Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Rapat Tertutup DPRD dan Pemkab Anambas.

ANAMBAS KEPRIAKTUAL.COM: Pademi Covid-19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bergerak cepat, dalam mengantisipasi wabah virus corona yang telah menyebar di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKA bersama Pemerintah Daerah (Pemda) KKA melakukan Rapat Kerja (Raker) tertutup terkait tentang, percepatan penanganan pencegahan penyebaran wabah, Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di KKA, Kamis,(2/4/20)

Hal itu, Wakil Ketua I DPRD Anambas, Syamsil Umri yang memimpin langsung Raker tersebut mengatakan, raker tertutup bersama Pemda dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 (TGTP C-19) KKA adalah membahas tentang pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah KKA.

Salah satunya adalah, pihak DPRD mendorong agar Pemda KKA menyurati pihak maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan di Anambas. Serta menyurati pihak-pihak pelaku usaha pelayanan khususnya kapal penumpang yang akan melayani rute ke Anambas.

“Kita mengambil langkah tersebut terkait keluar masuknya orang dari luar daerah ke Anambas melalui jalur laut dan udara agar menunda atau mengurangi jadwal transportasi ke wilayah kita, guna untuk mengurangi lajunya gerak keluar-masuknya orang dari dan ke Anambas” ujarnya.

Selanjutnya DPRD, sebut Syamsil Umri, menghimbau dan meminta kepada pihak Pelni dan maskapai penerbangan melalui surat yang sudah disepakati bersama antara Pemda bersama DPRD Anambas dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di KKA. Agar pelaku usaha yaitu maskapai dan pelayaran agar koperatif serta bekerjasama untuk menyetujui apa yang menjadi harapan pemerintah.

“Untuk itu, kapal barang (Kargo) atau kapal pengangkut logistik kita wajibkan tetap berjalan, kalau untuk penerbangan khususnya yang ada di Bandara Letung yang seminggunya 4 kali penerbangan, kita batasi agar menjadi 1 kali penerbangan dalam satu minggu. Begitu juga dengan Bandara Matak yang awalnya setiap hari penerbangan juga akan kita batasi menjadi 1 kali dalam satu minggu. Untuk kapal Pelni dan kapal Ferry (Kapal Cepat) kita harapkan agar di tunda sementara waktu pelayarannya ke Anambas,” kata Syamsil.

Sementara itu Sahtiar Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga penanggung jawab TGTP, C-19 KKA membenarkan adanya raker tertutup di kantor DPRD Anambas bersama Pemda.

“Kami melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan Tim Gugus Tugas dari pertama di bentuk sampai sekarang. Dan pembahasan keinginan untuk menunda sementara transportasi laut buat orang. Serta mengurangi jam terbang transportasi udara, dan selanjutnya akan segera untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," ujar Sekda.

"Dan kami juga lagi mau berkoordinasi untuk menyampaikan surat kepada pihak maskapai dan pihak pelayaran yang melayani rute ke Anambas. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas,” kata Sahtiar kembali.

Raker tersebut dihadiri oleh, Bupati KKA, Abdul Haris, SH, wakil Ketua II DPRD-KKA, Firdiansyah, Anggota Komisi I. II. III DPRD-KKA serta Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 KKA.



Arthur

Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan). (Fhoto: Istimewa).

JAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman salah menyampaikan kebijakan pemerintah terkait mudik di tengah wabah virus corona. Pemerintah bukan tidak melarang mudik.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan pemerintah berusaha keras mengajak masyarakat tak mudik ke kampung halaman di tengah wabah corona. Sebab pemerintah menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat lapisan bawah.

"Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik. Dan pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah," ujar Pratikno dalam pernyataan persnya, Kamis (2/4/2020).

Pratikno menuturkan ajakan pemerintah untuk tidak mudik sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang PSBB (pembatasan sosial berskala besar).

"Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden tentang PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Jaga jarak aman, dan ikuti protokol pencegahan penyebaran Covid-19," ucap dia.

Sebelumnya, Fadjroel Rachman dalan keterangan tertulisnya mengatakan pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk mudik lebaran. Namun pemudik harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari saat tiba di wilayahnya masing-masing.

"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing," tulis Fadjroel.

Fadjroel menyebut kebijakan Pemerintah tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus korona atau Covid-19. Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur," kata Fadjroel.

Jokowi kata Fadjroel juga mengingatkan pemerintah daerah tujuan untuk membuat kebijakan khusus terkait para pemudik ini sesuai protokol kesehatan WHO dengan sangat ketat. Ia pun mengutip data Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa pada tahun 2019 lalu pemudik yang pulang ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lain, berjumlah 20.118.531 orang.

Sumber: Suara.com

Penyemprotan Desinfektan Oleh Anggota DPRD Kota Batam, (Fhoto: Istimewa).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ditengah penyebaran wabah virus corona (Covid-19) di Negara Indonesia, khususnya di Kota Batam. Sejumlah peralatan kesehatan "Langka" dan harga pun semakin melambung tinggi.

Menyikapi situasi tersebut, dikutip dari elitnews.com, anggota DPRD Kota Batam, Lik Khai sangat kecewa dan kesal terhadap pelaku usaha yang mengambil kesempatan dalam situasi darurat.

"Harga masker biasanya seribu rupiah hingga dua ribu rupiah sekarang sudah diangkat lima ribu hingga tujuh ribu per lembar. Itupun sulit kali ditemukan," keluh sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Batam.

Lik Khai mengatakan cairan sanitizer, cairan disinfektan alat semprot, termometer juga ikut langka di pasaran. "Kalau ada di pasaran pasti harganya mahal," terang Lik Khai kepada elitnews.com saat ditemui di daerah Baloi.

Lik Khai mengingatkan kepada para pengusaha supaya tidak mencari keuntungan dalam situasi darurat bencana penyebaran Covid 19. " Tolong jangan coba-coba menimbun semua peralatan kesehatan saat kondisi darurat demi keuntungan pribadi ataupun perusahaan," himbau politisi Partai Nasdem itu.

Masih menurut keterangan Lik Khai bahwa dirinya sebagai anggota DPRD Kota Batam ingin membantu masyarakat melawan gempuran Covid 19 tetapi karena peralatan kesehatan langka maka sangat kewalahan sendiri.

Lik Khai juga mengharapkan kepada instansi terkait dan penegak hukum untuk mengawasi para pelaku usaha yang menimbun peralatan kesehatan demi mencari keuntungan.

"Polisi tolong tangkap dan pidanakan mereka pelaku usaha yang mencoba menimbun peralatan kesehatan," ujar Lik Khai.

Lik Khai menyerukan kepada masyarakat kota Batam untuk tetap tenang di rumah dan jangan panik dengan merebaknya Covid 19.

"Dengan berdiam diri di rumah maka kita sudah membantu memutuskan mata rantai peredaran virus Corona," tutup Lik Khai.

(***)

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, (Fhoto: MCB).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, Kamis (2/4).

Dikutip dari situs Media Center Batam,rapat dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi video conference. Rudi mengikuti rapat ini dari kantor terbukanya, di balkon lantai II Kantor Wali Kota Batam di Batam Centre. Rapat tersebut juga diikuti oleh Menteri Luar Negeri, Pamglima TNI, Dirjen Imigrasi dan beberapa pejabat pusat lain.

Pembahasan utama rapat ini adalah terkait pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia. Pada kesempatan tersebut, Rudi menjelaskan kondisi Batam di masa wabah corona virus disease (Covid-19) melanda Indonesia.

Menurutnya beberapa hari terakhir sudah ribuan PMI dari Malaysia yang dipulangkan melalui Kepulauan Riau termasuk Batam.

“Kalau semua yang masuk dari pelabuhan harus dikarantina, daerah tak punya biaya Pak Menteri. Maka kita lakukan pendataan dan pemeriksaan suhu tubuh masing-masing,” tutur Rudi.

Apabila PMI yang masuk ini suhu badannya di bawah 37,5 derajat celcius, maka diperkenankan untuk keluar pelabuhan. Tapi jika melebihi angka tersebut, yang bersangkutan harus terlebih dahulu diperiksa secara khusus oleh tim medis.

Ia menjelaskan, pendapatan asli daerah Kota Batam bertumpu pada sektor pariwisata diantaranya pajak hotel dan restoran. Dan sebulan terakhir akibat lesunya sektor ini, banyak hotel yang terdampak. Artinya pemasukan Kota Batam juga sangat terpengaruh.

“Pemulangan ini jadi permasalahan besar bagi kami. Kami mohon bantuan Pak Menteri agar TKI segera diselesaikan. Apa petunjuk pusat, kami laksanakan,” ujarnya.

Ia juga melaporkan bahwa masuknya PMI ke Batam ini tak hanya melalui jalur resmi. Sudah dua kali pihak kepolisian mengamankan kapal yang membawa warga negara Indonesia dari negara tetangga secara ilegal.

“Ada juga beberapa speed ditangkap kepolisian. Kami kembalikan ke kampungnya. Kalau ditahan di sini jadi biaya lagi. Kita carikan tiket paling murah supaya bisa kembali ke kampungnya. Maka kami mohon bantuan operasional supaya yang kembali betul-betul bersih dari Covid-19,” kata Rudi.

“Sekali lagi kita imbau, warga yang tidak ada keperluan keluarga rumah, janganlah keluar. Tetap di rumah saja, Demi kebaikan bersama. Tugas kita adalah memutus mata rantai penularan virus corona ini,” pungkas Rudi.

(***)

Ilustrasi, (Fhoto: Istimewa).

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Diselah persiapan penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagaimana status PSBB sudah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) di Negara Indonesia.

Pemerintah Kota Batam memberlakukan status serupa yaitu PSBB di wilayah Kota Batam. Warga akan melakukan karantina mandiri di rumah selama waktu yang ditetapkan atau dibutuhkan. Karena itu, pemerintah Kota Batam melakukan pendataan warga lewat RT/RW, umtuk mendapatkan
bahan kebutuhan pokok yang sedang disiapkan pemerintah untuk diberikan kepada warga seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan lainnya.

Salah seorang warga yang tinggal di Bengkong Aljabar, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong "terlihat kesal". Dimana RT/RW yang mendata warga mengatakan, warga yang didata untuk mendapatkan bantuan bahan pokok dari pemerintah adalah data warga yang sesuai dengan alamat tempat tinggal di KTP.

"Kata RT tadi, ketika kami melapor, mendaftarkan data kami. RT bilang, data warga yang disampaikan ke pemerintah Kota Batam, sesuai data warga, data pemilu tahun lalu. Padahal, saya disini tinggal sudah 7 tahun. Aneh RT nya kan!" ujarnya warga anak kos yang tak mau menyebutkan namanya.

Lanjutnya, kalaupun nanti tidak mendapatkan bantuan bahan pokok dari pemerintah. Kita jangan sampai dilarang keluar dari rumah untuk mencari sesuap nasi.

"Kami udah lama tinggal disini (Bengkong Aljabar). Tapi masih sewa rumah. dan alamat KTP kami Bengkong Indah, Kelurahan Bengkong Indah. Namun RT, jangan seperti itu, datalah warga yang tinggal di daerahnya," katanya.

"Jika PSBB ini jadi. Bahan batuan pokok ini kan bantuan pemerintah terhadap warganya, sebagaimana yang disampaikan Wali Kota Batam di media beberapa hari lalu. Menghimbau warga yang tidak ada keperluan keluarga rumah, janganlah keluar. Tetap di rumah saja. Hal itu disampaikanya untuk memutus mata rantai penularan virus corona (Covid=-19)," ujarnya kembali.


Alfred

Pemulangan TKA Asal Cina.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Sebanyak 10 dari 39 orang tenaga kerja asing asal China diusir ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Lion Air di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (2/4-2020).

Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Bintan, Hasfarizal Handra, di Bandara Raja Haji Fisabilillah, mengatakan, pemulangan terhadap TKA tersebut dilakukan secara bertahap karena terkendala tiket pesawat.

Pemerintah Bintan sendiri menginginkan proses pengusiran TKA ilegal yang ditemukan di PT Bintan Alumina Indonesia itu berlangsung cepat.

"Kalau bisa seluruhnya dipulangkan hari ini. Kami terus mengawasinya," katanya, yang juga Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bintan, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Hasfarizal mengemukakan Pemkab Bintan mengusir seluruh TKA asal China itu karena tidak memiliki ijin bekerja di PT Bintan Alumina Indonesia. TKA itu, berdasarkan pernyataan pihak perusahaan, bekerja sebagai konsultan, yang mengarahkan penggunakan peralatan dalam proses pembangunan smelter.

Mereka tidak sempat bekerja di perusahaan itu sehingga tidak diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tìdak ada perbedaan perlakuan. Mereka baru tiba di lokasi perusahaan, kemudian heboh. Jadi mereka belum sempat bekerja, kemudian kami minta pihak perusahaan untuk mengembalikan mereka ke Jakarta. Urus ijinnya di Jakarta," ucapnya.

Terkait hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tim medis terhadap 39 orang TKA asal China itu, Hasfarizal mengatakan mereka nonreaktif terhadap COVID-19. Pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan Rapid Test.

"Hasilnya nonreaktif," ujarnya.

(***)