 |
| Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad |
Dikutib dari Tribun Batam, penghentian pembahasan ranperda tersebut setelah mayoritas Fraksi di DPRD Kota Batam menolak untuk melanjutkannya dengan alasan defisit keuangan.
DPRD beralasan untuk penggunaan teknologi dalam pengelolaan sampah itu, sedikitnya dibutuhkan anggaran sekitar 15 persen dari APBD Kota Batam. Biaya ini dinilai terlalu tinggi dan akan membebani APBD Kota Batam.
"Pembahasannya tidak dilanjutkan dan dikembalikan ke pemerintah," kata Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam, Sukaryo, Kamis (16/8/2018).
Penolakan fraksi ini sebenarnya sudah disampaikan saat rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah Kota Batam.
Penolakan kemudian dipertegas lagi saat paripurna dengan agenda tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota Batam atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Batam terhadap Ranperda Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah, Kamis.
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengaku tidak mempermasalahkan penolakan DPRD Kota Batam untuk melanjutkan pembahasan ranperda itu.
"Kalau kawan-kawan di dewan menyepakati tak dilanjutkan, tak masalah. Anggaran saat ini memang terbatas," kata Amsakar.
Amsakar mengaku dapat memahami pertimbangan DPRD Kota Batam di mana satu sisi ingin pengelolaan sampah yang lebih baik tapi terbentur dengan anggaran yang terbatas.
"Untuk pengelolaan sampah dengan pihak ke tiga itu perlu disiapkan anggaran. Kami harus berhitung, produktif mana kegiatan lain atau siapkan bea gerbang yang belum kita ketahui hasilnya," ujarnya. (*)
Posting Komentar