 |
| Ketua Komisi I DPRD Kota Batam. |
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto berang dengan ketidakhadiran pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam, dalam rapat yang dilaksanakan di Komisi I DPRD Kota Batam.
Ketidakhadiran BP Batam itu tanpa disertai dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu. Seolah-olah BP Batam tidak menghormati dan menghargai lembaga resmi pemerintah.
"BP Batam tidak menghormati dan menghargai akan undangan dari pada Dewan Perwakilan Rakyat. Ini sudah kesekian kali mereka (BP Batam_red) lakukan," ungkap Budi dengan nada kesal, Kamis (12/8/2021) sore.
Dikatakannya, padahal pihaknya sudah dari jauh-jauh hari mengirimkan undangan resmi yang ditujukan langsung kepada Direktur Pengelolaan Lahan BP Batam, dengan harapan bisa turut serta hadir dalam rapat yang dilaksanakan di DPRD Batam.
Dia mengatakan, undangan yang dikirimkan tersebut atas nama lembaga resmi DPRD Batam, bukan undangan atas nama pribadi.
"Seharusnya BP Batam menghormati undangan rapat yang dikirimkan oleh lembaga resmi," tegasnya.
Lanjutnya, terkait dengan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat tentang tumpang tindih kepemilikan lahan di kota Batam, adalah merupakan tanggung jawab penuh dari BP Batam.
Maka dari itu lanjutnya, benang merah tentang kepemilikan lahan di kota Batam ini adalah merupakan kewenangan penuh dari BP Batam.
"Kalaulah BP Batam bisa hadir dalam rapat ini, saya yakin dan percaya tak akan ada lagi permasalahan tumpang tindih lahan yang terjadi di kota Batam," harapnya.
Oleh karenanya, pihaknya secepatnya akan mengambil tindakan tegas dengan melaporkan BP Batam ke Kementerian terkait, supaya persoalan cepat teratasi.
"Secepatnya kami akan layangkan surat resmi ke Kementerian di Jakarta, supaya permasalahan yang dialami masyarakat di Batam akan cepat terselesaikan," pungkasnya.
(Fay)
Posting Komentar