala Harefa  mengatakan adapun tujuannya dilaksanakan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan bagi adik adik tentang anti Bullying/Perundungan, jenis perundungan, mengenali korban perundungan dan cara mengatasi perundungan, karena para pelajar rentan menjadi pelaku atau korban bullying hingga penganiayaan, tuturnya. 

Diharapkan dengan dilaksanakan sosialisasi tersebut tidak ada Bullying/perundungan lagi kepada pelajar. 

“Kami berharap, jangan menjadikan teman untuk di bullying yang nantinya akan berakhir dengan kekerasan sehingga berujung keranah hukum, ini butuh peran orang tua dan guru, terutama guru di lingkungan sekolah”,ungkap Kapolsek Kundur. 

Kapolsek Kundur juga berpesan kepada Siswa-siswi, agar rajin belajar, jangan mencari musuh tapi perbanyaklah teman. 

"Apabila terjadi masalah tidak pakai emosi, semua permasalahan ada jalan keluarnya, jangan merusak masa depan kalian karena kelak kalian sebagai penerus bangsa", pesan AKP Buala Harefa.

A.Y

Foto Bersama saat Peresmian Balai Perdamaian Adyaksa.

KUNDU|KEPRIAKTUAL.COM: Wakil Bupati Karimun H.Anwar Hasyim S.Sos., M.Si dan Kepala Kejaksaan Negeri Karimun (Kajari) Firdaus S.H.M.H., MM.,M.Ikom  Resmi Secara Resmi Membuka Balai perdamaian Adhyaksa Baharuddin loppa (Rumah Resto Ratif Jastice) peresmian tersebut berlansung di Balai Pertemuan Desa Lubuk Kecamatan Kundur kabupaten Karimun, Rabu ( 4/10/2023)

Adapun peresmian Rumah RJ Baharuddin Loppa  di lakukan di Desa Lubuk Kecamatan Kundur dan Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat, serta dalam acara turut di hadiri Kegiatan tersebut, Wakil Bupati Karimun H.Anwar Hasyim S.Sos.,M.Si. Kajari Karimun Firdaus S.H.M.H., MM.,M.ikom,  Kapolres Karimun AKBP Ryky W Muharam, S.H. S.I.K., M.H di Wakili Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Gidion Karo Sekali, S.Tr.,K, S.IK Kacabjari Kundur, Charlis Huta Barat S.H.,M.H, Ilham Maulidi S.H.,M.H, Wakil Ketua l DPRD karimun Hasanudin, Wakil Kepala PN Karimun  Camat Kundur, Camat Kundur Barat, Camat kundur Utara, Camat Ungar dan Camat Belat, Polsek Kundur AKP. Buala Harefa, Polsek Kundur Utara AKP.Hendryal, Danramil /03 Kundur lettu Czi. Budiarto Sianturi, Lurah Tanjubatu Kota, Agus  lurah Gading Sari, lurah Tanjungbatu Barat, lurah sawang, lurah tanjung Berlian dan seluruh kades di lima kecamatan se-pulau kundur serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat pulau Kundur. 

Pada kesempatan itu Wakil Bupati Karimun H.Anwar Hasyim Mengatakan atas nama pemerintah kabupaten karimun dengan ucapan terimakasih yang se besar besar nya ke pada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada acara peresmian Rumah RJ yang Telah selesai di lakukan dan Mengapresasi setingi tingginya kepada Kajari Karimun serta ucapan terimakasih juga kepada seluruh jajaran kejaksaan Negeri Karimun karena telah menyiapkan Rumah RJ di Desa Lubuk dan Desa Kundur. ujar Anwar Hasyim 

Di samping itu kata Anwar Hasyim dalam hal ini tentunya kita berharap dengan apa yang di sampaikan Kajari Rumah RJ ini untuk masyarakat bagai mana usaha dan upaya pemerintah melalui kajari untuk memperkecil birokrasi sehingga masyarakat bisa terayumi dengan ada nya Rumah RJ. Jelas Anwar Hasyim 

Lebih lanjut di tempat yang sama Kajari Karimun mengungkapkan, ucapan terimakasih kepada Wakil Bupati Karimun yang telah menyempat kan diri untuk hadir pada acara peresmian Rumah Restoratif Justice, Bahwa Peresmian Rumah Restoratif Justice yang di lakukan di Desa Lubuk dan Desa Kundur.

Peresmian Rumah Restoratif Justice, kata Firdaus, diharapkan dapat menjadi upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebus kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban dalam upaya perdamaian dan diluar pengadilan dengan maksud, dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara kedua belah pihak. 

"Selain itu dalam keadilan restoratif juga menginginkan sesuatu yang berkeadilan sosial yang melibatkan semua unsur," tutup Kajari Karimun Firdaus.

Acara peresmian Rumah Restoratif Justice di lakukan dengan pemukulan Gong dan Pemotongan Pita oleh kajari serta di ahiri dengan foto bersama.

A.Y

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Keputusan pemerintah pusat untuk menetapkan Ex-Officio di Batam memberikan banyak dampak positif terhadap kemajuan kota.

Dengan seorang wali kota yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, kemudahan investasi serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung daerah pun bisa terwujud maksimal.

Dari aspek pertumbuhan ekonomi pun ikut memberikan manfaat terhadap Kota Batam.

BPS mencatat, ekonomi Batam tumbuh signifikan sepanjang tahun 2022 lalu dengan persentase sebesar 6,84 persen.

Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang hanya 5,09 persen dan Nasional sebesar 5,31 persen.

Hal ini tak terlepas dari jabatan Ex-Officio yang memberikan sinergi terhadap program Pemerintah Kota Batam dan BP Batam menjadi satu arah.

Dari aspek Penanaman Modal Asing (PMA), investasi asing di Kota Batam mendapat sinyal positif sepanjang tahun 

2022.

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

Republik Indonesia, investasi asing di Kota Batam naik 48,5 persen atau sebesar USD 746,85 juta dengan jumlah 1.738 proyek.

Angka ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan pada tahun 2021 silam yang tercatat hanya sebesar USD 504,17 juta.

Sementara, nilai PMA di Kota Batam juga mengalami peningkatan sepanjang Semester I (Januari-Juni) 2023.

BP Batam mencatat, perubahan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) naik 1,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, perubahan proyek PMA pada Semester I 2023 pun naik drastis dengan capaian sebesar 142,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 lalu.

Pertumbuhan yang positif Kota Batam ini tentu tak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang mengintegrasikan antara Pemko-BP Batam.

Sehingga, sinkronisasi kebijakan Pemko dan BP Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi akan terus membawa perubahan dan menciptakan lompatan lebih baik dalam sejarah baru Kota Batam.

Apalagi Muhammad Rudi telah berkomitmen untuk terus memikirkan nasib masyarakat dalam menentukan kebijakan demi membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi warganya.

Tentu dengan tetap berkoordinasi serta menjalankan instruksi dari kementerian yang membawahi dua otoritas yang dipimpinnya. Pemko Batam di bawah Kementerian Dalam Negeri serta BP Batam di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Dimana, kondisi ini pun membuat Muhammad Rudi untuk terus berkomitmen menjalankan amanat pemerintah pusat.

"Sebagaimana yang sering disampaikan Kepala BP Batam, pemerintah punya satu niat bagaimana ekonomi berubah. Kebijakan yang diambil pun akan elalu memperhatikan masyarakat saya," ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Jumat (6/10/2023).

Menurut Ariastuty, sinergi antara Pemko dan BP Batam dalam mengawal percepatan pembangunan kota tidak lepas dari kepercayaan dan dukungan yang diberikan pemerintah pusat.

"Karena keputusan Ex-Officio, proses pengambilan keputusan menjadi mudah dan tak ada perdebatan. Ini sangat penting dalam memberikan kemudahan perizinan bagi investor," pungkasnya. (DN)

Warga Rempang.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: BP Batam kembali memfasilitasi pemindahan enam Kepala Keluarga (KK) asal Desa Pasir Panjang, Kelurahan Rempang Cate, ke hunian sementaea, Selasa (3/10/2023).

Jumlah ini pun menambah daftar warga yang telah menempati hunian sementara menjadi 16 KK.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengatakan jika pemindahan tersebut tak terlepas dari komitmen BP Batam untuk mendukung percepatan investasi Rempang Eco-City.

"Sejauh ini progresnya berjalan dengan baik dan maksimal. Seusai arahan Kepala BP Batam, kami memastikan jika pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan kawasan juga berlangsung dengan pendekatan persuasif. Tanpa adanya paksaan ataupun intervensi," ujar Ariastuty.

Tidak hanya itu, lanjut Ariastuty, jumlah warga yang akan menempati hunian sementara akan kembali bertambah pada Rabu (4/10/2023).

Hal ini menyusul kesediaan satu KK asal Desa Pasir Panjang lainnya untuk pindah ke hunian sementara.

"Laporan tim di lapangan, hari ini akan ada yang pindah lagi. Tim dari BP Batam dengan dibantu personel keamanan gabungan pun telah bersiap di lokasi untuk memfasilitasi kepindahan tersebut," tambahnya.

Untuk diketahui, total warga yang telah mendaftar hingga tanggal 3 Oktober 2023 berjumlah 341 KK.

Sedangkan yang telah berkonsultasi dengan tim di Posko Tim Rempang Eco-City terkait hak-hak masyarakat sebanyak 498 KK.

Total warga yang mendaftar dan berkonsultasi pun juga terus bertambah dari hari ke hari.

Progres tersebut tentu tak terlepas dari komitmen BP Batam yang mengedepankan pendekatan humanis dan komunikasi persuasif selama melakukan sosialisasi ke warga Rempang.

"Kami terus berupaya untuk mempercepat realisasi investasi ini sesuai arahan pemerintah pusat," kata Ariastuty.

Sementara, Lely, salah satu KK asal Desa Pasir Panjang yang sudah pindah ke hunian sementara menegaskan bahwa pemindahan terhadap keluarganya merupakan pilihan yang berasal dari hati nurani. Tanpa ada campur tangan pihak lain.

"Saya daftar dan pindah atas kemauan saya sendiri dan tak ada dipaksa oleh siapapun. Ini murni dari hati nurani saya sendiri. Untuk saudara saya yang masih tinggal, mudah-mudahan dapat terbuka pemikirannya untuk mendukung program pemerintah," tegasnya.

Senada dengan Lely, Sariman juga mengungkapkan bahwa keputusannya untuk mendukung program Rempang Eco-City merupakan pilihan yang datang tanpa intervensi pihak manapun.

"Saya siap pindah meninggalkan rumah saya tanpa ada paksaan. Atas nama pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan BP Batam yang telah membantu proses pemindahan kami," ujarnya. (DN)

RDP Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara 1.

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara 1 pada hari Senin (2/10/2023).

Turut dihadiri oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, RDP ini digelar dalam rangka pembahasan update progress investasi Rempang Eco-City.

Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 ini diharapkan dapat terus berjalan dan bisa memberikan dampak peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat setempat.

"Melihat kondisi yang terjadi di lapangan, kita berharap investasi di Pulau Rempang ini bisa terus berjalan lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar," ujar Bahlil.

Sejalan dengan pernyataan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan bahwa hari ini pihaknya melaporkan poin-poin terkait perkembangan investasi di Pulau Rempang dan telah mendapat respon yang baik dari Komisi VI DPR RI.

"Sudah kita laporkan perkembangannya (Investasi di Pulau Rempang) kepada Komisi VI DPR RI dan telah direspon baik dengan beberapa catatan," kata Rudi.

"Pendekatan Humanis dalam sosialisasi dan pendataan tetap harus dikedepankan, kemudian kami juga diminta untuk tetap melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam seluruh prosesnya," sambungnya.

Hal-hal tersebut selama ini telah dilakukan oleh BP Batam dan untuk mendukung percepatan realisasi investasi di Pulau Rempang, Rudi bersama jajaran di BP Batam berkomitmen untuk terus menjalankan amanah yang disampaikan oleh Komisi VI DPR RI tersebut.

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga telah memberikan beberapa pertanyaan terkait investasi Rempang Eco-City ini yang harus dijawab secara tertulis dalam kurun waktu lima (5) hari setelah RDP ini selesai dihelat.

"Seluruh saran dari Komisi VI DPR RI akan kami pelajari dan kami terapkan dalam seluruh aspek investasi khususnya di Batam agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dan ekonomi Batam terus bertumbuh," tutur Rudi.

"Dengan respon yang positif dari Kementerian Investasi/BKPM RI serta Komisi VI DPR RI, kami yakin percepatan investasi di Pulau Rempang ini dapat kita wujudkan bersama-sama dalam waktu dekat," pungkas orang nomor satu di Batam ini.

*Pertanyaan Kunci dari Komisi VI DPR RI*

Dalam informasi yang beredar luas di media sosial, banyak yang menyatakan kekhawatiran terkait Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Peran Xinyi Group dalam Membangun Ekosistem Industri Skala Besar, serta anggapan bahwa investasi ini terkesan terburu-buru.

Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan beberapa poin sebagai berikut.

"Untuk HPL nanti akan diserahkan kepada Pemerintah dalam hal ini adalah BP Batam sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam," terang Bahlil.

"Selanjutnya peran Xinyi Group dalam mengembangkan industri skala besar tidak perlu diragukan lagi, karena pengembangan kawasan (Pulau Rempang) ini tidak hanya membangun satu pabrik saja melainkan seluruh ekosistem industri di dalamnya, mulai dari inti usaha  yang terdiri dari 8 sektor industri hingga kebutuhan pangan dan kompetensi SDM. Jadi semua ini akan saling mendukung membentuk suatu ekosistem industri berskala besar," lanjutnya.

"Terakhir, soal kesan terburu-buru, kita perlu pahami bahwa investasi ini adalah soal momentum sehingga ketika ada investor yang mau masuk, kita harus siap sesegera mungkin untuk merealisasikannya. Kita harus menyiapkan dulu seluruh infrastruktur pendukungnya baru mereka (investor) datang, kalo tidak mereka akan lari ke negara lain karena banyak negara yang berminat pada investasi besar ini dan kita tidak akan tahu kapan lagi kita (Indonesia) akan mendapat kesempatan sebesar ini lagi," pungkas Bahlil.

Ril/Redaksi

pengembangan Rempang Eco-City.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Pemindahan warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City terus membuahkan hasil.

Terbaru, sebanyak 7 Kepala Keluarga (KK) pindah secara serentak ke hunian sementara, Minggu (1/10/2023).

Pemindahan ini pun tak terlepas dari upaya BP Batam dalam mengedepankan sosialisasi pendekatan persuasif ke warga yang terdampak program strategis nasional tersebut.

Dimana, empat KK memilih untuk menghuni rumah yang telah disiapkan oleh BP Batam di wilayah Sambau.

Sedangkan tiga lainnya tinggal di rumah kontrakan yang dipilih secara mandiri.

"Saya mendukung penuh program pemerintah ini agar ekonomi warga lebih maju. Saya mendaftar dan bersedia pindah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun," ujar warga Sembulang Camping, Wulan Ratna Sari.

Wulan berharap, pengembangan Rempang Eco-City dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ke depannya.

"Silahkan berfikir positif, jangan sampai kita bercerai berai karena ulah pihak tak bertanggung jawab yang ingin mengadu domba kita. Kita semua memiliki hak untuk merubah hidup menjadi lebih baik," tambahnya.

Senada dengan Wulan, warga lain bernama Fahrudin, menegaskan bahwa pemindahan terhadapnya dilakukan dengan senang hati tanpa paksaan ataupun intervensi pihak lain.

"Kami pindah dengan senang hati dan tanpa paksaan. Mudah-mudahan kami bisa lebih maju dan sejahtera dengan adanya program pembangunan dari pemerintah ini," ungkap pria yang merupakan warga asli Desa Goba Sei Buluh, Kelurahan Sembulang.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menyambut baik pemindahan terhadap warga yang telah dilakukan dengan maksimal.

Ariastuty mengungkapkan, 7 KK yang telah dipindahkan berasal dari lokasi yang berbeda-beda. Ada yang dari Sei Buluh Simpang Dapur Enam, Goba Sei Buluh, Pasir Panjang, dan Sembulang Camping.

"Sejauh ini ada 10 KK yang sudah menempati hunian sementara. Kami berharap, jumlah tersebut terus bertambah," ujar Ariastuty.

Sesuai arahan Kepala BP Batam, Ariastuty menekankan jika pemindahan terhadap warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City pun dilakukan dengan cara yang humanis. Tanpa ada intervensi ataupun paksaan.

"Tim yang bertugas di lapangan akan membantu dengan maksimal proses pemindahan hingga warga menempati hunian sementara. Dan BP Batam pun berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan humanis dan komunikasi persuasif ke warga selama pendataan dilakukan," pungkasnya. (DN)

Tersangaka Kasus PMI.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Tim Patroli KP. Laksmana - 7012 Ditpolair Korpolairud berhasil bongkar sindikat pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia melalui Batam pada Selasa (3/10/2023) sekira pukul 01.19 Wib. 

Dalam pengungkapan kasus ini, seorang pria terduga pelaku bernama Amiruddin (24) berhasil diamankan di kediamannya di Ruli Batamec RT/RW 003/017 Kelurahan Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam. 

Sebelumnya, informasi pengiriman PMI non prosedural ini sudah diendus Tim Patroli KP. Laksmana - 7012. 

"Berawal dari informasi tersebut, tim melakukan serangkaian penyelidikan dan menemukan sebuah mobil Toyota avanza berwarna hitam yg diduga digunakan untuk membawa 6 calon PMI ilegal," kata Komandan Kapal KP. Laksmana - 7012 Ditpolair Korpolairud, Kompol Mega Laksana Putra, Rabu (4/10/2023). 

Setelah ditelusuri, lanjut Kompol Mega, ternyata mobil yang dikemudikan oleh terduga pelaku Amiruddin menuju ke arah Ruli Batamec Tanjung Uncang yang diketahui adalah rumah tersangka. Setiba nya di lokasi, tim memeriksa dan mengamankan 6 orang calon PMI serta pelaku Amiruddin, selanjutnya di bawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

"Dari hasil interogasi, Amiruddin mengaku mendapat tugas dari Hasan untuk menjemput ke 6 calon PMI tersebut dari Hotel Aviari Batu aji untuk di bawa ke pelabuhan yang ditentukan oleh Atan," jelas Kompol Mega. 

"Lantaran air laut sedang surut, akhirnya pelaku Amiruddin membawa ke 6 PMII tersebut ke rumahnya yang beralamat di Ruli Batamec Tanjung Uncang untuk menunggu informasi keberangkatan selanjutnya ke Malaysia melalui jalur laut," tambahnya. 

Tak hanya itu, Amiruddin juga mengaku diupah senilai Rp. 500 ribu untuk satu kali pengantaran calon PMI ke pelabuhan yang sudah ditentukan. 

Atas perbuatannya, pelaku dijerat  UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Juncto pasal 83 Juncto pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Redakai

Foto Bersama di HUT PLN Batam.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) PT PLN Batam ke-23 pada 3 Oktober 2023 dan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-78 yang jatuh pada 27 Oktober 2023, PT PLN Batam meluncurkan promo Gebyar Diskon Tambah Daya yang berlaku mulai 1-31 Oktober 2023. Melalui promo ini, pelanggan dapat menambah daya listrik dengan harga lebih murah yaitu hanya membayar biaya pasang Rp 78.000 ditambah biaya penyesuaian Uang Jaminan Langganan (UJL).

Harga spesial ini berlaku untuk biaya penyambungan pada layanan tambah daya bagi konsumen tegangan rendah 1 phasa daya 450 VA sampai dengan 2.200 VA untuk golongan tarif rumah tangga dan daya 450 VA sampai dengan 900 VA untuk golongan tarif bisnis yang mengajukan permohonan penambahan daya akhir sampai dengan daya 7.700 VA. 

Sementara itu diskon biaya penyambungan sebesar 50% bagi Pelanggan Tegangan Menengah golongan tarif I-3/TM Reguler beralih layanan menjadi Reguler Flexy dan B-3/TM Reguler.

Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Hamidi Hamid, mengatakan promo ini merupakan kelanjutan dari program Gebyar Diskon Tambah Daya Hari Pelanggan Nasional 2023, diadakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dengan biaya lebih terjangkau, sekaligus bentuk kepedulian dan apresiasi PLN Batam kepada para pelanggan.

"Peringatan HUT PLN Batam ke-23 dan HLN ke-78 merupakan momen tepat bagi PLN Batam untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Salah satunya melalui promo yang bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan harga lebih ringan. Semoga diskon spesial ini dapat dimanfaatkan secara maksimal," ujar Hamidi.

Para pelanggan PLN kini dapat menikmati promo penambahan daya hanya dengan harga Rp 78.000 plus UJL untuk golongan tarif listrik rumah tangga hingga 7.700 volt ampere (VA). Program promo tambah daya ini berlaku mulai 1 Oktober hingga 31 Oktober 2023.

“Melalui promo Gebyar Diskon Tambah Daya, tambah daya mulai dari 2.200 VA hingga 7.700 VA hanya dikenakan biaya pasang Rp 78.000 plus penyesuaian UJL. Untuk simulasinya bisa saya contohkan seperti ini, tambah daya dari 900 VA ke 2.200 VA harga normalnya adalah Rp 1.826.500 dengan rincian biaya penyambungan (BP) sebesar Rp 1.560.000 ditambah biaya UJL sebesar Rp 266.500. Dengan promo ini biaya pasang cukup Rp 78.000 plus UJL sebesar Rp 266.500, maka pelanggan cukup membayar Rp 344.500. Para pelanggan semua dapat menikmati harga spesial dari harga normal yang jauh lebih besar biayanya,” jelas Hamidi.

“Kami berharap kesempatan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelanggan. Promo ini terbuka untuk semua pelanggan PLN Batam, cukup mendatangi Kantor Pelayanan terdekat dengan kediamannya, kemudian setelah pembayaran terkonfirmasi maka PLN unit setempat akan menindaklanjuti proses penambahan daya yang diajukan," pungkas Hamidi.

Ril/Redaksi

Direktorat Jendral Cipta Karya, KemenPUPR, Johanes Wahyu Kusumo Susanto.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menggelar rapat teknis bersama BP Batam untuk mempercepat pembangunan Kawasan Rempang, di Marketing Center BP Batam, Rabu (27/9/23). 

Rapat ini dalam rangka menindaklanjuti keputusan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden RI, Joko Widodo, Senin (25/9/2023) lalu. Salah satu penugasan yang diberikan kepada Kementrian PUPR adalah, pembuatan site plan permukiman yang berjumlah 1.322 KK.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jendral Cipta Karya, KemenPUPR, Johanes Wahyu Kusumo Susanto menegaskan, Kementrian PUPR akan mendukung penuh Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

Sebagaimana, pembangunan yang akan dilakukan oleh Kementrian PUPR telah disetujui oleh Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono.

"Jadi dengan rapat ini, kami ingin mengetahui lingkup pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Kementrian PUPR kedepannya,” ujar Johanes. 

Lebih lanjut, Johanes Wahyu mengatakan, akan ada 5 kampung yang terdiri dari 961 KK untuk dilakukan pergeseran ke Tanjung Banun. Sementara di Tanjung Banun sendiri, saat ini sudah ada 361 KK yang bermukim disana. 

Sehingga masyarakat yang akan bermukim di Tanjung Banun nantinya, akan ada sebanyak 1.322 KK. 

"Untuk di Tanjung Banun akan dibangun pemukiman terpadu. Pemukiman ini, dapat dijadikan sebagai percontohan kampung nelayan yang eco friendly di Indonesia,” katanya. 

Sementara itu, Anggota Bidang Kebijakan Strategis, BP Batam Enoh Suharto mengatakan, BP Batam berkoordinasi dengan Kementrian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Rempang. 

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memenuhi hak masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan cepat.

"Semoga pembangunan Rempang Eco City ini bisa segera berjalan dan memberikan dampak kesejahteraan masyarakat kedepannya," ujar Enoh.

Ril/Redaksi

Warga Desa Pasir Panjang.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Pengembangan Rempang Eco-City perlahan mendapat dukungan dari warga Kelurahan Sembulang. Khususnya warga dari Desa Pasir Panjang.

Ahad, warga asli Desa Pasir Panjang, menegaskan bahwa dirinya menyambut baik proyek yang masuk dalam program strategis nasional tersebut.

"Saya sangat mendukung adanya perencanaan pembangunan ini. Silahkan dilanjutkan jika muaranya untuk kebaikan masyarakat," ujar Ahad, Rabu (27/9/2023).

Warga lainnya, Heri, juga mengungkapkan hal senada. Seiring berjalannya waktu, Heri merasa jika program pemerintah Rempang Eco-City bertujuan baik dan membawa manfaat untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Bahkan, Heri meminta agar tak ada lagi oknum provokator yang memfitnah dan memecah belah warga Desa Pasir Panjang.

"Jangan ada lagi fitnah yang bukan-bukan mengenai kami. Ini hak masing-masing individu untuk mendukung. Pemerintah tidak akan mungkin menyengsarakan masyarakatnya," tegasnya.

Tidak hanya Ahad dan Heri, Siti juga menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh program pengembangan Rempang.

Menurutnya, dukungan yang diberikan pun tanpa paksaan dan intervensi pihak manapun.

"Kami orang asli tempatan Desa Pasir Panjang mendukung program pemerintah yang akan dibuat ke depannya. Dukungan ini tak ada unsur paksaan," ungkapnya.

Dukungan dari warga ini pun ikut mempengaruhi jumlah pendaftar yang ada.

Per tanggal 27 September 2023, sebanyak 317 KK yang terdampak pembangunan tercatat sudah mendaftar untuk menempati hunian baru. Sedangkan 467 KK lainnya sudah melakukan konsultasi terkait hak-hak yang didapatkan masyarakat apabila pembangunan terealisasi.

Sementara, Kepala BP Batam Muhammad Rudi pun menyambut baik dukungan dari warga tersebut.

Orang nomor satu di Kota Batam tersebut mengimbau agar tak ada lagi isu miring atau intervensi dari pihak manapun selama proses sosialisasi dan pendataan berlangsung.

"Jangan sebarkan isu atau fitnah. Kalau ada orang luar yang mendatangi atau menyebarkan fitnah ke warga di Rempang, segera laporkan kepada saya," tegasnya.

Rudi berharap, pergeseran warga yang terdampak pembangunan pun bisa selesai sesegera mungkin.

Sehingga, proses pembangunan rumah hunian baru juga bisa segera dikerjakan.

"Saya juga ingin rumah hunian baru untuk warga bisa cepat selesai. Oleh sebab itu, kami berusaha untuk bisa mempercepat kepindahan warga ke hunian sementara," pungkasnya. (DN)

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menyayangkan tuduhan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat P. Siadari. Dimana, Lagat meragukan data 300 KK di Rempang yang sudah bersedia untuk direlokasi.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menegaskan jika 300 KK itu merupakan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan. Data 300 KK itu, didapatkan dari tim pendataan dan sosialisasi di lapangan. 

"Data-data warga yang mendaftar itu juga dipegang oleh tim pendataan dan sosialisasi," tegasnya, Kamis (28/9/2023).

Ariastuty melanjutkan, tim pendataan dan sosialisasi di lapangan terus bekerja. Bahkan, hingga Rabu, 27 September 2023, sudah ada 317 KK yang sudah menyetujui untuk direlokasi sementara.

"Jadi untuk yang pindah baru tiga KK, selebihnya masyarakat masih menunggu untuk mencari hunian sendiri, ada juga yang sudah siap menempati hunian rumah yang disediakan BP Batam," katanya.

Untuk itu, Ariastuty mengajak kepada semua pihak untuk menciptakan situasi yang kondusif agar Pengembangan Rempang Eco City ini bisa berjalan dengan baik, dengan mengedepankan cara-cara kekeluargaan dan lembut.

Sehingga bisa memberikan multiplier effect terhadap daerah sekitar dan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri.

"Mari kita bersama-sama menciptakan iklim yang kondusif guna mencapai kemajuan dan perkembangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Ril/Redaksi

Warga Rempang saat di Data.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pengusahaan Batam terus melakukan pendekatan persuasif kepada warga Rempang. 

Sebanyak tiga KK di Kelurahan Sembulang telah bersedia secara sukarela untuk pindah ke hunian sementara, pada Senin lalu (25/9/2023).

Data dari tim per 27 September 2023, warga sudah mendaftar hingga saat ini berjumlah 317 KK. Sedangkan yang sudah berkonsultasi sebanyak 467 KK. 

Tiga warga yang telah bersedia pindah dan memilih melakukan pemindahan di hunian sewa mandiri, adalah :

a. Ibu Indah Sumiati, warga Sembulang

b. Ibu Sarina, warga Pasir Panjang

c. Bapak Winarto, warga Sei Buluh

Indah Sumiati salah seorang warga Sembulang yang bersedia pindah, telah menempati hunian sementara, di Tembesi, pada Senin (25/9/2023).

Di sebuah rumah hook yang nyaman, keluarga Ibu Indah, dibantu penuh personil BP Batam, mulai dari pengangkatan barang, kendaraan, penurun barang kembali, hingga memastikan seluruhnya sampai ke rumah hunian mandiri.

"Saya dan keluarga percaya kepada pemerintah dan keadaan saat ini. Semoga proyeknya (pengembangan Rempang) bisa berjalan maksimal dan rumah baru kami bisa segera selesai" tutur Indah.

BP Batam pun telah menyerahkan uang sewa dan biaya hidup sebesar Rp 14,4 juta kepada keluarga Ibu Indah. Dengan rincian, uang sewa selama tiga bulan sejumlah Rp 3,6 juta dan uang biaya hidup senilai Rp 10,8 juta.

Indah pun menyampaikan seluruh proses pemindahan dibantu penuh oleh personil BP Batam. Sehingga, ia yang sedang mengandung anak kedua, tidak direpotkan dengan proses pemindahan barang.

"Alhamdulillah lancar kami dibantu semua. Rumah sini pun nyaman. Anak senang, banyak tetangga, langsung mau main sepeda. Di sana kan beda ya, kawan jauh (di Sembulang) ketemu hanya waktu posyandu aja.” Kata Indah.

“Kami memulai sesuatu yang baru, saya hamil juga. Kita percaya lah pada pemerintah. Doa saya semoga upaya pemerintah ini bisa berjalan lancar dan segera selesai rumah kami." Harap Indah.

Kemudian, Ibu Sarina, warga Pasir Panjang Sembulang, juga turut melaksanakan pemindahan dengan memilih sewa sendiri, dibantu personil BP Batam, di area Perumahan Taman Pesona Indah.

Kepada Ibu Sarina dan Suami Bapak Rantau, BP Batam pun langsung menyerahkan uang senilai Rp 10,8 juta. Dengan rincian, uang sewa selama tiga bulan sebesar Rp 3,6 juta dan biaya hidup tiga bulan ke depan sejumlah Rp 7,2 juta.

“Kami pindah secara sukarela pak bu. Saya dan istri berharap bisa lebih baik kehidupan kami." harap Rantau.

Senada, Ibu Sarina yang sehari-hari biasa bekerja rumah tangga mengatakan ia percaya bahwa pemerintah tengah menyiapkan yang terbaik.

“saya kerja hari-hari, apa saja sudah saya kerjakan, jadi pemindahan ini kami bisa terima pak. Kami Syukur sudah dikasih uang, dikasih rumah dan tanah, dan bersurat-surat resmi juga nantinya rumah kami.” Kata Sarina.

Kepindahan ini sebagai bentuk dukungan warga sekitar, terhadap pengembangan Kawasan Rempang yang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, pun menyambut baik kondisi ini. Ia juga berpesan, pergeseran warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City dilakukan tanpa ada paksaan ataupun intervensi dari pihak manapun.

"Begitu warga pindah, uang sewa dan biaya hidup untuk tiga bulan langsung diserahkan. Ini bentuk komitmen BP Batam. Kita beri pilihan kepada masyarakat. Apakah mereka memilih hunian yang sudah kita siapkan atau memilih secara mandiri. Ambil uang boleh atau menerima hunian yang sudah disiapkan," ujar Rudi di Marketing Center BP Batam, Selasa (26/9/2023).

Ril/Redaksi

Pendataan Warga Rempang.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Sosialisasi dan pendataan terhadap warga terdampak proyek pengembangan Rempang Eco-City masih terus berlangsung, Rabu (27/9/2023).

Perlahan tapi pasti, beberapa warga Rempang yang terdampak pembangunan mulai bersedia untuk pindah ke hunian sementara.

Salah satunya adalah Rantau, warga asli Desa Pasir Panjang, Kelurahan Sembulang.

Pria paruh baya tersebut menegaskan bahwa pemindahan terhadap dirinya dan istri merupakan pilihan pribadi tanpa ada intervensi ataupun unsur paksaan dari tim yang bertugas.

Menurutnya, keputusan tersebut murni untuk mendukung program pemerintah. Dengan harapan, program strategis nasional tersebut dapat membawa kesejahteraan untuk masyarakat ke depan.

"Kami pindah secara sukarela tanpa paksaan. Saya dan istri berharap bisa lebih sejahtera ke depannya," ujar Rantau.

Kepada Rantau dan istri, BP Batam pun langsung menyerahkan uang senilai Rp 10,8 juta. Dengan rincian, uang sewa selama tiga bulan sebesar Rp 3,6 juta dan biaya hidup tiga bulan ke depan sejumlah Rp 7,2 juta.

"Untuk lokasi (hunian sementara), kami cari sendiri," ungkapnya lagi.

Senada dengan Rantau, Indah Sumiati juga mengungkapkan jika pemindahan terhadap dirinya dan keluarga merupakan keputusan yang telah dipikirkan secara matang.

"Saya dan keluarga percaya kepada pemerintah dan keadaan saat ini. Semoga proyeknya bisa berjalan maksimal dan rumah baru kami bisa segera selesai," ujarnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk segera mengatasi permasalahan yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Khususnya terkait komitmen BP Batam dalam merealisasikan uang sewa serta biaya hidup saat pemindahan ke hunian sementara berlangsung.

"Begitu warga pindah, uang sewa dan biaya hidup untuk tiga bulan langsung diserahkan. Perintah Presiden dalam rapat beberapa hari lalu, kami di daerah diminta untuk segera mengatasi permasalahan saat ini," ujar Rudi.

Di sisi lain, Rudi meminta agar seluruh petugas pendataan dapat mempercepat pendataan di lapangan. Tentunya dengan mengedepankan hubungan emosional dan tali silaturahmi yang baik.

"BP Batam selalu serius menangani percepatan realisasi investasi Rempang Eco-City," tambah Rudi. (DN)

Kepala BP Batam saat Berbincang-bincang.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Rempang saat bertemu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia beberapa waktu yang lalu telah diakomodir oleh pemerintah.

Hal ini diputuskan dalam rapat terbatas di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo dan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan pulau rempang di Kementrian Investasi, Senin (25/9/2023).

Bahlil mengatakan, ada sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat kepadanya pada 17 September lalu, dan aspirasi yang disampaikan kepada Kepala BP Batam, Muhammad Rudi saat bertemu dengan warga pada 21 September.

"Dari pertemuan itu, saya kemudian banyak mendapat masukan masukan," buka Mentri Bahlil.

Ia menjelaskan, masyarakat tidak mau untuk dilakukan pergeseran ke Dapur 3 Sijantung. Sehingga mereka meminta untuk digeser, masih di wilayah Rempang, yaitu di Tanjung Banun. 

Selain itu, mereka juga meminta seluruh makam leluhur yang ada di Pulau Rempang tidak dilakukan pergeseran. Makam para leluhur, nantinya akan dilakukan pemagaran. Sehingga, masyarakat yang hendak berziarah dapat dengan nyaman.

Selanjutnya, menyangkut dengan kompensasi kepada masyarakat, pemerintah akan memberikan lahan maksimal seluas 500 meter persegi. Dimana untuk lahan tersebut, akan diberikan sertifikat hak milik.

Begitu juga untuk rumah warga Rempang. BP Batam akan memberikan hunian tetap berupa rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta untuk warga Rempang. Namun, jika masyarakat mempunyai rumah yang nilainya lebih besar berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka akan diberikan tambahan sesuai dengan selisih nilai rumah.

Selain itu untuk tambak ikan, perkebunan hingga perahu juga akan dikompensasikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jadi hak-hak rakyat, karena itu arahan bapak Presiden, semuanya harus menjadi perhatian kita bersama," ujar Bahlil.

Masyarakat juga meminta dalam investasi ini, masyarakat tidak hanya menjadi pekerja. Akan tetapi, masyarakat juga dilibatkan dalam investasi. Sehingga permintaan ini sudah dilakukan pembicaraan dengan Xinyi Group dan telah disetujui.

"Jadi apa yang diminta oleh tokoh-tokoh sewaktu saya disana dan pak Rudi datang kesana, alhamdulillah sudah kita akomodir untuk dilakukan secara kekeluargaan," katanya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyambut baik atas keputusan diakomodirnya sejumlah aspirasi dari masyarakat Rempang.

"Kami sudah sampaikan semua. Seluruh harapan dari warga sudah kita sampaikan dan alhamdulillah sebagian besar sudah diakomodir. Semoga ini, menjadi langkah awal dalam kebangkitan ekonomi di Pulau Rempang," ujar Muhammad Rudi.

Ril/Redaksi

Polres Ungkap 3.947 Butir Pil Ekstasi.

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM: Hasil informasi dari masyarakat, Satuan Resnarkoba Polres Karimun seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkotika yang di duga berjenis ekstasi di Jl. Nusantara, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Rabu (27/09/2023).

Hal itu disampaikan, Satresnarkoba Polres Karimun saat konferensi pers

 yang dipimpin oleh Kapolres Karimun AKBP Ryky W. Muharam, S.H., S.I.K yang diwakili oleh Wakapolres Karimun Kompol Herie Pramono, S.I.K., M.H didampingi langsung Kasat Narkoba Polres Karimun IPTU Alfin Dwi Wahyudi Nuntung, S.Tr.K., S.I.K dan Humas Polres Karimun Bripka Harpen Sosuro, S.H. Kegiatan Konferensi Pers dilaksanakan dilantai dua gedung catur prasetya. 

Wakapolres Karimun menjelaskan, kejadiannya bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekira pukul 15.40 Wib tersebut personil Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki warga Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun yang dicurigai mengaku bernama sdr. Inisial IL (42 Th) sedang berada di Jl. Nusantara, Kec. Karimun, Kab. Karimun. 

"Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan berupa tas ransel berwarana merah hitam yang disandang sdr. Inisial IL di temukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih yang berisikan 4 (empat) bungkus narkotika di duga jenis pil ekstasi yang di bungkus dengan plastik bening  yang di lapisi dengan plastik aluminium yang di balut dengan plastik bubble wrap," ujarnya. 

Selanjutnya di lakukan introgasi terhadap sdr. Inisial IL mengakui bahwa barang bukti narkotika di duga jenis pil ekstasi tersebut di dapatkan dari sdr. Inisial JM (40 Th DPO) warga tembilahan yang di ambil oleh sdr. Inisial IL atas perintah sdr. Inisial JM (DPO)  di salah satu Wisma yang berada di Wilayah Karimun yang akan dibawa ke pulau Wilayah Karimun.

"Adapun barang bukti yang berhasil diamankan ialah 4 bungkus narkotika diduga jenis pil ekstasi berwarna biru bertuliskan  “ TIGER “ yang dibungkus plastik bening dengan jumlah 3.947 butir, 1 buah tas ransel berwarna merah hitam, 1 unit handphone dan uang tunai Rp. 2.000.000," tuturnya. 

Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 114 ayat (2)  Subsider 112 ayat (2) Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama  20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati atau pidana denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Tidak hanya itu Satresnarkoba Polres Karimun berhasil mengamankan 2 orang pelaku inisial AA dan MA pada Operasi Pekat Seligi 2023. Pelaku AA diamankan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Perumahan Aska Kel. Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun dengan barang bukti 2 paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 1,29 gram dan ½ linting narkotika diduga jenis ganja kering yang tercampur tembakau rokok dengan berat bersih 0,28.

Sedangkan pelaku MA diamankan pada Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.45 Wib di Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun dengan barang bukti 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0, 15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex dan 1 (satu) buah mancis gas.

"Untuk kedua pelaku yang terjaring dalam Operasi Pekat Seligi 2023 Polres Karimun diamankan di Polres Karimun dan dilakukakan pemeriksaan lebih lanjut," ungkapnya. 

A.Y