 |
| Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Fhoto: Istimewa |
Sri Mulyani menegaskan, bahwa kebijakan ekonomi AS, perang dagang AS-Tiongkok, serta krisis di sejumlah negara berkembang berpengaruh terhadap perekonomian negara sekawasan lainnya, termasuk Indonesia.
“Pada saat ini, kita dihadapkan pada kondisi perekonomian global yang masih penuh gejolak, sebagai akibat kebijakan ekonomi di Amerika Serikat yang berdampak ke seluruh dunia. Kebijakan seperti normalisasi moneter dan kenaikan suku bunga oleh The Fed serta perang dagang dengan negara Tiongkok telah berimbas pada banyak negara, termasuk emerging countries. Bagi yang tadi menanyakan soal ini, ya faktanya memang begitu,” kata Sri Mulyani.
Menurut dia, Venezuela, Argentina, serta Turki adalah negara yang terkena dampak kebijakan ekonomi AS tersebut. Untuk kondisi Indonesia, Sri memastikan pemerintah akan terus meningkatkan kewaspadaan, mengingat gejolak perekonomian global dan dampaknya terhadap negara-negara berkembang akan terus berlangsung hingga tahun 2019.
“Oleh karena itu, RAPBN 2019 akan dirancang untuk mampu mengantisipasi terus berlangsungnya gejolak global. APBN memiliki fungsi sebagai instrumen untuk alokasi, distribusi, dan stabilisasi, ketiga fungsi tersebut harus makin dioptimalkan agar perekonomian Indonesia relatif tetap terjaga dan dapat menyesuaikan dengan lingkungan normal baru,” tegas dia.
Sebelumnya, Bambang Haryo, anggota Fraksi Partai Gerindra menyinggung tentang nilai tukar rupiah yang sudah hampir mendekati Rp 15.000 per Dolar AS, yang dianggap pemerintah sebagai kondisi yang tak perlu dikhawatirkan.
“Menurut saya ini sudah mengkhawatirkan, dan memprihatinkan, karena begitu banyak komoditas pangan kita itu impor. Mulai dari kedelai hampir 100 persen, jagung impor, gula impor, susu 80 persen impor. Dan pak Presiden selalu katakan kurs Dolar AS juga menguat di beberapa negara. Memang benar ada pengaruh di beberapa negara, tapi bila lihat kondisi yang dialami Indonesia kita bisa parah,” kata Bambang dalam sidang Paripurna tersebut.
Maka dia meminta Sri Mulyani menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera bertindak karena kondisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengkhawatirkan.
Sedangkan Michael Wattimena dari Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah jujur menjelaskan kondisi ekonomi saat ini. Dan meminta pemerintah perlu segera bertindak agar kondisi saat ini tak berlanjut menjadi krisis politik seperti di pada tahun 1998.
Selain itu Michael juga menyarankan pemerintah jangan cuma menyalahkan kondisi perekonomian global seperti perang dagang AS vs Tiongkok, atau krisis ekonomi di Turki sebagai pemicu pelemahan rupiah. Namun sebaiknya pemerintah jujur dan lebih melihat kondisi fundamental ekonomi di Indonesia saat ini.
“Saat ibu menjelaskan nanti, kami mohon jangan sekali-kali disalahkan ada permasalahan AS dan China. Kami minta ibu jelaskan fondasi ekonomi kita saat ini,” kata dia.
Sumber Celebesnews.id
Posting Komentar