Tiga Prioritas Utama APBD Natuna 2017

Bupati Natuna Hamid Rizal/Net

Natuna  Kepriaktual.Com; Bupati Natuna Hamid Rizal menegaskan ada tiga proritas untuk APBD Natuna Tahun 2017, yang sudah menjadi kewajiban dan selaras dengan APBN. Hamid mengaku yang menjadi proritas utama pada APBD Murni 2017 adalah Infrastruktur, Pariwisata, dan Telekomunikasi yang hingga kini belum ada kejelasan.

"APBD 2017 ini kita akan utamakan terlebih dahulu infrastruktur, pariwisata dan satu lagi adalah telekomunikasi,"kata Bupati Hamid Rizal di kantor Bupati Natuna, Selasa (20/12).

Hamid menjelaskan, ketiga proritas utama tersebut dirasakan sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan secepatnya dalam percepatan pembangunan Natuna kedepan. "Kita ingin ketiga sektor itu bisa secepatnya terlaksana sehingga percepatan pembangunan natuna

dapat berjalan lancar dan sempurna,"ucapnya.

Untuk progres pembahasan lanjut Bupati Hamid, sejauh ini pihaknya sudah menyerahkan kepada Tim TAPD supaya secepatnya bisa di usulkan ke DPRD Natuna dan segera dibahas agar tidak sampai berlarut-larut, dan jangan sampai terkena sangsi, karena dampak pengesahan APBD molor.

"Kita akan terus upayakan supaya proses pembahasan di tim TAPD bisa segera selesai dan disampaikan langsung ke DPRD Natuna agar segera dibahas dan disyahkan,"jelasnya.

Hamid berharap, mudah-mudahan sebelum awal tahun 2017 ini proses pembahasan bisa selesai semuanya. dan untuk SOTK baru sudah bisa melaksanakan pekerjaannya. "Ya kita harap segala proses bisa terselesaikan tepat waktu, dan bagi SKPD di SOTK baru segera melaksanakan tugasnya,"harapnya.

Sementara itu, Akbar seorang pengamat pemerintahan mengatakan, dirinya tidak yakin proses pembahasan APBD Natuna tahun 2017 bisa cepat terlaksana sebelum tahun 2017 ini. karena untuk menetapkan APBD Natuna tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Kalau saya rasa proses pengesahan APBD Natuna tidak bisa dipastikan desember 2016 ini terlaksana, karena untuk membahas suatu daerah tidak bisa secepatnya selesai dalam jangka waktu sebulan saja. Biasanya mencapai 2 sampai 3 bulan baru terlaksana,"ungkapnya.

Selain itu, dengan adanya SOTK baru membuat proses usulan dari SKPD yang belum dilantik membuat segala usulan pasti terhambat. Jadi apabila dipaksakan selesai pada tahun ini dinilai tidak akan evektif dalam menjalankan setiap program kegiatan yang ada di dinas maupun

instansi masing-masing.

"Saya rasa apabila benar-benar dipaksakan disahkan pada akhir tahun ini, segala program yang ada tidak akan berjalan maksimal, karena pertimbangannya program yang terkesan dipaksakan tidak akan sepenuhnya berjalan sempurna, itu saja,"tutupnya. Laporan

 (don/Kepriaktual).