Kepri Aktual | Aktual Tajam Terpercaya

Foto: Ist

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepri mencatat bahwa jumlah penumpang angkutan udara atau pesawat domestik yang diberangkatkan dari Provinsi Kepri pada September 2021 mengalami kenaikan 69,71 persen.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepri, Barudin di Tanjungpinang, dikutip dari situs Diskominfo Kepri, Selasa (2/11)

"Jumlah penumpang angkutan udara domestik yang diberangkatkan dari Provinsi Kepulauan Riau pada September 2021 sebanyak 75.331 orang atau naik 69,71 persen dibanding Agustus 2021," ungkap Barudin. 

Sementara itu, lanjut Barudin penumpang angkutan udara internasional yang berangkat dari Provinsi Kepulauan Riau pada September 2021 sebanyak 222 orang.

"Jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri yang diberangkatkan pada September 2021 tercatat 140.620 orang atau naik 48,06 persen dibanding Agustus 2021 yang mencapai 94.972 orang.," Ujar Barudin kembali.

Sedangkan, jumlah penumpang angkutan laut internasional yang berangkat pada bulan September 2021 sebanyak 525 orang, naik 56,25 persen dibandingkan Agustus 2021.

"Pada bulan September 2021, jumlah muat bagasi dan barang angkutan udara domestik naik 23,48 persen dari 1.612,37 ton di bulan Agustus 2021 menjadi 1.990,97 ton di bulan September 2021," tegas Barudin. 

Pada September 2021, terdapat sebanyak 17,15 ton barang yang dimuat pada angkutan udara internasional. 

Redaksi

Foto Bersama Pembukaan Rumah Pintar GMKI Tanjungpinang-Bintan.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Masih dalam suasana momentum hari Sumpah Pemuda GMKI tetap intens melakukan Tri Matra GMKI, yang salah satu Tinggi Pengabdian, menjadi landasan GMKI Tanjungpinang-bintan, untuk kembali membuka Rumah Pintar GMKI sebagai wadah belajar yang difasilitasi oleh para aktivis mahasiswa bagi warga masyarakat Kota Tanjungpinang.

Pada Jumat 29 Oktober 2021 kemarin, GMKI Tanjungpinang-bintan melakukan pembukaan Rumah Pintar di wilayah Senggarang. Sebanyak 20 siswa yang terdiri dari Paud, SD, SMP bahkan SMA telah bergabung di Rumah Pintar GMKI. 

Kehadiran Rumah Pintar GMKI ini, disambut positif oleh masyarakat setempat.

Salah satu orang tua murid mengucapkan Terima kasih dan mengapresiasi pelayanan GMKI di masyarakat khususnya pada situasi pandemi yang mengharuskan anak sekolah belajar secara online, dan dengan keterbatasan orangtua belum sepenuhnya bisa mengajar anak-anak mereka.

"Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada GMKI yang terus memberikan pelayanan pengajaran kepada anak-anak kami, dan kami sebagai orangtua sangat terbantu akan kehadiran mahasiswa di GMKI," Tutur ibu Situmorang.

Ketua Cabang GMKI Tanjungpinang-Bintan Elia Anasthasia, rencananya GMKI Tanjungpinang-Bintan juga akan membuka kembali lokasi pengajaran di wilayah Lembah Purnama pada awal November. Kemudian Para Volunteer pengajar Rumah Pintar berasal dari aktivis-aktivis GMKI Tanjungpinang-bintan yang menempuh pendidikan di berbagai kampus dan tentunya menguasai materi-materi pendidikan yang bisa diajarkan kepada siswa-siswi di Rumah Pintar GMKI.

"Hadirnya Rumah Pintar ini semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, keadilan, kebenaran dan cinta kasih di tengah-tengah masyarakat, dan sebagai wujud kepekaan GMKI pada problema pendidikan saat ini," kata Elia Anasthasia.

Kegiatan pembukaan Rumah Pintar GMKI tersebut dihadiri rekan-rekan Badan Pengurus Cabang, dan Pengurus Komisariat.

Redaksi/Ril

Minyak Goreng (Foto:Ilustrasi)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri (Disperindag Kepri) memastikan akan mencari tahu penyebab utama kenaikan harga minyak goreng yang terjadi di Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri Burhanuddin di Tanjungpinang, Kamis (21/10).

"Kita akan turun langsung mengecek penyebab kenaikannya, karena untuk kenaikan harga minyak goreng ini banyak faktor yang bisa mempengaruhi," jelas Burhanuddin ini 

Burhanuddin menuturkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak goreng ini bisa dari kenaikan harga minyak dunia, ketersediaan stok minyak di gudang, pasokan minyak hingga harga sawit dan lainnya.

"Sehiga kita akan selidiki dulu penyebabnya, setelah itu kita akan cari solusi," tegas Burhanuddin.

Namun begitu, Burhanuddin memastikan untuk minyak goreng curah kenaikan harga bisa dipastikan tidak akan melebihi Harga Enceran Tertinggi HET nya sebesar Rp 12.500,-. Karena telah ada aturan yang ditetapkan pemerintah terkait hal itu.

"Sedangkan untuk minyak goreng kemasan, beda-beda kemasan tentu harganya bervariasi tergantung dari produsennya, kita tidak bisa mengaturnya," jelas Burhanuddin kembali.

Sebelumnya, harga minyak goreng di sejumlah warung dan pasar swalayan di ibukota Provinsi Kepri Tanjungpinang mengalami kenaikan Rp 3000,- hingga Rp 5000,- per kilo.

Kenaikan harga minyak goreng ini telah meresahkan masyarakat khususnya Ibu Rumah Tangga untuk bahan masakan setiap harinya.

Sumber: Diskominfo Kepri

(Foto:Ist)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Bagi para pelaku perjalanan diingatkan untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Pasalnya Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjungpinang, akan mulai memeriksa e-HAC secara digital melalui aplikasi tersebut.

“Kami sudah siapkan tiga line untuk pemeriksaan e-HAC. Jadi satu line untuk pemeriksaan e-Hac secara manual dan dua line untuk pemeriksaan secara digital,” sebut Agus Jamaludin, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjungpinang, Kamis (7/10).

dikutip dari situs Diskominfo Kepri, untuk pemeriksaan secara manual, diperuntukan bagi mereka yang tidak memiliki telpon pintar. Dengan demikian, petugas akan membantu melakukan pemeriksaan dengan memasukan NIK pada perangkat yang disediakan. Proses pemeriksaan secara manual ini memakan waktu lima hingga 10 menit. 

Bagi yang memiliki telpon pintar, akan tetap diminta untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Ini akan memudahkan para pelaku perjalanan sendiri, karena hanya memakan waktu beberapa detik saja pemeriksaannya. 

Untuk melakukan pemeriksaan tersebut, para penumpang akan diminta untuk turun per 10 orang. “Kita sudah bicarakan tadi dengan KSOP dan Pelindo. Proses ini sudah kita mulai tadi untuk kedatangan pukul 01.00,” ungkap Agus. 

Pemeriksaan ini berlaku bagi seluruh penumpang dengan rute manapun. Baik itu untuk penumpang domestik di lingkungan Provinsi Kepri, maupun penumpang dari luar Kepri. “Semua penumpang, termasuk yang dari Dumai juga,” sebut Agus.

Tak hanya penumpang di Pelabuhan SBP saja, pemeriksaan juga dilakukan di Bandara dan juga Pelabuhan Sri Bayintan di Kijang. Agus berharap para pelaku perjalanan dapat disiplin, tidak hanya dengan menerapkan protokol kesehatan, tapi juga dengan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi.

Redaksi

Agus Jamaludin, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (Foto:Ist).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjungpinang membuka fasilitas vaksinasi di Pelabuhan Sri Bintan Pura. Tidak hanya bagi para pelaku perjalanan saja, fasilitas tersebut terbuka bagi umum. KKP menyediakan berapapun dosis yang dibutuhkan.

“Untuk awal kami sediakan lima vial untuk sinovac dan dua untuk astrazeneca. Tapi nanti kalau kurang, bisa kita minta lagi ke gudang,” sebut Agus Jamaludin, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjungpinang, dikutip dari situs Diskominfo Kepri, Kamis (7/10).

Jumlah tersebut berarti 50 dosis Sinovac dan 20 Astrazeneca. KKP sengaja tidak menyediakan banyak, karena belajar dari di Pelabuhan Sri Bayintan dimana KKP membawa banyak stok ternyata hanya dibutuhkan sedikit sekali. 

Padahal Rabu (6/10) kemarin, KKP membawa hingga 200 dosis ke Kijang untuk keperluan penumpang kapal Pelni. “Ternyata hanya beberapa saja yang dibutuhkan. Karena semua sudah vaksin dosis lengkap dan ada beberapa yang tidak lolos screening karena tensi atau gula darah tinggi.

Untuk sementara ini bagi penumpang Pelni di Pelabuhan Sri Bayintan – Kijang yang membutuhkan vaksinasi, dapat langsung ke Kantor KKP di Batu 6. “Kan tidak jauh dari beli tiket di Kantor Pelni, tinggal langsung ke Kantor KKP,” ujar Agus.

KKP sengaja menyediakan fasilitas vaksinasi Covid-19 bagi para pelaku perjalanan, untuk memperluas cakupan vaksinasi. Hingga 6 Oktober berdasarkan website Kemenkes, vaksinasi dosis 1 di Kepri sudah 85,87 persen dari target. Sedangkan dosis 2 sebesar 58,94 persen.

Tidak hanya bagi para pelaku perjalanan, bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi Covid-19 dipersilahkan datang ke Pelabuhan Sri Bintan Pura. Pelayanan dibuka Setiap Senin hingga Sabtu, mulai pukul 07.30. Fasilitas ini dibuka hingga 22 Oktober mendatang.

Redaksi

(Foto:Ist)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri melalui Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad akhirnya menyurati Menteri Dalam Negeri Mendagri dan BNPB RI selaku ketua Satgas Penanganan Covid-19, Minggu (3/10) kemarin .

Yang mana, dalam surat permohonan nomor: 509/SET-STC19/X/2021 ini, Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad meminta dispensasi terkait ketentuan perjalanan orang lintas Provinsi dan masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepri.

"Mengingat saat ini kondisi provinsi Kepri  telah berada pada Tingkat 1, dengan level transmisi komunitas Tingkat 1 dan Kapasitas Respon Memadai serta Berdasarkan Peta Resiko saat ini seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau berada pada zona kuning," ujar Ansar.

Serta lanjut Ansar, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan instansi/stakeholder lainnya beberapa waktu terakhir telah berhasil, khususnya dalam rangka menurunkan level transmisi komunitas dan meningkatkan kapasitas respon serta pencapaian pembentukan kekebalan kelompok/herd immmunity melalui pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"Juga capaian pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau s.d. Sabtu, 2 Oktober 2021, telah berhasil memenuhi target pembentukan kekebalan kelompok/herd immunity, dengan rincian penyuntikan dosis 1 sebanyak 1.288.911 orang (81,52%) dan dosis 2 sebanyak 885.053 orang (64,44%) dari keseluruhan sasaran sebanyak 1.581.035 orang, " jelas Ansar 

Juga mempertimbangkan kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah 2TP (Terluar, Terdepan, Perbatasan), yang terdiri atas pulau-pulau, sehingga mobilitas masyarakat didominasi oleh penggunaan moda transportasi laut dan udara, serta dalam rangka menumbuhkan kembali aktivitas pariwisata di wilayah Provinsi Kepulauan Riau melalui peningkatan kunjungan wisatawan domestik dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, sehingga dipandang perlu untuk mendapatkan dispensasi atas ketentuan pembatasan dan/atau pengetatan perjalanan orang di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

"Untuk itu, sejalan dengan poin-poin tersebut di atas, kami memohon pertimbangan serta perkenan Bapak untuk dapat memberikan dispensasi atas kewajiban melengkapi dokumen kesehatan bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang menggunakan moda transportasi laut dan udara, sehingga pemberlakuan ketentuan perjalanan orang lintas provinsi masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dapat diubah," jelas Ansar dalam surat permohonan tersebut.

Seperti, untuk pengguna moda transportasi laut dan penyeberangan wajib mengaktifkan aplikasi PeduliLindungi dalam rangka pengisian riwayat perjalanan dan validasi kartu/sertifikat vaksin Covid-19; serta Melengkapi diri dengan hasil negatif RT-PCR/Rapid Test Antigen dan kartu/sertifikat vaksin Covid-19 bagi PPDN yang telah menerima penyuntikan vaksin dosis pertama, Melengkapi diri dengan kartu/sertifikat vaksin Covid-19 bagi PPDN yang telah menerima penyuntikan vaksin dosis penuh.

Sedangkan untuk pengguna moda transportasi udara wajib Mengaktifkan aplikasi PeduliLindungi dalam rangka pengisian riwayat perjalanan dan validasi kartu/sertifikat vaksin Covid-19; serta Melengkapi diri dengan hasil negatif RT-PCR dan kartu/sertifikat vaksin Covid-19 bagi PPDN yang telah menerima penyuntikan vaksin dosis pertama, atau Melengkapi diri dengan hasil negatif RT-PCR/Rapid Test Antigen dan kartu/sertifikat vaksin Covid-19 bagi PPDN yang telah menerima penyuntikan vaksin dosis penuh.

Sumber: Diskonunfo Kepri

Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Penandatanganan nota kesepakatan atas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021.

APBD Perubahan 2021 Provinsi Kepulauan Riau mengalami pengurangan sebesar Rp 68,2 Miliar. Yang semula Rp 3,988 triliun mengalami pengurangan Rp 68,2 miliar. Sehingga belanja perubahan menjadi Rp 3,918 triliun

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, dalam paripurna penandatanganan nota kesepakatan atas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 di Pulau Dompak, Senin (13/9).

 

“Belanja daerah yang semula Rp 3,988 triliun mengalami pengurangan Rp 68,2 miliar. Sehingga belanja perubahan menjadi Rp 3,918 triliun,” ungkapnya.

 

Dalam paripurna tersebut dijelaskannya, sebelum nota kesepakatan ditandatangani badan anggaran (Banggar) telah melakukan pembahasan terhadap perubahan KUA PPAS APBD 2021.

Dalam pembahasan tersebut disimpulkan, pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan Rp 3,701 tirliun dalam perubahan menjadi Rp 3,854 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 152,29 miliar.

Kemudian, pembiayaan daerah yang semula Rp 285 miliar mengalami pengurangan Rp 220,4 miliar. Sehingga, dalam perubahan APBD pembiayaan daerah menjadi Rp 64,5 miliar.

 

Ia menjelaskan, APBD 2021 perlu dilakukan perubahan dengan berbagai pertimbangan. Adapun pertimbangannya yakni, dilakukan penyesuaian dengan regulasi dan kebijakan terbaru. Kemudian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa kebijakan pusat terkait penanganan COVID-19 salah satunya terhadap Permenkeu Nomor 17 tahun 2021.

“Pertimbangan lainnya, yakni terjadinya perubahan asumsi sehingga perlu dilakukan penyesuaian meliputi perubahan pendapatan daerah dari dan transfer umum dan perubahan proyeksi pendapatan lain-lain yang sah,” jelasnya.

 

Sementara itu, Gubernur Kepulaulauan Riau H. Ansar Ahmad menjelaskan kepada wartawan usai sidang paripurna bahwa setelah nota kesepakatan ini ditandatangani, selanjutnya akan dilakukan pembahasan lagi oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Kepri.

“Sudah kita tandatangani nota kesepakatannya. Artinya antara Pemerintah dan DPRD sepakat atas perubahan KUA dan PPAS 2021. Selanjutnya biar pansus yang membahas. Semoga tidak ada kendala, dan segera selesai dan bisa disahkan,” kata Gubernur. 

(Danil)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Untuk memutus mata rantai covid 19 dan meningkatkan herd imunity (kekebalan kelompok). Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Tanjungpinang ikut terlibat dalam penyelenggaraan vaksinasi merdeka. Yang mana program vaksinasi ini merupakan vaksinasi serentak tempat ibadah sinergi Polri dan Staf khusus Presiden RI yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. 

Vaksinasi serentak yang dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 6-7 September 2021 ini targetnya adalah 2 juta orang divaksin setiap hari di seluruh Tanah Air. vaksinasi merdeka yang dilaksanakan di Tanjungpinang bertempat di halaman HKBP Nomensen Km. 6 dan Masjid Al Furqon, Asrama Haji, dengan sasaran target 2500 orang. Vaksinasi yang dilakukan terbuka untuk umum dimulai umur 12 tahun keatas dengan pemberian vaksin sinovac dosis 1 dan 2. 

Ketua cabang GMKI Tanjungpinang-Bintan, Elia Anasthasia mengatakan, dengan adanya gerai vaksinasi yang terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak lainnya, kiranya masyarakat Kota Tanjungpinang dapat terhindar dari covid19. Dan masyarakat Tanjungpinang baik yang sudah tervaksin jangan lengah terhadap protokol kesehatan.

"Mari tetap melaksanakan prokes dengan benar. Dan bagi masyarakat yang belum tervaksin sampai saat ini mari segera datang di gerai vaksinasi yang telah disediakan oleh pemerintah," ujarnya, dalam rilis, Rabu (8/9-2021).

Ditambahkan Ketua Cabang GAMKI Tanjungpinang, Iwan pakpahan. Ia menyampaikan hal yang sama bahwa masyarakat Tanjungpinang tetap harus menerapkan prokes. "Agar masyarakat kota Tanjungpinang dapat terbebas dan keluar dari zona pandemi covid 19," ujarnya. 

Lanjutnya, puncak kegiatan vaksinasi tersebut di tanggal 7 September 2021 dilakukan juga video conference bersama bapak presiden RI Joko Widodo, guna pemantauan vaksinasi di seluruh daerah di Indonesia.

"Kegiatan vaksinasi tersebut juga di tinjau langsung oleh walikota Tanjungpinang, beserta jajarannya dan juga Kapolres Tanjungpinang beserta jajarannya," tuturnya.

Redaksi/Ril

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad (Foto:Ist).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad SE MM akhirnya mengeluarkan pengumuman terkait jadwal resmi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Rabu (30/6) kemarin.

Yangmana, dalam surat pengumuman Nomor:800/1201/BKPSDM-SET/2021 dan 800/1202/BKPSDM-SET/2021 tersebut, Ansar memastikan pendaftaran CPNS/ PPPK Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri dijadwalkan mulai tanggal 30 Juni 2021 hingga 14 Juli 2021.

"Dengan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 28 s.d. 29 Juli 2021 dan Masa Sanggah 30 Juli s.d. 1 Agustus 2021," ujar Ansar dalam surat pengumumannya, dikutip dari situs Diskominfo Kepri. 

Dilanjutkan, Jawab Sanggah 30 Juli s.d. 8 Agustus 2021,  Pengumuman Pasca Sanggah 9 Agustus 2021, dan Pelaksanaan SKD 25 Agustus s.d. 4 Oktober.

"Sedangkan untuk Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non guru Setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik, Pengumuman Hasil SKD 17 s.d. 18 Oktober 2021 dan Persiapan Pelaksanaan SKB 19 Oktober s.d 1 November 2021," jelas Ansar.

Sedangkan Pelaksanaan SKB 8 s.d. 29 November 2021, Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB serta Seleksi PPPK Non guru 15 s.d. 17 Desember 2021 dan Pengumuman Kelulusan 18 s.d. 19 Desember 2021.

"Serta Masa Sanggah 20 s.d. 22 Desember 2021, Jawab Sanggah 20 s.d. 29 Desember 2021, Pengumuman Pasca Sanggah 30 s.d. 31 Desember 2021, Pengisian DRH 1 s.d. 18 Januari 2022,  Usul Penetapan NIP/NI PPPK 19 Januari s.d. 18 Februari," kata Ansar.

Untuk lebih lengkap, lanjut Ansar masyarakat dapat mengakses informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2021 hanya dapat dilihat dalam situs online http://sscasn.bkn.go.id, http://kepriprov.go

Redaksi

Sekda Kepri, Arif Fadilah (Foto:Ist)

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah kembali meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat mempercepat penyerapan anggaran T.A 2021. Yangmana, salah satunya dengan mempercepat pelaksanaan jalannya kegiatan pembangunan fisik.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, Jum'at (19/6), dikutip dari situs Diskominfo Kepri. 

"Kita terus mendorong seluruh OPD untuk mempercepat serapan anggaran, dengan jalannya proyek kegiatan yang ada," ujar Arif.

Dikatakan Arif, melihat realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II tahun 2021 atau pada Juni 2021 ditargetkan mampu mencapai 40 persen.

"Namun, saat ini progres kita masih sekitar 23 persen lebih," ujar Arif.

Untuk itu, Arif terus mengingatkan kepada seluruh OPD untuk segera menjalankan program kegiatannya.

"Bahkan sekarang bersama Bu Wakil Gubernur , setiap Senin kita terus rapat guna mendorong percepatan penyerapan anggaran ini ," jelas Arif

Arif mengatakan pihaknya terus mendorong agar semua kegiatan  khususnya proyek pembangunan fisik dan strategis di lakukan percepatan

"Dengan begitu, percepatan pembangunan di Kepri ini dapat ikut memacu pertumbuhan  ekonomi Kepri juga akan terus meningkat," tegas Arif

Arif yakin dengan cepat berjalannya kegiatan di Provinsi Kepri dapat berdampak positif dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepri Misbardi melaporkan bahwa dari 276 jumlah paket yg akan ditenderkan di tahun 2021 sudah masuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepri sebanyak 135 paket atau sekitar 50 persen. 

"Dan dari 135 paket tersebut, sebanyak 58 paket yang sudah selesai dan sebanyak 6 paket yg telah ditetapkan pemenangnya dan sekarang memasuki masa sanggah.," kata Misbardi kembali.

Redaksi

Foto Bersama Veteran Saat Mengunjungi Sahabatnya Juang yang Sakit.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pembinaan Administari Veteran Dan Cadangan Kodam I/BB sebagai Badan Pelaksana Kodam (Balakdam) I/BB, yang diwakili Kaminvetcad 1/26 Tanjungpinang, bersama anggotanya pada hari Jumat 18 Juni 2021 mengadakan kegiatan kunjungan atau anjangsana dan pemberian tali asih berupa sembako kepada veteran Dwikora, Slamet Riyadi NVP: 21.195.694, golongan darah D, sedang mengalami sakit stroke.

Slamet Riyadi beralamat di Jln. Pramuka lorong Sumatra no 4,RT. 002/004, Kel.Tanjug Ayun Sakti, Kec.Bukit Bestari,Tanjung Pinang Prov kepuluan Riau.

Mayor Inf H.T Saragih mengatakan, dirinya mengadakan kegiatan pemberian tali asih ini atas arahan dari Kepala Badan Pembinaan Administrasi Veteran Cadangan Kodam I Bukit Barisan (Kababinminvetcaddam I/BB) Kolonel Inf Arie Tri Hedianto.

"Beliau berpesan agar kegiatan pembagian tali asih ini untuk menjaga tali silaturahmi dengan para veteran di jajaran Kodam I/BB. Suasana mengharukan ketika Bpk Slamet (Vet Dwikora) menerima kunjungan dari rekannya sesama Veteran dan anggota Minvet 1/26 Tpi. Dan beliau sempat menangis keras krna kaget dan terharu. Beliau merasa di tubuh yg mulai renta ini negara dan kawan2 nya masih teringat dirinya yg sedang sakit," ujarnya.

Dan bapak Slamet Riyadi mengaku sangat menghargai dan terima kasih yang tak terhingga atas semua bantuan yang  diterimanya dari Kababinmivetcaddam 1/BB melalui Kakan minvet 1/26 Tpi, Mayor Inf HT. Saragih. 

Adapun sebelum melakukan Pemberian tali asih Minvet 1/26 Tpi melakukan giat doa bersama di gedung LVRI prop KEPRI yg dihadiri anggota Minvet 1/26 Tpi, perwakilan LVRI Prop KEPRI, LVRI Cab kota Tanjungpinang, perwakilan PPM dan tokoh masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap Veteran Pejuang RI yang telah berjasa kepada Negara dan Bangsa, bisa dekat bersama rakyat dalam melaksanakan tugasnya.

"Harapan kami sinergitas TNI dan rakyat selalu dipertahankan agar dalam tugasnya selalu berbuat untuk rakyat,” ungkapnya.

Lanjutnya, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para veteran dan pahlawannya. Dengan cara berbuat yang terbaik kepada diri sendiri, kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada negeri ini, sebagai wujud untuk menghargai serta menghormati jasa para veteran dan pahlawan kita.

“Sehingga Negara Republik Indonesia, akan semakin maju kedepan. Sesuai kebijakan dari Presiden Republik Indonesia, menuju Indonesia Emas di tahun 2045," ungkapnya.

Kemudian, kegiatan ini juga untuk melakukan introspeksi diri. Seberapa jauh setiap komponen bangsa dapat mewarisi nilai-nilai ke-Pahlawanan, dalam melanjutkan perjuangan.

"Pada hakekatnya setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Tidak ada kata akhir atau berhenti untuk berjuang, setiap etape perjuangan berlanjut pada etape perjuangan berikutnya sesuai tuntutan lingkungan strategis. Acara doa, pemberian tali asih dan sembako ini berjalan hikmat dan penuh kekeluargaan," tuturnya.

Alfred

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad (Foto:Ist).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM:Pemerintah Provinsi Kepri akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Larangan pengangkatan PTT/THL,PTK Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Pada Surat Edaran Nomor:418.1/1078/BKPSDM-SET/2021, Gubernur Provinsi Kepri menghimbau kepada seluruh kepala perangkat daerah, Dirut RSUD Raja Ahmad Thabib dan RSUD Engkau Haji Daud untuk tidak mengangkat PTT/THL, dan PTK Non ASN.

"Kita himbau setiap kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri dilarang melakukan pengangkatan PTT THL dan PTK Non ASN/Honor Sekolah atau sebutan lainnya tanpa izin dari Gubernur Provinsi Kepri," ujar Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad, SE MM di Tanjungpinang, Senin (14/6).

Ansar mengatakan apabila  Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri masih mengangkat PTT THL dan PTK Non ASN/Honor Sekolah, maka konsekuensi dan dampak dari pengangkatan tersebut di luar tanggungjawab Gubernur Provinsi Kepri.

"Kepala perangkat daerah, juga diminta untuk melakukan peningkatan dan pengawasan serta pembinaan disiplin PTT/THL,PTK Non ASN Honor Sekolah secara berjenjang," jelas Ansar.

Dan yang terakhir, Ansar meminta masing-masing Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat menyampaikan data PTY/THL,PTK Non ASN Honor Sekolah kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Provinsi Kepri.

Sumber: Diskominfo Kepri

Foto:Istimewa

TANJUNGPINAN KEPRIAKTUAL.COM: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau menyatakan jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Bintan meningkat tajam.

Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kepri Tengku Said Arif Fadillah, di Tanjungpinang, Selasa (15/06), mengatakan, jumlah pasien COVID-19 di Bintan bertambah 65 orang sehingga menjadi 1.985 orang.

Jumlah pasien yang sembuh di Bintan bertambah delapan orang sehingga menjadi 1.590 orang. Pasien yang meninggal dunia karena dipicu COVID-19 di Bintan bertambah satu orang sehingga menjadi 39 orang.

Jumlah kasus aktif di Bintan mencapai 356 orang.

"Bintan ditetapkan sebagai Zona Oranye dengan risiko penularan sedang," ujarnya, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Arif yang juga Sekda Kepri menjelaskan tempat tidur pasien yang dirawat di rumah sakit pada periode 7-13 Juni 2021 telah digunakan sebanyak 73,47 persen.

"Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat Bintan untuk menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas, rajin berolah raga dan tingkatkan imun tubuh," katanya.

Jumlah warga Bintan yang sudah divaksinasi mencapai 38.846 orang atau 34,20 persen, ada peningkatan sebanyak 2.915 orang.

"Jumlah warga Bintan sasaran vaksinasi mencapai 113.598 orang," ucapnya.

Redaksi

Foto:Istimewa.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri meminta PT Pelindo untuk dapat menyiapkan adanya Centra Vaksinasi di pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, Jum'at (11/6).

Dikatakan Arif, guna mempercepat proses vaksinasi di Provinsi Kepri, pihaknya terus berupaya menggesa masyarakat untuk dapat melakukan vaksinasi.

"Salah satu upaya kita, kita membuka centra-centra vaksin di beberapa tempat umum seperti mall, puskesmas, hingga pelabuhan," tegas Arif.

Menurut Arif, dengan adanya centra vaksinasi di pelabuhan-pelabuhan ini jadi masyarakat yang sedang menunggu keberangkatan atau ingin berangkat jika ingin di vaksin dapat melakukan vaksinasi.

"Kita ingin semua masyarakat dapat divaksin sehingga menciptakan Herd imunity di masyarakat, dengan begitu mungkin kedepannya jika semua telah divaksin dapat menggunakan kartu vaksin saja daripada tes Covid-19," ujar Arif.

Namun sekarang, lanjut Arif kita masih gesa untuk melakukan vaksinasi dan penggunaan tes Covid-19 untuk keberangkatan khususnya tes G-Nose.

Redaksi

Foto:Istimewa.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri menargetkan bahwa pihaknya akan berupaya untuk menghabiskan sisa vaksin Astrazeneca pada 25 Juni mendatang.

"Ada sekitar 4 ribu lebih lagi, kita harapkan tanggal 25 Juni nanti sudah habis, karena expirednya sekitar 30 Juni," ujar Arif Fadillah di Tanjungpinang, Jum'at (11/6), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Arif optimis target vaksinasi yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Kepri pada akhir Juni mencapai 50 persen.

"Kita harapkan dapat mencapai target apa yang kita inginkan, Juli mendatang ditambh menjadi 70 persen ," jelas Arif.

Untuk itu, Arif menghimbau kepada Bupati/Walikota untuk dapat menyalurkan vaksin Astrazeneca yang telah diberikan pemerintah.

"Jangan sampai vaksin tersebut expired sebelum digunakan, " kata Arif.

Menurut Arif, nantinya untuk dibulan Juli pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Kepri akan menggunakan vaksin Sinovac. 

"Untuk itu, kita habiskan dulu vaksin yang ada, baru gunakan vaksin yang datang," tegas Arif.

Redaksi 

Foto:Istimewa

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri mengatakan, pihaknya merencanakan pelaksanaan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ditargetkan dimulai pada Juli mendatang.

Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad SE MM di Tanjungpinang, Senin (7/6-2021), dikutip dari situs Diskominfo Kepri. 

"Insyaallah lebih cepat lebih baik, target kita jika bisa Juli mendatang Alhamdulillah," ujar Ansar.

Namun begitu, lanjut Ansar hingga saat ini pihaknya masih menunggu Surat dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Provinsi Kepri untuk di tandatangani.

"Jika sudah ada bisa langsung saya tandatangani Peraturan Gubernur (Pergub)nya," kata Ansar.

Ansar juga berharap nantinya dengan adanya pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini diberlakukan dapat menarik masyarakat untuk dapat membayar pajak kendaraan Bermotornya .

"Mungkin selama ini tidak dibayar karena sudah banyak ditambah lagi dendanya , kita harap dengan ada Pergub ini dapat lebih cepat dan mampu meningkatkan PAD yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kepri," tegas Ansar.

Redaksi

Rapat Sidang Paripurna Penyanpain Laporan Pansus, LKPJ APBD Kepri Tahun Anggaran 2020.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri akhirnya menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Akhir Pansus DPRD Kepri terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Kepri Tahun Anggaran 2020, Senin (7/6).

Dalam penyampaiannya, Juru Bicara Pansus LKPj Muhammad Taufik menyampaikan bahwa pada laporan LKPj ini terdapat beberapa rekomendasi, evaluasi,saran dan catatan strategis yang disampaikan DPRD Kepri agar kedepannya laporan keuangan APBD Kepri dapat lebih baik lagi.

"Terdapat beberapa rekomendasi yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah, yangmana salah satunya masih adanya capaian indikator kinerja APBD yang tidak relevan berjalan," ujar Muhammad Taufik.

Khususnya, konsistensi penganggaran yang terjadi pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri.

"Masih banyak anggaran kegiatan di OPD yang masih belum sesuai dengan indikator yang ada pada RPJMD," lanjut Muhammad Taufik.

Padahal RPJMD, merupakan dasar utama dan pedoman dalam setiap perencanaan pembangunan di daerah.

"Namun , masih banyak yang kita jumpai program kegiatan yang dilakukan OPD tidak sesuai dengan tugasnya," ujar Muhammad Taufik.

Untuk itu, lanjut Muhammad Taufik kedepannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri mengharapkan agar indikator-indikator yang tidak relevan itu diperbaiki agar lebih baik lagi.

"Sehingga program yang dilaksanakan atau direncanakan sesuai dengan tugasnya sehingga mampu memberikan kinerja yang efektif dalam setiap program yang dijalankan," jelas Muhammad Taufik.

Disampaikan Muhammad Taufik, setidaknya terdapat 19 Dinas atau Badan dan 6 Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memiliki indikator yang tidak sesuai dengan RPJMD.

Sementara itu, Gubernur Kepri H Ansar Ahmad mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kepri berterima kasih atas rekomendasi yang disampaikan DPRD Kepri.

"Kita yakin dengan dibahasnya LKPj oleh DPRD Kepri dapat memberikan evaluasi, saran dan masukan yang diberikan bertujuan agar pelaksanaan APBD Kepri lebih sempurna dan lebih baik lagi," jelas Ansar.

Sumber: Diskominfo Kepri

Sidang Paripurna DPRD Kepri.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta Pemerintah Provinsi Kepri memastikan bahwa Perseroda PT Pelabuhan Kepri akan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah PAD Kepri.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP Sahat Sianturi pada pandangan fraksi DPRD terhadap Ranperda Perseroda PT Pelabuhan Kepri di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kepri Dompak, Senin (7/6-2021), dikutip dari situs Diskominfo Kepri. 

"Kita harapkan dengan adanya perubahan bentuk hukum Perseroda PT Pelabuhan Kepri ini, harus benar-benar dapat menjadi sumber PAD Kepri" ujar Sahat.

Selain memastikan menjadikan Perseroda PT Pelabuhan Kepri sumber PAD Kepri, Sahat juga mengharapkan PT Pelabuhan Kepri dapat merubah manajemen Perseroda PT Pelabuhan Kepri agar lebih baik.

"Kita harapkan juga nantinya Perseroda PT Pelabuhan Kepri dipimpin oleh orang-orang yang berkompeten dan profesional agar mampu membawa PT Pelabuhan Kepri menjadi lebih sehat," tegas Sahat.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Golkar Teddy Jun Askara mengatakan PT Pelabuhan Kepri langkah konkrit pemerintah dalam mengelola pengembangkan Sumber kelautan Kepri.

"Dengan adanya ranperda ini diharapkan harus ada perbaikan pengelolaan tata kelolaan perusahan yang baik," jelas Teddy.

Sehingga siapapun yang mengelola dapat mengembangkan pengelolaan PT Pelabuhan Kepri agar mampu untuk menjalankan tugas fungsi dan wewenang dalam memajukan PT Pelabuhan Kepri.

"Jadikan PT Pelabuhan Kepri perusahaan daerah yang tak hanya mampu mengelola potensi kepelabuhanan Kepri namun juga mampu memberikan profit nyata bagi Provinsi Kepri," jelas Teddy kembali.

Redaksi

Upacara Memperingati Hari Lahirnya Pancasila. (Foto:Istimewa).

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad SE MM meminta seluruh masyarakat Kepri untuk dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Yangmana, penanaman nilai-nilai Pancasila ini dilakukan guna mewujudkan Indonesia Tangguh dan berkeadilan sosial. Tanjungpinang, Kamis (03/06).

Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi Kepri H Ansar Ahmad SE MM dalam memperingati Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 2020 lalu.

"Dengan selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita sebagi pedoman kehidupan bermasyarakat," ujar Ansar.

Ansar mengatakan dengan menanamkan nilai Pancasila dalam setiap tindakan untuk bersatu dalam mewujudkan Indonesia Tangguh.

"Untu itu, perlunya penanaman nilai-nilai Pancasila ini diharapkan juga untuk mempersatukan bangsa dan negara," jelas Ansar.

Sumber: Diskominfo Kepri

Foto:Istimewa.

TANJUNGPINANG KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Provinsi Kepri mengharapkan agar PT Kimia Farma untuk dapat menyetujui pengajuan penurunan harga tes cepat Covid-19 yakni G-Nose agar lebih murah.

Pasalnya, dengan harga yang ada saat ini sebesar Rp 40.000,- di rasa sedikit memberatkan masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, Rabu (2/6).

"Ya, kita juga mendapatkan laporan dari masyarakat yang bolak-balik berangkat terkait harga cek G-Nose yang cukup memberatkan masyarakat," ungkap Arif .

Namun kembali lagi, lanjut Arif penetapan tarif G-Nose tersebut bukanlah menjadi kewenangan Pemprov Kepri, namun pihak pengelola yakni Kimia Farma.

"Kita sudah dua kali mensurati pihak Kimia Farma untuk meminta subsidi G-Nose tersebut, ya minimal harganya sama seperti harga tes G-Nose di Kereta Api Indonesia lah sekitar Rp 30.000,-, kita kan tak ada kereta api yang ada kapal laut sebagai transportasi," tegas Arif.

Tak hanya itu, Arif meminta kepada kimia Farma untuk dapat mengratiskan pada tes kedua G-Nose jika pada tes pertama dinyatakan positif.

"Sekarang masih masyarakat yang bayar dua kali, kalo untuk Rapid Test Antigen dan PCR kalau yang dari pemerintah gratis sedangkan jika tes dilakukan mandiri di swasta baru bayar," jelas Arif.

Sumber: Diskominfo Kepri