 |
| Ketua DPRD-KKA, Hasnidar saat memberikan Cendramata kepada, Korwil II KPK-RI, Abdul Haris.. |
Koordinator Wilayah (Korwil) II KPK-RI, Abdul Haris, menghimbau kepada bagi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang penyedia barang dan jasa agar tidak melakukan perbuatan korupsi, dan bekerja sesuai dengan tupoksinya. Himbauan ini dikatannya saat berbicara di forum rakor tersebut.
Himbauan Abdul Haris terutama ditujukan kepada PPTK penyedia pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi, karena seringkali melakukan perbuatan curang pada proses pengadaan barang dan jasa, dengan mengarahkan kepada satu rekanan.
“Paling banyak itu, di Dinas Perkerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan karena paling banyak proyeknya,” katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, terkait dengan Jenis Tipikor Undang-Undang No 31/1999 JO Undang Undang no 20/2011 terdapat 7 jenis tindak pidana korupsi yang saat ini sedang trend, diantaranya, pengadaan barang dan jasa serta penyalahgunaan jabatan.
Apalagi tambahnya, saat ini Kepri termasuk daerah yang masuk dalam zona merah rawan korupsi, salah satunya adalah dari pengadaan barang dan jasa dan perizinan, seperti perizinan tambang, bauksit, dan reklamasi.
“Pemerasan terkait perizinan ini sering terjadi kendati sistemnya sudah baik. Bupati harus sering-sering memantau terkait perizinan ini," himbu Korwil II KPK-RI.
Terakhir Abdul Haris berpesan untuk melakukan proses pelelangan maupun perizinan harus sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya
Sementara dikesempatan yang sama Bupati KKA, Abdul Haris, SH menyebutkan, dengan adanya forum pemberantasan korupsi terintegrasi ini menjadi pedoman agar kinerja pemerintah baik Kabupaten hingga Kecamatan tidak terjadi tindak pidana korupsi.
Apalagi, lanjut Bupati, KPK telah memperkenalkan aplikasi monitoring, dengan melalui aplikasi tersebut Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan
“Delapan titik fokus, yakni perencanaan anggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (77%) kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, pendapatan daerah, aset daerah, tata kelola dana desa,” sebut Bupati.
Selain itu, Bupati juga menegaskan terkait peraturan pemerintah No 494 tahun 2018, tentang kelompok kerja rencana aksi pencegahan korupsi.
“Melalui peraturan ini kita sudah buat, untuk pelaksanaan ditetapkan melalui Sekretaris Daerah No 40 tahun 2019 tentang kelompok kerja rencana aksi pencegahan korupsi,” tandasnya.
Kegiatan Rakor tersebut dihadiri berbagai instansi antara lain, DPRD Anambas, Forkopimda, jajaran OPD, serta seluruh Camat se Kabupaten Anambas.
Arthur
Posting Komentar