Pademi Covid-19, Enam Anggota DPRD Kepri Serahkan Gajinya ke Masyarakat

Fhoto Bersama Anggota DPRD Kepri dari Fraksi PKS.
TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Enam orang anggota DPRD Kepri dari Fraksi PKS sepakat untuk menyerahkan gaji mereka sebulan penuh bagi masyarakat tidak mampu akibat wabah Covid-19.

Ke enam orang tersebut yakni, Ketua Fraksi PKS Hanafi Ekra, Wakil Ketua Ing Iskandarsyah, Sekretaris Suryani, Bendahara Wahyu Wahyudi Dan dua anggota Fraksi Muhammad Syafiq Ridho dan Raden Hari Cahyono.

Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Kepri, Suryani mengaku pihaknya di fraksi tidak bisa mengcover secara keseluruhan meskipun gaji yang mereka sumbangkan. Namun, kata dia, setidaknya Fraksi PKS dapat membantu pemerintah daerah dalam menangani wabah virus corona.

“Kalau secara total uangnya lebih dari gaji dan sebagian sudah di berikan ke masyarakat berupa sanitizer, disinfektan, masker dan paket sembako,” kata Suryani, Senin (30/03/2020).

Secara keseluruhan, lanjut Suryani, pendistribusiannya akan dieksekusi oleh struktur di kepartaian yaitu PKS di tingkat DPW maupun DPD. Partai, menurutnya telah melakukan pembahasan terkait wabah covid-19 termasuk efek ekonomi yang terjadi.

Untuk itu, kata Suryani, Fraksi PKS di DPRD Kepri sepakat untuk menyerahkan seluruh gajinya untuk membantu penanganan covid-19 terutama bagi warga yang terdampak langsung.

“Maret-April dan bisa jadi beberapa bulan ke depan, kalau situasi belum teratasi juga,” ujar Anggota DPRD Kepri ini.

Senada disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Cahyono. Katanya, ini merupakan kesepakatan dari pusat dan seluruh Fraksi DPR tingkat pusat hingga daerah.

“Pukul satu siang hingga enam sore kami Ketua DPW se Indonesia melakukan teleconference membahas hal-hal kepartaian dan termasuk efek ekonomi bagi masyarakat dari wabah Covid 19,” kata Raden Hari Tjahyono.

Raden menyadari, paling riil saat ini dibutuhkan masyarakat tidak mampu atau penerima manfaat adalah Sembako karena pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk di rumah saja.

“Di Indonesia utamanya Kepri tidak banyak yang punya penghasilan tetap, tapi tetap bekerja secara serabutan, nah untuk masyarakat seperti ini kita perlu hadir,” kata Raden.

PKS, sambung Raden, memiliki data sendiri untuk masyarakat penerima manfaat.

“Hampir seluruh level kepengurusan kepartaian jalan sampai tingkat kelurahan tidak sulit bagi kita untuk menyebarkan bantuan, kita sinkronkan juga dengan data Dinas Sosial Provinsi Kepri yang juga melakukan hal serupa agar bantuan nanti tidak tumpang tindih,” tutupnya.

(***)
Tags


Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE. #MariBijakBerkomentar.



Posting Komentar

[blogger]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.