 |
| Penandatangan Setelah Penyampain Akhir Fraksi. |
 |
| Pembukaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna. |
NATUNA KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna gelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Pandangan Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Natuna Terhadap Rancangan Peraturan Daerah LPP Anggaran Pendapantan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Senin malam (25/7/2022).
Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Natuna tersebut, dipimpin langsung oleh, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Amhar didampingi, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna, Ganda Rahmatullah dan Wakil Bupati Natuna, Rodial Huda.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pimpinan Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD).
"Dalam Kesempatan ini masing masing Fraksi akan menyampaikan pandangan terhadap ramcangan peraturan daerah LPP APBD tahun 2021 untuk disahkan menjadi peraturan daerah," jelas, Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar.
Dalam Rapat Paripurna masing masing Fraksi menyampaikan pandangnnya terkait rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021, Diantaranya : Pertama, Fraksi Pejuang Nurani Rakyat menyampaikan : Bagaimana pemerintah dapat memgambil langkah strategis untuk menambah sumber pendapat daerah, Fraksi PNR menerima rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021.
Kedua, Fraksi Parta Pemersatu Damai Natuna menyampaikan : Meminta pemerintah untuk memaksimalkan layanan publik. Melakukan inovasi dalam pemanfaatan APBD dalam meningkatkan Ekonomi masyarakat. Solusi bahan bakar bagi nelayan. Dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Natuna. Recofusing anggaran, sehingga pemanfaatan APBD dapat dimanfaatkan secara profosional. Fraksi PPDN menyetujui rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021.
Ketiga, Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan: Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan pembangunan juga sejalan dengan keberhasilan DPRD dalam melakukan pengawasan. Laporan Pertanggungjawaban dapat menjadi bahan evaluasi dalam melakukan manajemen pembangunan daerah kedepannya. Dalam penyusunan rancangan APBD berikutnya harus sesuai dengan hasil pendapatan daerah dan kebutuhan belanja daerah. Fraksi PAN menyetujui rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021.
Keempat, Fraksi Partai Golkar menyampaikan: Pemerintah daerah harus mencari cara bagaimana potensi unggul daerah dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Dapat membuat sekala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan daerah. Fraksi Golkar menyetujui rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021.
Terakhir, Fraksi Gerindra menyampaikan Fraksi Gerinda menyetujui rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021.
Acara di tandai dengan penandatangan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Natuna Tentang rancangan peraturan daerah LPP APBD Tahun 2021, yang dalam hal ini ditandatangani langsung oleh Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda dan Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar.
Pemerintah berharap hasil dari rapat ini dapat menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam rancangan pembangunan Kabupaten Natuna kedepannya.
(IK)
Posting Komentar