 |
| Tai'in Komari. |
PPKM Level 4 resmi dinyatakan diperpanjang di Tanjungpinang dan Batam hingga tanggal 8 Agustus 2021. Artinya jika dihitung dari awal diberlakukannya PPKM Darurat yang dimulai tanggal 3 Juli, maka PPKM itu berlangsung 1 bulan 5 hari. PPKM juga sudah berjalan selama 23 hari, dan akan masih berlangsung selama 14 hari ke depan. Sudah diperpanjang sekali 20-25 Agustus 2021. Pertanyaannya, tepat dan efektifkah kebijakan PPKM tersebut? Atau justru sebagai tindakan ‘konyol’ yang menjerumuskan masyarakat pada penderitaan yang lebih lama dan dalam?
Mestinya 23 hari berlalu dijadikan bahan evaluasi apakah kebijakan tersebut tepat diterapkan atau tidak? Toh, selama ini masyarakat juga dibatasi dengan tetap harus memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak; usaha dibatasi jumlah meja kursi, dsb. Semua aktivitas dibatasi bahkan ada beberapa yang dilarang. Masyarakat dibuat ketakutan terhadap pandemic covid19 yang terus meningkat di Kepri baik yang postif maupun kematian. Tapi sesungguhnya masyarakat lebih takut mati kelaparan dibanding mati akibat corona.
Jika asumsinya kebijakan PPKM itu untuk menghentikan atau mengurangi penyebaran virus? Pertanyaannya selama ini mengapa hasilnya justru meningkat setiap harinya? Atau ada agenda lain yang dibungkus dibalik kebijakan tersebut? Mengejar program vaksinasi misalnya? Selain vaksinasi, program apa yang dilakukan oleh pemerintah dan satgas selain membatasi dan melarang kegiatan masyarakat?
Mengutip tulisan Saudara Robby Patria, Sabtu 24 Juli 2021, program vaksinasi di Tanjungpinang sudah mencapai 70 persen dan Batam sudah mencapai 60 persen. Tapi angka komulatif peningkatan prosentase positif covid menempati urutan ke 6 per 23 Juli dengan angka 8.780 Catatan untuk selain wilayah Jawa dan Bali). Kepri mencatatkan diri sebagai provinsi dengan angka kematian tertinggi nomor 2 setelah Kalimantan Barat, yakni sebesar 69 persen.
Satu sisi salut dengan penguasaan data yang diolah Robby, tapi sayangnya mengapa Robby tidak membuka data dari angka yang positif dan kematian akibat covid tersebut berapa persen yang sudah divaksin dan belum divaksin? Logikanya ketika program vaksinasi meningkat pesat dengan melampaui angka 50 persen itu sudah jauh melampaui target nasional yang hanya sekira 100 jutaan penduduk masuk dalam program vaksin, sementara jumlah penduduk Indonesia sekira 270 jutaan.
Data itu penting diketahui untuk melihat apakah efektif atau tidak program vaksinasi dalam mencegah penyebaran virus corona tersebut? Jika efektif teruskan tuntaskan, tapi jika tidak ya hentikan! Jangan kemudian gara-gara mengejar target vaksinasi menjadikan syarat perjalanan dari dan ke Kepri diwajibkan punya Kartu Vaksin! Bahkan masyarakat yang karena suatu urusan harus melintas antar wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Kepri pun diwajibkan menunjukkan Kartu Vaksin, bahkan hendak melewati daerah penyekatan PPKM tersebut.
Hingga saat ini kita belum mendapatkan penjelasan secara logika maupun ilmiah soal ini. Termasuk mengapa orang-orang yang sudah divaksin bahkan 2 kali justru terinfeksi virus corona? Hampir semua pejabat Pemko Batam yang sudah divaksin sebanyak 2 kali, tapi mereka justru positif covid beberapa pekan lalu; bahkan termasuk Kadiskes Pemko Batam. Termasuk Walikota Batam sepekan menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Natuna, Wakil walikota Batam, Asisten 1, Kepala Bappeko, dll.
Mengapa tidak dibuka data berapa penurunan daya beli masyarakat dan penurunan ekonomi yang mengancam kehidupan masyarakat? Berapa lama masyarakat bisa bertahan dalam kondisi seperti ini jika PPKM tersebut diperpanjang? Berapa kemampuan keuangan pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kepri untuk mengatasi situasi ini?
Jika PPKM diperpanjang hingga 14 hari ke depan, yang ada justru kondisi masyakarat makin rawan terinfeksi virus corona karena daya tahan tubuh dan imun semakin menurun. Banyak masyarakat terancam kelaparan. Apa pemerintah menyediakan kebutuhan hidup masyarakat? Katanya kalau imun drop orang gampang terserang virus corona? Bagaimana masyarakat bertahan kalau mereka tidak mendapatkan asupan gizi dan terpenuhi kebutuhan hidupnya? Mereka bukan hanya butuh beras untuk bertahan makan, tapi kebutuhan lainnya . Mereka tetap harus membayar listrik, air, membeli gas, minyak, pulsa paket anak sekolah daring, serta berbagai biaya lain yang tidak terduga.
Jika semua itu tidak tersedia secara cukup dan memadai bagaimana mereka bisa dipaksa untuk berdiam diri dalam rumah? Mereka pasti akan mencoba keluar rumah berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin bisa memberikan solusi atas masalah yang sedang dihadapi, meski harus mencuri-curi kelengahan satgas, bahkan harus berhadapan dan melawannya. Bukankah upaya paling mudah untuk meningkatkan imun tubuh itu dengan asupan makanan enak bergizi dan mengkonsumsi vitamin? Bagaimana masyarakat yang sudah kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan dan usaha yang bangkrut? Beda dengan pejabat negara, pejabat pemerintahan, ASN atau aparat yang mendapatkan gaji dan tunjangan rutin dari negara. Beda dengan pengusaha yang masih simpanan dan cadangan cukup besar untuk bertahan selama beberapa bulan bahkan tahun ke depan.
Bahkan mereka juga terancam, emang pemerintah dapat dana dari mana kalau ekonomi masyarakat ambruk? Mereka makan gaji dan tunjangan, termasuk operasional pemerintahan berasal dari pajak-pajak yang dibayarkan masyarakat. Jika masyarakat tidak ada mampu membayar pajak mereka juga tidak bisa ngapa-ngapain! Berharap transfer dari pemerintah pusat? Kondisinya juga pasti sama saja, pemerintah pusat juga butuh dana besar untuk operasional pemerintahan tingkat pusat.
Berharap dari hutang luar negeri? Pertanyaannya negara mana yang punya kemampuan memberikan hutangan dalam kondisi seperti saat ini? China yang menjadi salah satu sumber pinjaman Indonesia, selama bulan Juli ini dihantam berbagai bencana dahsyat yang memporakporandakan beberapa wilayah provinsi negara tersebut. Banjir dan badai datang bertubi-tubi yang menghancurkan berbagai infrastruktur kota. Maka China juga akan membutuhkan dana besar untuk recovery infrastruktur dan memenuhi kebutuhan dasar hidup rakyatnya.
Maka sekarang yang harus dihitung adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah secara mandiri yang dapat digunakan untuk mengatasi pandemic covid ini. Harus ada skala prioritas dan mengorbankan beberapa program yang bisa ditunda. Kerja secara sistematis, terprogram, terukur dan punya target. Perpanjangan-perpanjangan yang dilakukan itu menunjukkan mereka tidak memiliki orientasi yang jelas dengan kebijakan yang dibuatnya. Tidak punya target dan ukuran keberhasilan dari kebijakan yang diambil. Pertanyaannya, apakah perpanjangan PPKM 14 hari hingga 8 Agustus itu akan mampu mengatasi bahkan menghentikan penyebaran covid? Mengapa 23 hari kurang dan perlu diperpanjang lagi? Jika dalam masa perpanjangan hingga 8 Agustus itu belum juga berhasil menurunkan angka positif dan kematian, apakah akan diperpanjang lagi, dan akan begitu seterusnya...?
Kayaknya percuma juga keberadaan tenaga ahli Gubernur Kepri yang belasan orang itu tapi tidak bisa memberikan kontribusi yang tepat. Gubernur harus bersikap tegas, memangkas anggaran yang tidak efektif dan memfokuskan pada persoalan yang lebih urgent; mengatasi penyebaran covid!
Oleh Cak Ta’in Komari, SS.
(Mantan Jurnalis & Mantan Dosen UNRIKA Batam)
Posting Komentar