Kunker DPRD Anambas ke Surakarta Terkait Penerapan Perda Kabupaten Layak Anak

Fhoto Bersama Pemkot Surakarta dengan DPRD-KKA
SURAKARTA KEPRIAKTUAL.COM: Pimpinan dan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Surakarta dalam rangka konsultasi tentang dasar hukum penerapan Kabupaten Layak Anak (KLA), pada Jum'at (21/2/2020).

Siti Bayu Khusnul Khotimah anggota DPRD KKA dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, dari hasil Kunker tersebut, akan menjadi rujukan atau referensi bagi DPRD KKA mengambil keputusan melalui paripurna pengesahan Perda KLA.

"Konsultasi yang dilakukan ke kota Surakarta ini sebagai bentuk dukungan untuk merampungkan Peraturan Daerah (Perda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ke DPRD Anambas," kata Siti Bayu Khusnul Khotimah.

Diketahui sebelumnya, Perda tersebut telah diparipurnakan pada agenda penyampaian pandangan umum fraksi dan tanggapan/jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Setelah pertemuan tersebut, nantinya akan dibawa ke Anambas untuk dijadikan bahan rujukan dalam pengesahan Perda. Daerah Surakarta dianggap layak untuk dijadikan sebagai tempat konsultasi karena kota tersebut sudah sering mendapatkan pengharagaan sebagai kota layak anak.

“Kita memilih Kota Surakarta sebagai tempat kunjungan kerja. Mengingat kota ini sudah 3 kali mendapat penghargaan sebagai kota layak anak,” ujar Siti.

Dia menambahkan, Kota Surakarta akan menjadi rujukan atau refrensi untuk mengesahkan Perda Kabupaten Layak Anak nantinya.

“Kota Surakarta akan kita jadikan referensi atau rujukan dalam menerapkan Daerah Layak Anak di Kabupaten Anambas nanti,” ujarnya.

Selain berkonsultasi dengan pihak Pemkot Surakarta, rombongan juga langsung mengunjungi sekolah-sekolah yang akan dijadikan contoh dan tempat lainnya.

Kemudian Siti berharap kepada Pemkab Anambas agar dapat segera menyelesaikan akta kelahiran.

“Pemkab Anambas harus secepatnya menyelesaikan akta kelahiran. Karena masih banyak lagi yang belum mendapatkan akta kelahiran itu,” tambahnya.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut, perwakilan Pemkab Anambas, dan Pemprov Kepri.

(Art/Nas)


Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE. #MariBijakBerkomentar.



Posting Komentar

[blogger]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.