Meski baru memimpin DKI sekitar 2 tahun, Ahok sudah mendapat tempat di hati warga Ibu Kota. Buktinya, sudah 800 ribu KTP dukungan diberikan warga DKI dengan tujuan Ahok bisa melanjutkan kepemimpinanya di Jakarta.
Walau belum mencapai target 1 juta KTP, dengan dukungan sebesar itu, Ahok akhirnya memutuskan lewat jalur independen untuk menuju ring Pilgub DKI 2017. Jumlah KTP dukungan itu sudah melebihi syarat yang ditetapkan KPU sebesar 532 ribu KTP dukungan.
Senin (7/3) kemarin, Ahok akhirnya mantap memutuskan maju lewat jalur independen, bersama relawan Teman Ahok yang mengumpulkan KTP dukungan untuknya. Di hari yang sama, Ahok memberitahukan keputusannya ke Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat bertemu di KTT LB OKI di JCC, Senayan, Jakarta.
Malam harinya, Megawati menggelar rapat mendadak dengan PDIP DKI. Sekretaris DPD PDIP DKI Prasetio Edi Marsudi dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, yang juga Wagub DKI, dipanggil untuk membahas Pilgub DKI.
Keputusan dari rapat itu disampaikan oleh Prasetio Edi siang ini. Menggelar jumpa pers di ruang pers DPRD-Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Prasetio mengumumkan perintah Megawati untuk melawan Ahok.
"Kita diperintahkan memperkuat konsolidasi. Kita kan bisa maju sendiri (ke Pilgub DKI), waktu kita enggak terburu-buru," ujar pria yang karib disapa Pras itu.
Menurut PDIP, calon independen berpotensi menimbulkan deparpolisasi. Dan deparpolisasi merugikan partai politik. PDIP yang punya 28 kursi di DPRD DKI dan bisa mengusung calon sendiri di Pilgub 2017, tak ingin ada deparpolisasi.
"Independen itu kan liberal. Maksud dan tujuannya sah, tapi tidak ada payung hukum dan Undang-undangnya," kata Pras.
Keputusan PDIP memupus harapan Ahok untuk mendapatkan dukungan dari parpol berlambang banteng moncong putih itu. Ya, Ahok yang merasa Megawati tak marah kepadanya, sempat berharap PDIP mendukungnya.
"Ya Ibu (Megawati) sih enggak marah sama saya, tapi yang lain marah. Enggak apa-apa sih," kata Ahok di RPTRA Saharjo Menteng Atas, Jl Dr Saharjo, Jakarta Selatan, pagi tadi sebelum pengumuman Pras.
Lawan politik Ahok di Pilgub DKI pun bertambah. Selain Gerindra yang sudah memastikan tak akan mendukungnya, kini bertambah PDIP, partai yang selama kerap mendukungnya di DPRD DKI.
Salah satu contohnya, Maret 2015 lalu, PDIP menjadi salah satu fraksi di DPRD DKI yang yang menolak pengajuan hak angket ke Ahok terkait RAPBD DKI 2015. PDIP juga menjadi salah satu fraksi yang langsung mendukung Ahok di awal kepemimpinannya di DKI pada 2014 lalu, setelah Jokowi terpilih menjadi RI-1.
sumber: detik.com
Posting Komentar