Senin, Juli 04, 2022
Holywings Batam (foto istimewa).

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Maraknya pemberitaan di beberapa media online di Batam mengenai rekomendasi dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam yang meminta supaya Holywings Batam ditutup adalah merupakan sebuah miskomunikasi.

"Kami sedang melakukan mediasi dengan pihak LAM atas kejadian yang kemarin. Ada miskomunikasi yang terjadi yang menyebabkan situasi seperti saat ini," ungkap salah seorang Pemegang Saham Holywings Batam, Daniel ke media ini melalui pesan aplikasi WhatsApp yang dikirimnya, Senin (4/7/2022).

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya tadi malam sudah melakukan komunikasi kembali dengan Sekretaris Umum LAM Batam, Raja Muhammad Amin.

Lanjutnya, dalam komunikasi yang dilakukan itu, pihaknya bersama-sama dengan LAM sepakat untuk melakukan pertemuan kembali dalam beberapa hari kedepan. 

"Dalam 1-2 hari ini, akan ada pertemuan selanjutnya  Mudah-mudahan," harapnya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga memohon dukungan dari seluruh masyarakat kota Batam, supaya pertemuan itu nantinya bisa berjalan dengan lancar.

"Mari sama-sama kita doakan yang terbaik untuk semuanya ya," pintanya.

Diberitakan sebelumnya, pihak LAM Batam merasa dilecehkan dengan ketidakhadiran pihak Holywings dalam pertemuan untuk memberikan klarifikasi kepada LAM. 

Dipanggilnya manajemen Holywings Batam oleh LAM Batam terkait dengan cara Holywings menarik pengunjung dengan promosi minuman keras gratis yang diduga berbau SARA. Hal itu pun viral dan memantik reaksi publik. Desakan untuk menutup tempat hiburan itu pun menyeruak. 

Sekretaris Umum Lembaga Adat Melayu Batam, YM Raja Muhammad Amin mengatakan, lembaganya tersinggung dan dilecehkan oleh Holywings sebab pihak Holywings mangkir untuk memberikan klarifikasi di gedung LAM dengan alasan acara keluarga.

“Berdasarkan hasil rekomendasi, mereka (Holywings) diminta untuk minta maaf ke MUI dan LAM sekaligus mendengarkan rekomendasi dari kedua Lembaga ini. Tapi mereka tidak hadir,” kata Raja Muhammad Amin, Senin (4/7/2022). 

Ia mengatakan sudah memberitahukan pertemuan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan organisasi masyarakat Melayu untuk menyambut kedatangan mereka namun mereka juga tidak hadir.

“Pas ditunggu malah tidak ada. Perwakilan pun tidak ada sama sekali. Kami tunggu dari jam 16.00 Wib sampai 18.00 Wib. Kalau memang tidak bisa ya minta maaf atau dijadwal ulang lah,” kata dia.

Karena tidak adanya pertemuan itu, sejumlah Dato yang berada di Kota Batam pun berang. Dia menyebut LAM Kota Batam akan merekomendasikan penutupan Holywings Batam kepada instansi terkait, termasuk Pemko Batam. 

"Sudah lah Nabi kita dilecehkan ada pula sikap-sikap seperti ini, kita juga tidak buka lagi pintu untuk Holywings,” pungkasnya.

Fay/Redaksi
Baca selengkapnya »


Minggu, Juli 03, 2022
Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam sedang menggelar rapat terkait rencana penutupun Holywings.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam meminta Holywings Batam ditutup. Pasalnya, LAM Batam merasa dilecehkan. Sebab pihak Holywings mangkir untuk memberikan klarifikasi pada LAM. 

Dipanggilnya manajemen Holywings Batam oleh LAM Batam terkait dengan cara Holywings menarik pengunjung dengan promosi minuman keras gratis yang diduga berbau SARA. Hal itu pun viral dan memantik reaksi publik. Desakan untuk menutup tempat hiburan itu pun menyeruak. 

Sekretaris Umum Lembaga Adat Melayu Batam, YM Raja Muhammad Amin mengatakan, lembaganya tersinggung dan dilecehkan oleh Holywings sebab pihak Holywings mangkir untuk memberikan klarifikasi di gedung LAM dengan alasan acara keluarga.

“Berdasarkan hasil rekomendasi, mereka (Holywings) diminta untuk minta maaf ke MUI dan LAM sekaligus mendengarkan rekomendasi dari kedua Lembaga ini. Tapi mereka tidak hadir,” kata Raja Muhammad Amin, Senin (4/7/2022). 

Ia mengatakan sudah memberitahukan pertemuan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan organisasi masyarakat Melayu untuk menyambut kedatangan mereka namun mereka juga tidak hadir.

“Pas ditunggu malah tidak ada. Perwakilan pun tidak ada sama sekali. Kami tunggu dari jam 16.00 sampai 18.00. Kalau memang tidak bisa ya minta maaf atau dijadwal ulang lah,” kata dia.

Karena tidak adanya pertemuan itu, sejumlah Dato yang berada di Kota Batam pun berang. Dia menyebut LAM Kota Batam akan merekomendasikan penutupan Holywings Batam kepada instansi terkait, termasuk Pemko Batam. 

"Sudah lah Nabi kita dilecehkan ada pula sikap-sikap seperti ini, kita juga tidak buka lagi pintu untuk Holywings,” katanya.

Sementara salah satu pemegang saham Holywings Daniel saat dihubungi tidak memberikan tanggapan apapun.

Fay/Redaksi
Baca selengkapnya »


Sabtu, Juli 02, 2022 ,

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt (kanan) Didampingi Dirkrimum Polda Kepri, Kombes Pol Jefri R. P Siagian Memperlihatkan Barang Bukti Paspor saat Press Release di Mapolda Kepri.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penggrebekan tempat penampungan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal di Ruko kawasan Jodoh Center Kota Batam pada Kamis (30/6/2022) pukul 13.00 Wib. 

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt mengungkapkan, Kepulauan Riau ini merupakan wilayah yang sangat bagus untuk dijadikan tempat penyelundupan calon PMI ilegal. 

"Berulang kali Ditreskrimum Polda Kepri telah melakukan penangkapan, dan pengungkapan calon PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dengan tidak memiliki dokumen atau secara ilegal," ujar Harry didampingi Dirkrimum Polda Kepri Kombes Pol Jefri R.P. Siagian dan Kasubdit IV AKBP Achmad Suherlan saat presscon di Lobby Ditreskrimum Polda Kepri pada Sabtu (2/7/2022) siang. 

Lanjutnya, saat dilakukan penyidikan dilapangan Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri berhasil mengamankan 42 orang yang akan diberangkatkan. 

"Ditempat penampungan kita amankan 42 orang calon PMI dengan rincian 24 pria dan 18 wanita," bebernya. 

Harry juga mengatakan, dari hasil pendataan, rata-rata PMI ilegal ini berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Lombok, dan Madura. 

"Di lokasi kita juga mengamankan diduga seorang pengurus yang berinisial M dan juga mengamankan barang bukti berupa handphone, paspor, tiket perjalanan calon PMI ilegal dari daerah asal," tuturnya. 

Ini menjadi sebuah keprihatinan kita, karena Kepri merupakan limpahan dari wilayah lain untuk pengiriman calon PMI ilegal karena berdekatan dengan negara-negara luar dan Kepri termasuk jalur primadona. 

"Terhadap tersangka dikenakan pasal 81 juncto pasal 83 UU No 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dengan ancaman 10 tahun penjara atau denda sebesar Rp 15 miliar," pungkasnya.


Fay/Redaksi

Baca selengkapnya »


Jumat, Juli 01, 2022
Penyerahan SK Pegawai Ke PT BIB.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Setelah proses serah terima bandar udara pada tanggal 24 Juni 2022 oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi dan Direktur Utama Pelaksana Badan Usaha Pelaksana PT BIB, Pikri Ilham Kurniansyah, maka BP resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pegawai kepada PT Bandara Internasional Batam (PT BIB). 

Proses penyerahan SK ini dilaksanakan pada Kamis (30/6/2022) sore di Ruang Tunggu A2 Bandara Internasional Batam.

Penyerahan SK ini disaksikan oleh lebih kurang 60 pegawai yang kini sudah resmi sepenuhnya berada di bawah naungan PT BIB.

SK Pegawai diserahkan oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro dan Direktur Utama Pelaksana Badan Usaha Pelaksana PT BIB, Pikri Ilham Kurniansyah, kepada tiga orang perwakilan pegawai.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengatakan masa akhir kontrak pegawai dengan BP Batam jatuh pada tanggal 1 Juli 2022.

Wahjoe menegaskan, BP Batam tetap konsisten dalam melaksanakan komitmennya mengawal para pegawai pada masa transisi hingga akhir.

“Kami akan memastikan para pegawai yang dialihkan tidak disia-siakan, semua akan dinilai dengan adil bila nantinya dipromosikan pada jabatan tertentu,” pungkas Wahjoe.

Ia menjamin, pegawai yang memiliki kemampuan cukup, kinerja yang baik, berkomitmen serta profesional dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, akan berkesempatan untuk diamanahkan jabatan fungsional di PT BIB.

“Ini adalah tantangan bagi pegawai setelah peralihan, karena standard kerja BP Batam pastilah berbeda dengan PT BIB yang lebih menekankan orientasi profit,” kata Wahjoe.

BP Batam juga menepati janji untuk memberikan gaji ke-13 kepada pegawai, yang disambut tepuk tangan dan sorak sorai gembira dari peserta kegiatan.

“Semoga Bapak/Ibu bisa bekerja dengan baik di bawah PT BIB dan membawa kemajuan untuk perusahaan,” harap Wahjoe.

Direktur Utama Pelaksana Badan Usaha Pelaksana PT BIB, Pikri Ilham Kurniansyah menilai, langkah strategis utama untuk meningkatkan kinerja pegawai adalah meneruskan komitmen yang telah dibangun oleh BP Batam.

“Kami juga akan melakukan pengembangan pegawai melalui training-training sesuai kebutuhan, baik dari sisi pengetahuan maupun manajerial. Standard pegawai juga kami tingkatkan ke level internasional,” jelas Pikri.

Selain itu, Pikri berencana untuk membuka lelang terbuka untuk mengisi jabatan-jabatan strategis tertentu di PT BIB.

“Kami berikan kesempatan untuk berkarir lebih baik lagi, dengan dilengkapi sistem Indikator Kinerja Utama (IKU). Jadi terlihat siapa yang kerjanya baik, siapa yang tidak,” imbuhnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada tiga puluh anak yatim dan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas dimulainya babak baru dalam pengelolaan bandar udara di Batam.

(rud/BP Batam/Redaksi) 
Baca selengkapnya »


Jumat, Juli 01, 2022

Ketua KBPP Polri Resor Natuna Andi Surya.

NATUNA|KEPRIAKTUAL.COM: Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Resor Natuna mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-76 yang jatuh setiap 1 Juli. Semoga Polri semakin jaya, serta rakyat semakin aman dan sejahtera.

"Salam Setia dan Salam Presisi kepada pembina KBPP Polri. Kami KBPP Polri selalu senantiasa mendukung kerja Kepolisian," kata Ketua KBPP Polri Resor Natuna Andi Surya di sekretariatnya, Jumat pagi 1 Juli 2022.

KBPP Polri, sambung Andi, adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada 1 Maret 2003. Organisasi yang beranggotakan putra dan putri serta cucu Polri ini dibina langsung Kapolri.

"Kini Ketua Umum KBPP Polri Masa Bakti 2021-2026 dipimpin Evita Nursanty yang juga anggota DPR RI. Kepengurusan Ketua Umum dikukuhkan oleh Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo pada 17 Juni 2021 lalu," papar Andi. 

KBPP Polri saat ini, menurutnya, memiliki empat pilar prioritas yang terdiri dari pemanfaatan teknologi, pengembangan SDM, penataan organisasi dan keanggotaan serta penguatan hubungan Polri, pemerintah dan rakyat. 

"KBPP Polri harus senantiasa menjadi organisasi kemasyarakatan yang solid, kuat, modern, berwibawa dan berwawasan kebangsaan. Selalu mendukung visi dan misi transformasi Polri yang Presisi, yakni Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan," pungkasnya.


(IK)

Baca selengkapnya »


Jumat, Juli 01, 2022
Ketua Komisi I DPRD Batam, Lik Khai (dua kanan) bersama anggota Komisi I, Utusan Sarumaha, Erikson Pasaribu dan Lik Khai.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Batam tiba-tiba memanggil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam untuk rapat di DPRD Batam, Senin (1/7/2022).

Seyogyanya rapat tersebut akan dilaksanakan di ruang rapat Komisi I DPRD Batam yang berada di lantai II, dan dihadiri oleh beberapa dinas terkait lainnya. Namun, dikarenakan hanya dihadiri oleh Dinas PTSP, rapat tersebut kemudian dialihkan diruangan Komisi I yang berada di lantai I gedung DPRD Batam.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Batam, Safari Ramadhan mengatakan, pemanggilan yang dilakukan itu terkait dengan dilakukannya inspeksi mendadak (sidak) oleh Dinas PTSP Batam bersama dengan instansi lainnya ke tempat hiburan Holywings Batam yang berada di Kawasan Harbour Bay Batam pekan lalu.

Dia mengatakan, pihaknya ingin mendengarkan langsung apa hasil yang didapatkan dari sidak tersebut, hal itu sebagai masukan bagi pihaknya untuk mengambil langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Komisi I DPRD Batam kedepan.

"Komisi I DPRD Batam tupoksinya membidangi hukum dan pemerintahan. Dan, mengenai perizinan tempat usaha dan lainnya menjadi salah satu tugas pokok dan tanggung jawab kami sebagai anggota legislatif untuk dibahas di DPRD Batam," ungkap Safari kepada media di Komisi I DPRD Batam.

Senada, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho mengatakan pihaknya ingin mendengarkan langsung apa saja temuan yang didapatkan oleh Dinas PTSP bersama dengan instansi lainnya saat dilakukannya sidak.

"Intinya kita disini ingin berkoordinasi apa yang menjadi temuan saat sidak itu. Dan kita disini mau meluruskannya," ujarnya.

Dikatakannya, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak PTSP kepada Komisi I, bahwasannya disebutkan ada izin yang mendasar yang belum dipenuhi oleh pihak Holywings Batam.

"Kita tidak mau informasi tersebut menjadi bias. Masyarakat juga harus mendengar dengan transparan dan tidak lagi ditutup-tutupi," imbuhnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Batam, Lik Khai menambahkan keberadaan tempat hiburan di kota Batam memberikan dampak positif bagi pendapatan asli daerah (PAD), melalui kelengkapan perizinan dan retribusi.

Untuk itu, pihaknya mendorong semua pelaku usaha hiburan untuk melengkapi perizinan sesuai aturan yang berlaku. Demikian pula dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Batam harus melakukan pengawasan dan menertibakan yang tidak memiliki perizianan.

"Kalau ada tempat usaha atau usaha jasa hiburan yang tidak memiliki kelengkapan perizinan, apalagi meresahkan masyarakat, untuk apa ada di Batam," ungkap Lik Khai.

Saat itu juga, Komisi I DPRD Batam mempertanyakan hasil sidak yang dilakukan Tim Pemko Batam ke Holywins di Kawasan Harbour Bay, Batuampar, beberapa waktu lalu. 

"Kami minta penjelasan dari sidak di sana," pinta Lik Khai.

Politisi NasDem ini melanjutkan, setiap pengusaha yang memiliki kelengkapan perizinan, maka pihak DPRD Batam wajib mendukung, akan tetapi apabila suatu tempat usah tidak memberikan tambahan pendapatan asli daerah (PAD), hal tersebut harus diluruskan oleh Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini DPM-PTSP.

Dikatakan Lik Khai, DPM PTSP mengaku sudah melayangkan surat peringatan pertama ke Holywings, aga tempat itu ditutup sementara, sebelum kelengkapan perizinan selesai. Sayangnya, tempat itu masih buka hingga sekarang.

Kita dorong DPM-PTSP untuk layangkan surat kedua," ujar Lik Khai.

Sementara, anggota Komisi l DPRD Batam, Utusan Sarumaha, mengatakan, terkait hasil sidak DPM-PTSP, bahwa Holywings tidak memiliki izin IMB dan sertifikat layak fungsi. Untuk itu, Ketua Komisi I DPRD Batam, merekomendasikan agar Holywings ditutup sementara.

"Apabila tempat itu tidak memiliki IMB dan perizinan lainya dari Pemko Batam, sudah dipastikan tidak penambahan pendapatan asli daerah, di sini kita tidak hanya terfokus pada Holywings saja, akan tetapi semua tempat hiburan dan restauran, khususnya di Kawasan Harbour Bay," ucapnya.

Anggota komisi yang membidangi hukum ini melanjutkan, meminta kepada semua pelaku usaha, agar mematuhi peraturan tentang berusaha yang sudah diatur oleh Pemerintah Kota Batam, karena hal tersebut bisa menjadi celah kebocoran penerimaan PAD. 

"DPM PTSP belum menyajikan secara sempurna terkait data mana saja tempat usaha hiburan yang belum melengkapi perizinan, karena mereka harus mengecek satu per satu. Hal ini menjadi perhatian khusus dari Komisi l, agar DPM PTSP, betul-betul melakukan pengawasan," tutup Utusan Sarumaha.

Fay/Redaksi
Baca selengkapnya »


Jumat, Juli 01, 2022
Gedung DPRD Kepri, (Foto:Ist).

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta'in Komari SS menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak bisa dijadikan sebagai patokan suatu anggaran tidak ada korupsi, meskipun mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pasalnya, BPK cenderung melakukan audit administratif dibandingkan audit investigatif.

"Hasil pemeriksaan nya tentu sangat berbeda jika audit administratif dibandingkan dengan audit investigatif. Bisa saja administrasi dimanipulasi bahkan dipalsukan, tetapi secara faktual di lapangan seperti realisasinya. Jadi ketika suatu lembaga mendapat predikat WTP sekalipun, bukan jaminan tidak ada korupsinya. Dan itu tidak perlu dibangga-banggakan." kata Cak Ta'in, Jumat (1/7-2022).

Menurut Cak Ta'in, orang-orang yang bertugas di bagian administrasi itu sudah jago-jago untuk membuat laporan keuangan seolah tidak ada masalah. Apalagi kalau dalam penganggaran dari awal sudah minta diasistensi penegak hukum dan auditor BPK. "Itu hanya cara melegitimasi tindakan korupsi yang tersembunyi," ujarnya.

"Kalau perlu itu proposal proyek dia yang susun, kontraktor hanya setor dokumen perusahaan, termasuk laporannya pun mereka yang buat," tambahnya.

Mantan staf ahli DPRD Kota Batam itu lebih lanjut menjelaskan, LHP BPK yang dengan predikat WTP saja potensi korupsi masih tinggi, apalagi yang di dalamnya ada banyak catatan secara administrasi bermasalah sebagaimana LHP BPK atas Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepri TA 2021.

"Kita ini sering terjebak dalam stigma yang sudah dikondisikan sedemikian rupa yang seolah-olah kalau sudah WTP itu sudah baik dan berprestasi, faktanya bisa tidak." tegas Cak Ta'in.

Mantan Dosen Unrika Batam itu lalu menjelaskan pengalamannya membongkar kasus korupsi Dana Bansos di Pemko Batam APBD TA 2009. Pada LHP BPK tidak ada ditemukan masalah bahkan mendapatkan predikat WTP hampir setiap tahun, namun setelah ditelusuri di lapangan korupsinya bisa mencapai 60 persen dari anggaran - meskipun penyidik berdasarkan audit BPKP hanya menyebutkan angka sekitar 10-15 persen yang dikorupsi.

Lebih lanjut Cak Ta'in menjelaskan, keributan persoalan SPPD di Sekretariat DPRD Provinsi Kepri TA 2021 itu kalau benar-benar digali maka akan seperti gunung es. "Makin dibahas, makin disorot, makin meleleh kemana-mana," jelasnya.

Ditambahkan Cak Ta'in, penyidik penegak hukum mestinya tidak hanya berpatokan pada LHP BPK tersebut, karena potensi penyimpangannya masih sangat besar. " Maka tidak ada istilah kata diakhiri kecuali proses hukum selesai. Saat ini juga menjadi momentum bagus untuk terus membahasnya karena sedang LKPJ APBD Provinsi Kepri juga. Perlu dibuat beberapa FGD untuk membedanya." usul Cak Ta'in mengakhiri perbincangan.

***/Redaksi
Baca selengkapnya »


Jumat, Juli 01, 2022
Pelepasan Purna Bakti Kompol Prekdi Pakpahan.

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM: Di halaman Sarja Arya Racana Mapolres Karimun, Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano, S.I.K, S.H, memimpin langsung pelaksanaan upacara pelepasan Purna Bakti Kompol Prekdi Pakpahan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Intel Polres Karimun (01/07/2022).

AKBP Tony Pantano, menyampaikan Purna Bhakti hakekatnya merupakan penghargaan yang tulus dan ungkapan rasa hormat yang setinggi-tingginya dari kesatuan serta rasa persaudaraan bagi anggota yang memasuki masa pensiun atas pengabdian selama dinas aktif sampai mengahiri masa tugas (purna tugas) di Kepolisian. Sebab tidak semua anggota Polri mendapatkan perlakuan seperti ini.

“Kepada Kompol Prekdi Pakpahan saat ini menjadi contoh luar biasa bagi kita semua, dimana sampai saat ini dapat mengakhiri pengabdian sebagai anggota Polri dengan baik dan harapannya semoga pak Prekdi Pakpahan menjadi panutan juga di masyarakat," ungkap Kapolres Karimun. 

Mewakili seluruh Personel, Kapolres mengucapkan terima kasih kepada Kompol Prekdi Pakpahan atas kinerja dan kontribusinya kepada Institusi Kepolisian terutama di Polres Karimun.

Tampak Kompol Prekdi Pakpahan terharu atas upacara pelepasan Purna tugas yang dilaksanakan dengan acara pedang pora, dimana acara pedang pora merupakan tradisi Kepolisian untuk mengantar Kompol Prekdi Pakpahan didalam doa, agar sudinkiranya nanti beliau tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. 

"Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada Kapolres Karimun yang selama ini dapat memberikan bimbingan, arahan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan senang hati, dan kepada Wakapolres beserta jajaran tidak lupa kami memohon maaf atas segala perlakuan saya, atau pun ucapan yang mungkin tidak berkenan, semoga setelah purna tugas ini kita tetap dapat terjalin silaturahmi," ungkap Prekdi Pakpahan.

Selanjutnya Kapolres Karimun beserta staf dan Bhayangkari menghantar Kompol Prekdi Pakpahan beserta keluarga sampai ke pintu gerbang Polres Karimun.

Ahmad Yahya
Baca selengkapnya »


Jumat, Juli 01, 2022
Cakades Desa Lebuh, Jamaluluddin, No urut 2.

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM: Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilaksanakan secara serentak pada bulan Juli 2022 nanti. Sebanyak 29 Desa mengikuti ajang pemilihan Pilkades secara serentak di Kabupaten Karimun.

Seperti Desa Lebuh, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, saat ini, tiga Cakades yang siap mengikuti ajang kompetisi pemilihan Kepala Desa.

Salah satu Cakades, Jamaluddin saat di temui mengatakan, sebagai Cakades petahana, ia siap kembali mengikuti kompetisi pemilihan Pelkades pada 3 Juli mendatang. Menurutnya, kehadiran dirinya mengikuti kembali kompetisi ini bukanlah keinginan nya semata, melainkan atas berkat dukungan dan dorongan dari masyarakat Desa Lebuh.

"Untuk itu, hanya dengan do’a dan dukungan dari masyarakat setempat. Saya optimis maju dalam Pilkades dan berkomitmen untuk membangun Desa. Dan Alhamdulillah, banyak warga yang mendukung dan mendorong saya kembali untuk maju menjadi Kades. Ini merupakan suatu amanah yang harus dilaksanakan dengan baik dan bersama-sama masyarakat untuk memajukan Desa," ungkapnya, Jum'at (01/7/2022).

Dikatanya, ia mengusung Visi terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabilitas, menuju Desa Lebuh yang sejahtera, maju, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpengang teguh pada prinsip-prinsip agama dan budaya yang ada.

"Dijabarkan dalam Visi, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang adil, cepat dan tepat," tuturnya. 

Kemudian, lanjutnya, pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan mengedepankan musyawarah dan gotong royong  Kepada masyarakat serta mengdepankan pemberdayaan semua potensi yang ada di Desa Lebuh.

“Suatu keberhasilah dalam pembangunan Desa akan bergantung atas kerjasama Kepala Desa dengan masyarakat. Kesejahteraan, kualitas pelayanan, pemanfaatan dan pengembangan aset/potensi wilayah, pemberdayaan masyarakat dan beberapa aspek lainya tergantung pada kebijakan Kepala Desa dan dukungan dari masyarakat," tegasnya.

Dalam program kerja yang ia gagas nanti, meliputi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam bidang pemerintahan, pihaknya akan terus mendorong apartur Pemdes untuk bersama-sama proaktif dan menanamkan rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat.

Kemudian dalam bidang pembangunan, diawali dengan menginpentalisir potensi desa secara menyeluruh dan komprehensif yang kemudian direalisasikan secara kolektif bersama masyarakat.

Sedangkan dalam bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, berfungsinya secara aktif lembaga kemasyarakatan desa khususnya bidang keagamaan, terciptanya masyarakat yang berakhlakul karimah.

“Ingsya Allah atas Do'a, dukungan dan dorongan dari masyarakat. Saya sudah siap lahir batin," pungkasnya.

Ahmad Yahya
Baca selengkapnya »


Kamis, Juni 30, 2022

Danlanud RSA Memberikan Cendra Mata. 

NATUNA|KEPRIAKTUAL.COM: Komandan Lanud Raden Sadjad (Danlanud RSA) Kolonel Pnb Jajang Setiawan, S.M., M.Han., PSC(J)., melaksanakan Rapat Koordinasi(Rakor) Pengendalian Kebijakan Multi-Stakeholders Perundingan Code of Conduct on South China Sea (CoC)   bersama Asisten Deputi Koordinator Kerja Sama (Kerma) Asean Kemenko Polhukam RI, Abdullah Zulkifli, S.T., M.Si, di Ruang Rapat Mako Lanud Raden Sadjad(RSA) Ranai, Kecamatan Bunguran, Kabupaten Natuna, Kepri, Kamis (30/6/2022). 

Rakor dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga  (K/L)  di tingkat Pusat dan aparat keamanan di daerah mengenai posisi serta kebijakan Indonesia di Laut China Selatan. 

Danlanud RSA Kolonel Pnb Jajang Setiawan, S.M., M.Han., PSC(J)., dalam sambutanya mengucapkan selamat datang kepada tamu Kemenko Polhukam RI, Kemenlu beserta rombongan, dan kegiatan ini dapat berjalan lancar serta berharap terjalin komunikasi saran maupun masukan. 

Sementara itu, Asdep Koordinator Kerma ASEAN, dalam membacakan sambutan Deputi II Bidkoor Pollugri Kemenko Polhukam mengatakan, Rapat ini bisa meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian  pemangku kepentingan di lapangan sehingga memperoleh update perkembangan terkini. 

"Saya berharap kegiatan ini bisa berjalan sesuai rencana dengan hasil maksimal dan berterima kasih kepada narasumber serta tamu undangan yang hadir," harapnya. 

Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut  Bapak Rolliansyah Soemirat, Direktur Politik dan Keamanan Asean Kementerian Luar Negeri dan Bapak Daniel Maradona, Staf Direktorat Polkam ASEAN Kemlu. 

Turut hadir dalam rapat tersebut, Asops Kogabwilhan I, Laksma TNI Dr. Aria Cakra Wibawa, M. Tr(Han).GDAIS,MA.,CTMP., Danguspurla Koarmada I, Laksma TNI Hudiarto Krisno Utomo, Direktur Operasi Laut Bakamla RI, Laksma Bakamla Bambang   Irawan, Danlanud RSA Kolonel Pnb Jajang Setiawan, S.M., M.Han., PSC(J)., Danlanal Lanai, Kolonel Laut (P) Arif Prasetyo I,  Dandim  0318/Natuna, Letkol (inf) Hasbul Hasyiek Lubis,   Dandenhanud 477 Kopasgat Ranai, Letkol Pas Frian Alfa Risdar, Dansatrad 212 Ranai, Letkol Lek Damardita Hiranda, Danskadron Udara 52 Letkol Pnb Dion Aridito, S.T., Para Kadis Lanud RSA dan Para Perwira Lanal Ranai serta tamu undangan lainnya. 

Acara diakhiri dengan bertukar plakat sebagai tanda kehormatan  Asdep Koordinator Kerma ASEAN kepada Danlanud RSA dan Danlanal Ranai.


(IK)

Baca selengkapnya »


Kamis, Juni 30, 2022

Rapat Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektoral Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.

NATUNA|KEPRIAKTUAL.COM: Wakil Bupati Rodhial Huda memimpin Rapat Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektoral Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak bertempat Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Natuna, Kamis (30/6/2020).

Rodhial Huda dalam pengantar rapat ini menerangkan agenda hari ini membahas rencana aksi dan tindak lanjut satgas yang telah disusun oleh tim perencana sebelumnya.

"Dalam Satgas ini yang terpenting adalah kesadaran semua orang, keluarga, RT, RW Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat punya kepentingan dan kepedulian yang sama untuk mencegah kekerasan terhadap anak maupun perempuan," ungkap Rodhial.

Rapat ini sebagai bentuk lanjutan dari rapat sebelumnya yang digelar pada 27 Juni 2022. Rencana tindak lanjut satgas diantaranya: 

- Membuat MoU pencegahan pernikahan usia anak bersama Kemenag, Polres dan Kejari.

- Edukasi pernikahan usia anak serta kekerasan terhahap anak dan perempuan.

Kepala Dinas DP3AP2KB Sri Riawati menyampaikan tugas, rencana aksi dan output dari satgas diantaranya: melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan terhadap perempuan dan anak, Menetapkan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Merumuskan sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Menyusun petunjuk teknis pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pembinaan dan monitoring tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan Desa bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selanjutya penyampaian pandangan mengenai rencana aksi yang telah disusun oleh satgas mulai dari pihak Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Disdukcapil, Diskominfo, KUA, Direktur RSUD Natuna, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP, Ketua PKK Kab. Natuna.

Diakhir rakor Wakil Bupati menekankan tugas lainnya dari kepemimpinan kami bukan hanya membangun sarana fisik tapi juga mental spritual dam rohani masyarakat Natuna.


(IK)

Baca selengkapnya »


Kamis, Juni 30, 2022

Wakil Bupati Natuna Menyampaikan Kata Sambutan. 

NATUNA|KEPRIAKTUAL.COM: Wakil Bupati, Rodial Huda Natuna didampingi Sekda Natuna hadiri acara sosialisasi dan koordinasi usulan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) di Kabupaten Natuna yang dilaksanakan di gedung Sri Srindit, Kamis (30/6/2020).

Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda dalam sambutannya menyampaikan atas nama pemerintah daerah tentunya sosialisasi ini sangat penting sebagai pengetahuan bagi penyelenggaraan pemerintahan terkait pengolahan lahan. 

"Kita harap sosialisasi dan koordinasi ini dapat menjadi edukasi bagi kita semua untuk pemanfaatan hutan secara maksimal namun tanpa merusak hutan. Dengan pemahaman yang baik tentunya pemerintah daerah dapat mendukung dalam proses penataan kawasan hutan dan lahan," jelas Rodhial Huda.

Lebih lanjut Rodhial Huda juga menekankan dengan program penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dapat mendukung pengembangan kawasan agraria dan pertanian.

"Kita harap pemanfaatan hutan dapat mendukung pembangunan pemerintah dari berbagai sektor terkhusus pada penataan kawasan hutan. Kita juga berharap sosialisasi dan koordinasi ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Rodhial Huda. 

Rodhial Huda juga menambahkan tentunya ada perbedaan status kepemilikan tanah di Natuna. Karena kepemilikan tanah di Kabupaten Natuna diwariskan secara turun temurun. 

"Kita tahu saat ini banyak lahan masyarakat yang masuk dalam kawan hutan. Saya harap sosialisasi hari ini dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan bagaimana prosedur yang ditetapkan bagi lahan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun namun masuk dalam kawan hutan," tambah Rodhial Huda.

Pemerintah Kabupaten Natuna berharap penataan kawasan hutan dapat memberikan kontribusi dalam pemeliharaan lahan di lingkungan Kabupaten Natuna. 


(IK)

Baca selengkapnya »


Kamis, Juni 30, 2022
Naik Pangkat Personil Polres Karimun. 

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM: Menjelang Hari Bhayangkara Ke-76 Sebanyak 29 personel Polres Karimun naik pangkat setingkat lebih tinggi. Upacara dilaksanakan dilapangan apel Polres Karimun, Kamis (30/06/2022).

Kenaikan pangkat dan pengabdian tersebut berdasarkan surat telegram Kapolda Kepri Nomor : STR/316/VI/KEP./2022, tanggal 28 Juni 2022 bahwa Perwira dan Brigadir Polri Polda Kepri telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022.

Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano, S.I.K., S.H. bertindak sebagai Inspektur upacara dan komandan upacara dipimpin oleh IPDA Reynal Oki Pratama, S.Tr,K., seluruh personel Polres Karimun turut melaksanakan upacara kenaikan pangkat serta dihadiri pejabat utama Polres Karimun.

Personel Polres Karimun yang melaksanakan kenaikan pangkat diantaranya dari pangkat IPDA ke IPTU sebanyak 2 orang, dari pangkat AIPDA ke AIPTU 1 orang, dari pangkat BRIPKA ke AIPDA sebanyak 11 orang, dari pangkat BRIGPOL ke BRIPKA sebanyak 6 orang, dari pangkat BRIPTU ke BRIGPOL sebanyak 2 orang dan dari pangkat BRIPDA ke BRIPTU sebanyak 7 orang.

Kenaikan pangkat ini merupakan wujud perhatian dan penghargaan dari kesatuan terhadap anggota yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan loyalitas pengabdian terhadap tugasnya dengan baik, dan bukan merupakan hadiah yang diberikan begitu saja. Namun merupakan hasil kerja keras dalam mengemban tugas dan pengabdian dilingkungan kerja masing-masing.  

“Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat kepada personel yang mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, tentu ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi rekan-rekan yang naik pangkat, tingkatkan terus pengabdian terbaik dedikasi maupun loyalitas kerja kepada institusi, serta jauhi segala pelanggaran disiplin dan kode etik Polri yang dapat merusak citra Polri," ungkap Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano.

Ahmad Yahya
Baca selengkapnya »


Kamis, Juni 30, 2022
Polsek Kundur dan Awak Media saat Menyerahkan Bantuan ke Warga. 

KUNDUR|KEPRIAKTUAL.COM: Menjelang HUT Bhayangkara ke-76, Kapolsek Kundur, Kompol Muhamad Komarudin menyerahkan bantuan satu unit kamar mandi cuci kakus (MCK) kepada warga kurang mampu RT 002 RW 001, jalan Rengkum, Kelurahan Kundur Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kamis (30/06/2022).

Penyerahan bantuan, langsung diterima oleh ibu Asmah (68), yang disaksikan anak ibu Asmah beserta sejumlah cucunya.

Pembangunan sarana MCK tersebut, merupakan bakti sosial Polsek Kundur, Polres Karimun bersama wartawan se-Pulau Kundur.

"Saya ucapkan terimakasih kepada Pemkab Karimun, yang ikut serta berpatisipasi dalam kegiatan Baksos tersebut," ujar Kapolsek.

Ucapan terimakasih itu disampaikan, atas ikutnya pemerintah dalam mensukseskan kegiatan tersebut, dengan berjalan sesuai harapan bersama.

"Selain bantuan pembangunan sarana MCK. Dalam waktu dekat yang insyaallah akan kita bangun sumur untuk ibu Hasmah," ungkap Kapolsek Kundur.

Ahmad Yahya
Baca selengkapnya »


Kamis, Juni 30, 2022
PT PLN Batam dan PT BIB Tandatangani MoU.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: PT PLN Batam dan PT Bandara Internasional Batam (BIB) secara resmi menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Pengembangan Infrastruktur Kelistrikan Berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Wilayah Bandara Udara Internasional Hang Nadim, Kota Batam. Komitmen MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PT PLN Batam, Nyoman Suwarjoni Astawa dan Direktur Utama PT BIB, Pikri Ilham Kurniansyah di Bandara Hang Nadim, Batam, Jumat (24/6/2022).

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT PLN Batam, Nyoman S. Astawa mengungkapkan, MoU ini akan menjadi landasan awal bagi kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan listrik di Bandara.

“Apresiasi dan penghargaan dari kami kepada Bandara Udara Internasional Hang Nadim Batam, yang telah memberikan kepercayaan pada PLN Batam untuk turut berkontribusi dalam menyediakan energi listrik bagi kebutuhan bandara. Tugas dan tanggung jawab kami tentu saja bukan hanya sebatas menyediakan listrik yang cukup dan andal, tapi dengan tuntutan dunia internasional yang berkaitan dengan perubahan iklim adalah kebutuhan energi yang bersih,” ujar Nyoman.

“Oleh karena itu, kami juga berkomitmen untuk menyediakan layanan energi bersih bagi Bandara Internasional Hang Nadim Batam yang nantinya akan dimulai setelah kerjasama ini. Dengan memanfaatkan ruang-ruang yang ada di Bandara Hang Nadim, untuk kita bangun Solar Panel PV Rooftop,” jelasnya lagi.

Nyoman mengungkapkan pemilihan energi bersih Solar Panel PV Rooftop karena untuk wilayah Batam sendiri, saat ini tidak memiliki potensi EBT selain solar energi atau sinar matahari. Ia juga berharap kerjasama antara PT PLN Batam  dan Bandara Internasional Hang Nadim akan menjadi tonggak sejarah bagi semua penyedia infrastruktur yang ada di Batam untuk bersama-sama terus besinergi menjadikan Batam yang lebih kompetitif dan memilki daya saing yang unggul.

“Semoga kedepannya Batam semakin maju, ekonomi semakin tumbuh, sehingga kita semua dapat memetik hasil dan menikmatinya,” pungkas Nyoman.

Sementara itu Direktur Utama PT BIB, Pikri Ilham Kurniansyah mengungkapkan peran penting PT PLN Batam untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur Bandara Internasional Hang Nadim setelah diserahkan dari Badan Pengusahaan (Batam) kepada PT BIB.

“Saat ini, segala sesuatu butuh energi, butuh power. Tidak ada artinya jika nanti bandara megah yang akan kita Bangun ini, bahkan dengan terminal dua dapat menampung kapasitas hampir 35 juta penumpang pertahun,  Kalau tidak ada support energi dari PT PLN Batam, mungkin bandara akan gelap gulita, jangankan untuk menyalakan air condition (AC), untuk lampu saja kalau tidak di support tentu tidak akan bisa,” ujar Pikri dalam sambutannya. 

Untuk itu Pikri meminta PT PLN Batam dapat hadir dan memberikan dukungan kepada PT BIB dengan membantu menyediakan energi bersih serta ekonomis.

“Mari bersama kita gunakan energi yang modern, futuristic dan ramah lingkungan, dimulai dari hal-hal yang kecil. Hang Nadim mulai langkah baru, dengan seluruh elemen masyarakat perlahan namun pasti kita beralih ke green energy,” imbuh Pikri.

PLN Batam/Redaksi
Baca selengkapnya »


Kamis, Juni 30, 2022
Foto Bersama Kepala BP Batam. 

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mendapatkan Anugerah Tanda Penghargaan dalam rangkaian acara syukuran HUT Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri (PP Polri) ke XXIII Tahun 2022. 

Penghargaan diberikan oleh Ketua Umum PP Polri, Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri, Kamis (30/6/2022), di Grand Ballroom Gedung Tri Brata, Jakarta Selatan.

Muhammad Rudi dianugerahi Tanda Penghargaan Bintang Bhakti Tri Dharma Nararya, atas jasanya turut serta dalam Pengembangan dan Pemberdayaan PP Polri di Batam. 

Penghargaan disematkan kepadanya, atas inovasi dan semangat juang dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Batam, Kepulauan Riau.

Pembukaan acara dan sambutan disampaikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan dilanjutkan dengan Sambutan dari Ketua Umum PP Polri, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.

Dalam sambutan, Ketum PP Polri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tokoh sukses yang membangun dan berkontribusi terhadap pelaksanaan tugas PP Polri di tengah masyarakat.

Terdapat empat tokoh nasional yang dianugerahi Bintang Bhakti Tri Dharma Nararya dan kepada Kepala BP Batam, Ketua Umum PP Polri mengucapkan terima kasih atas karya nyata pembangunan daerah dan kepedulian terhadap PP Polri. Adapun keempat tokoh penerima anugerah adalah Drs. Imam Sudjarwo, Ibu Basaria Panjaitan, Muhammad Rudi dan Edi Yosfi.

1. Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Imam Sudjarwo, M.Si. adalah perwira tinggi Polri dan mantan Kakor Brimob.
2. Irjen. Pol. Basaria Panjaitan, S.H., M.H. adalah perempuan pertama yang terpilih menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan pernah menjadi Wakil Ketua KPK.
3. Kepala BP Batam Muhammad Rudi, atas karya nyata pembangunan di Batam serta kepedulian dan bantuan terhadap PP Polri di Batam. 
4. Edi Yosfi, atas jasanya memberikan beasiswa S1 kepada 30 anggota Polri di Kalteng.

"Terima kasih kepada Kepala BP Batam, beliau menjadi almamater kebanggaan kita, yang saat ini memimpin dan membangun Batam, beliau juga berkontribusi besar memberikan dukungan bagi PP Polri di Batam." Kata Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso.

Ia menambahkan bahwa Tanda Penghargaan ini diberikan dengan proses evaluasi dan monitoring, melihat sepak terjang, karya nyata dan  peran sosial yang berdampak bagi masyarakat luas.

"Kami mendapat berbagai masukan, bahwa Batam progresnya sangat luar biasa, pembenahan dilakukan keluar dan kedalam, kebijakan berdampak positif bagi Batam. Dan kita tahu Batam berpengaruh besar untuk Nasional karena letaknya yang strategis. Dan beliau (Muhammad Rudi) ciptakan kebijakan yang mendukung itu." Pungkas mantan Kapolri tahun 2008 - 2010.

Sementara itu, Kepala BP Batam mengatakan semangat purnawirawan patut untuk diteladani, semangat juang yang tidak pernah berhenti dan terbatas  usia. 

"Semangat yang terus berkobar, hidup dan tidak lekang oleh usia. Semangat membangun Batam juga mesti kita maknai serupa, terus berjuang untuk kemajuan Batam." Ungkapnya usai acara.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi merupakan figur sentral bagi perkembangan dan kemajuan BP Batam. Menjabat sebagai kepala BP Batam, ia ibarat nakhoda yang bertanggung jawab kepada seisi kapal sekaligus memandu perjalanan untuk berlabuh di sebuah tujuan yakni Batam menjadi lebih unggul dan berdaya saing.

Pria yang juga merupakan Walikota Batam ini, terus bergerak dengan inovasi pembangunan di bidang insfrastruktur, baik pengembangan transportasi sisi darat, laut dan udara. Daya juangnya membuat investasi Batam bahkan melesat bahkan di masa pandemi Covid.

Capaian pertumbuhan ekonomi di angka 4,75 persen Kota Batam ini, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69 persen dan Kepulauan Riau (Kepri) sebesar 3,43 persen pada 2021 lalu.

Menuju Indonesia Emas 2025, Muhammad Rudi berharap upayanya membangun Batam, dapat berkontribusi menyumbang peringkat bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini masih berada pada angka 3,5 persen.

BP Batam/Redaksi
Baca selengkapnya »


Kamis, Juni 30, 2022
(Foto:Ist)

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Cak Ta'in Komari SS menanggapi pernyataan Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak yang meminta polemik di lembaga yang dipimpinnya itu diakhiri oleh semua pihak.

"Polemik itu memang harus diakhiri dengan proses hukum, bukan dengan kompromi," kata Ta'in, Kamis (30/6-2022).

Menurut Cak Ta'in, polemik itu muncul karena memang sudah waktunya muncul. Kalau selama ini aman-aman saja atau 'adem ayem ' bukan berarti gak ada masalah di lembaga tersebut. 

"Ketika suatu lembaga tidak menjadi sorotan publik ada kemungkinan memang karena tidak ada masalah atau selama ini terlalu pintar menutupinya. Tapi yang namanya bau tak sedap, disimpan kayak manapun, lama-lama akan menyebar kemana-mana juga kan," ujar Cak Ta'in.

Mantan Dosen Unrika Batam itu menjelaskan, sebenarnya isu dan informasi tak sedap itu sudah lama terendus oleh media ataupun aktivis, namun umumnya mereka kesulitan mendapatkan data atau bukti kongkritnya. 

"Selama ini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap suatu lembaga cenderung tertutup dan disembunyikan dari publik, karena BPK sendiri hanya berkewajiban menyampaikan LHP kepada pimpinan lembaga yang menjadi objek pemeriksaan. Tidak ada kewajiban menyampaikannya ke publik. Kalau sekarang tiba-tiba bisa menyebar kayak virus itu entah kecolongan atau ada yang sengaja..?" jelasnya.

Lebih lanjut Cak Ta'in menegaskan, perintah Ketua DPRD Kepri untuk menghentikan polemik itu bersifat internal di sekretariat dan tidak akan mempengaruhi pihak-pihak yang berkomitmen untuk membongkar dugaan korupsi di lembaga tersebut.

"Mestinya Ketua DPRD Kepri mendorong transparansi, mendorong dugaan korupsi yang dipolemikkan itu segera diproses, sehingga cepat jelas dan clear, apakah memang ada tindak pidananya atau sekedar administrasi pelanggarannya," papar Cak Ta'in.

Ditambahkannya, persoalan polemik yang tidak membuat produktif dan buang-buang waktu serta energi justru menimbulkan pertanyaan produktivitas apa yang sudah dilakukan dihasilkan lembaga tersebut selama ini.

"Selama ini kita tidak melihat adanya perubahan signifikan di Provinsi Kepri dengan keberadaan mereka. Berpuluh tahun dan berperiode-periode mereka menjadi anggota dewan tidak membuat lompatan apapun di Provinsi Kepri," ujarnya. 

Kemudian, kata dia, APBD Provinsi Kepri hanya berkutat di angka sekitar 3 - 3,5 triliun setiap tahunnya. Tahun ini misalnya, sekalinya dipaksakan hampir menyentuh angka 4 triliun pun tapi akhirnya defisit hingga 500 jutaan karena memang dari awal sudah gak jelas darimana akan ada dana itu tapi dipaksakan.

"Lalu di mana produktivitas mereka, selama ini kan hanya menjalankan tugas-tugas normatif mereka saja kemudian menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara. Itupun masih banyak yang tidak puas dan banyak yang diduga 'bermain' proyek pemerintah juga. Untuk itu kita juga tegaskan bahwa kita tidak akan berhenti upaya membongkar dugaan-dugaan korupsi di lembaga tersebut," tegas Cak Ta'in.

***/Redaksi
Baca selengkapnya »


Kamis, Juni 30, 2022
Bersama Ketua SMSI Batam.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Innalillahi wainnailaihirojiuun, berita duka cita datang dari sahabat dan rekan sejawat jurnalis kota Batam, M Kahfi Ansyarullah atau biasa dipanggil Jon Kavi.

Telah berpulang ke Rahmatullah, ayahanda mertua tercinta dari Jon Kavi yakni Bapak H Lalu Muher bin Lalu Asmaradipa yang meninggal dunia di usia 75 tahun di kediamannya di Kampung Jawa Pulau Belakangpadang, Kamis (30/6/2022) sekitar pukul 01.00 Wib.

Jenazah almarhum saat ini disemayamkan di rumah duka di KampungJawa RT/RW 001/003, Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakangpadang, Kota Batam dan akan dimakamkan di TPU Belakangpadang hari ini Kamis (30 Juni 2022) ba'da Ashar.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, almarhum meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak serta sembilan orang cucu.

Semasa hidupnya, alhmarhum dikenal sebagai seorang pekerja keras. Masyarakat sekitar mengenal sosok almarhum sebagai orang suka menolong sesama.

Ketua Serikat Media Saber Indonesia (SMSI) kota Batam, Indra Helmi mengatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian ayahanda mertua dari rekan kita Jon Kavi.

"Saya mewakili seluruh teman-teman pers mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke Rahmatullah ayah mertua dari rekan sejawat kita Kahfi," ujar Indra saat ditemui dirumah duka.

Dia mengatakan mohon doa dan ketulusan dari kawan-kawan untuk ikhlas mendoakan kepada almarhum Bapak Muher Asmaradipa mendapatkan ampunan dari Allah SWT.

"Semoga amal Ibadah dan perbuatan baik almarhum semasa hidup diterima oleh Allah SWT, dan semoga almarhun ditempatkan di syurganya Allah SWT, Aamiin," harapnya.

Pantauan dirumah duka, tampak sejumlah pelayat silih berganti berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhirnya. 

Hadir juga sejumlah pengurus media di kota Batam, diantaranya Ketua SMSI Batam, Indra Helmi, Sekretaris PWI Kepri, Andi Gino dan rekan-rekan jurnalis kota Batam.

Mewakili Ketua PWI Kepri, Chandra Ibrahim, Andi mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian ayah mertua dari rekan kita Jon Kavi.

"Semoga almarhum Husnul Khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," pungkasnya.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Rabu, Juni 29, 2022
Ziarah, Kapolres Upacara Tabur Bunga ke Makam Pahlawan. 

KUNDUR|KEPRIAKTUAL.COM: Kepolisian Resor Karimun dan Kasat Polairud Polres Karimun  melaksanakan upacara ziarah ke makam pahlawan. Upacara tabur bunga dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke–76 tahun 2022 bertempat di taman makam pahlawan Tanjung Batu Kundur dan pelabuhan SPN Kundur, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Rabu (29/6/22).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano, S.I.K., S.H. dihadiri oleh pejabat utama Polres Karimun,  kasat Pol Airud Polres Karimun Kapolsek Kundur dan Kapolsek Kuba Kacab Jari Kundur serta 1 peleton pasukan.
 
Sebelum tabur bunga, kegiatan diawali dengan penghormatan kepada para pahlawan dan mengheningkan cipta dipimpin langsung oleh Kapolres Karimun.

Berikutnya, peletakan karangan bunga oleh Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano dan diakhiri dengan pembacaan doa.

Kapolres Karimun mengatakan, upacara ziarah merupakan bentuk penghormatan dan mengirimkan doa kepada arwah para pahlawan yang telah mendahului nya. 
 
“Ini merupakan wujud penghormatan kepada pendahulu kita, yang telah berjuang merebut kemerdekaan dengan gagah berani dan rela mengorbankan nyawa mereka. Perjuangan para pahlawan harus kita lanjutkan, jangan sampai kita lupa dengan sejarah bangsa ini,” ungkap Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano.
 
Usai upacara ziarah makam Pahlawan dilanjutkan dengan upacara penaburan bunga di pelabuhan SPN Kundur dipimpin langsung oleh Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano, didampingi Kabag Ops Polres Karimun beserta pejabat utama Polres Karimun.

Ahmad Yahya
Baca selengkapnya »


Rabu, Juni 29, 2022
Menkeu Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers


JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 tahun 2022 bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan mulai awal Juli ini.

“Gaji ke-13 ini sudah dapat dicairkan pada bulan Juli 2022,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan persnya, Selasa (28/06/2022) secara virtual.

Menkeu menjelaskan, gaji ke-13 diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum, dan 50 persen tunjangan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 gaji ke-13 tahun 2022 diberikan bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Menkeu menegaskan, pemberian ini disesuaikan dengan situasi perbaikan pemulihan ekonomi dan kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Tahun ini, seiring dengan pemulihan ekonomi yang makin menguat, dan juga adanya penerimaan negara yang cukup baik diakibatkan karena pemulihan ekonomi yang menguat serta adanya kenaikan harga-harga komoditas, maka situasi APBN kita juga mulai berangsur-angsur menjadi lebih baik,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu menambahkan pemberian gaji ke-13 tahun 2022 adalah wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara dan para pensiunan di dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, melalui berbagai pelayanan masyarakat dan tugas yang tetap dijalankan apapun risikonya.

Selain itu, pemberian gaji ke-13 juga dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan menambah daya beli masyarakat, khususnya menjelang tahun ajaran baru saat terdapat kebutuhan untuk anak-anak didik yang biasanya dihadapi para orang tua.

“Kita mengharapkan dengan adanya tunjangan hari raya dan gaji ke-13, percepatan pemulihan ekonomi nasional akan makin didorong dengan menambah daya beli masyarakat, khususnya pada saat menjelang tahun ajaran baru, di mana kebutuhan terhadap belanja untuk kebutuhan anak-anak didik, biasanya dihadapi oleh para orang tua,” ujarnya.

Untuk pemberian gaji ke-13 tahun 2022 pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp35,5 triliun. Adapun perinciannya adalah sebanyak Rp11,5 triliun untuk ASN pusat dan Rp9 triliun untuk pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan yang anggarannya dibebankan pada APBN, serta Rp15 triliun untuk ASN daerah yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Bagi pemerintah daerah, aturannya adalah paling banyak 50 persen tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan dari masing-masing APBD atau fiskal daerah dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

(UN/SETKAB/Redaksi)
Baca selengkapnya »


Langganan: Postingan (Atom)
Copyright 2024 KEPRIAKTUAL.COM
IT Support : ABT

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.