BPS Sosialisasi Sinergisme Data Penyusunan Publikasi Natuna Dalam Angka

Kantor BPS Kab. Natuna

NATUNA KEPRIAKTUAL.Com; Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan kegiatan sosialisasi dalam rangka sinergisme data penyusunan publikasi Natuna dalam angka, Senin (15/05/2017) di aula rapat kantor Bupati Natuna Bukit Arai.

Sosialisasi sinergisme data penyusunan publikasi Natuna Dalam Angka (NDA) dihadiri oleh Wakil Bupati Natuna, Camat, Lurah, Kepala Desa dan OPD terkait.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti mengucapakan terima kasih atas adanya diskusi Natuna Dalam Angka (NDA). Sebab dengan adanya focus discussion mengenai data kemiskinan Natuna tahun 2017, akan dicari solusi untuk menentukan data akurat mengenai warga miskin.

Diakui Ngesti, dalam menentukan data warga miskin ini, ada beberapa permasalahan muncul, terutama adanya jumlah data dari OPD yang tidak sama, dalam menentukan warga miskin.

Salah satu contoh, mengenai kartu KKS, kartu KIS dan kartu KIP. Ada di antara anak-anak yang masih pendidikan khususnya mendapatkan kartu KIP, akan tetapi orang tuanya tidak terdapatar atau memiliki kartu KKS.

Begitu juga sebaliknya, ada orang tua  memiliki kartu KKS tetapi anaknya tidak mendapatkan kartu KIP, persoalan ini menurut Ngesti persoalan ini, harus disingkronkan. Sehinga anak-anak yang termasuk atau  mendapatkan kartu KIP atau kartu KIS itu orang tuanya yang memiliki kartu KKS.

"Maka dari itu, saya menginginkan adanya singkronisasi anatara dinas terkait dengan BPS, sebab standarisasi setiap daerah itu berbeda-berbeda", ungkap Ngesti.

Selain itu, peran aktif aparatur ditingkat bawah sangat diharapkan mulai dari, Kades, Camat serta pihak Kelurahan harus lebih aktif dalam hal pendataan.

"Saya berharap peran dari kades, camat serta kelurahan harus ambil andil dalam pendataan, sebab mereka yang tau betul kondisi dilapangan. Sehinga data-data yang kita peroleh ini betul-betul tepat saran, jangan sampai terjadi salah penunjukan atau salah dalam medata", pinta Ngesti.

Dalam hal pendataan ulang warga, Ngesti sangat berharap dilakukan secara objektif, karena pendataan ulang hanya dilakukan tiga tahun sekali. BPS mungkin bisa memberi perubahan besar bagi penerima data kemiskinan, karena faktor-faktor tertentu. Maka dari itu, Wabup Ngesti menginginkan ada yang mengupdate data setiap tahun, karena permasalahan tersebut, selalu dinamis dalam kehidupan.

"Mudah-mudahan dalam sosialisasi ini, terjalin koordinasi baik antara BPS dan OPD-OPD yang ada. Khususnya Dinas Sosial, harus selalu aktif karena dinas sosial merupakan salah satu rujukan dalam penyaluran baantuan kepada masyarakat", terang Ngesti.

Pada kesempatan sama Kepala BPS Natuna, Drs Bustami memaparkan data yang dikumpulkan oleh BPS merupakan data sekunder dari semua OPD kabupaten Natuna. Baik itu dari intansi vartikal maupun dari Dinas pelaksanaan pemerintahan seperti Pertamina, PLN dan Bank. Data tersebut, sangat diperlukan untuk evaluasi rencana pembangunan didaerah.

"Kita telah mengumpul data ini dari bulan Januari 2017 sampai sekarang, namun ada beberapa data hingga kini belum sampai, baik itu dari OPD maupun intasi vartikal", terangnya.

Pada kesempatan diskusi sinergisme data penyusunan publikasi Natuna Dalam Angka (NDA). Diharapkan betul-betul bisa dimanpaatkan data yang masuk menjadi acuan untuk perencanaan pembangunan dan evaluasi kedepan.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut, Bustami ingin menjelaskan duduk persoalan data kemiskinan yang akan dipergunakan dalam perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

"Kesempatan ini, murupakan waktu tepat untuk mendudukkan persoalan tentang data warga natuna agar tidak terjadi tumpang tindih dalam angka", tuturnya.

(Don/Kepriaktual.com)