Ketua GNPK Kepri Beserta Pengurus.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Provinsi Kepulauan Riau menyesalkan Komisi VI DPR RI tidak transparan dalam pembahasan berbagai kasus yang terjadi di Badan Pengusahaan (BP) Batam. Salah satu bukti, adalah penayangan live streaming Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan BP Batam, pada 8 Juni 2023 dipotong pada bagian pembahasan BP Batam.

Ketua GNPK Kepri, Muhammad Agus Fajri, menuding pimpinan sidang Komisi VI dalam RDP itu, yakni Martin Manurung asal Fraksi Partai Nasdem, berupaya menutupi pembahasan dengan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi. Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam itu juga menduduki jabatan di Partai NasDem sebagai Ketua DPW Nasdem Kepri. 

Menurut Agus, live streaming tidak seperti biasanya, rekaman nyaris memuat hanya sesi jawaban dari BP Batam. Untuk sesi rekaman khususnya pertanyaan dari anggota komisi VI kepada BP Batam, nyaris tidak ada. Khususnya menyangkut lima substansi  permasalahan krusial BP Batam yang dilaporkan GNPK Kepri kepada Komisi VI, yang telah di RDP kan pada tanggal 19 Januari 2023. 

''Kami dari GN-PK Kepri, sangat menyayangkan bahwa rekaman livestreming RDP komisi VI DPR RI dengan Kepala BP Batam, sebagai tindaklanjut RDP Komisi VI dengan GN-PK Kepri bulan tanggal 19 Januari 2024 lalu, kok bisa tidak ditampilkan secara utuh,'' kata Muhammad Agus Fajri, Ketua GNPK Kepri, kepada wartawan, 14/6/2023.

Kepla BP Batam.

Terhadap 5 Masalah krusial BP Batam yang dilaporkan GN-PK Kepri, nyaris tidak termuat dalam live streaming tersebut. Kecuali kasus penggusuran paksa Apartemen Indah Puri. ''Walau kecewa atas penayangan RDP Komisi VI ini, tapi kami justru makin semangat dan memicu kawan kawan di GN-PK Kepri untuk makin meningkatkan paling tidak 4 permasalahan krusial yang kamu laporkan, di level komisi lainnya, bahkan ke pimpinan DPR RI itu sendiri, dan juga lembaga-lembaga hukum lainnya di Pusat,'' ucap Agus Fajri.

Sebab itu, GNPK meminta masyarakat Kepri, khususnya kota Batam untuk terus mendukung organisasi kemasyarakatan kami untuk terus berkarya mengungkap berbagai kasus-kasus hukum yang ada. Semua itu, kata Agus, dilakukan untuk kebaikan Kepri dan Batam ke depan, agar Pilkada 2024 nanti tidak melahirkan lagi sosok pemimpin berkarakter seperti kadang dia menjadi 'Abunawas,' atau bahkan Fir'aun. 

Untuk diketahui adapun isi materi pemberitaan tentang RDP komisi VI dengan GN-PK Kepri tanggal 19 Januari 2023 tersebut sebagaimana Kepriaktual.com kutip dari mediaindonesia.com, dan media online lainnya, ada lima permasalahan sangat krusial BP Batam yang GN-PK Kepri laporkan dan persentasikan kepada Komisi VI, yaitu:

Pertama, dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, atas pengalokasian dan penjualan lahan bandara Hang Nadim, kepada 4 perusahaan pengembang untuk kepentingan membangun pergudangan dan properti. Empat perusahaan pengembang tersebut adalah: PT Prima Propertindo Utama, PT Batam Prima Propertindo, PT Cakra Jaya Propertindo, dan PT Citra Tritunas Prakarsa.

Padahal sesuai keputusan Menteri Perhubungan RI no 47 Tahun 2022  tentang Rencana Induk Bandar Udara Hang Nadim yang dikeluarkan pada 9 Maret 2022 semua area kawasan bandara yang memiliki total seluas 1.762,700144 hektar itu tidak boleh dialihfungsikan untuk peruntukan lain, namun dalam kenyataannya aturan hukum ini dilanggar oleh Kepala BP Batam. 


Kawasan lahan yang dijual Kepala BP Batam tersebut keberadaannya terletak dalam zona kawasan keselamatan penerbangan, dan masuk dalam ruang lingkup rencana proyek revitalisasi, modernisasi pengembangan Bandara Hang Nadim tahap II, yang diantaranya akan membangun landasan pacu kedua.
Proyek ini sebagai tindak lanjut dari penandatangan kerja sama pengelolaan Bandara Internasional Hang Nadim Batam dengan PT BIB sebagai Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk oleh Konsorsium PT Angkasa Pura I – Incheon Internasional Airport Corporation (IIAC)-PT Wijaya Karya Tbk. (Persero) (WIKA), selaku pemenang lelang pengadaan Badan Usaha (KPBU) Bandara Hang Nadim Batam.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, pasal 201 menyebut: (1) Lokasi bandar udara ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan lokasi bandar udara sebagaimana memuat: a. titik koordinat bandar udara; dan b. rencana induk bandar udara. (3) Penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan: a. rencana induk nasional bandar udara; b. keselamatan dan keamanan penerbangan; c. keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi bandar udara; d. kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan wilayah, teknis pembangunan, dan pengoperasian; serta e. kelayakan lingkungan.

Undang-undang dengan tegas memerintahkan bahwa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan berdasarkan kewenangan masing-masing. Artinya izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

Kemudian di ayat 4 disebut: Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 

Adapun sanksi hukum bagi pejabat yang memberi izin pada pemanfaatan lahan tidak sesuai aturan tata ruang, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000. Selain sanksi pidana, pejabat tersebut dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. ”

Selain hal tersebut beredar kabar pemberitaan diberbagai media bahwa penjualan lahan Bandara Hang Nadim meninggalkan jejak aroma bau sangat busuk bahwa adanya dugaan aliran dana suap berupa Fee yang diterima oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi sebesar US$ 9,9 juta.
Adapun rincian besaran fee tersebut didapat berdasarkan hitungan US$ 6 per meter, dikalikan dengan luas lahan bandara yang telah dialokasikan kepada perusahaan yaitu 1,650.000 M2 atau 165 Hektar. 

Dugaan adanya aliran dana korupsi berupa fee/suap  yang diterima Kepala Batam Muhammad Rudii ini, disampaikan oleh oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorinda), Tohap SPS, yang menjadi mitra GN-PK Kepri, dan di ikut sertakan serta turut berbicara dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI.

Kedua, terkait kasus pembongkaran secara paksa terhadap Apartemen Indah Puri, diduga ada kongkalikong antara pihak BP Batam dengan pengembang PT Guthrie Jaya Indah, secara semena-mena dalam menetapkan biaya Uang Wajib Tahunan (UWT) BP Batam, sebesar Rp 25 juta kepada para penghuni yang kebanyakan warga negara asing (WNA).

Padahal kepemilikan mayoritas unit-unit apartemen Indah Puri ini adalah Warga Negara Asing, yang mereka beli secara cash, namun dengan alasan masa berlaku UWT sudah berakhir, dan para pemilik apartemen menolak pembayaran perpanjangan UWT karena harganya yang selangit itu, bangunan apartemen mereka pun langsung dirobohkan dengan mengunakan alat berat. 

Video aksi pembongkaran paksa sepihak dan kekerasan yang dialami para penghuni apartemen yang sebagian besar pemiliknya warganegara asing tersebut, akhirnya menjadi viral di dunia jagad maya, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari para kedutaan besar negara asing di Jakarta. Aksi pembongkaran paksa sepihak ini juga sangat jelas dapat menimbulkan preseden buruk hilangnya kepercayaan investor dan warganegara Asing untuk berinvestasi di Batam. Padahal kota Batam, saat ini lagi boming pembangunan belasan tower Apartemen.

Ketiga, status Quo Vadis rangkap jabatan walikota Batam, Muhammad Rudi,  sebagai ex-officio Kepala BP Batam. Namun dalam periode kedua masa jabatannya sebagai Walikota Batam, dan status ex-officio kepala BP Batam, tidak dibekali surat sk pengangkatan dan adanya pelantikan, oleh Menteri koordinator perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku Ketua Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun, sebagaimana pengangkatan sebelumnya. 

Untuk diketahui Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjelaskan pengangkatan Ex Officio berakhir ketika jabatan Kepala Daerah berakhir.

Pasal 19A ayat (1) Wali Kota Batam yang menjabat secara ex-officio Kepala, yang ikut mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau sebagai anggota legislatif, harus mengikuti ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau UndangUndang tentang Pemilihan Umum. (2) Wakil Kepala dan Anggota yang ikut mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif atau pemilihan perwakilan daerah dan/atau pemilihan Kepala Daerah, harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya.

Demikian juga termaktub dalam UU nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Pasal 162 ayat (2) disebut: Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dengan demikian Surat Pengangkatan pertama yang dikeluarkan di masa Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinasi Perekonomian, telah berakhir pada awal 2020, pada sesaat sebelum pengangkatan dan pelantikan Wali Kota Batam pada periode 2020-2024. Sehingga dapat dikatakan bahwa Wali Kota Batam periode 2020-2024 sudah tidak memiliki SK Pengangkatan Ex Officio Kepala BP Batam yang dibuktikan dengan tidak adanya pelantikan di masa periode tersebut.

Hal itu dipertegas dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 60 yang menjelaskan: Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dipertegas lagi pada pasal 78 ayat (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya.

Apa pun alasannya, segenap pemangku kepentingan di Pulau Batam berharap dengan adanya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, akan mengikuti undang-undang dan aturan di bawahnya. Dan, penyesuaian terhadap regulasi yang telah ada, diharapkan membawa kepastian hukum, serta mengembalikan kejayaan Batam, karena akan dikelola secara profesional tanpa embel-embel politis sebagai hasil ‘menyabung’ Pemerintahan Kota Batam dengan BP 

Sebab bisa saja preseden ini menjadi salah satu dari sekian banyak carut marutnya permasalahan BP Batam dibawah kepemimpinan Muhammad Rudi, sehingga investor takut untuk berinvestasi, mengingat Payung Hukum dalam berinvestasi di suatu negara adalah tonggak pertama yg ditanyakan para Investor. 

Keempat, mangkraknya Proyek IPAL Batam. Proyek Ipal ini dilaporkan oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kepada Komisi VI DPR RI. Perjalanan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Batam, Kepulauan Riau, sudah bergulir sejak 2017 silam, wajar bila banyak orang berkata, harusnya itu sudah tuntas sejak lama.

Sejak Loan Agreement (LA) ditandatangani antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Robert Pakpahan (Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI, saat itu) dengan Yim Seong Hyeog (Executive Director Exim Bank of Korea) pada 21 Maret 2014 di Jakarta, hingga kini proyek tersebut masih mangkrak.

Anehnya, baru pada Desember 2022 lalu, BP Batam sebagai penanggung jawab proyek melakukan studi banding ke Korea Selatan untuk melihat langsung proyek serupa yang sudah berjalan sejak lama di Negeri Ginseng tersebut.

Adapun dana pinjaman yang totalnya senilai USD 50 juta atau sekitar Rp 700-an miliar untuk membuat IPAL di Batam sudah dikucurkan. Dalam laporan keuangannya, BP Batam menyebut anggaran proyek IPAL sudah terealisasi Rp 564,95 miliar per 31 Desember 2021. Sementara realisasi per 2022, belum terkonfirmasi.

Diinformasikan, saat ini sudah dilakukan pembayaran pinjaman tersebut plus bunga sebesar 0,5% atau Rp 3,5 miliar per tahun. Ke mana uangnya, sementara proyeknya masih mangkrak? GN-PK menduga ada pihak-pihak yang sudah menikmati dana pinjaman tersebut, sementara sekarang rakyat yang disuruh membayar utang plus bunganya.

Apalagi IPAL dengan dana jumbo tersebut seharusnya sudah terkoneksi ke 11 ribu sambungan rumah warga. Namun, sampai kini, tak ada satu pun rumah warga yang tersambung pipa IPAL tersebut. Sementara peralatan di jaringan induk kabarnya sudah banyak yang bocor dan pipanya sudah karatan.

Kelima, persoalan meningkatnya angka kemiskinan dan perekonomian, Batam.

Ketika diminta tanggapan tentang hasil RDP Komisi VI dengan BP Kawasan tanggal 8 Juni 2023, Agus mengatakan GN-PK mendesak agar Komisi VI sebagai Mitra Kerja BP Batam, sesegera mungkin menuntaskan apa yang kami laporkan,  karena empat dari lima kasus yang kami laporkan itu terkait persoalan Hukum.

Karenanya laporan kami ke Komisi VI tersebut, selain kami tembuskan kepada Ketua Umum DPN GN-PK, juga kepada Tim Satuan tugas (satgas) Mafia Tanah Kejaksaan Agung, Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri, Menko Perekonomian, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

"Maka kami mendesak agar komisi VI agar lebih serius menuntaskannya, mengingat kasus ini sudah cukup lama dan juga telah kami masukkan pengaduannya kepada Komisi III DPR RI untuk di agendakan RDP dengan GN-PK,'' katanya.

Menkopolhukam, Mahfud MD sebagai pihak yg menerima laporan, kata Agus, diharapkan untuk mendukung langkah GN-PK Kepri yang telah memasukkan surat pengaduan tentang lima kasus yang sangat krusial pelaporan kasus ini kepada Komisi III, yang membidangi hukum untuk segera agendakan dalam RDP dalam waktu sesegera mungkin.

Ril/Redaksi


Foto Bersama Kepala BP Batam. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, turut menghadiri agenda Halal Bihalal Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Batam yang berlangsung di Golden Prawn Bengkong, Minggu (11/6/2023).

Hadir bersama Ketua Pikori BP Batam, Marlin Agustina, Rudi berpesan agar seluruh pengurus GP Ansor Kota Batam untuk terus meningkatkan solidaritas di tengah kemajuan peradaban.

Tidak hanya itu, orang nomor satu di Kota Batam tersebut juga mengajak warga Nadhlatul Ulama (NU) Kota Batam  untuk saling bersinergi dalam mendukung pembangunan daerah.

"Persatuan bangsa adalah menjadi prioritas kita bersama. Mari bersatu padu dan menjaga kekompakan di tengah kemajuan saat ini," ujar Rudi dalam pidatonya.

Pada kesempatan tersebut, Rudi juga mendapat kehormatan untuk menjadi Penasehat Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU Kota Batam.

Koordinator Wilayah Banser Provinsi Kepri, Nuryanto atau akrab disapa Cak Nur, pun mendapat kesempatan untuk memasangkan seragam Banser secara simbolis kepada H. Muhammad Rudi.

"Batam sedang dibangun menjadi kota modern. Oleh sebab itu, peradabannya pun harus dijaga. Mari kita semua menjadi garda terdepan untuk menjaga Batam sebagai kota madani," kata Rudi lagi.

Rudi mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Batam ke depan.

Mengingat, pemerintah dan BP Batam sedang menyiapkan desain kemajuan Kota Batam. Termasuk rencana pembangunan Terminal 2 Bandara Internasional Hang Nadim Batam serta skema transportasi Light Rail Transit (LRT) di Kota Batam.

"Saya berharap seluruh masyarakat tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Di tengah perkembangan teknologi, mari bekali generasi muda kita dengan ilmu agama. Kekompakan dan kolaborasi antar seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting kemajuan kota," pungkasnya.

Sementara, Koordinator Wilayah Banser Provinsi Kepri, Nuryanto atau akrab disapa Cak Nur, ikut mengapresiasi rencana strategis Muhammad Rudi selama menjabat sebagai Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam.

Menurutnya, Rudi berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam.

Terbukti, ekonomi Kota Batam tumbuh 6,84 persen sepanjang tahun 2022 lalu. Persentase tersebut lebih tinggi dari pencapaian Provinsi Kepri (5,09 persen) dan Nasional (5,31 persen).

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam juga mencatat jika Kota Batam sukses menyumbangkan 82,9 persen realisasi investasi di Provinsi Kepri sepanjang Triwulan I (Januari-Maret) 2023.

Hal ini sekaligus menjadikan Batam sebagai lokomotif ekonomi di Provinsi Kepri.

"Kita berharap, pencapaian ini bisa terus berlanjut agar Kota Batam semakin maju," ujar Cak Nur. (DN)



Pemain Turnamen Bola Voli. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Tim Voli Pikori BP Batam dan Tim Voli Putra BP Batam berhasil meraih hasil positif dalam laga pembuka, Kejuaraan Bola Voli Piala Bergilir Wali Kota dan Piala Bergilir Ketua GOW Kota Batam, Minggu (11/6/2023).

Dalam pertandingan yang digelar di Fasum Wahana Bakti Pemda 2 Buliang itu, Tim Voli Pikori BP Batam berhasil menang telak 2-0 (25-4 dan 25-10) atas Tim PKK Kartini Pemda 2.

Dalam pertandingan tersebut, dihadiri Wakil Ketua 2 Pikori BP Batam, Endah Sulistiyani Enoh. Ia mengapresiasi perjuangan Tim Pikori BP Batam yang berhasil menundukkan Tim PKK Kartini Pemda 2.

Meski begitu, dirinya meminta agar Tim Pikori BP Batam untuk tidak cepat berpuas diri dan selalu tetap fokus dan konsentrasi di setiap pertandingan.

"Alhamdulillah tadi sudah menang. Semoga kedepannya terus mendapatkan kemenangan dan menjadi juara," ujarnya saat ditemui usai pertandingan.

Atas kemenangan itu, Endah optimistis Tim Voli BP Batam akan berjuang semaksimal mungkin di Kejuaraan Bola Voli Piala Bergilir Wali Kota dan Piala Bergilir Ketua GOW Kota Batam. Dengan begitu, piala bergilir bisa diraih BP Batam di tahun 2023 ini.

"Semangat terus dan berjuang terus untuk jadi juara. Kita doakan mereka menjadi juara, dan membawa nama harum BP Batam," pungkasnya.

Perolehan yang sama juga diraih oleh Tim Voli Putra BP Batam dengan skor 2-0 (25-21 dan 25-15) atas Tim Kemenkumham Kepri. 

Pertandingan berjalan ketat di awal, dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun, Tim Putra BP Batam keluar dari tekanan tersebut dan berhasil mencetak poin-poin penting melalui variasi serangan yang dilancarkan. Tim Voli Putra BP Batam semakin mendominasi permainan dan akhirnya memenangkan set pertama dengan skor 25-21.

Tim Voli Putra BP Batam tidak menurunkan tempo permainan di set kedua. Mereka terus memperoleh poin lewat variasi serangan dan ace yang mereka lancarkan, dan menutup set kedua dengan kemenangan 25-15.

Kepala BP Batam/Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, prestasi atlet tak terlepas dari pembinaan yang maksimal serta kompetisi rutin, sebagai tolak ukur keberhasilan pembinaan.

Oleh sebab itu, Rudi berharap agar kompetisi yang telah terlaksana bisa berlanjut sehingga potensi atlet terus berkembang.

"Kompetisi ini sebagai bentuk dukungan pembinaan atlet. Selain ajang mengukir prestasi, jadikan kejuaraan voli ini sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi. Kami harapkan, banyak bibit potensial lahir dari kejuaraan ini," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua PIKORI BP Batam, Marlin Agustina Rudi. 

"Selamat bertanding, semoga kejuaraan ini bisa mendorong seluruh atlet untuk terus berprestasi ke depannya. Saya berharap, lahir bibit-bibit terbaik pada kejuaraan tahun ini," ujarnya. (EI)



Tersangka Pengirim PMI Non Prosedural.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Dalam sepekan, Unit VI PPA Satreskrim Polresta Barelang berhasil gagalkan pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural yang akan dipekerjakan di negara tetangga. 

Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Budi Hartono mengungkapkan, tindak pidana calon PMI non prosedural ini berhasil diungkap berdasarkan informasi dari masyarakat. 

"Ada 4 Laporan Polisi (LP) yang berhasil diungkap Unit VI Satreskrim Polresta Barelang," kata Budi Senin (12/6/2023) sore di Mapolresta Barelang. 

Untuk LP yang pertama pada Rabu (7/6) sekira pukul 18.00 WIB, tim melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial EW (43) di Perumahan Bukit Raya 2 Batam Center. 

"Lokasi tersebut merupakan tempat penampungan calon PMI non prosedural. Dilokasi juga berhasil amankan 1 orang korban berinisial SM (31),” bebernya. 

Lanjut Budi, pada Jum'at (9/6) Unit VI Satreskrim Polresta Barelang berhasil ungkap pengiriman calon PMI non prosedural sebanyak 3 LP. 

"Tim amankan tersangka inisial YL (39) di tempat penampungan yang beralamat di perumahan Greenland Batam Center, yang mana berhasil amankan 1 orang korban inisial SB (45)," tuturnya. 

"Selanjutnya, tim juga amankan tersangka inisial MM (36) di tempat penampungan yang beralamat di Bida Asri III Kecamatan Nongsa, dan selamatkan 2 orang calon PMI non prosedural inisial TS (34) dan PPA (34)," sambung Budi. 

Kasat Reskrim Polresta Barelang menambahkan, pada LP terakhir, tim gabungan dari Polsek KKP dan Polsek Bandara Hang Nadim berhasil amankan 1 orang pengurus calon PMI non prosedural. 

"Tersangka yang diamankan berinisial KS (42). Tersangka diamankan di Bandara Hang Nadim saat menjemput calon PMI sebanyak 2 orang inisial AT (33) dan AS (50),” imbuhnya. 

Dari 4 LP tersebut, semua korban rencananya akan dipekerjakan di negara Malaysia dan Singapura. 

"Calon PMI non prosedural ini nantinya akan diberangkatkan ke negara Malaysia dan Singapura melalui pelabuhan Internasional Batam Center. Korban juga akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja pasar," pungkasnya. 

Gi/Redaksi


 

Foto Bersama. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: BP Batam menerima kunjungan kerja Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, Rabu (7/6/2023).

Berlangsung di Gedung Marketing Center BP Batam, pembahasan terkait sistem pengelolaan air minum dan limbah di Batam.

Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Evangelin Sasingen menyampaikan BP Batam sangat luar biasa dalam mengelola sistem pengelolaan air waduk dan limbah domestik dengan baik. 

Hal ini pula yang menjadi atensi Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk diadopsi ke depannya. 

"Kami melihat Batam memiliki sistem pengelolaan air waduk dan limbah domestik yang baik untuk diadopsi sebagai strategi di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro" ujarnya.

Ia mengungkapkan jika pengelolaan air dan limbah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mempunyai kesulitan dalam segi pengelolaan air bersih, air minum dan limbah.

Oleh sebab itu, lanjut Evangelin, pihaknya datang melakukan studi komparatif dengan harapan bisa melakukan pengelolaan air dan limbah dengan baik dan dapat melayani masyarakat dengan maksimal. 

"Kami mengandalkan air hujan sama dengan Batam. Kami memiliki satu waduk yang tidak bisa di fungsikan secara maksimal. Oleh sebab itu kami kesini belajar, bagaimana Batam mengelola sehingga dari yang tidak punya air tanah dan mengandalkan waduk untuk tampungan hujan, yang bisa melayani masyarakat yang luar biasa dengan pengelolaannya."

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui General Manager SPAM Hilir BU SPAM, Djohan Effendy, menyambut baik kunjungan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Djohan memaparkan kiat sukses BP Batam dalam pengembangan dan potensi ketersediaan air waduk dan limbah di Batam.

“selama ini, kegiatan industri dan rumah tangga di Batam disokong oleh enam waduk besar yang masih aktif, yaitu Waduk Duriangkang, Sei Ladi, Nongsa, Mukakuning, Tembesi, dan juga Sei Harapan,” ujar Djohan. 

Menurutnya, BP Batam terus menggesa langkah-langkah peningkatan kapasitas produksi air di Kota Batam, sehingga masyarakat dapat menikmati air lebih maksimal dan merata.

Selain itu, BP Batam dibawah kepemimpinan Muhammad Rudi, BP Batam telah berkomitmen untuk menjaga kelestarian air baku di waduk-waduk Kota Batam untuk peningkatan ketahanan air, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

“Mudah-mudahan kunjungan kerja ini bisa bermanfaat untuk menjaga dan mengelola ketersediaan air baku pada waduk-waduk di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke WWTP Bengkong Sadai dan Waduk Muka Kuning. (BF)



Kepala BP Batam, Muhammad Rudi. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkomitmen untuk menjamin kemudahan investasi di Kota Batam.

Rudi menyampaikan pesan ini pasca mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, meresmikan enam perusahaan baru di Kawasan Industri Wiraraja Kabil, Senin (5/6/2023).

Menurut orang nomor satu di Kota Batam tersebut, kemudahan dalam berinvestasi merupakan salah satu upaya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Mengingat, terjadi peningkatan jumlah proyek pada Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Batam sepanjang Triwulan I (Januari-Maret) 2023 lalu.

Di mana, terdapat 826 proyek PMA dengan nilai investasi mencapai USD 174,06 juta atau setara Rp 2,55 triliun.

Angka ini naik drastis dengan capaian sebesar 100,97 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022 lalu.

Tidak hanya PMA, nilai PMDN pun demikian. Terdapat kenaikan cukup signifikan pada penambahan proyek PMDN yang mencapai 1.418 proyek atau naik 200,42 persen dari tahun sebelumnya.

Peningkatan itu mempengaruhi nilai PMDN menjadi USD 96,7 juta atau setara dengan Rp 1,4 triliun sepanjang Triwulan I 2023 lalu.

"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh perusahaan yang ingin berinvestasi di Kota Batam. Dengan harapan, hal tersebut dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Batam," ujar Rudi, Jumat (9/6/2023).

Bukan tanpa alasan, Rudi optimistis untuk terus menaikkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam menjadi 7 persen.

Pasalnya, ekonomi Batam tumbuh 6,84 persen sepanjang 2022 lalu.

Angka tersebut tentu menjadi sinyal positif untuk upaya peningkatan ekonomi ke depan.

"Kami menjamin dan mendukung kemudahan investasi. Saya mengajak seluruh elemen untuk menjaga situasi kondusif agar iklim investasi terus berjalan maksimal," pungkasnya. (DN)



Pelaku Penikaman Diamankan Polisi. 

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM: Tim Serigala Satreskrim Polres Karimun berhasil mengamankan pelaku penganiayaan di tempat kejadian perkara di Batu Lipai Kel. Baran Barat Kec. Meral, Sabtu (10/06/2023).

Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wib. Tim Serigala Polres Karimun mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan sebuh pisau. 

Selanjutnya Tim Serigala Polres Karimun yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Karimun IPTU Gidion Karo Sekali, S.T.K., S.I.K langsung menuju tempat yang diinformasikan dan langsung mengamankan 1 orang laki-laki yang mengaku bernama dengan inisial S.

Kemudian dilakukan introgasi terhadap S, dan mengaku sekira pukul 12.00 wib pelaku datang kerumah mantan istrinya inisial (P) di Batu Lipai Kel. Baran Barat Kec. Meral Kab. Karimun, dan beradu cecok dengan korban, masalah terkait hak asuh anak.

Kemudian S mengeluarkan sebuah pisau dari pinggang sebelah kiri dan melakukan penganiayaan dengan cara menusuk/menikam P sebanyak 1 kali selanjutnya datang A mendekati dengan maksud melerai. Dan saudara S langsung mengejar A, berlari keluar rumah. Saudara A terjatuh kemudian pelaku S langsung melakukan penganiayaan dengan cara menusuk/menikam menggunakan sebuah pisau kepada korban A sebanyak 1 kali.

"Pelaku penganiayaan dengan cara menikam dengan pisau sudah berhasil kita amankan beserta barang bukti 1 buah pisau, selanjutnya kami bawa ke Polres Karimun untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut" ujar Kasat Reskrim Polres Karimun IPTU Gidion Karo Sekali, S.T.K., S.I.K.

Atas perbuatan pelaku dikenakan pasal  351 ayat 2 KUHP yaitu penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara.

A.Yahya


Penyerahan Hadiah Bagi Peserta Juara Lomba.

KUNDUR|KEPRIAKTUAL.COM: Yamaha Asli Motor gelar kegiatan Roadshow Lets Gear Up 125 kegiatan di gelar tepatnya di Balai Pemuda Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, Sabtu (10/6/2023).

Dalam acara ini bertabur berbagai promo menarik seperti lomba Fashionshow, Dance dan mewarnai khusus untuk anak-anak Paud dan TK serta bebagai hadiah Doopraize lainnya yang dalam hal ini tidak di pungut biaya sepeserpun.

Kegiatan ini akan di lakukan setiap 6 bulan sekali di tanjungbatu dengan tema atau kegiatan yang  berbeda-beda 

Promosi Yamaha. 

Sutrisno sebagai pimpinan wilayah Asli motor kabupaten Karimun mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan Yamaha asli motor dalam tema kekeluargaan yang mana kegiatan yang kita lakukan ini berupa serfis motor, ganti oil  khususnya Yamaha Motor 125 Cc.

"Dengan kegiatan yang kita laku kan ini masyarakat bisa melakukan serfis garatis dan mendapat oil hanya dengan membayar Rp.30.000 saja.jika pada hari normal dengan  di bandingkan dialer resmi tentu ini jauh lebih murah bagi konsumen Yamaha," ungkap Sutrisno..

Dalam kegiatan yang ia lakukan, juga terdapat berbagai perlombaan untuk memeriah kan acara Rodshow lets gear Up 125 yaitu Fashionshow untuk SLTA, Dance untuk Remaja serta lomba mewarnai untuk anak-anak Paud dan TK.

Menurut Sutrisno, kegiatan ini atas permintaan masyarakat mengingat beberapa tahun kemarin terkait covid 19 sehingga ia tidak dapat melakukan berbagai kegitan lainnya .

"Saya berharap dengan kegiatan ini mudah - mudahan mampu membantu dan meringan kan sedikit beban yang mungkin di alami warga atau masyarakat khusus nya masyarakat se pulau kundur yang kita cintai ini. Kegiatan Roadshow lets gear Up 125 ini di laksana kan sejak jam 8 wib hingga samapai malam hari," tuptup sutrisno. 

A.Yahya



BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Neraca  perdagangan Kota Batam mencatatkan  kinerja  positif. Pada April 2023, neraca perdagangan Kota Batam surplus sebesar USD 101,87 juta.  Surplus perdagangan ini disebabkan nilai ekspor Kota Batam yang tercatat USD 1,14 miliar, lebih tinggi dari nilai impor yang mencatatkan USD 1,04 miliar. Secara kumulatif, neraca perdagangan Kota Batam sejak Januari hingga April 2023 mencapai USD 335,09 juta.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatatkan, secara bulanan (mtm) ekspor Kota Batam pada April 2023 menurun sebesar 7,61 (mtm) bila dibandingkan dengan bulan Maret yang tercatat sebesar USD1,24 miliar. Dimana, pada bulan April 2023, ekspor Kota Batam tercatat sebesar USD 1,14 miliar. Jika dibandingkan secara kumulatif Januari hingga April, nilai ekspor Kota Batam tumbuh sebesar 11,07 persen (yoy).

Dimana tahun 2022 lalu, ekpor Kota Batam pada Januari hingga April mencatatkan USD 4,62 miliar. Sementara di tahun 2023, ekspor Kota Batam mencatatkan USD 5,14 miliar.

Sementara untuk nilai impor Kota Batam, secara bulanan turun sebesar 17,05 persen (mtm). Dimana pada April 2023, impor Kota Batam tercatat USD 1,04 miliar dan pada Maret, impor Kota Batam tercatat sebesar USD 1,26 miliar. Namun secara kumulatif dari Januari hingga April, impor Kota Batam mengalami kenaikan sebesar 14,17 persen (yoy) atau dari USD 4,20 miliar pada 2022, menjadi USD 4,80 miliar pada 2023. 

Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Muhammad Rudi menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk terus berupaya mendorong modernisasi infrastruktur pelabuhan dan jalan. Khususnya pelabuhan Batu Ampar dan pembangunan infrastruktur jalan agar dapat memperlancar arus logistik di Kota Batam dalam mendukung kegiatan ekspor dan impor.

Sebagaimana diketahui, pelabuhan Batu Ampar sudah beroperasi puluhan tahun. Namun, hingga tahun lalu masih menggunakan peralatan konvensional crane manual selama bertahun-tahun. Untuk itu, dibawah kepemimpinannya, ia ingin Pelabuhan Batu Ampar yang menggunakan teknologi terkini dan sudah menggunakan satu unit, ship to shore (STS) crane untuk mempercepat layanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar.

Dengan STS Crane yang saat ini sudah hadir di Pelabuhan Batu Ampar, diharapkan proses bongkar muat barang dari kapal ke darat bisa lebih cepat. Dalam 1 jam, STS Crane yang baru didatangkan ini dapat melakukan aktivitas bongkar muat sebanyak 35 kontainer.

"Tidak sampai 2 menit, satu kontainer sudah bisa (dipindahkan) ke darat. Alat ini bisa menyelesaikan banyak masalah di sini. Tentu kalau ini berjalan baik, tahun depan kita harapkan sudah menambah lagi," ujarnya.

Begitu juga dengan area container yard yang saat ini sudah dibangun dengan target seluas 20 hektare. Sehingga, Batam menjadi hub logistik akan semakin cepat tercapai. Dengan kata lain, Batam saat ini sudah siap untuk menjadi tempat penitipan kontainer bagi siapapun. 

"Sudah dititip di Batam, boleh dibawa keluar lagi tanpa proses, karena Batam adalah Free Trade Zone. Daerah kawasan bebas yang barang apa saja boleh masuk. Hari ini mungkin kontainer masuk hanya kebutuhan warga atau masyarakat Kota Batam, kedepannya Batam akan menjadi hub logistik untuk negara atau daerah lain di Indonesia sendiri," tegasnya.

Jika Batam sudah menjadi Hub Logistik, maka apa yang telah ditargetkan pemerintah pusat kepada dirinya sudah bisa diwujudkan. Jika secara keseluruhan bisa dijalankan dengan baik, maka kedepannya pemilik barang akan berlomba-lomba untuk menitipkan barangnya di Batam. Begitu juga nanti untuk di Bandara Hang Nadim yang terus berbenah.

"Sehingga nanti tidak terjadi sesuatu yang akan menghambat, karena waktunya yang terlalu lama. Ini adalah awal dan kita akan menambah terus. Semoga Allah memberikan jalan terbaik buat kita, kita hanya bisa berusaha tapi Allah yang memutuskan usaha kita ini," imbuhnya. (*)


RDP di Komisi VI DPR RI.

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, pada Kamis (8/6/2023) di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta Pusat. 
 
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, serta para Anggota Bidang dan jajaran.
 
Adapun rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung, dan dihadiri oleh 25 orang anggota Komisi VI DPR RI, yang  membahas tiga hal, antara lain:
 
1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam TA. 2024
2. Evaluasi Anggaran TA. 2022 
3. Tindak lanjut RDPU Komisi VI DPR RI dengan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kepulauan Riau
 
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi pada kesempatan pertama mengatakan, BP Batam telah menetapkan target penerimaan TA. 2024 sebesar Rp2,66 triliun atau lebih tinggi 24,10 persen dari target TA. 2023 sebesar Rp2,14 triliun.
 
Ketentuan tersebut sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan R.I. Nomor S-287/MK.02/2023 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/ Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024, yang telah disepakati pada Konsinyering Pembahasan RKP dan RKA BP Batam pada Senin (29/5/2023) lalu. 
 
“Pagu sejumlah itu dialokasikan untuk 2 program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis,” jelas Muhammad Rudi. 
 
Terkait kinerja BP Batam tersebut, Muhammad Rudi berkomitmen pada sisi penerimaan, BP Batam akan berusaha untuk menggesa realisasi kegiatan yang menghasilkan PNBP, antara lain dari Layanan Pengelolaan Pertanahan, Pelabuhan, Rumah Sakit, Pengelolaan SPAM, dan Aset Lainnya. 
 
“Sementara itu di sisi belanja, kami akan menempuh langkah-langkah percepatan proses pencairan anggaran, pengadaan dan realisasi berbagai kegiatan yang telah direncanakan,” ujarnya. 
 
Dari sisi investasi, sesuai data rilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi di Batam mengalami peningkatan dimulai tahun 2018 yaitu sebesar Rp10,8 triliun, kemudian tahun 2019 sebesar Rp15,5 triliun, dan tahun 2020 sebesar Rp22,97 triliun. 
 
“Dengan demikian kontribusi investasi asing rata-rata sebesar Rp9,15 Triliun tiap tahun,” ujar Muhammad Rudi. 
 
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat sekaligus pimpinan rapat, Martin Manurung beserta beberapa anggota Komisi VI DPR RI memberikan beberapa masukan pengembangan potensi investasi di bidang kesehatan, pariwisata, dan pendidikan bertaraf internasional.
 
“Kami mengapresiasi pemaparan BP Batam yang dinilai lengkap dan komprehensif. Tapi ada beberapa potensi investasi yang bisa dikaji oleh BP Batam supaya peluangnya dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Martin.
 
“Dan mengenai anggaran yang diajukan, prinsipnya kami setuju karena sudah dibahas di konsinyering. Jadi BP Batam bisa fokus ke percepatan penyelesaian masalah perizinan lahan dan investasi,” lanjutnya.
 
Ide-ide pengembangan investasi tersebut disambut baik oleh Muhammad Rudi beserta jajaran. Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian bisnis untuk menganalisa faktor SWOT dari sektor-sektor yang diusulkan.
 
”Kami sangat apresiasi masukan-masukan dari pimpinan rapat dan anggota Komisi VI DPR RI, dan akan kami kaji lebih lanjut untuk kemajuan perekonomian Batam ke depannya,” tutup Muhammad Rudi.
 
(rud)


Foto Bersama Kepala BP Batam. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkomitmen untuk mendukung penuh penyelenggaraan event internasional di Kota Batam.

Hal ini, kata Rudi, tak terlepas dari upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata Kota Batam.

Seperti beberapa event internasional yang telah terlaksana beberapa Minggu lalu seperti Batam Triathlon 2023 dan Inter-Nation Golf Challenge di Kawasan Nongsa.

Menurut Rudi, event tersebut sekaligus menjadi ajang promosi sektor pariwisata guna menarik kunjungan turis asing menuju Kota Batam.

"Saya mengapresiasi penyelenggaraannya. Event seperti itu berhasil menarik kedatangan wisatawan mancanegara untuk melirik pariwisata Batam yang sudah mulai bangkit. Kita akan terus berusaha agar sektor pariwisata terus hidup," ujar Rudi belum lama ini.

Ia pun berharap, pembangunan infrastruktur di Kota Batam mampu meningkatkan minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung.

Mengingat, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Batam pada bulan April 2023 mengalami sedikit penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Di mana, kunjungan turis asing menuju Batam sebanyak 89.140 kunjungan pada bulan April lalu atau turun 8,68 persen dibandingkan bulan Maret yang mencapai 97.617 kunjungan.

Akan tetapi, jumlah tersebut naik 993,88 persen jika dibandingkan April tahun 2022 lalu.

"Kita optimis sektor pariwisata akan terus bangkit. Hal ini sejalan dengan pembangunan infrastruktur Batam yang kian masif. Harapannya, pembangunan tersebut dapat meningkatkan kembali kunjungan wisatawan mancanegara menuju Batam," tambah Rudi.

Sementara, pengusaha kenamaan Indonesia sekaligus CEO Citramas Group, Kris Taenar Wiluan, mengapresiasi seluruh rencana strategis BP Batam dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

Menurut Kris Wiluan, BP Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi mampu menyiapkan desain pengembangan kota yang berdampak terhadap kemajuan industri dan pariwisata.

"BP Batam membuat sejumlah langkah strategis dam ini patut diapresiasi. Ekonomi harus stabil, mengingat letak Batam juga sangat strategis untuk terus maju," ungkap Kris. (DN)


Kepala BP Batam, Muhammad Rudi. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Pergerakan penumpang Kota Batam pada April 2023 meningkat dibandingkan Maret 2023. Tingginya mobilitas ini menjadi momentum percepatan perputaran roda ekonomi, karena masifnya peredaran uang di masyarakat. Hal ini, tentunya turut berdampak pada kemajuan ekonomi ke Kota Batam.

Berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, jumlah penumpang angkutan udara pada April 2023 sebanyak 348.277 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 10,64 persen dibandingkan bulan Maret 2023 yang mencatatkan sebanyak 314.776 orang. 

Sementara, jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, jumlah penumpang angkutan udara mengalami peningkatan 34,26 persen. Dimana jumlah angkutan udara pada April 2022 sebanyak 259.397 orang.

Begitu juga jumlah penumpang angkutan laut domestik di pelabuhan Kota Batam pada April 2023 yang mengalami kenaikan sebesar 22,99 persen atau sebanyak 766.580 orang. Dibandingkan bulan Maret 2023, dengan jumlah kedatangan sebanyak 623.267 orang. 

Jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan yang sama tahun 2022 lalu, jumlah kedatangan penumpang angkutan domestik naik 172,24 persen atau pada April 2022 lalu tercatat sebanyak 281.587 orang.

Lonjakan mobilitas tersebut membawa optimisme untuk perekonomian Kota Batam, karena pergerakan penduduk akan selalu disertai dengan aktivitas ekonomi. Salah satu sektor yang berpotensi mengalami ekspansi adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Batam, seiring dengan tingginya jumlah penumpang pada tahun ini.

Dengan pembangunan serta perbaikan bidang infrastruktur yang terus dilakukan dan dikembangkan, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, meyakini kalau peningkatan jumlah penumpang ini jadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Batam ke depan. Tidak hanya itu, peningkatan jumlah penumpang ini juga jadi tanda adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.

Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Muhammad Rudi menargetkan ekonomi Batam terus tumbuh pasca dihantam pandemi Covid-19. Salah satunya melalui pergerakan penumpang yang terus meningkat.

"Hari ini, semua infrastruktur sedang kita bangun untuk memberikan kenyamanan bagi orang yang datang ke Kota Batam. Jika ekonomi Kota Batam meningkat, maka daya beli masyarakat pun meningkat,” ujarnya.

Ia mengimbau agar seluruh masyarakat dapat berkomitmen untuk mendukung pembangunan yang sedang berjalan. Pasalnya, kata Rudi, dukungan tersebut menjadi modal awal pemerintah untuk mewujudkan Batam sebagai kota baru, madani, dan modern.

"Semua sepakat, Batam harus menjadi satu kota modern. Mudah-mudahan seluruh pembangunan bisa terselesaikan dan makin banyak orang yang akan datang ke Kota Batam," pungkasnya. (EI)


Kunjungan DPRD Provinsi Kalteng ke BP Batam. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis (8/6/2023) bertempat di Ruang Rapat Kantor BUP.

Dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, M. Sriosako, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka komparasi pengelolaan dan pengembangan pelabuhan serta pembangunan infrastruktur jalan.

“Kami dengar pembangunan Batam saat ini begitu pesat, oleh karena itu kami berkunjung kesini untuk mengetahui lebih banyak soal pengelolaan pelabuhan dan pembangunan jalan raya dengan harapan ilmu yang kami terima dapat diterapkan di daerah kami yang juga memiliki beberapa pelabuhan di sungai Kalimantan,” ujar Sriosako.

Sriosako turut mengatakan pihaknya telah mengunjungi Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka studi pengembangan wisata dan saat ini Batam dijadikan sebagai tempat untuk studi infrastruktur.

“Kami sudah ke Bali sebelumnya untuk mempelajari pengembangan pariwisata dan Batam sekarang kami jadikan tujuan studi insfrastruktur, harapannya kami dapat mengkolaborasi hasil-hasil studi ini untuk mengembangkan Provinsi Kalimantan Tengah,” harap Sriosako.

Menanggapi ucapan Sriosako, Direktur BUP, Dendi Gustinandar menuturkan pihaknya sangat senang jika Batam dijadikan tempat untuk melakukan studi pengembangan infrastruktur oleh daerah lain.

“Terima kasih DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sudah berkunjung ke BP Batam dalam rangka studi terkait infrastruktur,” tutur Dendi.

“Mudah-mudahan pembangunan Batam yang begitu pesat di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi dapat memotivasi serta men jadi percontohan bagi daerah lain dalam membangun dan mengembangkan daerahnya,” pungkas pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol ini.

Di lain kesempatan, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan bahwa pembangunan Batam yang begitu pesat di era kepemimpinannya ini adalah sebagai persiapan di masa mendatang agar daya saing Batam yang memiliki lokasi sangat strategis dapat meningkat.

“Infrastruktur sudah kami siapkan untuk generasi penerus agar daya saing Batam dapat meningkat, khususnya di Asia Tenggara,” ungkap Rudi.

“Mudah-mudah dengan pembangunan Batam yang begitu pesat saat ini, investasi maupun ekonomi masyarakat dapat terus bertumbuh agar peningkatan ekonomi Batam pada umumnya dapat meningkat secara berkelanjutan,” pungkas orang nomor satu di Batam ini.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kasubdit. Pembangunan Gedung dan Utilitas, Harry Prasetyo Utomo; Kasubdit. Pembangunan Jalan dan Jembatan, Himawansyah Putra ; serta beberapa Pejabat Tingkat IV di lingkungan BUP BP Batam. (mi)


Pemulihan PLTU. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: PT PLN Batam bergerak cepat mengerahkan berbagai upaya untuk memulihkan gangguan yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tanjung Kasam di Batam. Pembangkit yang memperkuat sistem kelistrikan Batam tersebut merupakan pembangkit  swasta atau Independent Power Producer (IPP) milik PT Tanjung Kasam Power, Jumat (9/6-2023).

Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Hamidi Hamid memastikan bahwa PLN berupaya untuk dapat melakukan pengaturan beban listrik dengan memprioritaskan kebutuhan listrik untuk pelanggan. 

"Saat ini PLN Batam terus berkerja sama dengan PT Tanjung Kasam mengerahkan personil 24 jam untuk mengupayakan percepatan. Kami berupaya agar terjadinya gangguan pada PLTU Tanjung Kasam dapat terselesaikan dengan cepat," ucap Hamidi.

Dalam masa perbaikan PLTU Kasam, PLN Batam akan mengoptimalkan pembangkit milik sendiri termasuk pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit IPP, melakukan kerja sama dengan PT Panbil dan PT Tunas untuk memanfaatkan excess power serta  mengoptimalkan pembangkit-pembangkit milik pelanggan (captive) yang ada. 

Untuk meningkatkan keandalan, pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) DEB unit 2 yang saat ini dalam masa pemeliharaan akan beroperasi pada 11 Juni 2023. PLN Batam juga akan menambah kapasitas pembangkit dengan mengoperasikan pembangkit sewa sebesar 225 MW secara bertahap. Adapun 25 MW diperkirakan beroperasi pada awal Juli 2023, 50 MW beroperasi pada September 2023 dan 150 MW diperkirakan beroperasi bulan Nopember 2023.

Bagi pelanggan yang membutuhkan informasi dan layanan kelistrikan dapat menghubungi PLN Batam melalui  Contact Center 0778-123. 



Direktur Badan Usaha SPAM BP Batam, Denny Tondano Bertemu Dengan Warga. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menemui perangkat RT/RW yang berada di kawasan stres area Tanjung Uncang, Selasa (6/6/2023). 

Pertemuan ini untuk menginformasikan kepada perangkat RT/RW, terkait langkah yang diambil oleh Badan Usaha SPAM BP Batam dalam mengatasi persoalan distribusi air untuk warga. Terutama untuk warga Perumahan Central Park Residence; Perumahan Sumberindo; Perumahan Putra Jaya; Perumahan Tanjung Uncang dan Kampung Tua Cunting.

Dalam pertemuan tersebut, dipimpin langsung oleh Direktur Badan Usaha SPAM BP Batam, Denny Tondano dan didampingi General Manager SPAM Hilir, Djohan Effendy dan Direktur Utama PT ABHu/ABHi, Mujiaman.

Denny mengatakan, untuk mengatasi permasalahan air disana, pihaknya akan memaksimalkan sumber air baku yang berada dekat Batamec. Pihaknya telah mengambil sampel dari air baku tersebut untuk dilakukan penelitian di laboratorium. 

"Insya allah Kamis (8/6/2023) ini akan keluar hasil laboratoriumnya. Saya berharap, itu bisa digunakan," ujarnya.

Ia melanjutkan, pihaknya akan memanggil PT Batamec untuk menggunakan sumber air baku disana. Penggunaan sumber air baku di Batamec itu dilakukan setelah tim teknis dari Badan Usaha SPAM BP Batam melakukan pengkajian untuk mengatasi permasalahan distribusi air di kawasan Tanjung Uncang. 

Dimana selama ini,  Instalasi Pengolahan Air (IPA) Muka Kuning tidak dapat menjangkau hingga Tanjung Uncang. Oleh karena itu diperlukan suntikan air dari Tanjung Uncang agar persoalan distribusi air ini dapat teratasi.

"Target kami tiga bulan kedepan. Minimal Tanjung Uncang terbantu, kemudian Patam, Tanjung Riau, Tiban sekitarnya itu selesai," imbuhnya. (EI)


Kepala BP Batam Tinjau Pembangunan Infrastruktur.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi terus giat berbenah dan melakukan berbagai upaya untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Batam. Berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, Muhammad Rudi telah membawa perubahan yang signifikan bagi perekonomian Kota Batam.

Sektor infrastruktur menjadi perhatian Muhammad Rudi dalam kepemimpinannya sebagai Kepala BP Batam. Dalam memastikan pembangunan yang direncanakan sesuai, Muhammad Rudi menyempatkan diri untuk mengawasi langsung pembangunan yang saat ini tengah dilaksanakan.

Seperti yang dilakukannya, Rabu (7/6/2023) lalu. Muhammad Rudi menyempatkan diri untuk dua proyek, yakni perbaikan tanah longsor di Jalan Ahmad Yani Muka Kuning dan pembangunan Bundaran Bandara Hang Nadim.

"Sengaja saya datang dan cek ke lapangan. Karena saya ingin tau, apakah pekerjaan ini sudah sesuai dengan DED yang telah kita siapkan," ujarnya.

Ia berharap, pembangunan infrastruktur yang saat ini telah dijalankan tidak menemui kendala. Sehingga, seluruh proyek yang dikerjakan bisa selesai tepat waktu agar mempermudah mobilisasi masyarakat dan investor.

"Sehingga sebelum (pembangunan ini) selesai, lebih baik kita perbaiki jika tidak sesuai yang direncanakan. Dari pada nantinya sudah jadi, tidak mungkin dibongkar kembali," tegas Muhammad Rudi.

Sebagaimana diketahui, Muhammad Rudi telah merencanakan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur hingga 2024 mendatang. Dari sejumlah proyek tersebut, ada kegiatan prioritas nasional dan ada proyek kegiatan prioritas BP Batam

Adapun proyek kegiatan prioritas nasional yang akan dilaksanakan hingga 2024 mendatang yakni, pembangunan jalan koridor utama dari simpang Laluan Madani hingga ke Simpang Bundaran Punggur. Jalan ini, akan dibangun sepanjang 9 kilometer dan akan dibangun 3 lajur kiri dan tiga lajur kanan. Sehingga nantinya akan menjadi 5 lajur kanan dan kiri.

Selanjutnya, pembangunan Jalan Yos Sudarso tahap III. Dimana pembangunan sepanjang 1,2 kilometer ini akan dimulai dari simpang Bengkong hingga underpass Pelita. Kemudian, jalan koridor utama sepanjang 2,6 kilometer dari Bundaran Punggur hingga ke Simpang Bandara Hang Nadim. Jalan ini merupakan jalan, juga akan dibangun 3 lajur kiri dan kanan.

Dua proyek prioritas nasional lainnya adalah, pembangunan bundaran punggur dan bundaran bandara, dengan diameter bundaran 100 meter yang belum termasuk badan jalan.

Sementara itu, proyek yang menjadi prioritas BP Batam yakni, Jalan Hang Jebat dari Simpang Batu Besar hingga Simpang Turi sepanjang 5,5 kilometer, Jalan Yos Sudarso Tahap 4 mulai dari underpass Pelita hingga Nagoya Gate sepanjang 1,2 kilometer, Jalan Hang Jebat tahap 2 dari Simpang Batu Besar ke Simpang Polda Kepri sepanjang 3 kilometer.

Selanjutnya, pembangunan jalan Hang Tuah dari Simpang Bandara ke Simpang Batu Besar sepanjang 3,6 kilometer, Jalan Hang Kesturi sepanjang 3,4 kilometer, Jalan Alternatif Bandara 1,2 kilometer, Jalan Kawasan Industri Kabil 1,3 kilometer, Simpang Sei Harapan 0,3 kilometer.

Peningkatan Jalan Hang Lekiu sepanjang 12 kilometer, jalan Todak-Kerapu (ruas gerbang keluar Pelabuhan Batu Ampar) sepanjang 1,8 kilometer, Jalan Duyung sepanjang 2,6 kilometer, Jalan Gajah Mada Tahap III (Dari SPBU Vitka hingga Sei Harapan) 3,1 kilometer, jalan dan drainase di Kawasan Industri Kabil sepanjang 2,9 kilometer serta revitalisasi landscape Bundaran Sijori Batam.

Terakhir, pembangunan Fly Over Sei Ladi hingga Simpang Laluan Madani sepanjang 2,5 kilometer. Dimana, proyek pembangunan Fly Over Sei Ladi – Bundaran Madani ini merupakan proyek pembangunan gagasan dari Muhammad Rudi sebagai perwujudan mimpi bebas dari kemacetan dan mengurangi kendaraan yang melintas di Jembatan Sei Ladi.

Sebagaimana diketahui, jembatan Sei Ladi sudah berusia hampir puluhan tahun. Sehingga jika jembatan itu terus digunakan dan dilalui kendaraan berat, akan membahayakan.

Pembangunan infrastruktur ini perlu segera dibenahi untuk merespons kebutuhan masyarakat dan para pelaku usaha. Jika kemacetan terus saja terjadi, maka akan mengakibatkan membengkaknya biaya produksi dan tersendatnya sirkulasi barang serta jasa. Tentu saja hal ini tidak baik bagi citra Batam sebagai kawasan yang ramah investasi.

"Namun dengan adanya pembangunan infrastruktur juga harus diikuti dengan kesadaran semua pihak untuk menjaga sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah dibangun," pesan Muhammad Rudi. (EI)


Barang Rokok H-Mind Tanpa Pita Cukai. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Bea Cukai Batam kembali berhasil menindak kapal cepat (High Speed Craft) yang membawa rokok tanpa pita cukai pada Senin (5/6). 

Dalam penindakan kali ini Bea Cukai Batam menggagalkan penyelundupan berupa rokok tanpa pita cukai sebanyak 23 karton. Penindakan dilakukan di wilayah perairan Pulau Petong, Kepulauan Riau.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, M. Rizki Baidilah mengungkapkan bahwa penindakan ini bermula adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya pemuatan kotak-kotak ke kapal yang diduga berisi barang kena cukai.

“Pada Senin (5/6) sore Bea Cukai Batam mendapatkan informasi tentang kapal yang sedang memuat rokok di daerah Sungai Onah, Galang Baru, Barelang tujuan Guntung,” ungkap Rizki, Kamis (8/6-2023).

Tim patroli Bea Cukai Batam segera melakukan pendalaman informasi dan didapati benar adanya kapal cepat yang sedang melakukan giat muat yang diduga BKC ilegal. Dengan cepat, tim patroli Bea Cukai Batam melakukan pemantauan laut dan segera berkoordinasi dalam upaya mengamankan kapal cepat yang
menjadi target operasi tersebut.

“Pukul 22.00 waktu setempat, tim patroli berhasil mengamankan kapal cepat yang menjadi target, namun untuk dua orang anak buah kapal tersebut berhasil melarikan diri pada saat kapal cepat tersebut dikandaskan,” tambahnya.

Setelah dilakukan penangkapan, tim patroli Bea Cukai Batam melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal cepat tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang kena cukai (BKC) jenis Hasil tembakau (HT) tanpa pita cukai merek H-Mind sebanyak 23 karton atau 286.560 batang rokok.

Kemudian kapal cepat tersebut diamankan dan dibawa menuju dermaga Bea Cukai Batam di Tanjung Uncang. Atas kegiatan tersebut telah melanggar Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.


Ril/Redaksi


Foto Bersama Kelompok Tuah Ketam dengan PT Timah Tbk.

KUNDUR|KEPRIAKTUAL.COM: Keberadaan PT Timah Tbk sebagai perusahaan yang mendapatkan mandat dari negara untuk mengelola sumber daya alam timah tidak hanya untuk melaksanakan proses bisnis saja. Melainkan juga mendorong kemajuan dan kemandirian masyarakat di lingkar tambang. 

Sejalan dengan semangat ini, anggota holding Industri pertambangan MIND ID secara berkelanjutan melaksanakan tanggungjawab sosial lingkungannya. Hal ini juga selaras dengan nilai-nilai Enviromental, Social dan Governance (ESG) yang dijalankan perusahaan. 

Melalui program pemberdayaan masyarakat, PT Timah Tbk di Unit Produksi Kundur mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui beberapa program seperti budidaya pembesaran kepiting bakau. 

Budidaya kepiting bakau ini melibatkan kelompok Tuah Ketam, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat. Melalui program ini memberikan peluang usaha bagi masyarakat untuk membudidayakan kepiting yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. 

Ketua Kelompok Tuah Ketam Amran menyampaikan sangat senang dengan program dari PT Timah Tbk, karena sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka hanya mengandalkan pendapatan sebagai nelayan yang menjaring ikan. 

"Sekarang selain dengan hasil menjaring ada tambahan pendapatan dari berbudidaya pembesaran kepiting bakau yang mana semua diberikan oleh PT Timah. Kami tidak hanya dibantu bibit saja, tapi juga diberikan pelatihan dan keperluan yang lainnya juga dibantu serta dibimbing dalam prosesnya," katanya. 

Saat ini, kata dia Kelompok Tuah Ketam sedang belajar untuk mandiri dan tidak lagi bergantung dengan bantuan dari PT Timah Tbk. Budidaya yang mereka jalani sudah memiliki hasil, namun tak lantas membuat mereka berpuas diri. 

Saat ini Kelompok Tuah ketam telah memiliki dua kolam pembesaran kepiting dengan tiap kolam nya mampu diisi kurang lebih 200 sampai 250 ekor. 

"Berkat dukungan PT Timah Tbk, kedepan kami mencoba untuk mandiri dan akan terus berkembang dengan pengalaman yang telah dimiliki. Karena kepiting ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan mudah untuk pemasaran karena masyarakat disekitar Kundur Barat ini hobby makanan seafood," tandasnya.

A.yahya


BP Batam dan PT Jaya Samudra Karunia Gas Tandatangani Perjanjian. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: BP Batam dan PT Jaya Samudra Karunia Gas (JSKG) meneken perjanjian kerja sewa dalam rangka penyediaan infrastruktur terkait pemanfaatan dermaga dan lahan di Terminal Umum Curah Cair Kabil untuk fasilitas Liquefied Natural Gas (LNG) selama 25 tahun ke depan, Selasa (6/6/2023).

Berlangsung di Ruang Rapat Lantai 7 BP Batam, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Head of Agreement (HOA) yang terlaksana pada Desember 2022.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto mengatakan jika perjanjian sewa penyediaan infrastruktur Terminal Umum Curah Cair Kabil tersebut tak terlepas dari komitmen BP Batam untuk mendorong percepatan realisasi investasi.

Pihaknya berharap, investasi ini dapat memberikan kontribusi besar bagi suplai listrik di Kota Batam sekaligus mendorong pengembangan konstruksi dermaga curah cair Kabil.

"Kerja sama ini akan memberikan multiplier effect bagi Batam ke depannya. Baik dari sisi investasi, optimalisasi aset dan PNBP. Jika kegiatan ini cepat beroperasi, maka akan menjadi angin segar untuk kegiatan lainnya," ujar Purwiyanto.

Selaras dengan semangat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam, pihaknya pun bakal menjamin dan mendukung penuh kemudahan dalam berinvestasi ke depannya.

Pasalnya, investasi tersebut turut mendukung upaya pemerintah pusat dalam menjaga kelancaran transisi energi global.

Di mana, LNG diharapkan mampu menjadi alternatif selama masa transisi energi guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor listrik batu bara dan minyak bumi.

"Mudah-mudahan suplai listrik tak jadi masalah untuk Batam ke depan. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kemajuan Kota Batam," pungkasnya.

Sementara, Presiden Direktur PT JSKG, Jang Sang Kyu, mengapresiasi langkah strategis BP Batam dalam mendorong percepatan realisasi investasi.

Menurutnya, BP Batam berhasil membuat sejumlah terobosan dalam kemajuan daerah. Termasuk dalam kemudahan perizinan.

"Kami melihat potensi Batam sebagai salah satu daerah maju di Indonesia. Kami pun berkomitmen agar investasi ini dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Kota Batam ke depan sekaligus mendorong pengembangan konstruksi dermaga curah cair Kabil," ujarnya. 

Terpisah, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin, turut mengapresiasi kerja sama antara BP Batam dan PT JSKG.

Menurut Febry, kerja sama tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam ke depan.

Mengingat, Kota Batam masih menjadi salah satu daerah penting dalam pengembangan investasi di Indonesia.

"Perjanjian tersebut saya apresiasi karena menjadi salah satu kerja sama yang luar biasa di samping mendorong proses pertumbuhan ekonomi tetapi juga bisa memaksimalkan potensi yang ada di Batam," tegasnya. (DN)


Oknum Guru Cabul. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kelakuan tak terpuji diperlihatkan oleh seorang oknum tenaga pendidik atau guru di kota Batam. Bagaimana tidak, guru yang seharusnya mendidik muridnya supaya menjadi pintar, malah dinodai oleh ulah. salah seorang oknumnya 

Adalah YF (25) seorang oknum guru komputer disalah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) di Batam melakukan tindak pidana pencabulan terhadap siswa laki-lakinya sebanyak 4 kali. 

Oknum guru bejad itu tega melakukan tindak pidana pencabulan terhadap siswanya saat jam istirahat sekolah. Dan, menjalankan aksi tak terpujinya di rumah kontrakannya. 

Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono mengatakan, pelaku merupakan oknum guru disalah satu sekolah SMK di Batam, dan baru mengajar selama 1 tahun.

"Pelaku sudah melakukan pencabulan kepada siswanya sebanyak 4 kali, yakni pada tanggal 2, 19 dan 16 Februari 2023, serta pada 9 Maret 2023," ujar Budi didampingi Kapolsek Sagulung Iptu Donald Tambunan saat press release di Mapolresta Barelang, Selasa (6/5/2023).

Lebih lanjut Budi menjelaskan, modus pelaku dengan mengiming-imingi korban dengan memberikan uang jajan sebanyak Rp 50 ribu, serta dengan bujuk rayu.

"Pelaku melakukan aksinya saat jam istirahat sekolah, kemudian pelaku membawa korban ke rumah kontrakannya," ujarnya.

Lanjut Budi, kasus sodomi anak dibawah umur ini ketahuan oleh orang tua korban, karena jalan korban terlihat janggal.

"Keluarga korban langsung ke rumah sakit memeriksa anaknya, dan korban mengaku di sodomi gurunya sendiri," ungkap Budi.

Budi menjelaskan, pelaku dulunya juga merupakan korban sodomi saat kecil, dan hal itu menjadi salah satu faktor pelaku melakukan aksi cabul kepada siswanya.

"Pelaku pernah mendapat perlakuan yang sama, jadi pelaku melakukannya," katanya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 82 Ayat 1 dan Ayat 2, Undang-Undang Perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun ditambah 1/3 pidana penjara.

Sementara, Ketua KPPAD Kota Batam Abdillah mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Polresta Barelang dan instasi terkait dalam menangani kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di kota Batam.

Dia mengatakan, dari Mei sampai Juni mengalami puncak kasus pencabulan yang terus meningkat. Pihaknya terus menghimbau yang bertanggung jawab untuk melindungi anak bukan hanya lembaga KPPAD saja, namun menjadi tanggung jawab semua pihak.

"Apabila memberitakan tolong dijaga privasi anak tersebut, semakin terbuka info tersebut maka akan menghambat pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam pemulihannya," ucap Abdillah

Fay/Redaksi


Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.