 |
| Ketua LSM Kodat86 Ta'in Komari SS. |
BATAM|KEPRIAKTUAL.COM: Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) Ta'in Komari SS mengingatkan Gubernur Kepri untuk lebih fokus pada program kerja yang lebih realistis. Penggodokan Kepri sebagai daerah ujung Tombak Pengembangan investasi itu dianggap hanya sebuah bangunan retorika dan 'pepesan kosong'.
"Gubernur lebih baik fokus pada program yang realistis bisa mengangkat ekonomi masyarakat, bukan beretorika tinggi tapi sulit direalisasi," kata Cak Ta'in kepada media ini, Jumat (30/9-2022).
Menurut Cak Ta'in, proyek-proyek prestisius yang selama ini digaungkan Gubernur seperti sebuah halusinasi semata. Seperti proyek pembangunan Jembatan Batam - Bintan ataupun Pembangunan Sirkuit Formula One. Belakangan memunculkan wancana dari pemerintah pusat akan menjadikan Kepri sebagai Daerah Ujung Tombak Pengembangan Investasi. Semua seolah membangun mimpi yang entah kapan bakal diwujudkan.
"Menjadikan Kepri sebagai tujuan investasi apakah itu tidak baik? Tentu sangat baik dan perlu disambut dengan antusias. Persoalannya realistis tidak program itu, atau sekedar beretorika," ujarnya.
Lebih lanjut Mantan Dosen Unrika Batam itu menjelaskan, Kepri sudah ada yang namanya Kawasan Bebas FTZ dengan wilayah Batam, Bintan dan Karimun (BBK). PP 46, 47 dan 48 merupakan kebijakan pusat untuk pengembangan kawasan tujuan investasi di Kepri, namun seperti jalan di tempat.
"Satu setengah tahun yang lalu Pemerintah Pusat sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2021 yang mengatur integrasi kawasan BBK hingga saat ini belum ada realisasi dan tidak dijalankan," jelasnya.
PP 41 Tahun 2021 yang mengatur dan mengintegrasi kawasan BBK terbit sekitar bulan Februari 2021, enam bulan berikutnya seharusnya sudah keluar aturan Juklak dan Juknisnya, dan efektif dijalankan paling lama setahun setelah aturan tersebut dibuat. "Faktanya hingga saat ini belum ada wujud apapun dari PP tersebut," kilah Cak Ta'in.
Untuk itu Cak Ta'in kembali mempertanyakan maksud pemerintah pusat dengan menyusun master plan Kepri sebagai ujung tombak pengembangan investasi itu seperti apa.
"Aturan dan rencana yang sudah ada saja tidak jalan dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. ini sudah mau buat program baru lagi. Dan kalau mau menyiapkan master plan justru jadi tanda tanya, BBK itu selama ini apa?" tanyanya.
Cak Ta'in menegaskan, yang diperlukan saat ini buat Kepri itu komitmen dan konsistensi menjalankan semua kebijakan yang sudah ada. "Menurut saya rencana untuk Kepri itu sudah ada tinggal menjalankan, gak perlu dengan rencana-rencana baru yang entah bisa direalisasi atau tidak," papar Cak Ta'in.
Wilayah Kepri yang benar-benar siap untuk tujuan investasi itu baru Batam, yang secara infrastruktur sudah cukup memadai. Pelabuhannya, listriknya, air bersihnya, akses transportasi nya, termasuk kawasan industrinya. Sementara daerah seperti Bintan dan Karimun belum siap. Seharusnya benahi saja kekurangan yang ada, rencana dan aturan sudah lebih dari cukup. Tinggal jalankan dengan serius dan baik. Jadi sesungguhnya gak perlu lagi itu ada perencanaan baru, kalau yang sudah ada saja tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Kita siap mendiskusikan soal ini kalau diperlukan tapi di forum terbuka supaya publik terbuka juga menilai kinerja pemerintah selama ini," tambah Cak Ta'in mengakhiri.
Alfred
Posting Komentar