Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Filemon Tambunan.

1 Juni sudah diidentikkan dengan hari lahirnya Sang Ideologi NKRI. Pancasila. Pancasila lahir dan bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pantas nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila itu telah sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Bung Karno sebagai pencetus awal mula lahirnya Pancasila patut kita beri gelar kehormatan yang tinggi. Berkat beliau, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan hingga saat ini. Jika kita menilik setiap poin dalam setiap sila, maka setiap poon tersebut mencerminkan kehidupan kepribadian bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke.

Bangsa ini terkenal akan budayanya gotong-royong. Hal ini sesuai dengan pengertian dari poin sila ke-3 Pancasila yaitu "Persatuan Indonesia". Sila ke-3 ini menggambarkan bagaimana tradisi ataupun budaya gotong-royong itu ada dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat sejak dari bangsa ini sebelum dijajah dahulu hingga kehidupan era masa kini.

Gotong-royong ini mengajarkan kita untuk bahu-membahu orang lain disekitar kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Hal inilah yang menjadi identitas yang menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan yang lainnya. Bahkan karena begitunya melekatnya istilah gotong-royong ini bagi bangsa Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia pernah juga salah satu Kepala Negara kita membentuk kabinet kerjanya dengan menamakan Kabinet "Gotong-royong" pada masa pemerintahan Presiden Megawati - Hamzah Haz periode 2001-2004.

Dimasa kini, peran penting pancasila juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Pandemi Covid-19 telah merubah seluruh sendi aspek kehidupan seluruh umat manusia di dunia. Mulai dari segi aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial dan lain sebagainya telah terdampak oleh wabah Covid-19. Data terbaru korban akibat Covid-19 per 31 Maret 2020 di dunia ialah 5.939.234 terkonfirmasi positif dan 367.255 meninggal dunia.

Sementara di Indonesia yang terkonfirmasi sebanyak 26.437 dan yang meninggal dunia sebanyak 1.613. Melihat data tersebut, mau tidak mau pemerintah Indonesia harus berjuang dan berpikir keras membuat setiap kebijakan yang dapat menyelamatkan jutaan rakyat Indonesia. Peran pemerintah tidak cukup, perlu dukungan dari setiap lapisan elemen masyarakat untuk setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Semisalnya peran pemerintah yaitu dengan kebijakan aturan pemberlakuan PSBB di daerah yang sudah zona merah akan penyebaran virus Clvid-19 harus dipatuhi dan dilakukan masyarakat disiiplin.

Sebagai bangsa yang terkenal dengan budaya gotong-royongnya, masyarakat Indonesia juga harus saling bersinergi satu sama lain dalam menghadapi Pandemi ini. sebagai bentuk implementasi sila ke-3 Pancasila. Di sebagian besar wilayah Indonesia sudah banyak yang melakukannya, seperti banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan dan masyarakat yang langsung turun ke masyarakat membantu apa yang bisa dibantu.

Bantuan tersebut bisa dalam bentuk pembagian sembako, masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Kesemua hal ini merupakan bentuk serta peran serta kepedulian masyarakat untuk salin bahu-membahu membantu masyarakat lain yang membutuhkan. Sikap saling membantu ini merupakan cerminan khas dari budaya gotong-royong.

Seperti ada pepatah mengatakan "Bersatu kita teguh, Bercerai kita runtuh" yang berarti segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama akan menghasilkan hasil yang baik dan memuaskan, sementara jika tidak melakukan bersama-sama maka hasil yang didapatkan pun tidak akan puas.

Memperingati hari lahir Pancasila ini, sebagai masyarakat yang baik kita harus bisa memaknai setiap poin yang terkandung dalam sila pancasila. Tidak cukup hanya pengimplementasian salah satu sila, sila yang lain juga mendorong kita untuk tetap bisa kuat dalam menghadapi pandemi ini.

Sila pertama "Ketuhanan yang mahas esa" mengingatkan kita untuk selalu tetap berdoa dan berpasrah kepadanya ditengah perjuangan kita melawan pandemi ini. Sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" mengajarkan kita untuk tetap saling menghargai dan menyayangi sesama kita ditengah pandemi ini baik itu dia miskin maupun kaya. Sila ke-3 "Persatuan Indonesia" telah dijelaskan di atas bahwa kita harus bersatu dalam melawan badai pandemi Covid-19.

Sila ke-4 "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" mengharuskan kita untuk menggikuti dan menaati kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Dan sila yang terakhir yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia" mengingatkan pemerintah yang ada dalam mengeluarkan kebijakannya harus memperhatikan keadilan bagi masyarakatnya.

Pancasila akan tetap ada senantiasa terus ada dan berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegera Indonesia. Akhir-akhir ini banyak pihak-pihak lain yang ingin merongrong dan mencoba mengusik keberadaan dari Pancasila itu sendiri di negara kita ini. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga dan merawat keberadaan Pancasila itu d bumi Pertiwi. Jika bukan kita, siapa lagi yang membela dan mempertahankan Dasar Negara Indonesia kita itu. Dirgahayu Pancasila !.


Penulis: Filemon Tambunan
Sekretaris Cabang GMKI Tanjungpinang

Menteri PUPR saat menjawab pertanyaan wartawan usai ikuti Ratas, Jumat (29/5). (Foto: Humas/Agung).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan Kementerian PUPR mendesain penciptaan lapangan pekerjaan melalui proyek padat karya tunai dan reguler.

“Penciptaan lapangan kerja, pertama, memang kita mendesain proyek padat karya dengan anggaran sebesar Rp11,6 triliun,” ujar Menteri PUPR mnejawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Jumat (29/5).

Nilai sebesar Rp11,6 triliun itu, menurut Menteri PUPR, dikerjakan melalui pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi, pengendalian banjir, drainase-drainase baik di perkotaan maupun di perdesaan, infrastruktur perdesaan, untuk Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), yang sudah didesain semua dan sekarang sudah ada pekerjaan di lapangan.

“Beberapa sudah berjalan dengan total penyerapan pekerja yang kami hitung sekitar 595.000 orang. Lama bekerja antara 30 sampai 100 hari per orang khusus padat karya tunai,” imbuh Menteri PUPR.

Lebih lanjut, Menteri PUPR juga sampaikan telah meng-create lagi pekerjaan-pekerjaan yang reguler, seperti di bendungan dan di jalan raya, kemudian di rehabilitasi irigasi.

“Yang direntang tadi bukan bendungan tetapi jaringan irigasi. Besar, karena itu irigasi primer. Tapi kami minta untuk sementara 1-2 bulan ke depan ini pakai tenaga manusia dulu,” terang Menteri PUPR.

Menurut Menteri PUPR, walaupun nanti agak mundur penyelesaiannya tapi tidak apa-apa, itu untuk tenaga manusia dulu yang ada di 2.865 lokasi. Ia menambahkan jadi tidak hanya irigasi saja, namun di semua sektor Kementerian PUPR.

Selain padat karya yang Rp11,6 triliun tadi, Menteri PUPR sampaikan telah meng–create di 2.865 lokasi dan setelah dihitung menyerap sekitar 78.000 orang lagi, itu tambahannya.

Mungkin nanti, lanjut Menteri PUPR, akan agak sedikit terlambat tapi enggak apa-apa, asal bisa menciptakan lapangan kerja.

“Jadi nanti selain 595.000 orang padat karya, ada tambahan lagi 78.000 orang pekerja dari pekerjaan infrastruktur di Kementerian PUPR,” pungkas Menteri PUPR.


Sumber: Setkab

Ketua Gugus Tugas saat memberikan keterangan pers usai Ratas. (Foto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Hal itu sebagaimana atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua Gugus Tugas Doni Monardo pada tanggal 29 Mei 2020.

“Kemarin, tanggal 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi, memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah kabupaten/kota yang saat ini, berada dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19,” jelas Doni di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (30/5).

Adapun 102 wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatra Utara ada 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten.

Kemudian Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur, 1 kabupaten, Kalimantan Tengah, 1 kabupaten, Sulawesi Utara, 2 kabupaten, Gorontalo, 1 kabupaten, Sulawesi Tengah, 3 kabupaten, Sulawesi Barat, 1 kabupaten, Sulawesi Selatan, 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota.

Selanjutnya Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota, Maluku Utara, 2 kabupaten, Maluku, 5 kabupaten/kota, Papua, 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.

Dalam implementasinya, Doni Monardo yang juga selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat mengharapkan agar tiap-tiap kabupaten/kota tersebut dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menegakkan protokol kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap ancaman COVID-19.

Selain itu juga, Doni meminta setiap daerah untuk wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien COVID-19.

Pada kesempatan yang sama, Doni memberikan arahan kepada para bupati dan walikota, selaku ketua Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota, agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) serta melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’ yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa.

“Agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tegas Doni.

Dalam proses tersebut, Ketua Gugus Tugas berharap agar para bupati/walikota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi, khususnya kepada para Gubernur. Proses pengambilan keputusan tersebut juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka.

Adapun sektor yang dimaskud adalah seperti pembukaan rumah ibadah masjid, gereja, pura, vihara. Selain itu juga Pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain, yang dianggap penting, namun aman dari ancaman COVID-19.

“Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman COVID-19 sangat tergantung,” jelas Doni.

“Saya ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif, dalam mematuhi protokol kesehatan, antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh panik, serta upaya akan selalu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gugus Tugas Pusat juga meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan walikota di daerah.

Apabila dalam perkembangannya, ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.

“Gugus Tugas Pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu Gugus Tugas tingkat provinsi akan senantiasa memberikan informasi, memberikan pendampingan, dan evaluasi, serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan,” pungkas Doni.


Sumber: Setkab/Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional

(Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: PT Bank Mandiri menyebut telah siap untuk beroperasi pada fase kenormalan baru atau 'New Normal'. Direktur Utama Royke Tumilaar menjelaskan, persiapan dilakukan sejak bulan April. Pihaknya juga telah menerapkan langkah pencegahan untuk mengurangi interaksi antara karyawan dan nasabah.

Sejak PSBB dimulai, hanya 60 persen kantor cabang Bank Mandiri yang tetap beroperasi. Hal itu diputuskan karena prioritas keselamatan karyawan dan nasabah. Royke mengatakan, saat ini telah ditempatkan kaca akrilik untuk menjaga jarak.

Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan restrukturisasi pada nasabah yang terdampak Covid-19. Menurut Royke, restrukturisasi itu bukan satu-satunya.

"Kami restrukturisasi hampir lebih dari 1 juta nasabah yang terkena Covid-19. Masih banyak yang harus di restrukturisasi. Kita harus adaptasi dengan kondisi ini. Akan ada banyak perubahan, namun kita harus bisa hidup dengan perubahan ini agar dapat survive," kata Royke dalam diskusi live streaming di Jakarta, Jumat (29/5).

Ia menambahkan bahwa Bank Mandiri menargetkan untuk beroperasi secara normal pada 13-20 Juli mendatang, dengan penerapan protokol baru. Penerapan dilakukan secara bertahap mulai 25 Mei yakni saat 50 persen karyawan kembali bekerja di kantor, serta pada 26 Mei yang menargetkan 60 persen cabang kembali beroperasi,

Perseroan juga menetapkan target untuk beberapa hal lain, seperti waktu operasi normal kantor pusat dan layanan cabang, pengoperasian Electronic Data Capture (EDC), dan kehadiran 95 persen karyawan di kantor.

Sumber: CNN Indonesia

Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., dalam akhir masa penugasannya sebagai Danlantamal IV Tanjunpinang, menggelar apel khusus untuk acara exit briefing kepada segenap Prajurit dan Pns Lantamal IV yang berangsung di lapangan apel Markas Komando (Mako) Lantamal IV Jl. Yos Sudarso No.1 Batu Hitam Tanjungpinang, Kepri, Jumat (29/5/2020).

Dalam pengarahanya Danlantamal IV mengatakan, seiring dengan berjalanya waktu penugasan ia sebagai Danlantamal IV tak terasa sudah berjalan kurang lebih 16 bulan, sehingga rasanya terlalu cepat karena belum banyak yang bisa ia perbuat, namun sudah pindah.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Sehingga saya bisa melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanahkan kepada saya sebagai Komandan Lantamal IV. Semua prestasi hasil dari kinerja yang dicapai oleh Lantamal IV ini tidak ada artinya, apabila tidak ada dukungan dari kalian semua," ujar Danlantamal IV.

Ditambahkanya, atas nama pribadi dan keluarga, ia mohon maaf apabila dalam penugasan nya selama di Lantamal IV. Ia dan keluarga apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak sengaja.

"Dan saya akan mohon diri karena besok saya sudah harus berangkat ke Jakarta untuk melaksanakan serah terima di Mako Koarmada I dan saya tidak bisa kembali lagi karena situasi Covid jadi terpaksa harus dilaksanakan di Jakarta dan mengambil cara yang efektif serah terima jabatan saya serahkan di Jakarta," pungkasnya.

Sore harinya di lokasi yang sama namun di tempat yang berbeda dilaksnakan tradisi pelepasan yang diawali dengan sesi foto bersama Pejabat Utama dan Kasatker didepan gedung Mako Lantamal IV.

Kemudian dilanjutkan dengan pengalungan bunga kepada Danlantamal IV dan pemberian buklet kepada Ketua Korcab IV DJA I. Lalu dilanjutkan dengan pemberian Kesan dan Pesan oleh Danlantamal IV, setelah itu penandatanganan prasasti oleh Danlantamal IV diakhiri pengataran Danlantamal IV dan Ketua KOrcab IV DJA I menggunakan mobil KIA melewati lorong Prajurit dari Mako Lantamal IV sampai ke gerbang Mako Lantamal IV.

Sebagai informasi Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P. akan digantikan oleh Kolonel Laut (P) Indarto Budiarto, S.E., M.Han., jabatan sebelumnya adalah Pa Ahli Operasi Militer Perang  Matra Laut Kogabwilhan I

Hadir dalam kegiatan tersebut Wadanlantamal IV Kolonel Mar Gatot Mardiyono, S.H., dan Pejabat Utama Lantamal IV, Para Kadis dan Kasatker Lantamal IV serta Para Pamen Lantamal IV.


Dispen Lantamal IV Tanjungpinang.

Menkopolhukam Mahfud MD, (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD turut mengomentari pembatalan diskusi dengan topik pemberhentian presiden dari sistem ketatanegaraan yang diinisiasi oleh mahasiswa Constitusional Law Society (CLS) Fakultas Hukum UGM.

Ia mengatakan isu makar yang berkembang di media sosial terkait diskusi tersebut tidak benar menurut hukum.

"Kemarin yang muncul di Yogyakarta, UGM, itu kan sayangkan juga tuh. UGM mau ada seminar, kemudian tiba-tiba tidak jadi karena lalu ada isu makar. Padahal enggak juga sih kalau saya baca," ujarnya dalam video webinar, Sabtu (30/5).

Mahfud mengenal Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ni'matul Huda, narasumber yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut. Menurut dia, Ni'matul merupakan ahli hukum tata negara.

"Kebetulan yang calon pembicara di UGM itu dulu saya promotornya ketika doktor kemudian jadi asisten selama, Bu Ni'matul Huda, itu orangnya enggak aneh-aneh juga," kata dia.

Terkait pemecatan presiden, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menerangkan hal itu sudah diatur dalam UUD 1945 dengan lima alasan.

Yakni terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

"Di luar itu, membuat kebijakan apa pun presiden itu tidak bisa diberhentikan. Apalagi hanya membuat kebijakan Covid-19 itu enggak ada," ucapnya.

Mahfud menegaskan pembatalan diskusi tersebut bukan karena ulah pemerintah.

"Ini penting nih informasi, seakan-akan tidak jadi itu merupakan tindakan dari pemerintah. Saya cek ke polisi, enggak ada polisi melarang. Saya cek ke rektor, saya telepon rektor UGM, pembantu rektor, apa itu dilarang saya bilang. Enggak usah dilarang dong," ujarnya.

"Enggak, pak, mereka di antara mereka sendiri, di antara masyarakat sipil sendiri saling teror, gitu," kata Mahfud menirukan.

Sementara soal teror yang diterima panitia pelaksana dan narasumber diskusi, ia berjanji akan mengusut tuntas jika ada laporan yang masuk kepadanya.

"Siapa yang mendatangi meneror rumahnya Bu Ni'matul agar tidak itu. Saya bilang laporkan, kalau ada orangnya. Laporkan ke saya, saya nanti menyelesaikan," kata dia.

Sumber: CNN Indonesia

Fhoto: Ilustrasi

KEPRIAKTUAL.COM: Gempa bumi dengan magnitudo 5,7 mengguncang Melongulane, Sulawesi Utara, pada Sabtu (30/5) pukul 20.06 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa lokasi gempa berada di 3.94 Lintang Utara (LU), 126.71 Bujur Timur (BT) atau 7 km tenggara Melongulane, Sulawesi Utara.

Melalui keterangan di Twitter, BMKG menjelaskan bahwa gempa terjadi di kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami.

"Gempa Mag:5.7, 30-Mei-20 20:06:25 WIB, Lok:3.94 LU,126.71 BT (7 km Tenggara MELONGUANE-SULUT), Kedalaman:10 Km, tidak berpotensi tsunami," demikian informasi BMKG.

Dalam keterangan selanjutnya, BMKG menjelaskan bahwa gempa terasa di Tahuna.

Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan ataupun korban jiwa akibat gempa tersebut.

Sumber: CNN Indonesia

Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Karimun Menerima Hasil Pemeriksaan BPK tahun Anggaran 2019.

KARIMUN KEPRIAKTUAL.COM: Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si. beserta Ketua DPRD, H. M. Yusuf Sirat, MY. menghadiri acara rapat melalui video converence dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 di gedung Nasional, Sabtu ( 30/5/2020 ).

Acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI adalah mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, tahun anggaran 2019 secara online (Vidcon).

Pemerintah Daerah Kabupaten  Karimun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP kali ini merupakan yang ke 8 kalinya, semenjak dari tahun 2012 pertama kali Kabupaten Karimun mendapatkan opini WTP ini sampai dengan sekarang.

Pemkab Karimun telah dapat mempertahankan opini tersebut, walaupun dengan adanya perubahan sistem audit akibat pandemi covid19 dengan menerapkan audit via online.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun tetap memenuhi keperluan auditor dalam rangka pemeriksaan LKPD Tahun 2019 dengan baik sehingga pemeriksaan tetap berjalan dengan lancar sampai dengan akhir pemeriksaan LKPD.

Turut hadir, Wakil Bupati Karimun, H. Anwar Hasyim, M. Si., Sekretaris Daerah, Dr. H. Muhd. Firmansyah, M. Si., Kepala BPKAD, Kepala Inspektorat Daerah, Kadis Sosial dan Sekwan  Kabupaten Karimun.

Ahmad Yahya/Humas

Fhoto: Istimewa.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kepri tahun anggaran 2019, Jum'at (29/5).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP ini merupakan capaian yang berhasil di pertahankan Pemerintah Provinsi Kepri kesepuluh kalinya.

Hal ini disampaikan Anggota 5 BPK RI Prof.Fachrul Akbar M.BA dalam pidato penyampaiannya secara video conferens di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kepri Dompak.

"Setelah kita periksa dan melihat laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2019 secara akrual dan efektif akhirnya BPK RI memberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP kepada APBD Kepri 2019," ungkap Fachrul.

Fachrul menyampaikan predikat Opini WTP yang di terima Kepri ini merupakan predikat kesepuluh yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi Kepri sejak tahun 2010.

"Kita berharap agar LHP WTP yang diterima pemerintah Provinsi Kepri ini mampu menjadi cerminan agar kedepannya pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Kepri dapat lebih baik lagi," tegas Fachrul, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Tak hanya predikat Opini WTP saja, Fachrul juga menyampaikan tiga rekomendasi yang diharapkan untuk diperbaiki Pemerintah Provinsi Kepri.

"Pertama belum maksimalnya pengelolaan barang milik daerah, kedua belum optimalnya pembangunan pada sektor perikanan dan adanya proses tunda bayar yang belum optimal," tegas Fachrul.

Untuk itu, lanjut Fachrul setelah diserahkan ini pemerintah Provinsi Kepri dapat menindaklanjuti rekomendasi ini dalam waktu 60 hari setelah penyampaian di ini berlangsung.

Sementara itu, Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto dalam sambutannya berterimakasih kepada BPK RI yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan predikat Opini WTP kepada pemerintah Provinsi Kepri di masa pandemi Covid-19 saat ini.

"Kami sangat berterima kasih atas predikat Opini WTP yang diterima saat ini, insyaallah kedepannya kami akan terus meningkat pengelolaan keuangan dengan baik," tegas Isdianto.

Isdianto juga mengatakan sangat bersyukur atas predikat Opini WTP yang diterima Provinsi Kepri selama 10 kali berturut-turut ini.

"Kedepannya kami akan berupaya untuk mempertahankannya dan melakukan yang terbaik lagi," tegas Isdianto kembali.

Sementara Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang memimpin jalannya paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI kepada APBD Kepri tahun 2019 mengatakan bahwa pihaknya akan segera meminta tim banggar DPRD untuk menindak lanjuti rekomendasi laporan LHP ini sebelum disahkan menjadi Perda pertanggung jawaban APBD Kepri tahun 2019.

(***)

MenPANRB, Tjahjo Kumolo (Fhoto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Edaran No. 57/2020 tertanggal 28 Mei 2020. SE tersebut mengatur perpanjangan pelaksanaan kerja dari rumah/work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020. Kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah diminta untuk memastikan agar penyesuaian sistem kerja ini tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada SE tersebut dijelaskan bahwa perpanjangan masa WFH bagi ASN ini memperhatikan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyusun tatanan kehidupan baru (the new normal) yang mendukung produktivitas kerja. Adanya tatanan kehidupan baru ini, pemerintah akan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Selain itu, Kementerian PANRB tetap berpedoman pada Keputusan Presiden No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Keputusan Presiden No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

SE Menteri PANRB No. 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE Menteri PANRB No. 54/2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE Menteri PANRB No. 57/2020 ini.

SE Menteri PANRB No. 57/2020 dapat di unduh pada link berikut:

SE Menteri PANRB No. 57/2020

Penulis: (HUMAS MENPANRB)

Fhoto Ilustrasi.

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Berada di rumah selama masa pandemik Covid-19 ternyata tidak menghilangkan risiko kekerasan bisa terjadi dalam rumah tangga. Meski laju pertumbuhan kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan penurunan, namun kasus kekerasan masih terjadi dalam lingkup domestik.

“Kelompok perempuan dan anak paling rentan mengalami kekerasan. Kondisi ini dapat bertambah parah bila dibarengi kondisi ekonomi keluarga yang tidak baik, seperti kehilangan pekerjaan dan PHK,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R. Danes, Kamis (28/5-2020).

Data Simfoni PPA Kemen PPPA menunjuk bahwa ada penurunan laju pertumbuhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam masa tanggap darurat Covid-19, dari sebelumnya terlapor 10 kasus/hari menjadi 3 kasus/hari. Dari data tersebut pada periode 1 Januari - 28 Februari 2020 tercatat ada 577 kasus KDRT, sedangkan pada 29 Februari - 27 Mei 2020 tercatat ada 278 kasus KDRT. Meski mengalami tren penurunan, berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan nyatanya sangat berdampak di masa pandemik ini.

“Dampak kekerasan terhadap perempuan jika dikaitkan dalam konteks sekarang dapat menurunkan daya juang perempuan baik secara fisik maupun mental dalam melawan Covid-19. Data tersebut sudah cukup untuk meyakinkan kita bahwa kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT merupakan masalah serius dan perlu dicarikan solusinya,” tambah Vennetia.

Dalam rangka meningkatkan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam situasi pandemik Covid-19, Kemen PPPA melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanganan Kasus KDRT dalam Situasi Pandemik Covid-19 melalui pertemuan virtual. Kegiatan ini diutamakan bagi Kelompok Kerja Daerah ditingkat Provinsi seperti Dinas PPPA dan UPTD/P2TP2A di daerah guna meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan korban KDRT dengan mengedepankan perspektif korban.

Selain menyelenggarakan kegiatan tersebut, Kemen PPPA juga telah melakukan berbagai langkah strategis dalam masa pandemik Covid-19, seperti mengusung gerakan BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita), terlibat dalam Sistem Layanan Nasional untuk Kesehatan Jiwa (SEJIWA), membuat Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Di Masa Pandemik Covid-19, dan pemberian bantuan kebutuhan spesifik bagi perempuan, serta melakukan sosialisasi dan edukasi melalui KIE.

Sumber: Publikasi Dan Media Kementrian Pemerdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Presiden RI, Jokowi. (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Tren pariwisata dunia diprediksi akan berubah selepas pandemi Covid-19 berlalu. Ke depannya, persoalan mengenai kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan keamanan akan menjadi isu utama bagi dunia pariwisata.

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai tatanan normal baru di sektor pariwisata yang produktif dan aman dari Covid-19 menyebut bahwa hal tersebut harus dapat diantisipasi oleh para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Sehabis pandemi ini kita harus melakukan inovasi, perbaikan-perbaikan, sehingga bisa cepat beradaptasi dengan perubahan tren yang kemungkinan besar nanti akan terjadi di dunia pariwisata global," ujarnya melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 28 Mei 2020.

Di antara sejumlah tren dan pergeseran yang diperkirakan bakal terjadi selepas pandemi misalnya referensi berwisata yang berubah menjadi berlibur sendirian, tertarik pada wisata kesehatan, wisata virtual, hingga staycation. Perubahan dan pergeseran pola wisata tersebut menjadi sangat penting untuk dipahami.

Selain itu, oleh karena isu mengenai keselamatan dan kesehatan akan lebih diprioritaskan para pelancong, maka diperlukan pula protokol tatanan normal baru bagi sektor pariwisata. Presiden menegaskan bahwa protokol tersebut nantinya harus mampu menjawab isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan tersebut sehingga wisatawan dapat berwisata dengan aman dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Mulai dari protokol kesehatan yang ketat di sisi transportasi, hotel, restoran, dan area-area wisata yang kita miliki. Sebagai perbandingan saya minta lihat benchmark di negara lain yang juga sudah menyiapkan ini dengan kondisi new normal di sektor pariwisata," tuturnya.

Protokol kesehatan tersebut juga harus menjadi sebuah pedoman dan kebiasaan baru di sektor pariwisata yang diaplikasikan secara luas dan konsisten. Kepala Negara berpandangan bahwa hal tersebut dapat dicapai dengan cara melakukan sosialisasi masif disertai pengawasan, uji coba, serta simulasi terencana mengenai protokol kesehatan.

"Standar protokol kesehatan itu betul-betul dijaga di lapangan karena ini risikonya besar. Begitu ada imported case, kemudian ada dampak kesehatan, maka citra pariwisata yang (menjadi) buruk itu akan bisa melekat dan akan menyulitkan kita untuk memperbaikinya lagi," kata Presiden.

Lebih jauh, untuk mendukung sektor pariwisata agar dapat kembali bergeliat selepas pandemi, pemerintah juga sudah harus mulai menyiapkan strategi khusus dalam promosi pariwisata di fase produktif dan aman dari Covid-19 atau tatanan normal baru. Oleh karena itu, destinasi wisata di daerah-daerah yang diketahui sudah mulai menunjukkan penurunan penyebaran Covid-19 harus segera diidentifikasi.

"Saya minta diidentifikasi daerah-daerah tujuan wisata yang memiliki R0 dan Rt di bawah 1 sehingga betul-betul secara bertahap kita bisa membuka sektor pariwisata, tetapi dengan pengendalian protokol yang ketat," ucapnya.

Kepala Negara juga menugaskan Menteri Pariwisata untuk mulai menyusun program pariwisata di dalam negeri yang aman dari Covid-19, termasuk menggencarkan promosi terhadap produk-produk lokal dalam atraksi pariwisata. Tentunya hal tersebut harus didahului dengan kontrol dan penerapan protokol kesehatan yang ketat di lapangan.

"Mengenai kapan waktunya ini tolong tidak usah tergesa-gesa, tetapi tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan dilalui dan dikontrol dengan baik," tandasnya.

Penulis: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Baloi View Apartemen .

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Hubungan kemitraan kontrak kerjasama Managemen pengelola Baloi View Apartemen dengan Aplikasi OYO, resmi berakhir per 1 Juni 2020 pekan depan. Hal itu sesuai dengan masa waktu dalam kontrak kerjasama kedua belah pihak.

General Manager Baloi View Apartement, Muhammad Fadil Firdaus mengatakan, kedua belah pihak tidak akan melanjutkan kerjasama lagi dengan alasan yang telah disepakati. Baloi View Apartement telah bersiap untuk terus melayani masyarakat (pengunjung) reguler maupun transiter, meski tidak lagi bersama Online Travel Agent (OTA).

"Bagi pengunjung kini dapat langsung datang ke Hotel dan Apartemen Baloi View, juga memesan melalui marketing kami 0816-363-0000 atau langsung menghubungi Desk Reservasi di 0778 4888777," kata Muhammad Fadil Firdaus, General Manager Baloi View Apartement dalam keterangan persnya, Kamis (28/5-2020).

Selanjutnya, kata pria yang akrab disapa Bung Fadil, dirinya mengemukakan proyeksi manajemennya pasca tidak bersama aplikasi OYO lagi. Dan akan fokus pada perbaikan fasilitas dan berorientasi pada peningkatan kinerja Sumberdaya Manusia (SDM), yang tentu saja mengedepankan semangat etos kerja menuju kesejahteraan.

Kemudian bagi manajemen, kata Fadil, dalam mengelola hunian seperti hotel dan apartemen ini, pihaknya menekankan pada fasilitas esensial dan mendasar seperti AC, wifi, atau air panas.

"Evaluasi kinerja manajemen, selama ini menunjukan arah jarum statistik yang baik. Walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini. Dan masih terdapat hasil kenaikan okupansi hotel dengan nilai rata-rata per bulan mencapai 50 hingga 60 persen, walau rata harga masih relatif rendah," terang Muhammad Fadil Firdaus.

Muhammad Fadil Firdaus - General Manager Baloi View Apatement.

Ditambahkan Manager Operasional Baloi View Apartement, Rusdi Adi Masta, dari aspek operasional, pihaknya masih cukup stabil dengan melayani pengunjung reguler maupun pengunjung transit. Kedepanya akan dilakukan beberapa terobosan dalam pelayanan pemesanan online dengan menggunakan aplikasi mandiri.

Hal itu pun, kata Rusdi, masih dalam persiapan dan proses review terhadap teknologi informasi yang disampaikan pihak ketiga kepada pihaknya.

"Pemanfaatan e-commerce tak bisa kita tampik memang turut memberikan persepsi positif bagi pengetahuan masyarakat akan produk yang ditawarkan manajemen, serta bersifat mempermudah pengunjung melakukan pemesanan. Dalam waktu dekat kita akan persiapkan pelayanan online mandiri," kata Rusdi memastikan.

Lanjutnya, Manajemen Baloi View Apartement masih melihat peluang untuk penerapan pemesanan online melalui aplikasi, sebab dalam pranalanya dikatakan trend pemesanan kamar hotel oleh tamu juga cukup positif. Dimana pada masa lalu tamu memesan kamar langsung atau Walk In, telephone reservasi hotel dan menggunakan jasa travel agent.

"Fasilitas Online Travel Booking (OTB), atau e-commercee di era saat ini sangat membantu dan kami akan mempersiapkan layanan terbaik bagi pelanggan setia kami," ungkap Rusdi optimis menutupnya.

Redaksi

(Fhoto: Istimewa)

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah naik kelas menjadi Bank Umum Kategori Usaha (BUKU) III setelah mendapat setoran modal inbreng sebesar Rp255 miliar dari pemegang saham. Pada kuartal I lalu, perusahaan mencetak laba Rp214,01 miliar atau melonjak 58 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Penambahan modal dan kinerja pada akhir kuartal I 2020 membuat BNI Syariah naik kelas menjadi BUKU III atau mempunyai modal inti di atas Rp 5 triliun," kata Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (28/5).

Kenaikan laba BNI Syariah per kuartal I 2020 didorong oleh portofolio pembiayaan yang seimbang, peningkatan DPK yang optimal dengan komposisi CASA yang tinggi.

Firman melanjutkan perseroan didukung oleh kuatnya sinergi dengan BNI Group, berfokus pada segmen pembiayaan dengan risiko yang terkendali, melakukan efisiensi biaya operasional, dan berfokus pada Halal Ecosystem.

Dengan pertumbuhan laba yang positif, rasio profitabilitas BNI Syariah pun meningkat ditandai dengan meningkatnya Return on Equity (ROE) secara signifikan dari 12,79 persen pada kuartal I 2019 menjadi 17,95 persen.

Sementara itu, rasio Return on Asset (ROA) juga naik dari 1,66 persen pada kuartal 2019 menjadi 2,24 persen.

Dari sisi bisnis, BNI Syariah pada kuartal I 2020 telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp32,33 triliun, naik 9,80 persen dari posisi yang sama tahun 2019 sebesar Rp29,44 triliun.

Komposisi Pembiayaan terbesar disumbang oleh segmen konsumer sebesar Rp15,71 triliun (48,6 persen); segmen komersial sebesar Rp8,01 triliun (24,78 persen); segmen kecil dan menengah sebesar Rp6,69 triliun (20,68 persen).

Dari sisi liabilitas, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah pada kuartal I tahun 2020 mencapai Rp44,86 triliun, naik 16,59 persen dibandingkan periode sama pada 2019 sebesar Rp38,48 triliun.

Pertumbuhan tersebut meningkatkan rasio CASA dari 60,04 persen pada kuartal I 2019 menjadi 64,96 persen di kuartal I 2020. Pertumbuhan DPK BNI Syariah tersebut juga lebih tinggi dari pertumbuhan industri sebesar 13,18 persen year on year (data SPS per Februari 2020 BUS-UUS).

Jumlah rekening juga meningkat dari kuartal I 2019 sebesar 3,15 juta menjadi 3,53 juta berkat kerjasama dengan institusi, perguruan tinggi, sekolah maupun pesantren, dan komunitas.

Kinerja BNI Syariah kuartal I 2020 ini tidak lepas dari sinergi BNI Syariah dengan BNI sebagai perusahaan induk, di mana BNI Syariah didukung teknologi yang dimiliki BNI sehingga lebih efisien.

"Selain sinergi dari sisi teknologi, BNI Syariah juga bersinergi dengan BNI terkait jaringan, di mana 1.747 outlet milik BNI dapat melayani transaksi syariah melalui produk-produk BNI Syariah," pungkas Firman.

Sumber: CNN Indonesia

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Menjelang pelaksanaan New Normal yang akan dilakaukan pada 15 Juni 2020 mendatang, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto meminta kepada Pemerintah Kota Batam untuk bisa melakukan evaluasi seluruh kebijakan yang telah diambil maupun akan dilaksanakan di masa akan datang.

Menurut Cak Nur, ini sangat penting. Mengingat, dalam evaluasi tersebut tentunya ada hal-hal penting yang dibahas.Baik itu kendala, masalah maupun keberhasilan yang bisa menjadikan dasar untuk bisa diperbaiki di masa yang akan datang sekaligus menjadi ‘amunisi’ dalam menghadapai New Normal nant.

“Kita minta kepada Wali Kota Batam yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam untuk bisa melaporakan dan mengevaluasi seluruh kebijakan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilakukan di masa yang akan datang,” tegas Cak Nur saat ditemui disela-sela Rapat Koordinasi lintas sektoral di Alun-alun Engku Putri Batam Center, Rabu (27/5/2020) siang.

Dan jika ada kekurangnya dalam pelaksanaan sebelumnya, tambahnya, tentunya menjad acuan untuk bisa disempurnakan di kemudian hari.

“Semuanya kan bertahap, dan tentunya hal ini ada kajian, hitung-hitungan dan analisa yang berangkat dari kebjiakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kira-kira dimana titik lemahnya dan apa yang harus disempurnakan nanti. Itu maksud yang saya sampaikan tadi dalam pidato,” jelasnya.

Pihaknya juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para donatur, pengusaha, ormas dan seluruh masyarakat yang telah membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang telah menunjukan rasa persatuan dan kesatuan selama ini.

“Saya kira hal ini sangat penting. Dimana hal ini sebagai bentuk menyambut dan menghadapi New Normal. Bentuknya seperti apa, persiapan bagaimana, serta perlu ada regulasi yang mengatur pelaksanan teknisnya. Serta meminta seluruh dukungan para stekhoder d Batam agar bisa bergotong royong sehingga pelaksanaan New Normal ini bisa terealisasi dengan baik,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Walikota Batam, M.Rudi menyampaikan Pemko Batam akan memulai melonggarkan kegiatan aktivitas masyarakat per tanggal 15 Juni 2020 mendatang. Termasuk kegiatan di rumah ibadah seperti masjid, gereja dan rumah ibadah lainya.

"Namun dengan catatan seluruh masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan," terang Wako.


(red/hms)

Pemilik Sabu Tunjukkan Barang Buktinya.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Tim teknis Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan seorang diduga pelaku berinisial RD alias R di Jalan S. Parman terminal Muka Kuning, kepadanya ditemukan Narkotika yang dikemas didalam 5 bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 103 gram.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. didampingi Dirresnarkoba Polda Kepri Kombes Pol Muji Supriyadi, S.H., S.Ik., M.H, mengatakan, kronologi penangkapan adalah pada Selasa (26/5/20) sekira pukul 22.45 wib Tim teknis Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri telah melakukan upaya paksa dengan menangkap seorang laki-laki berinisial RD alias R di Jalan S. Parman terminal Muka Kuning, Kota Batam.

"Saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 Paket seberat 21.15 gram yang disimpan didalam bungkusan plastik bening," tutur Kabid Humas Polda Kepri, Kamis (28/5-2020).

Selanjutnya, kata Kombes Pol Harry Goldenhardt S, tim melakukan interograsi kepada RD alias R dan mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis sabu di salah satu Hotel di wilayah Batu aji, Kota Batam.

"Kemudian tim bergerak menuju tempat tersebut dan melakukan penggeledahan ditemukan 3 bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 95.5 gram, 4.0 gram dan 1.4 gram," jelasnya.

Tersangka RD alias R, Laki-laki, 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kampung Tengah, Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Atas perbuatan nya tersangka diancam dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman Mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat  6 tahun atau paling lama 20 tahun dan dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

(***)

Danlantamal IV Tanjungpinanh Rapat Bersama FKPD Kepri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal)  IV Tanjungpinang, bersama unsur Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) Provinsi Kepri, menghadiri rapat koordinasi bertempat di Gedung Graha  Kepri Jl. Engku Putri Batam Kepri, Rabu (27/5/2020).

Agenda rapat pada rapat koordinasi tersebut adalah percepatan pananganan Covid-19 dan Apresiasi Kota Batam  berhasil dalam percepatan penanganan Covid-19.

Dalam sambutannya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Kepri H.Isdianto, S.Sos., M.M. mengatakan "Kita patut  memuji kinerja Wali Kota Batam dalam menangani wabah Covid-19  dan mendukung semua kebijakan Batam, hingga akan memberi dukungan personel dalam penanganan virus penyerang sistem pernapasan ini", ujarnya

“Kami dari Pemerintah Provinsi memandang ini sangat serius dan kita lihat kota Batam semakin hari semakin baik dalam menangani Covid-19 ini", kata Gubernur Kepri.

Gubernur menambahkan Bahkan dengan banyaknya pasien Covid-19 di Batam, merupakan hasil kerja keras Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang terus menyisir warganya terduga terjangkit corona dan mendukung semua kebijakan Batam dalam penanganan virus ini, salah satunya dengan penambahan 21 personel medis dan petugas Satpol PP.

(***)

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kepri,  Isdianto.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Pelaksana tugas Gubernur Kepri Isdianto menyusun tim posko penanganan Covid-19 di Batam sebagai upaya melaksanakan langkah strategis menekan angka penularan virus ini.

Tim resmi bertugas sejak, Selasa 26 Mei 2020 sesuai surat keputusan yang diterbitkan Plt Gubernur Kepri Isdianto. Tim tersebut diketuai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Buralimar.

Surat bernomor 604/2020 itu menerangkan Tim Posko Lawan Covid-19 Batam dibentuk atas pertimbangan penyebaran Covid-19 di Batam cenderung meningkat dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu melaksanakan upaya-upaya strategis dan taktis guna mencegah dan menurunkan angka penyebaran Covid-19 di Batam. Tim ini bertanggungjawab kepada Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Kepri.

Kemudian, surat itu juga merinci tujuh tugas utama tim yakni; merencanakan, melaksanakan dan evaluasi kegiatan penanganan Covid-19 di Batam, melakukan surveillance, operasi penegakan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Lalu pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi dan analisa, rekomendasi kebijakan serta pelaporan, melaksanakan fungsi kehumasan dan penyebarluasan informasi.

Kemudian memberikan dukungan perencanaan, penyediaan, pendistribusian, pencatatan serta pelaporan logistik dan perlengkapan. Lalu melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk Pemko Batam.

Tim terdiri dari tiga bidang wakil ketua yakni Bidang Surveillance dan Penegakan Protokol Kesehatan yang dipimpin Kepala Dinas Kesehatan, Bidan Perencanaan Pakar, Data dan Informasi yang dipimpin Kepala Dinas PMD Dukcapil, Bidang Humas dan Publikasi yang dipimpin Kepala Baskebangpol, dan terakhir Bidang Logistik dan Perlengkapan yang dipimpin Kepala BPBD Kepri. Sedangkan Sekretaris Tim yakni Chris Triwinarsis. Sedangkan tim posko dibagi ke lima tim.

Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri, Iskandar Zulkarnaen, menjelaskan tim posko ini dibentuk atas instruksi Gubernur Kepri Isdianto demi membantu Kota Batam dalam penanganan pencegahan Covid-19 sesuai permintaan dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi. "Sekretariat Posko ada di Graha Kepri lantai tujuh. Posko ini dipimpin langsung oleh Pak Buralimar, Kadis Pariwisata," ujar Iskandar yang juga Ketua Tim Humas dan Publikasi Tim Posko tersebut.

Posko, sambung dia, langsung berjalan sejak dibentuk. Jumat pekan ini dilangsungkan rapat pertama tim. "Minggu depan langsung membuat kerja-kerja yang terkoordinasi dengan Gugus Tugas Kota Batam," tutur Iskandar, Selasa (28/05) dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Sebagai gambaran, kasus kumulatif pasien positif terjangkit Covid-19 di Batam mencapai 109 orang per Rabu, 27 Mei 2020. Pasien sembuh mencapai 35 orang dan meninggal 9 orang.

(***)

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kepri Rapat Bersama Forkopinda Kepri.

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kepri yang juga Gubernur Kepri H. Isdianto bersama Walikota dan Bupati se Kepri serta Forkopinda (Rapat Forum Pimpinan Daerah) Kepri akan mengumumkan dibukanya kembali aktivitas ekonomi serta aktivitas lainnya seperti sekolah, kampus dan kantor seperti semula sebelum wabah Covid-19. Namun dengan protokol kesehatan yang ketat dan diiringi sanksi.

Hal tersebut disepakati dalam  Rapat forum pimpinan daerah (Forkopinda) Provinsi Kepri dalam rangka pembahasan percepatan covid-19 di kota Batam, bersama Gubernur dan Walikota Batam, Rabu (27/5) di Batam.

"Aktivitas ekonomi dan aktivitas lainnya akan kembali kita buka tetapi dengan protokol kesehatan ketat dan diiringi sanksi. Bentuk sanksi akan diserahkan kepada Walikota dan Bupati masing-masing sesuai kebutuhan daerahnya dan diketahui Gubernur. Tujuan kita supaya ekonomi masyarakat tidak lumpuh karena pandemi virus Covid-19 ini tidak jelas kapan berakhirnya. Jadi kita jalankan aktivitas normal lagi tapi dengan versi baru," jelas H. Isdianto.

Aktivitas ekonomi yang kembali normal tersebut disebut Isdianto dengan istilah yang dikeluarkan WHO, yakni new normal.  Dan Kepri saat ini tengah menyiapkan skenario kelaziman baru (new normal) untuk hidup berdampingan dengan pandemi virus Corona (COVID-19).  Dengan begitu, Isdianto berharap  aktivitas bisnis di Kepri  bisa tetap berjalan sehingga laju perekonomian terus bergerak.

Isdianto menegaskan penerapan protokol kesehatan yang ketat mutlak dipatuhi tanpa negosiasi, seperti pengukuran suhu sebelum masuk kantor dan kawasan akademis, orang-orang yang menggunakan masker, jalan berjarak hingga sabun cuci tangan dan hand sanitizer di berbagai sudut lokasi akan jadi pemandangan lazim nantinya sebelum vaksin benar-benar ditemukan.

"Pedagang di pasar, mall, rumah ibadah yang tidak mematuhi  protokol covid, akan diberi sanksi seperti ditutup dan dilarang berjualan beberapa hari. Dan bentuk sanksi lain yang nanti akan disesuai dengan kondisi daerah masing-masing," ujar Isdianto. 

Masih dalam usaha percepatan Covid-19,  lanjut Isdianto, Kepri akan membuka kantor dan pos gugus tugas Covid-19 di Batam. Tujuannya untuk membantu Pemko Batam dalam percepatan penanganan Covid-19 mengingat 54 persen penduduk Kepri berada di Kota Batam dan juga sebagai antisipasi apabila negara tetangga membuka lockdownnya.

Beberapa hari kedepan kantor gugus tugas ini akan beroperasi dengan menempatkan tenaga medis sebanyak 23 orang, tenaga pengamanan dari polda dan korem dan beberapa tenaga penunjang lain yang dibutuhkan.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak sangat mendukung penuh aturan ketat yang akan dilakukan Kepri dalam pelaksanaan new normal di Kepri. Bahkan pencegahan bagi Jumaga sangat penting daripada fokus kepengobatan.

"Benteng percepatan covid-19 itu adalah pencegahan. Dan saya sangat setuju ada sanksi dalam pelaksanaan protokol covid," tegas Jumaga.

Penegasan yang sama juga disampaikan Wakapolda Kepri Kombes Pol Dharmawan  bahwa sebagai aparat keamanan tugas utamanya adalah mengawal pelaksanaan aturan dari pemerintah.

Hadir juga pada rapat tersebut Sekda Kepri TS.Arif Fadilah, Danrem Kol.Inf, Harnoto,S.sos, Danlantamal VI Laks.Pertama TNI Yayan Sofian, ST, Bakamla Laks.Pertama Bakamla Heskiel  Katiandagho, Danlanud Kol.Pnb Andi Wuanarko, Kajati Kepri Sudarwidadi, SH,MH, Walikota Batam Muhammad Rudi, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, para OPD terkait.

Sumber: Diskominfo Kepri

Plt Gubernur Kepri H Isdianto bersama Ketua DPRD Keperi Jumaga Nadeak berbincang bersama FKPD di sela pembahasan New Normal di Graha Kepri Batam, Rabu (27/05).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri mengapresiasi kinerja tim Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak SH di kota Batam, Rabu (27/5).

"Saya sangat berterimakasih dan mengapresiasi kepada semua stage holder yang tergabung dalam gugus tugas penanganan kota Batam," ungkap Jumaga dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Jumaga memberikan masukan terkait penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini telah berjalan dengan baik.

"ApaIagi saat ini tim gugus tugas harus lebih fokus dalam hal pencegahan yang saat ini dirasa belum optimal. Pencegahan ini harus lebih kita intensifkan karena Kepri khususnya Batam yang memiliki kasus positif terbanyak di Kepri” ujar Jumaga.

Selain memiliki jumlah penduduk yang terbanyak di Kepri, Batam merupakan kota persinggahan dan kota tujuan masyarakat dalam mencari kerja.

Oleh sebab itu penyebaran dan penularan Covid-19 ini bisa sangat cepat jika tidak dilakukan pencegahan secara intensif.

Jumaga juga mengatakan tim gugus tugas harus segera memetakan wilayah-wilayah yang merupakan zona merah dan di wilayah tersebut harus segera dilakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Sebagai contoh Bengkong, disana jumlah warga yang positif terbanyak di Batam oleh sebab itu tim harus secara masif melakukan pencegahan seperti melakukan penyisiran rapid test warga atau bila perlu dilakukan tes PCR” jelas Jumaga

Terakhir ia menambahkan bahwa ia sangat mendukung dengan dibentuknya tim gugus tugas provinsi untuk membantu tim di Kota Batam.

Dengan dibentuknya tim dari provinsi sebagai ‘back up’ ini diharapkan penanganan pandemi ini bisa berjalan lebih cepat dan sebagai langkah awal untuk menuju tatanan kehidupan baru ‘new normal’ dimana Batam akan dijadikan sebagai salah satu kota percontohan di Indonesia.

(***)