Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Ketua Bidang OKK BPP HIPMI, Tri Damu Febrianto foto bersama pengurus BPD HIPMI Kepri saat Musda Ke VII.

Dalam kegiatan Musda ke VII HIPMI Kepri tahun 2025 ini, pihak penyelenggara mengangkat tema yang diselaraskan dengan cita-cita mulia para pelaku usaha muda yakni, Optimalisasi pengusaha muda Kepri menuju Indonesia Emas 2045.

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua Bidang OKK BPP HIPMI, Tri Damu Febrianto beserta jajaran pengurus pusat, Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, Ketua Dewan Pembina BPD HIPMI Provinsi Kepri, Huzeir Zul, Ketua DPRD Kota Batam, Kamaluddin dan Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zainal Arifin.

Lalu, hadir juga Ketua Umum BPD HIPMI Kepri, Sari Dwi Mulyaty beserta ketua-ketua BPC dari 7 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Panitia Pelaksana atau Ketua OC, Mardiansyah dan Ketua SC Dr. Rachmad Chartady serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pembina BPD HIPMI Provinsi Kepri, Huzeir Zul berharap pelaksanaan Musda kali ini bisa berjalan dengan tertib, aman dan lancar, sampai dengan terpilihnya ketua baru pilihan masyarakat Kepulauan Riau.

"Dalam setiap pemilihan ketua umum, selalu ada dinamikanya. Nah, dinamika ini harus bisa kita sikapi dengan lebih bijaksana dan lebih damai," ucap Huzeir Zul.

Menurut dia, sejarahnya di HIPMI Kepri itu sejak pertama kali musda di gelar, belum pernah ada sekalipun terjadi keributan antar sesama calon  ketua umum ketika pemilihan berlangsung, semuanya berjalan sesuai yang diharapkan.

"Jangan sampai budaya aman dan tertib itu tidak lagi menjadi bagian dari semangat HIPMI Kepri. Harapan saya cuma satu, semoga terpilih pemimpin yang amanah, dan bisa membawa HIPMI Kepri ini semakin maju kedepannya," sambungnya.

Senada, Ketua Umum BPD HIPMI Kepri, Sari Dwi 

Mulyawaty mengatakan sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya kegiatan musda ini supaya dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HIPMI.

Lebih lanjut Sari mengatakan, musda kali ini sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Pemgurus Pusat (BPP) HIPMI. Selain itu, pihaknya juga sudah melaksanakan serangkaian kegiatan Pra Musda yakni kegiatan silaturahmi daerah antar senior - senior HIPMI seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepri.

"Kami juga sudah melaksanakan kegiatan Debat Visi dan Seminar Kewirausahaan. Kegiatan itu dilaksanakan di Auditorium Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjungpinang beberapa waktu yang lalu," sebutnya.

Lebih lanjut Sari mengatakan, pada era kepemimpinannya sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Kepri, jumlah pengusaha muda yang tergabung menjadi anggota HIPMI berjumlah sebanyak 700 sampai 800 pengusaha muda.

Kemudian, berdasarkan database Kartu Tanda Anggota (KTA) di akhir masa kepemimpinannya, saat ini jumlah anggota yang sudah tergabung ke dalam organisasi HIPMI Kepri, jumlahnya naik dua kali lipat dari jumlah awal pada saat ia memimpin HIPMI Kepri.

Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART HIPMI yakni bagaimana kecakapan seorang pemimpin mampu mencetak pengusaha-pengusaha muda untuk bisa bergabung ke HIPMI, untuk bisa lebih maju dan berkembang dalam membangun daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dicintai ini.

"Di era akhir periode kami tercatat di KTA, jumlah anggota sekarang sebanyak 1.500 anggota yang berasal dari para pengusaha muda di Provinsi Kepulauan Riau," sebutnya.

Dalam kesempatan itu Sari berpesan kepada dua calon yang akan bersaing memperebutkan jabatan Ketua Umum BPD HIPMI Kepri, agar selalu menjunjung tinggi sportifitas. Keluarkan ide-ide kreatif untuk membangun Provinsi Kepri menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

"Meskipun kedua calon nanti saling bersaing, pesan saya bersainglah dengan sportif. Bagaimana caranya kita bisa bertanding untuk bersanding," pesannya.

Sementara, Ketua Umum BPP HIPMI yang diwakili oleh Ketua Bidang OKK BPP HIPMI, Tri Damu Febrianto mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya Musda Ke VII BPD HIPMI Kepri tahun 2025 dengan aman dan lancar.

"Mewakili Ketua Umum HIPMI yang berhalangan hadir dikarenakan anaknya sedang sakit, saya mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya Musda ke,-VII BPD HIPMI Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini," ujar Buyung panggilan akrab Tri Damu Febrianto dalam sambutannya.

Lebih lanjut pria yang murah senyum ini mengatakan, esensi dari dilaksanakannya musda ini ada tiga. Pertama, Evaluasi. Kedua, Proyeksi dan Ketiga Pemilihan Ketua Umum.

"Dan, yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari esensi ketiga dari AD/ART yang telah ditetapkan," sebutnya.

Bang Buyung berpesan kepada siapapun yang akan terlilih menjadi Ketua Umum BPD HIPMI Kepri selanjutnya, agar bisa menambah lagi Badan Otonom - Badan Otonom di BPD HIPMI Kepri.

Menurutnya, Badan Otonom atau Banom ini menjadi ujung tombak dalam membuat kegiatan di BPD itu menjadi lebih variatif. 

"Di Banom itu ada dua. Banom Profesi dan Banom Hobi, sehingga teman-teman HIPMI yang ingin menyalurkan hobinya bisa ke HIPMI BANOM Hobi. Dan, jika ingin lebih teknis, bisa disalurkan ke Banom Profesi," imbuhnya. 

Di lokasi yang sama, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Iman Sutiawan mengatakan sangat mengapresiasi atas hadirnya BPD HIPMI di Provinsi Kepulauan Riau ini.

"Kami DPRD sangat mengapresiasi kontribusi HIPMI Kepri dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kepri, meningkatkan daya saing usaha serta mendorong innovasi dan kreatifitas pengusaha muda - pengusaha muda yang ada di Kepri," ujar Iman dalam sambutannya

Menurutnya, Musda ini menjadi momen yang sangat penting untuk menjalin komunikasi dan konsolidasi serta merumuskan langkah-langkah strategis dan juga evaluasi program-program kerja, yang tentunya akan disinergikan dengan program pemerintah daerah.

"Saya berharap melalui musda ini dapat melahirkan seorang pemimpin yang berkualitas dan mampu menjalankan program-program yang innofativ, dan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah," pungkasnya.

Fay

Kapal Tanker yang Terbakar di PTASL Shipiyad.

Pada tragedi kebakaran kapal itu, dilaporkan ada 4 korban tewas dan 5 korban lainnya tengah menjalani perawatan intensif akibat luka bakar.

Insiden ini terjadi ketika para pekerja tengah melakukan perbaikan kapal tangker Federal II pada bagian tangki kapal. Saat melakukan pemotongan, seketika api menyambar hingga terjadi kebakaran hebat.

Kapolsek Batuaji, AKP Raden Bimo membenarkan peristiwa itu ketika dikonfrimasi wartawan, "ya benar kejadian itu bang," ungkap AKP Bimo.

AKP Bimo sebelumnya mengatakan pasca kebakaran kapal tersebut dilaporkan 3 korban tewas dan 4 korban lainnya alami luka bakar. Namun hingga Selasa (24/6/2025) malam, korban tewas bertambah menjadi 4 orang dan 4 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif akibat luka bakar serius.

Informasi yang dihimpun, para korban yang melakukan pekerjaan di galangan tersebut merupakan karyawan dari subcon PT Manchar Marine Batam (MMB) dan PT Ocean Pulse Solution (OPS).

Adapun data korban tewas yang berhasil diperoleh ESNews diantaranya Gunawan Sinulingga (46), Hermansyah Putra (30), Berkat Setiawan Gulo (22) dan Janu Arius Silaban (24).

Hingga kini, pihak Kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan penyebab kebakaran serta potensi adanya kelalaian. (Red)

Wakapolres Karimun Tabur Bunga di Makam Pahlawan.

Upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga, hingga penaburan bunga di atas pusara para pahlawan. Seluruh rangkaian acara berlangsung tertib dan penuh rasa hormat.

Wakapolres Karimun dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud penghargaan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur membela bangsa dan negara.

“Ziarah ini bukan hanya sebuah tradisi tahunan, melainkan juga menjadi momen penting untuk mengenang dan meneladani semangat juang para pahlawan untuk raih kemerdekaan. Semoga semangat pengabdian mereka terus menginspirasi seluruh anggota Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”, ujarnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-79 yang diperingati setiap 1 Juli, sebagai hari lahirnya Kepolisian Republik Indonesia.

(A.Yahya)

Tambang Pasir di Pulau Citlim, Kabupaten Karimun.

Selain merusak ekosistem laut, adapun dampak dari aktivitas ilegal ini dinilai mengganggu mata pencarian masyarakat dan mengancam kelestarian lingkungan mengingat penambangan dilakukan di wilayah sempadan pantai.

Informasi yang diperoleh wartawan, 23 kilometer persegi luasan Pulau kecil ini diduga di exploitasi sejak tahun 2018 silam hingga sekarang. Dilaporkan, sedikitnya ada tiga perusahaan melakukan aktivitas tambang di Pulau tersebut. Salah satunya adalah PT. JPS yang dikelolah oleh seorang pria berinisial JK.

Berdasarkan sumber wartawan, adapun aktivitas penambangan bukit ini menghasilkan material berupa Pasir setelah melewati proses beberapa tahap.

"Proses awalnya, dinding perbukitan itu dimulai dengan pengeprasan. Ketika tahap pengeprasan dinding bukit bakal rontok dan selanjutnya masuk proses screening atau penyaringan untuk proses pemisahan batu dan pasir. Setelah itu material Pasir siap dijual," ungkap sumber wartawan, Senin (23/6-2025).

Untuk lokasi yang dikelolah PT. JPS sendiri, ia menyebut dalam kurun waktu  1 bulan dapat mengeluarkan material pasir sebanyak 20-40 ribu kubik pasir dengan harga jual per kubil senilai Rp260 ribu.

Tak main-main, tentu dengan puluhan ribu kubik yang dihasilkan  dari aktivitas tambang itu, perbulannya perusahaan tersebut dapat meraup omset milyaran rupiah.

Untuk mencapai target itu, PT. JPS sendiri  mengoperasikan armada alat beratnya di lokasi sebanyak 8 unit dan 20 unit mobil Dum Truk. Sementara market pemasaran material pasir hasil tambang dari pulau itu dikomersilkan ke Anambas, Bintan hingga keluar ke beberapa daerah.

Hasil Sidak KKP,  Ditemukan Kerusakan Ekosistem dan Tidak Kantongi Izin KKPRL

Dikutip dari siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),  Pulau Citlim dengan luas 22,94 kilometer persegi masuk dalam kategori pulau sangat kecil karena memiliki luasan dibawah 100 kilometer persegi.

“Kegiatan yang sifatnya eksploitatif dan mengubah bentang alam tidak boleh dilakukan karena akan berdampak pada ekosistem laut disekitarnya,” ungkap Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ahmad Aris pasca sidak ke lokasi.

Saat sidak di Pulau Citlim, kata dia, tim menemukan satu perusahaan pemilik IUP yang masih aktif melakukan penambangan pasir sementara dua perusahaan lain sudah tidak beroperasi karena habis masa IUP-nya.

KKP juga menemukan kerusakan yang masif pada lokasi penerbitan IUP, yang berpotensi mengganggu ekosistem pesisir Pulau Citlim mengingat penambangan dilakukan di wilayah sempadan pantai.

Namun demikian, perusahaan tersebut belum sepenuhnya memenuhi seluruh kewajiban perizinan. KKP mengungkapkan bahwa perusahaan itu ternyata belum mengantongi rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari KKP, yang merupakan syarat wajib bagi setiap pelaku usaha tambang yang beroperasi di wilayah pesisir, terlebih lagi di pulau-pulau kecil seperti Pulau Citlim.

“Sampai saat ini, pelaku usaha belum pernah melakukan pengurusan perizinan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap KKP,” tegas Ahmad Aris, Direktur Pengelolaan Ruang Laut KKP.

Dengan belum adanya rekomendasi KKPRL, maka secara hukum, perusahaan tersebut belum memenuhi kelengkapan perizinan secara menyeluruh. Hal ini membuka potensi adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan, termasuk kemungkinan sanksi administrasi hingga pencabutan izin jika terbukti melakukan kegiatan tanpa izin lengkap dan merusak lingkungan.

Redaksi

ART korban Kekerasan Majikan nya.

Kasus ini mencuat setelah Intan meminta pertolongan dari tetangganya untuk menghubungi keluarganya di kampung halaman. Saat ini, korban tengah menjalani perawatan intensif di RS Elisabet Batam akibat luka-luka yang dideritanya.

Seperti di kutip dari Batamtoday.com, Romo Paschal mengatakan, Dia masih sangat muda, usianya sekitar dua puluh tahunan. Intan sudah bekerja sekitar setahun di rumah itu tanpa melalui penyalur resmi. 

"Dia masuk lewat pamannya," ungkap pemerhati kemanusiaan RD Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong, atau akrab disapa Romo Paschal, saat dihubungi, Senin (23/6/2025).

Romo Paschal menjelaskan, selama bekerja, Intan menjalani tugas seperti ART pada umumnya. Namun, ia dipaksa bekerja dalam tekanan dan kerap dihukum secara tidak masuk akal oleh majikannya, Rosalina, hanya karena kesalahan kecil.

"Mengepel salah, menyapu salah, kalau ada air jatuh sedikit pun dimarahi. Dia dipanggil dengan kata-kata binatang seperti 'anjing', 'babi', dan bahkan 'lonte'. Tidak pernah dipanggil namanya," jelas Romo.

Lebih jauh, Romo Paschal mengungkap kekerasan yang dialami Intan telah berlangsung lama dan semakin memburuk dalam dua bulan terakhir. Bahkan, sang majikan juga melibatkan sepupu Intan, bernama Anggraini, untuk ikut menyiksanya.

"Karena ditekan, sepupunya ikut menyiksa. Intan diinjak, dipukul dengan sapu, diseret ke kamar mandi, disuruh makan kotoran anjing dan minum air septic tank. Dan itu benar-benar dilakukan," katanya.

Parahnya lagi, Intan juga harus menanggung beban keuangan rumah tangga majikannya. Jika ada kenaikan tarif listrik atau hewan peliharaan majikannya sakit, Intan yang diminta membayar.

"Kalau listrik naik, gaji dia dipotong. Kalau beras habis, dia disalahkan. Bahkan anjing sakit pun dia yang harus bawa ke dokter dan bayar biayanya. Ini sudah seperti perbudakan," tegas Romo Paschal.

Intan yang tak tahan dengan penyiksaan itu akhirnya meminta bantuan tetangga. Ia meminjam ponsel untuk mengirimkan foto kondisi tubuhnya ke keluarga di kampung. Kasus ini kemudian viral dan mendapat perhatian publik.

Saat ini, Intan tengah menjalani serangkaian pemeriksaan medis. Hasil awal menunjukkan adanya luka memar berat, kemungkinan cedera dalam, serta kekurangan gizi akibat perlakuan buruk majikannya.

"Dia sedang dirawat, sudah CT scan dan rontgen. Hari ini dijadwalkan USG karena ada keluhan di perut. Juga sudah ditransfusi darah karena anemia. Dia disiksa pakai tangan dan juga benda tumpul seperti obeng dan sapu," jelas Romo Paschal.

Keluarga Intan telah melaporkan kasus ini ke Polresta Barelang. Mereka mendesak agar pelaku segera ditangkap dan diproses secara hukum.

Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Debby Andrestian, membenarkan adanya laporan penganiayaan tersebut. "Laporan sudah kami terima. Saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi," ujar AKP Debby.

Red