![]() |
Bupati Natuna Hamid Rizal/Net |
"APBD 2017 ini kita akan
utamakan terlebih dahulu infrastruktur, pariwisata dan satu lagi adalah
telekomunikasi,"kata Bupati Hamid Rizal di kantor Bupati Natuna, Selasa
(20/12).
Hamid menjelaskan, ketiga
proritas utama tersebut dirasakan sudah sangat mendesak untuk segera
dilaksanakan secepatnya dalam percepatan pembangunan Natuna kedepan. "Kita
ingin ketiga sektor itu bisa secepatnya terlaksana sehingga percepatan
pembangunan natuna
dapat berjalan lancar dan
sempurna,"ucapnya.
Untuk progres pembahasan
lanjut Bupati Hamid, sejauh ini pihaknya sudah menyerahkan kepada Tim TAPD
supaya secepatnya bisa di usulkan ke DPRD Natuna dan segera dibahas agar tidak
sampai berlarut-larut, dan jangan sampai terkena sangsi, karena dampak
pengesahan APBD molor.
"Kita akan terus
upayakan supaya proses pembahasan di tim TAPD bisa segera selesai dan
disampaikan langsung ke DPRD Natuna agar segera dibahas dan
disyahkan,"jelasnya.
Hamid berharap, mudah-mudahan
sebelum awal tahun 2017 ini proses pembahasan bisa selesai semuanya. dan untuk
SOTK baru sudah bisa melaksanakan pekerjaannya. "Ya kita harap segala
proses bisa terselesaikan tepat waktu, dan bagi SKPD di SOTK baru segera melaksanakan
tugasnya,"harapnya.
Sementara itu, Akbar seorang
pengamat pemerintahan mengatakan, dirinya tidak yakin proses pembahasan APBD
Natuna tahun 2017 bisa cepat terlaksana sebelum tahun 2017 ini. karena untuk
menetapkan APBD Natuna tidak semudah membalikkan telapak tangan.
"Kalau saya rasa proses
pengesahan APBD Natuna tidak bisa dipastikan desember 2016 ini terlaksana,
karena untuk membahas suatu daerah tidak bisa secepatnya selesai dalam jangka
waktu sebulan saja. Biasanya mencapai 2 sampai 3 bulan baru
terlaksana,"ungkapnya.
Selain itu, dengan adanya
SOTK baru membuat proses usulan dari SKPD yang belum dilantik membuat segala
usulan pasti terhambat. Jadi apabila dipaksakan selesai pada tahun ini dinilai
tidak akan evektif dalam menjalankan setiap program kegiatan yang ada di dinas
maupun
instansi masing-masing.
"Saya rasa apabila
benar-benar dipaksakan disahkan pada akhir tahun ini, segala program yang ada
tidak akan berjalan maksimal, karena pertimbangannya program yang terkesan
dipaksakan tidak akan sepenuhnya berjalan sempurna, itu saja,"tutupnya.
Laporan
(don/Kepriaktual).
Posting Komentar