 |
| Ketua Fraksi Partai Gerindra, Harmidi Umar Husein |
BATAM KEPRIAKTUAL.Com: Ketua Fraksi Partai Gerindra, Harmidi Umar Husein mengaku kecewa dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang tidak mengakomodir pokok pikiran (pokkir) fraksinya, karena itu merupakan suara dari masyarakat kota Batam.
Hal itulah, lanjut Harmidu, yang membuat Fraksinya Walk Out dari ruang sidang paripurna yang beragendakan tentang laporan badan anggaran atas pembahasan Ranperda APBD kota Batam TA 2018 dan sekaligus pengambilan keputusan, Jumat (24/11/2017).
"Saya sebagai Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), kecewa dengan Pemerintahan Kota (Pemko) Batam. Karena tidak mengakomodir Pokok Pikiran (Pokir) yang kami ajukan. Itu suara masyarakat Kota Batam yang kami sampaikan," ujar Harmidi.
Harmidi juga mengatakan selama ini, ada pokir atau usulan-usulan masyarakat yang didapatkan anggota fraksi Partai Gerindra dari reses dan juga sudah turun kelapangan di Dapil masing-masing. Namun saat di RAPBD TA 2018 banyak yang tidak diakomodir.
Usulan itukan kami catat dan kami masukkan ke pokkir.
"Namun ternyata setelah kita cek, banyak yang tidak masuk. Apa yang kami usulkan itu, dan masalah ini berkali-kali masyarakat menanyakan itu pada kami. Kenapa itu tidak masuk pak?, terus kalau tidak diakomodir seperti ini, apa yang kami jawab pada masyarakat," ujaranya.
Jadi atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat, Lanjut Harmidi, melalui kesepakatan semua anggota fraksi Partai Gerindra, pihaknya sepakat untuk tidak menyetujuinya. "Daripada kami kena bulan-bulanan masyarakat, lebih baik kami tidak menyetujui dan itulah alasan kami tidak sepakat dengan RAPBD TA 2018 itu," ungkap Harmidi.
Pokir yang kami ajukan, kata Harmidi, tidak dimasukkan dalam RAPBD Kota Batam TA 2018. Padahal usulan itu merupakan pembangunan infranstruktur dan sarana yang dibutuhkan masyarakat Kota Batam. "Usulan itu dari Masyarakat, itu disampaikan di Musrenbang," terangnya.
Jadi kita sangat kecewanya, lanjutnya, karena Ketidakseimbangan yang terjadi ini. Dimana bila dilihat di daerah pulau-pulau terpencil yang masih sangat membutuhkan pembangunan itu dan itu tidak terjamah serta tidak seimbang pembangunannya dengan dipusat kota. "Maka dari itu dengan berat hati kami tidak menyetujuinya," ujarnya.
Mengenai Fraksi lain, yang tidak menyetujuinya, itu hak mereka. "Sebenarnya bukan hanya fraksi Gerindra saja, tapi itu yah hak kawan-kawanlah. Inikan keputusan politik partai Gerindra, jadi kami tidak iyah-iyah saja. Selain itu juga dengan hal ini, masyarakat Kota Batam jadi tau bahwa itulah keputusan kami," tuturnya.
Sementara itu Walikota Batam H.M. Rudi usai rapat paripurna itu ketika diminta tanggapannya terkait Walk Out nya Fraksi Partai Gerindra dari ruang sidang utama mengatakan bahwa tidak perlu ditanggapi. .
"Tak usah ditanggapilah, biasa aja itu," ujar Rudi.
Rudi juga mengatakan bahwa hal tersebut juga bisa jadi karena tidaj sesuai prodedur atau ada prosedur yang terlewati oleh fraksi partai Gerindra sehingga tidak dimasukkan dalam RAPBD TA 2018.
"Saya kirakan proses pembahasan anggarankan cukup panjang, jadi nanti saya telfon ketua partai Gerindra lah. Dan kalau soal diakomodir pastilah diakomodir, tapi prosedurkan ada dan kalau itu tidak sesuai prosedur kitakan tidak mau juga atau mungkin ada terlewati prosedur itu," katanya.
(Red/Jef)
Posting Komentar