Nyanyang Akan Lobi Pemerintah Pusat Terkait Potensi Labuh Jangkar yang Mencapai 1- 1,3 Triliun Pertahun

Calon Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura saat diwawancara wartawan di Batam.

BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Potensi Suberdaya kelautan provinsi kepulauan Riau sangat melimpah, Namun potensi - Potensi ini belum terkelola sepenuhnya  dan belum semua  dirasakan masyrakat Kepulauan Riau  dikarenakan bebenturan dengan Kebijakan - kebijakan Pemerintah Pusat.

Pengelolaan  sumber daya kelautan Kepri untuk kesejahteraan Masyrakat Kepri akan terus diupayakan dengan Lobi - lobi ke pemerintah Pusat jika Pasangan Ansar Ahmad dengan Nyangnyang Haris Pratamura menang di Pilkada serentak Kepri.

"Potensi dari labuh jangkar ini sangat besar, mencapai sekitar Rp 1 triliun hingga 1,3 pertahun," Kata Nyangnyang calon Wakil Gubernur Kepri Pasangan Ansar Ahmaddi kisaran Masjid Sukajadi Batam, Senin sore (21/10/24).

Namun, Nyanyang menekankan bahwa pengelolaan labuh jangkar memerlukan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Walaupun otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayah 0-12 mil, ada kekhususan  untuk di Kota Batam. 

"Di sini ada Badan Pengusahaan (BP) Kawasan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan pemerintah (Pemerintah pusat)," sebutnya.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah provinsi sedang melakukan kajian commercial review terkait aturan pengelolaan labuh jangkar tersebut. 

"Kita harus merujuk pada payung hukum yang ada agar pengelolaan ini tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan," katanya.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Pembangunan Maritim Kepri Nyanyang menegaskan bahwa pengembangan potensi kelautan Kepri memerlukan koordinasi erat dengan pemerintah pusat.

 "Kita harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta BP Kawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan potensi maritim kita sesuai dengan regulasi yang ada," ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya payung hukum yang jelas, potensi pendapatan dari labuh jangkar dapat masuk sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau. 

"Insya Allah, kita akan terus perjuangkan agar pendapatan dari labuh jangkar ini bisa berkontribusi besar bagi pembangunan daerah untuk kesejahteraan Masyrakat Kepri.

Dengan visi dan rencana besar ini, upaya tekad Ansar-Nyangnyang  bertekad untuk membawa Provinsi Kepulauan Riau menuju era baru dalam pengelolaan potensi kelautan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Nyanyang juga mengaku sebagai kader dari  Partai Gerinda  bahwa dirinya sebagai  perwakilan atau perpanjangan tangan dari Presiden jika Pasangan Ansar -Nyangnyang, menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur 2024-2029 di Provinsi Kepri.

Fay
Tags


Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE. #MariBijakBerkomentar.



Posting Komentar

[blogger]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.