 |
| Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86), Cak Ta'in Komari SS. |
BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86), Cak Ta'in Komari SS menyeruhkan pergantian semua Direktur PLN Batam terkait penggunaan premanisme dan rusuh pembangunan Sutet di sekitar Bandara Mas.
"Pergantian Dirut PLN dari Budi Pangestu kepada Nyoman Suwarjoni Astawa akhir Maret itu terkesan mendada seolah ada kesalahan fatal yang dibuatnya," kata Cak Ta'in, Kamis (1/4-2021) di Batam Center.
Menurut Cak Ta'in, pergantian itu diduga terkait dua kekisruhan yang terjadi sepanjang bulan Maret 2021 lalu, yakni soal penggunaan tiang untuk TV kabel dan protes warga atas pembangunan Sutet.
"Kekisruhan fatal ya dalam pembangunan sunter itu, di mana penggunaan pengamanan cara premanisme yang menimbulkan kondisi di lapangan hampir mengarah pada bentrokan antar suku. Tapi itu bukanlah kesalahan personal." jelasnya.
Lebih lanjut Cak Ta'in menjelaskan, pembangunan Sutet itu kebijakan institusi, artinya diputuskan level pimpinan. Kalau dalam pelaksanannya terjadi penyimpangan prosedural, justru pimpinan yang menangani secara teknis yang paling bertanggung jawab. " Jadi ya seharusnya semua Direktur PLN diganti, karena itu pastinya kebijakan kolektif pimpinan. Jangan cuma dirutnya saja yang diganti." ujarnya.
Mantan dosen Unrika Batam dan jurnalis itu menekankan pihaknya akan menindaklanjuti kondisi tersebut. Saksi sebuah kesalahan atas kebijakan kolektif mestinya tidak boleh dibebankan hanya pada pimpinan utamanya, apalagi yang bersangkutan termasuk baru di PLN Batam.
Melihat track record kinerja Budi Pangestu juga termasuk berprestasi di lingkup PLN. Jabatan sebelum menjadi dirut PLN Bright Batam adalah Executive Vice Presiden Pengembangan Regional Sumatera dalam kantor pusat (Persero) Direktorat Bisnis Regional Sumatera.
Sebelumnya Cak Ta'in mengingatkan bahwa cara premanisme yang digunakan PLN dalam pembangunan sutet, telah menimbulkan bentrokan warga Bandara Mas Batam dengan preman yang disewa kontraktor PLN Bright untuk pemasangan Sutet. Kejadian itu berlanjut dengan adanya aksi demo berbau sara di DPRD dan PLN. " Itu merupakan preseden buruk untuk iklim investasi di Kota Batam." tegas Cak Ta'in.
Berita soal keeributan warga dan preman, lalu terjadinya demo berbau sara itu telah diblow up media luar negeri sebagai peristiwa yang memalukan dan dapat mengganggu iklim investasi. "Batam ini selalu menarik perhatian luar negeri, karena dianggap saingan mereka. Kedua peristiwa itu sudah jadi headline media luar negeri." kata Cak Ta'in.
Untungnya, lanjut Cak Ta'in, meski pun terjadi demo berbau sara tapi persoalannya cepat selesai karena semua pihak menahan diri. "Kita semua sadar iklim investasi di Batam harus dijaga bersama-sama, jangan mala lembaga yang seharusnya berada di depan merusak nya." tambahnya.
Atas peristiwa itu Cak Ta'in juga mengingatkan agar PLN tidak mengulang hal sama. Jangan sampai ada kejadian 'adu domba' warga dengan preman atau LSM dengan LSM untuk situasi pro dan kontra. " Itu jelas tidak profesional, maka kita serukan untuk penggantian semu direktur PLN, bukan hanya dirutnya." tuturnya.
Pembangunan sutet itu sendiri saat ini terhenti karena peristiwa itu. Seharusnya PLN melakukan tindakan persuasif dan komunikatif dengan warga, tentu dengan dengan aparat pemerintah setempat. Bukan justru menggunakan cara-cara yang menunjukkan sikap kerja tidak profesional.
Redaksi/*
Posting Komentar