Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan

Rabu, Oktober 04, 2023
RDP Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara 1.
JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara 1 pada hari Senin (2/10/2023).

Turut dihadiri oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, RDP ini digelar dalam rangka pembahasan update progress investasi Rempang Eco-City.

Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 ini diharapkan dapat terus berjalan dan bisa memberikan dampak peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat setempat.

"Melihat kondisi yang terjadi di lapangan, kita berharap investasi di Pulau Rempang ini bisa terus berjalan lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar," ujar Bahlil.

Sejalan dengan pernyataan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan bahwa hari ini pihaknya melaporkan poin-poin terkait perkembangan investasi di Pulau Rempang dan telah mendapat respon yang baik dari Komisi VI DPR RI.

"Sudah kita laporkan perkembangannya (Investasi di Pulau Rempang) kepada Komisi VI DPR RI dan telah direspon baik dengan beberapa catatan," kata Rudi.

"Pendekatan Humanis dalam sosialisasi dan pendataan tetap harus dikedepankan, kemudian kami juga diminta untuk tetap melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam seluruh prosesnya," sambungnya.

Hal-hal tersebut selama ini telah dilakukan oleh BP Batam dan untuk mendukung percepatan realisasi investasi di Pulau Rempang, Rudi bersama jajaran di BP Batam berkomitmen untuk terus menjalankan amanah yang disampaikan oleh Komisi VI DPR RI tersebut.

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga telah memberikan beberapa pertanyaan terkait investasi Rempang Eco-City ini yang harus dijawab secara tertulis dalam kurun waktu lima (5) hari setelah RDP ini selesai dihelat.

"Seluruh saran dari Komisi VI DPR RI akan kami pelajari dan kami terapkan dalam seluruh aspek investasi khususnya di Batam agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dan ekonomi Batam terus bertumbuh," tutur Rudi.

"Dengan respon yang positif dari Kementerian Investasi/BKPM RI serta Komisi VI DPR RI, kami yakin percepatan investasi di Pulau Rempang ini dapat kita wujudkan bersama-sama dalam waktu dekat," pungkas orang nomor satu di Batam ini.

*Pertanyaan Kunci dari Komisi VI DPR RI*

Dalam informasi yang beredar luas di media sosial, banyak yang menyatakan kekhawatiran terkait Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Peran Xinyi Group dalam Membangun Ekosistem Industri Skala Besar, serta anggapan bahwa investasi ini terkesan terburu-buru.

Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan beberapa poin sebagai berikut.

"Untuk HPL nanti akan diserahkan kepada Pemerintah dalam hal ini adalah BP Batam sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam," terang Bahlil.

"Selanjutnya peran Xinyi Group dalam mengembangkan industri skala besar tidak perlu diragukan lagi, karena pengembangan kawasan (Pulau Rempang) ini tidak hanya membangun satu pabrik saja melainkan seluruh ekosistem industri di dalamnya, mulai dari inti usaha  yang terdiri dari 8 sektor industri hingga kebutuhan pangan dan kompetensi SDM. Jadi semua ini akan saling mendukung membentuk suatu ekosistem industri berskala besar," lanjutnya.

"Terakhir, soal kesan terburu-buru, kita perlu pahami bahwa investasi ini adalah soal momentum sehingga ketika ada investor yang mau masuk, kita harus siap sesegera mungkin untuk merealisasikannya. Kita harus menyiapkan dulu seluruh infrastruktur pendukungnya baru mereka (investor) datang, kalo tidak mereka akan lari ke negara lain karena banyak negara yang berminat pada investasi besar ini dan kita tidak akan tahu kapan lagi kita (Indonesia) akan mendapat kesempatan sebesar ini lagi," pungkas Bahlil.

Ril/Redaksi

Baca selengkapnya »


Kamis, Agustus 31, 2023
BP Batam Terima Penghargaan. 

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: BP Batam kembali mendapatkan penghargaan bergengsi untuk kategori Program Penguatan Ekspor Daerah dalam ajang Merdeka Award 2023, Rabu (30/8/2023).

Berlangsung di Lantai 8 Gedung SCTV Tower, Jakarta, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, berkesempatan untuk memberikan langsung penghargaan tersebut kepada Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Merdeka.com sebagai penyelenggara mengapresiasi kinerja BP Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi yang sukses memberikan inovasi dan menginspirasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui penilaian yang independen dengan melibatkan Kementerian terkait, Merdeka Award 2023 terdiri dari enam kategori. Di antaranya Program Penguatan Ekspor Daerah, Program Desa Wisata, Program Reformasi Birokrasi, Program Inovatif Pendampingan UMKM, Program Inovatif untuk Negeri, dan Sosok Inspiratif untuk Indonesia.

Tidak hanya BP Batam, pihak penyelenggara Merdeka Award juga memberikan penghargaan kepada beberapa kepala daerah dan tokoh inspiratif lainnya yang mampu memberikan sumbangsih untuk kemajuan negeri dan kemanusiaan.

"Selamat untuk para pemenang. Semoga kolaborasi dan kerja sama kita untuk memajukan perekonomian dan nilai ekspor-impor Indonesia terus terjaga. Mari kita tingkatkan kerja sama, semoga penghargaan ini bisa bermanfaat," ujar Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, usai memberikan penghargaan kepada BP Batam.

Sementara, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, mengucapkan rasa terima kasih kepada Merdeka.com sebagai penyelenggara.

Menurut Wahjoe, penghargaan tersebut memberikan motivasi tersendiri untuk BP Batam dalam meningkatkan pelayanan dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya.

"Sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, kami terus berkomitmen untuk memajukan kegiatan ekspor demi mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Wahjoe.

Wahjoe optimis, sejumlah rencana strategis BP Batam saat ini akan mendukung percepatan kemajuan perekonomian Kota Batam.

Mengingat, Batam menjadi lokomotif perekonomian Provinsi Kepri dengan keberhasilannya menyumbang 83,6 persen investasi asing di Provinsi Kepri pada Semester I (Januari-Juni) 2023.

"Terbukti, ekonomi Kota Batam tumbuh 6,84 persen tahun 2022 lalu dan melebihi angka pertumbuhan nasional," tambah Wahjoe.

Turut hadir dalam ajang penghargaan tersebut Menteri Koperasi dan UMKM RI Teten Masduki, Wakil Menteri Kominfo RI Nezar Patria, Menko Polhukam RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur) Marsda TNI Arif Mustofa.

"Salam hormat kami untuk penerima award yang menjadi sosok inspiratif di Indonesia. Penilaian pada penghargaan ini sangat independen karena Merdeka.com ingin penerima award adalah mereka yang betul-betul menginspirasi. Selain itu, kami ingin menjaga betul independensi Merdeka Award," ujar Pemimpin Redaksi Merdeka.com, Darojatun, dalam sambutan singkatnya. (DN)
Baca selengkapnya »


Rabu, Agustus 30, 2023
Anggota Kompolnas, Poengky Indarti (Foto:Ist)

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan akan menindaklanjuti surat Dewan Perwakilan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kepulauan Riau (DPD GMNI Kepri) terkait permintaan pemberian atensi terhadap kasus dugaan keterlibatan personel Subdit 3 Jatanras Polda Kepri yang dipimpin AKBP Robby Topan Manusiwa dalam praktik judi di Kepri.

Namun, ia menyatakan, akan memeriksa keberadaan surat tersebut ke bagian sekretariat tersebut lebih dahulu. "Saya cek dulu ke sekretariat, apakah suratnya sudah kami terima atau belum. Tetapi pada prinsipnya akan kami tindaklanjuti dengan mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Kepri terkait pengaduan GMNI," kata Anggota Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan pada Senin (28/8/23).

DPD GMNI Kepri bersurat ke Kompolnas pada Kamis, 24 Agustus 2023. Mereka  meminta Kompolnas memberikan atensi terhadap kasus dugaan keterlibatan Robby dalam praktik judi di Kepri. 

Menurut Ketua DPD GMNI Kepri, Husnul Husin Mahubessy oknum polisi itu telah diperiksa oleh Bidpropam Kepolisian Daerah Kepri beberapa waktu lalu. Husnul menyebut pihaknya mengetahui informasi itu berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP) yang diterima oleh tertanggal 23/8/23. 

Kompolnas dorong perketat pengguna senjata api seperti diketahui, GMNI Kepri menyampaikan beberapa keluhan ke Divisi Propam Polri terkait penegakan hukum yang dilakukan beberapa waktu lalu, di mana telah dilakukan penutupan dan penyegelan lokasi gelanggang permainan yang terindikasi sebagai kegiatan judi terselubung.

Husnul mengapresiasi tindakan nyata Polri sudah memberantas sejumlah praktik perjudian melalui Subdit 3 Jatanras Polda Kepri yang dipimpin AKBP Robby Topan Manusiwa. Namun, kata dia, diduga masih ada bandar besar yang belum dilakukan penindakan. 

Terkait hal tersebut, GMNI Kepri telah membuat laporan dan diterima oleh Divisi Propam Polri. Husnul berharap laporan itu bisa ditindaklanjuti sehingga pemberantasan praktik judi dan peredaran narkoba di Batam dapat berjalan dengan lebih baik.

Merespons itu, anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta Polri mendengar suara DPD GMNI Kepri terkait pemberantasan praktik judi serta narkoba di Kepri. "Polri harus terus mendengar dan merespon setiap masukan masyarakat termasuk adek-adek mahasiswa di Batam," ujar Didik.

Sumber: Media Indonesia
Baca selengkapnya »


Senin, Agustus 28, 2023
Rapat Terbatas Pembahasan Pengembangan Pulau Rempang,

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menggelar Rapat Terbatas Pembahasan Pengembangan Pulau Rempang, pada Jum'at sore (25/8/2023), di Ruang Rapat Oka Kretagama, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Tampak hadir jajaran Menteri diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. 

Rapat khusus pembahasan Rempang ini mengundang 22 Kementerian & Lembaga Terkait, termasuk Kepala BP Batam dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam rapat terbatas ini, Kepala BP Batam Muhammad Rudi berkesempatan memaparkan progress pengembangan Pulau Rempang. 

Utamanya, yang menjadi konsen Muhammad Rudi adalah aspirasi warga Rempang yang disampaikan beberapa waktu lalu di depan kantor BP Batam. 

Rapat Terbatas para K/L yang dipimpin oleh Menko Airlangga ini membahas penuh poin strategis terkait pengembangan Pulau Rempang.

Tiga gambaran besar poin yang dibahas adalah penyelesaian persoalan yang ada hingga mekanisme solusi bagi masyarakat Rempang; Penetapan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN); dan Penyusunan Peraturan Presiden yang akan menaungi Percepatan Pengembangan Rempang Eco-City.

Menko Airlangga kembali menekankan bahwa Rencana pengembangan wilayah Rempang yang telah dimulai sejak 2004 berdasarkan Akta Perjanjian No. 66 Tahun 2004 kerjasama antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (PT MEG), merupakan proyek nasional yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia. 

Untuk itu pihaknya secara serius, menindaklanjuti pelaksanaan proyeksi pengembangan Rempang Eco-City.

Pemerintah sesuai arahan Presiden RI diharapkan dapat melanjutkan proyeksi Pulau Rempang sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep “Green and Sustainable City”.

Dirinya pun mengatakan bahwa hasil dari rapat akan segera dilaporkan kepada Orang Nomor Satu di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo, dalam waktu dekat.

"Kita sudah dengar dari seluruh K/L disini, ada Pak Gubernur (Kepri) juga. Selesaikan ya Pak Gubernur.” Kata Menko Airlangga yang duduk berdampingan Gubernur Kepri.

“Rapat ini untuk bersama mensinkronkan langkah. Terutama mendorong agar investasi bisa dilaksanakan. Selanjutnya akan kita rapatkan dengan Bapak Presiden." Pungkas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Sementara itu Kepala BP Batam mengatakan pihaknya telah menyampaikan seluruh persoalan yang ada termasuk harapan warga Rempang.

 Ia yang turut serta di dalam ratas selama satu jam itu, amat berharap hasil laporan yang telah dipaparkan, dapat dibahas di tingkat yang lebih tinggi. 

"Kita sudah sampaikan semua apa yang menjadi kendala, persoalan dan harapan warga. Semua KL hadir di sini. Mudah-mudahan hasil rapat hari ini akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi (Presiden)." Kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

PENGEMBANGAN REMPANG MENINGKATKAN KEHIDUPAN

Kepala BP Batam sebelumnya telah menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan kavling seluas 500 meter persegi (bersertifikat) untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.

Dimana, luas kaveling tersebut bertambah dari luasan sebelumnya yang hanya 200 meter persegi. Masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.

Ia juga menginisiasi pemberian bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depan. Wilayah ini akan dilengkapi dengann Fasilitas Ibadah, Fasilitas Dermaga, Fasilitas Olahraga, Akses Jalan, Listrik, Pasar Tradisional, Puskesmas, Sekolah dan TPU.

Tidak hanya itu saja, Muhammad Rudi menegaskan bahwa pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.

Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihaknya optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.

"Harapan besar pemerintah adalah Dengan pembangunan ini, diharapkan anak-anak di Pulau ini akan terlibat dalam pembangunan, sehingga, kesejahteraan dapat merata disarakan oleh semua Masyarakat tidak hanya di Batam melainkan hingga Rempang dan juga Galang hingga wilayah sekitar bahkan Kepri dan Indonesia." Kata Muhammad Rudi.

Pengembangan Rempang Eco-City mencakup pengembangan terintegrasi 
untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan renewable 
energy (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).

Rencana investasi sebesar ±Rp381 triliun dan populasi yang akan bertempat tinggal dan bekerja diprediksi sebanyak 306.000 orang pada tahun 2080.

Ril/Redaksi
Baca selengkapnya »


Sabtu, Agustus 26, 2023
Ketua DPD GMNI Kepri Husnul Husin Mahubessy (kanan). (Foto: Ist)

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Perwakilan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kepulauan Riau (DPD GMNI Kepri) surati Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI terkait dugaan adanya keterlibatan personel Subdit 3 Jatanras Polda Kepri yang dipimpin AKBP Robby Topan Manusiwa dalam praktik judi Kepri, Kamis (24/8/2023). 

Dalam suratnya itu, DPD GMNI Kepri meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan atensi

"Kami meminta Kompolnas untuk melakukan perhatian khusus atas laporan DPD GMNI Kepri terhadap AKBP Robby Topan Manusiwa yang dicurigai membackup bandar-bandar judi besar yang tidak tersentuh serta tidak dilakukan penindakan di lokasi K2, Biliar Center dan Hotel Pacifik Batam," kata Ketua DPD GMNI Kepri Husnul Husin Mahubessy dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023). 

Dia menyampaikan, Robby telah diperiksa oleh Bidpropam Kepolisian Daerah Kepri beberapa waktu lalu. Menurutnya, pihaknya mengetahui informasi itu berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP) yang diterima oleh tertanggal 23 Agustus 2023, dengan Nomor: B/SP2HP2/615/VIII/WAS.2.4/2023.

Kata dia, DPD GMNI Kepri mendukung upaya penegakan hukum beberapa waktu lalu di mana telah dilakukan penutupan dan penyegelan lokasi gelanggang permainan yang terindikasi sebagai kegiatan judi terselubung.  

Menurutnya, DPD GMNI Kepri merasa bahwa fungsi kontrol yang pihaknya miliki harus menjadi perhatian sehingga tidak ada lagi kesenjangan dalam penegakan hukum.  

"DPD GMNI Kepri berharap agar menjadi perhatian khusus untuk di tindaklanjuti oleh Kompolnas," ucapnya. 

Sebelumnya, DPD GMNI Kepri menyampaikan beberapa keluhan ke Divisi Propam Polri terkait penegakan hukum yang dilakukan beberapa waktu lalu, di mana telah dilakukan penutupan dan penyegelan lokasi gelanggang permainan yang terindikasi sebagai kegiatan judi terselubung. 

Husnul mengapresiasi tindakan nyata Polri sudah memberantas sejumlah praktik perjudian melalui Subdit 3 Jatanras Polda Kepri yang dipimpin AKBP Robby Topan Manusiwa. Namun, menurutnya, masih ada 'bandar besar' yang belum dilakukan penindakan. Terkait hal tersebut, DPD GMNI Kepri telah membuat laporan dan diterima oleh Divisi Propam Polri. 

Husnul berharap, laporan itu bisa ditindaklanjuti sehingga pemberantasan praktik judi dan peredaran narkoba di Batam dapat berjalan dengan lebih baik. Merespons, Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta Polri mendengar suara DPD GMNI Kepri terkait pemberantasan praktik judi serta narkoba di Kepri. 

"Polri harus terus mendengar dan merespon setiap masukan masyarakat termasuk adek-adek Mahasiswa di Batam," kata Didik. 


Sumber: Tvonenews.com
Baca selengkapnya »


Selasa, Agustus 08, 2023
Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, (Foto:Ist).

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto mengapresiasi langkah kepolisian di Batam memberantas perjudian dan narkoba. Batam merupakan salah satu wilayah yang sangat rentan terhadap kejahatan judi dan narkoba. Hal ini menimbulkan kerisauan di tengah masyarakat

"Tidak ada bara tanpa ada api. Untuk itu, polisi harus sigap, cepat, dan responsif," katanya, Selasa (8/8-2023).

Menurutnya, langkah pemberantasan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Polri untuk melakukan penegakan hukum, memberantas perjudian, narkotika dan kejahatan lainnya. Tindakan secara holistik harus diterapkan tanpa pandang bulu.

Tidak boleh ada pembiaran atas nama apapun dan kepentingan apa pun. Bukan hanya tidak boleh tebang pilih dan pandang bulu dalam pemberantasan judi dan narkotika, tapi harus holistik diberantas mulai dari bandar, pengedar hingga jaringan-jaringannya, tidak terkecuali para beking dan cukongnya," sambungnya.

Didik mendukung langkah mahasiswa di Batam untuk secara aktif berpartisipasi membantu polisi, termasuk memberikan saran, masukan, dan harapan pada dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan polisi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.


Keterlibatan masyarakat harus aktif, termasuk memastikan polisi terbebas dari perilaku menyimpang dari oknum anggotanya dalam menjalankan penegakan hukum," ucapnya


Selain itu yang tidak kalah penting yakni pengawasan atau check and balances yang dilakukan oleh masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Dan yang tidak kalah penting pembinaan serta pengawasan dari internal kepolisian juga sangat dibutuhkan untuk memastikan agar para anggota terbebas dari infiltrasi dan intervensi dari bandar dalam menjalankan penegakan hukum," tuturnya. . 

Sebelumnya Didik meminta Polri mendengar suara Aliansi Mahasiswa Kepulauan Riau (Kepri) terkait pemberantasan praktik judi serta narkotika dan obat terlarang (narkoba) di Kepulauan Riau.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kepri Husnul Husin Mahubessy menyampaikan beberapa keluhan ke Divisi Propam Polri terkait penegakan hukum yang dilakukan beberapa waktu lalu, di mana telah dilakukan penutupan dan penyegelan lokasi gelanggang permainan yang terindikasi sebagai kegiatan judi terselubung.Ia mengapresiasi tindakan nyata Polri sudah memberantas sejumlah praktik perjudian melalui Subdit 3 Jatanras Polda Kepri yang dipimpin AKBP Robby Topan Manusiwa. Namun menurutnya masih ada bandar besar yang belum dilakukan penindakan.

Terkait hal tersebut, DPD GMNI Kepri telah membuat laporan dan diterima oleh Divisi Propam Polri. Husnul berharap, laporan itu bisa ditindaklanjuti sehingga pemberantasan praktik judi dan peredaran narkoba di Batam dapat berjalan dengan lebih baik.

Sumber: Media Indonesia
Baca selengkapnya »


Sabtu, Agustus 05, 2023
Ketua GMNI Kepri, Husnul Husin. 

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI Kepri) Husnul Husin Mahubessy, meminta Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keaman (Menkopolhukam) untuk turun tangan dalam menindak, memberantas maraknya judi dan narkoba di Kepuluan Riau terkusus Kota Batam.

Jangan terkesan di tengah-tengah masyarakat bahwa pemerintah dan penegak hukum melakukan pembiaran terhadap kejahatan judi dan narkoba. 

"Jangan terkesan pembiaran," ujarnya, di restoran merah delima dikemayoran baru," Sabtu (5/8-2023).

"Kami sudah membuat laporan ke Devisi Propam Polri, Senin lalu, terkait adanya oknum Polda Kepri yang mencoba membekengi perjudian di Batam," tuturnya kembali. 

Dengan itu, DPD GMNI Kepri dengan tegas meminta propam polri agar segera ditindak lanjuti sesuai laporan Senin lalu.

"Kalo dalam waktu dekat belum ditindak lanjuti, kami akan langsung laporkan ke Menkopolhukam dan DPR RI Komisi 3," ungkapnya. 

Lanjut Husnul, terkait gelanggang permainan dan bola pimpong yang terindikasi sebagai kegiatan judi terselubung di beberapa tempat di Kota Batam akan segera kami laporkan ke pihak terkait, yaitu Menkopolhukam dan DPR RI komisi 3.

"Sesuai arahan Pak presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa citra Institusi Polri harus dijaga. Jangan karena beberapa oknum Polri yang nakal jadi berefek buruk ke seluruh lapisan dan kepercayaan publik ke Polri menurun. Mari kita jaga sama Polri,"  tutup Husnul.

Redaksi
Baca selengkapnya »


Selasa, Agustus 01, 2023
DPD GMNI Kepri saat Melaporkan ke Propam Mabes Polri. 

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kepulauan Riau (DPD GMNI Kepri) mendorong Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memberikan atensi pada pemberantasan judi serta narkotika dan obat terlarang (Narkoba) di Kepri.

Ketua DPD GMNI Kepri, Husnul Husin Mahubessy meminta Divisi Propam Polri menindak adanya dugaan oknum anggota yang bermain dalam praktik judi serta peredaran narkoba di Batam. Menurutnya, Polri tidak boleh ‘Tebang Pilih’ dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktik perjudian serta peredaran narkoba.

“Kami menyampaikan beberapa keluhan. Kami mendukung (Polri) upaya penegakan hukum yang dilakukan beberapa waktu lalu, dimana telah dilakukan penutupan dan penyegelan lokasi gelanggang permainan yang terindikasi sebagai kegiatan judi terselubung,” kata Husnul kepada wartawan usai menyampaikan laporannya ke Propam Mabes Polri, Senin (31/7/ 2023).

Ia juga menerangkan, tindakan nyata Polri sudah dilakukan kepada KTV JJ, KTV Bombastis, dan KTV Dragon oleh Jajaran Polda Kepri melalui Subdi 3 Jatanras Polda Kepri yang dipimpin AKBP Robby Topan Manusiwa.

Namun, menurutnya, tindakan tegas itu justru diduga telah di cederai dengan adanya permainan atau bandar besar yang tidak tersentuh serta tidak dilakukan penindakan di lokasi K2, Biliard Center, dan Hotel Pacifik.

“Kami selaku pemerhati penegakan hukum yang bernaung di bawah organisasi mahasiswa dan kepemudaan di Kepri memperhatikan bahwa adanya dugaan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dengan menggunakan kewenangannya yang dimiliki. Dimana menegakkan hukum dengan berlindung pada Tupoksi yang diberikan undang-undang dengan tujuan memonopoli dan mendapat sorotan besar,” katanya.

Berangkat dari itu, DPD GMNI Kepri telah membuat laporan dan diterima oleh Divisi Propam Polri. Husnul pun berharap, laporan itu bisa ditindaklanjuti Divisi Propam Polri Agar Menindak Tegas oknum oknum terkait yang terlibat Dalam Praktek judi dikepri khususnya batam. 

(Tim) 

Baca selengkapnya »


Kamis, Juli 13, 2023 ,
Kepala BP Batam dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Airlangga Hartarto

KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi terus mendorong percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang.

Bersama Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, Muhammad Rudi melaporkan perkembangan terkini kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dalam rapat Progres Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City, Rabu (12/7/2023). 

Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kementerian Bidang Perekonomian RI tersebut dihadiri oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susiwijono; Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi; Deputi VI Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo; Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad; dan perwakilan PT. Makmur Elok Graha (MEG)

Dalam kesempatan pertama, Muhammad Rudi mengatakan, upaya percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang telah dimulai sejak Launching Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City pada bulan April silam.

Selanjutnya, BP Batam menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada PT. MEG sebagai pengelola pengembangan Pulau Rempang yang kemudian secara resmi diberi nama Kawasan Rempang Eco-City.

“Kami juga sudah melakukan pencabutan SK Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) dan SK Pelepasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK),” jelas Muhammad Rudi.

Tidak hanya itu, pihaknya telah mendata baik jumlah penduduk maupun aset pemerintah yang rencananya akan direlokasi ke Pulau Galang dengan luas lahan 199 hektar.

“Bila masyarakat bersedia kita relokasi, kami sudah siapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit, kemudian kami sediakan juga Fasum dan Fasos, serta area kantor pemerintahan,” ujar Muhammad Rudi.

Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.

“Kami sangat membutuhkan dukungan penuh dari kementerian terkait untuk pelepasan HPK menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), penerbitan Sertipikat (Hak Pengelolaan) HPL, koordinasi pengelolaan pesisir, dan tentunya dukungan anggaran untuk pengembangan jalan Trans Barelang dan Sembulang,” pungkasnya.

Dengan demikian, bila seluruh proses mendapat dukungan dari semua pihak, Muhammad Rudi yakin, Kawasan Rempang Eco-City dapat segera beroperasi dengan lancar di Batam.

_Batam Sebagai Pusat Energi Terbarukan Terbaik Indonesia_

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto mengimbau untuk mengawal permohonan dukungan maupun persetujuan dari masing-masing kementerian terkait.

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan apresiasinya kepada BP Batam yang telah menyiapkan area relokasi beserta fasilitas pendukungnya untuk masyarakat setempat.

“Saya rasa langkahnya sudah baik, karena BP Batam telah menyiapkan konsep _resettlement_ untuk masyarakat. Dan hal-hal terkait koordinasi antar instansi bisa kita dudukkan bersama untuk bisa mempercepat proses pengembangan Kawasan Rempang,” ungkapnya.

Airlangga juga secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Pulau Batam sebagai pusat energi terbarukan di Indonesia.

“Proses pengolahan energi solar di Batam nantinya sudah dari hulu ke hilir. Sehingga kita bisa mengekspor energi ke Singapura dan negara lain. Oleh karena itu saya ingin Batam menjadi daerah dengan sumber _renewable energy_ terbaik di Indonesia,” pungkas Airlangga.

(rud)
Baca selengkapnya »


Minggu, Juni 18, 2023
Penerimaan Penghargaan. 

KEPRIAKTUAL.COM: Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi dinobatkan menjadi salah satu Pemimpin Terpopuler di media digital kategori Kepala Lembaga dalam gelaran puncak The 1st Indonesia GPR Awards (IGA) 2023 di Makassar. 

Anugerah tersebut diberikan oleh Founder dan CEO Humas Indonesia Asmono Wikan kepada Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Sudirman Saad di Ballroom Hotel Claro, Jumat, (16/6/2023) malam. 

Dalam gelaran itu juga, Humas BP Batam berhasil meraih penghargaan kategori Lembaga Humas Pemerintah Terbaik. 

Kepala BP Batam Muhammad Rudi melalui Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Sudirman Saad menyebut, penghargaan yang diraih atas kerja keras semua pihak khususnya kinerja Humas. Menurutnya, humas memiliki peran penting dalam menyuguhkan informasi program dan kebijakan pimpinan seperti kemudahan investasi dan pembangunan infrastruktur. 

"BP Batam memiliki KPI (Key Performance Indicator) salah satunya adalah investasi, maka tentu saja humas menjadi sangat vital dan sebagai instrumen untuk mengkomunikasikan semua kegiatan agar Batam dikenal luas oleh investor  dalam negeri dan luar negeri," kata Sudirman Saad. 

Ia berharap agar pihaknya terus berinovasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika transformasi komunikasi di era digital sehingga dapat membentuk persepsi publik bagi reputasi organisasi. "Humas menjadi posisi strategis bagi kami sehingga tiada hari tanpa komunikasi publik," serunya. 

Kota dengan julukan Angin Mamiri ini menjadi saksi atas capaian Muhammad Rudi dan BP Batam. Penghargaan Pemimpin Terpopuler di Media Digital itu pun menambah deretan penghargaan yang diraih Muhammad Rudi ditahun sama. Sebelumnya, akhir Februari lalu ia dinobatkan sebagai Visioner Leader of Indonesia dari Seven Media Asia di Bali. 

Adapun pemimpin terpopuler kategori lembaga negara turut diraih Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sedangkan kategori lembaga Humas pemerintah juga terpilih Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan BPJS Kesehatan.

Founder dan CEO Humas Indonesia Asmono Wikan memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para pemenang terutama kepada pemimpin terpopuler. 

"Selamat kepada pemenang IGA 2023, teruntuk para pemenang terpopuler pemberitaan media digital, itu adalah hasil kerja sama kami dengan NoLimit," ungkapnya. 

Disebutkan NoLimit merupakan perusahaan teknologi yang berfokus untuk memonitor dan melakukan analisis terhadap media online dengan menggunakan teknologi big data. Kategori ini diambil berdasarkan data-data pemberitaan di media online selama rentang waktu 1 Januari hingga 31 Desember 2022 dengan memonitor lebih dari 15.000 media online. 

Lebih lanjut, ia menyebut IGA lebih menekankan kepada aspek kinerja humas yang mengacu pada indikator ilmiah seperti paid media, earned media, shared media dan owned media (PESO) dan pengukuran AMEC Integrated Evaluation Framework.

"Kami ingin humas pemerintah betul-betul berdampak untuk masyarakat,” harapnya.

IGA 2023 sebagai barometer pencapaian tertinggi kinerja kehumasan pemerintah sepanjang 1 Februari 2022 - 31 Januari 2023. Kehadiran kompetisi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya humas yang strategis dan kontributif bagi reputasi positif Indonesia. [a]

Baca selengkapnya »


Sabtu, Juni 10, 2023
RDP di Komisi VI DPR RI.

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, pada Kamis (8/6/2023) di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta Pusat. 
 
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, serta para Anggota Bidang dan jajaran.
 
Adapun rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung, dan dihadiri oleh 25 orang anggota Komisi VI DPR RI, yang  membahas tiga hal, antara lain:
 
1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam TA. 2024
2. Evaluasi Anggaran TA. 2022 
3. Tindak lanjut RDPU Komisi VI DPR RI dengan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kepulauan Riau
 
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi pada kesempatan pertama mengatakan, BP Batam telah menetapkan target penerimaan TA. 2024 sebesar Rp2,66 triliun atau lebih tinggi 24,10 persen dari target TA. 2023 sebesar Rp2,14 triliun.
 
Ketentuan tersebut sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan R.I. Nomor S-287/MK.02/2023 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/ Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024, yang telah disepakati pada Konsinyering Pembahasan RKP dan RKA BP Batam pada Senin (29/5/2023) lalu. 
 
“Pagu sejumlah itu dialokasikan untuk 2 program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis,” jelas Muhammad Rudi. 
 
Terkait kinerja BP Batam tersebut, Muhammad Rudi berkomitmen pada sisi penerimaan, BP Batam akan berusaha untuk menggesa realisasi kegiatan yang menghasilkan PNBP, antara lain dari Layanan Pengelolaan Pertanahan, Pelabuhan, Rumah Sakit, Pengelolaan SPAM, dan Aset Lainnya. 
 
“Sementara itu di sisi belanja, kami akan menempuh langkah-langkah percepatan proses pencairan anggaran, pengadaan dan realisasi berbagai kegiatan yang telah direncanakan,” ujarnya. 
 
Dari sisi investasi, sesuai data rilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi di Batam mengalami peningkatan dimulai tahun 2018 yaitu sebesar Rp10,8 triliun, kemudian tahun 2019 sebesar Rp15,5 triliun, dan tahun 2020 sebesar Rp22,97 triliun. 
 
“Dengan demikian kontribusi investasi asing rata-rata sebesar Rp9,15 Triliun tiap tahun,” ujar Muhammad Rudi. 
 
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat sekaligus pimpinan rapat, Martin Manurung beserta beberapa anggota Komisi VI DPR RI memberikan beberapa masukan pengembangan potensi investasi di bidang kesehatan, pariwisata, dan pendidikan bertaraf internasional.
 
“Kami mengapresiasi pemaparan BP Batam yang dinilai lengkap dan komprehensif. Tapi ada beberapa potensi investasi yang bisa dikaji oleh BP Batam supaya peluangnya dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Martin.
 
“Dan mengenai anggaran yang diajukan, prinsipnya kami setuju karena sudah dibahas di konsinyering. Jadi BP Batam bisa fokus ke percepatan penyelesaian masalah perizinan lahan dan investasi,” lanjutnya.
 
Ide-ide pengembangan investasi tersebut disambut baik oleh Muhammad Rudi beserta jajaran. Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian bisnis untuk menganalisa faktor SWOT dari sektor-sektor yang diusulkan.
 
”Kami sangat apresiasi masukan-masukan dari pimpinan rapat dan anggota Komisi VI DPR RI, dan akan kami kaji lebih lanjut untuk kemajuan perekonomian Batam ke depannya,” tutup Muhammad Rudi.
 
(rud)
Baca selengkapnya »


Rabu, Mei 17, 2023
Menkominfo Johnny G Plate (Baju Rompi Tahanan). (Foto: Net).

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka.

Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022.

“Satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka seperti yang Anda saksikan tadi dan langsung dilakukan penahanan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di Kejagung, Rabu (17/6/2023).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri.

“Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka,” kata Kuntadi.

Pantauan Kompas.com di lokasi, Plate tampak keluar mengenakan rompi berwarna pink khas baju tahanan Kejagung. Tangannya juga terlihat diborgol. Setelah keluar dari gedung pemeriksaan, Johnny langsung masuk ke mobil tahanan Kejagung.

Adapun penetapan tersangka disampaikan usai Plate resmi menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, pada hari ini.

Sebelum hari ini, Plate sempat diperiksa pada Selasa (14/2/2023) dan Rabu (15/3/2023) lalu dalam kapasitas sebagai saksi. Diketahui, kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 8 triliun.

Kejagung sudah menetapkan lima orang tersangka. Salah satunya Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL). Sementara itu, keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali (MA), Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan (IH). Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak (GMS); dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto (YS).

Mereka secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum atau penyelewengan yang dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu. Akibat perbuatan para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Sumber : Kompas.com

Baca selengkapnya »


Kamis, Mei 11, 2023

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengecek di lapangan dan memastikan langsung keandalan listrik. (Foto: Ist)

LABUAN BAJO|KEPRIAKTUAL.COM: Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengecek di lapangan dan memastikan langsung keandalan listrik di semua lokasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk pengisian daya kendaraan delegasi. Pengecekan tersebut dilakukan pada Sabtu (6/5) di Labuan Bajo.

“Event ini akan menjadi wajah sekaligus kebanggaan bangsa Indonesia. Sehingga, saya bersama jajaran Direksi hadir langsung di lapangan. Tadi saya sudah mengecek venue utama dan SPKLU. Saya pastikan pada hari ini, seluruh infrastruktur kelistrikan untuk mendukung KTT ASEAN telah siap digunakan 100 persen,” ucap Darmawan.

Sama seperti event-event internasional sebelumnya, PLN juga menerapkan skema listrik tanpa kedip atau Zero Down Time (ZDT) lewat pasokan berlapis pada gelaran KTT ASEAN ini. Khususnya untuk venue prioritas seperti Hotel Meruorah Komodo, Ayana Resort, Hotel Laprima, Sudamala Resort Komodo, Hotel Plataran Komodo, Mice Tanamori, Bandar Udara Komodo, Hotel Sylvia, Puncak Waringin, media center, dan lokasi fasilitas pendukung lainnya.

“Kami mengecek seluruh infrastruktur kelistrikan mulai dari jaringan dan gardu listrik, Uninteruptible Power Supply (UPS), SPKLU, sampai pada ruangan-ruangan yang akan digunakan oleh Kepala Negara,” jelas Darmawan.

Dalam salah satu kunjungannya, Darmawan juga bertemu langsung dengan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi di Kantor Bupati Manggarai Barat. Pada kunjungan tersebut, Darmawan menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah berjalan baik antara PLN dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam mempersiapkan infrastruktur kelistrikan untuk mendukung KTT ASEAN.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bahu-membahu bersama PLN untuk menyukseskan gelaran KTT ASEAN ini. Salah satunya, dalam penyediaan lahan untuk peralatan kelistrikan dan SPKLU di halaman kantor Bupati,” tutur Darmawan.

Kehadiran SPKLU dalam KTT ASEAN ini menjadi sangat penting, karena mobilisasi seluruh delegasi, pengamanan, dan operasional akan menggunakan kendaraan listrik. PLN telah menyediakan 108 SPKLU guna memenuhi kebutuhan daya listrik untuk 271 unit kendaraan.

“Semua SPKLU telah siap. Untuk operasionalnya, kami akan terus berkoordinasi, khususnya dengan Paspampres dalam mengatur pelaksanaan pengisian daya kendaraan listrik,” kata Darmawan.

Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi mengapresiasi PLN yang telah menyiapkan sistem kelistrikan di Labuan Bajo untuk mendukung KTT ASEAN. Menurutnya kesuksesan event ini akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia.

“Atas nama Pemerintah dan seluruh rakyat Manggarai Barat, saya mengucapkan terima kasih kepada PLN. Koordinasi dan persiapan PLN ini sudah terlihat dari jauh-jauh hari, jauh sebelum yang lain mulai menyiapkan,” ucap Edistasius.

Edistasius bersama Darmawan juga mencoba langsung pengisian daya kendaraan listrik delegasi menggunakan SPKLU PLN yang berada di Kantor Bupati Manggarai Barat.

“Tadi sudah kami cek SPKLUnya dan sudah kami coba langsung untuk mengisi daya kendaraan listrik. Semuanya berfungsi dengan baik. Pengisiannya juga mudah dan sangat cepat,” pungkas Edistasius. (r)

Baca selengkapnya »


Kamis, Mei 11, 2023
Petugas PLN dan Polri Berbincang-bincang dalam Pengamanan infrastruktur ketenagalistrikan.

LABUAN BAJO|KEPRIAKTUAL.COM: PT PLN (Persero) bersinergi dengan Badan Pemelihara dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Baharkam Polri) untuk mengamankan infrastruktur ketenagalistrikan demi menyukseskan gelaran KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang berlangsung pada 9-11 Mei 2023. Hal ini tercermin melalui kunjungan Kepala Baharkam Polri, Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran M.Si. ke Pos Komando atau Command Center PLN di Labuan Bajo.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa kunjungan Kepala Baharkam (Kabaharkam) Polri ke Command Center PLN merupakan wujud sinergitas dalam menjaga keandalan pasokan listrik KTT ASEAN di Labuan Bajo.

“KTT ASEAN merupakan momentum menunjukkan jati diri Indonesia kepada dunia internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menyukseskannya, termasuk antara PLN dan Polri,” jelas Darmawan.

Darmawan juga memaparkan, tidak hanya pada KTT ASEAN, kolaborasi antara PLN dan Polri selalu terjalin dalam menjaga Objek Vital Nasional (Obvitnas) ketenagalistrikan, mulai dari pembangkit, transmisi hingga distribusi demi menghadirkan listrik yang andal kepada seluruh pelanggan di tanah air.

“Listrik andal yang dinikmati oleh seluruh pelanggan merupakan buah dari sinergitas antara PLN dan Polri. Karena hampir seluruh infrastruktur kelistrikan milik PLN dari hulu hingga hilir jelas membutuhkan pengamanan dari pihak kepolisian, apalagi infrastruktur kelistrikan penunjang bagi KTT ASEAN di sini,” terang Darmawan.

Dirinya juga menambahkan, pengamanan tidak hanya dilakukan pada objek vital kelistrikan saja, PLN juga melakukannya terhadap data center ketenagalistrikan.

“Melalui transformasi, kami terus melakukan digitalisasi secara menyeluruh pada tiap lini proses bisnis, termasuk cyber security pada data center kelistrikan,” tambah Darmawan.

Tidak hanya itu, pada agenda KTT ASEAN di Labuan Bajo, PLN juga melengkapi setiap Obvitnas dengan kamera CCTV yang dapat dipantau secara langsung di Command Center. Sehingga apabila terjadi intervensi secara fisik dapat termonitor secara otomatis dan segera ditindaklanjuti.

Menanggapi hal tersebut, Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran M.Si. mengatakan akan terus mendukung langkah PLN dalam mengamankan infrastrukturnya, baik fisik maupun siber.

Menurutnya, kedua pengamanan tersebut penting dilakukan agar KTT ASEAN dapat berjalan sukses seperti gelaran KTT G20 sebelumnya yang berlangsung tanpa kendala dari sisi kelistrikan.

“Dari diskusi tadi, saya akan terus mendukung sistem pengamanan kelistrikan yang dijalankan PLN. Semoga ajang KTT ASEAN ini akan berjalan sesuai ekspektasi dan benar-benar tanpa kedip sama seperti G20 di Bali,” katanya.

Fadil juga mengatakan bahwa kelistrikan merupakan salah satu unsur vital dan strategis dalam penyelenggaraan agenda KTT ASEAN di Labuan Bajo.

“Listrik tentu menjadi salah satu unsur vital sekaligus strategis bagi keberhasilan event internasional ini, kita perlu pastikan bersama dengan cermat keamanannya,” pungkas Fadil.

Sebagai wujud dukungan kepada transisi energi di tanah air, Polri juga menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional pengamanan KTT ASEAN di Labuan Bajo. (r)
Baca selengkapnya »


Rabu, Mei 03, 2023
AKBP Achiruddin Hasibuan.

KEPRIAKTUAL.COM: Kepolisian Daerah Sumatera Utara menetapkan Ajun Komisaris Besar Achiruddin Hasibuan sebagai tersangka karena diduga membiarkan anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral.

“Hari ini juga ditetapkan sebagai tersangka terhadap yang bersangkutan (AKBP Achiruddin Hasibuan) sebagai tersangka,” ucap Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara Inspektur Jenderal RZ Panca Putra Simanjuntak di Medan, Selasa malam, 2 Mei 2023.

Ia mengatakan Achiruddin telah membiarkan anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya seseorang padahal dirinya berada di lokasi kejadian itu. Polisi juga telah menetapkan Aditya sebagai tersangka penganiayaan.

Dalam kasus tersebut, kata Putra, Achiruddin Hasibuan dijerat Pasal 304, 55, atau 56 KUHP. “Karena keberadaan (AKBP Achiruddin Hasibuan) pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu,” ucap Kapolda.

Sebelumnya, Polda Sumut memutuskan memecat Achiruddin Hasibuan melalui mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikarenakan terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku yang membiarkan tersangka AH melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral.

“Seharusnya dia bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi dari fakta pada pemeriksaan sidang kode etik hanya melihat, tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan,” ucap Kapolda.

Berdasarkan pertimbangan itu, Kapolda mengatakan Propam Polda Sumut memutuskan bahwa perilaku AKBP Achiruddin Hasibuan terjerat Pasal yang dikenakan dan diterapkan Pasal 5, 8, 12 dan 13 Perpol No 7 Tahun 2022.

“Sanksi itu melanggar etika kepribadian, etika kelembagaan dan kemasyarakatan. Tiga etika itu dilanggar sehingga majelis komisi kode etik memutuskan pada saudara AH untuk diberlakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), ” ucap Putra.

Sumber: 45meredeka.com
Baca selengkapnya »


Sabtu, April 29, 2023
Rohmat Yusuf.

PONTIANAK|KEPRIAKTUAL.COM: Menjadi wartawan sekaligus mahasiswa aktif saat menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi, adalah dua hal yang tak semua orang bisa melakukannya bersamaan.

Tapi itu tak berlaku bagi lelaki bernama Rohmat Yusuf, Redaktur Media Partner Grup Indonesia (MPGI).

Aktivis muda ini berhasil mendirikan homeditor.id tahun 2020 yang tidak mudah diraih banyak pihak.

Saat diwawancarai, Yusuf mengucapkan rasa senangnya karena telah berhasil mendirikan homeditor.id Baginya hal tersebut merupakan tantangan dalam mewujudkan dan menjaga marwah organisasi,” ujarnya saat diwawancarai, akhir Maret 2023.

Yusuf menceritakan awal perjuangannya bermula ketika ia masuk ke media pers, dunia jurnalistik yang diminatinya sejak semester 4.

“Awalnya keinginan saya cuman ingin berorganisasi, menuntut ilmu dan kuliah dengan baik tanpa memikirkan akan menjadi aktivis muda dan mendirikan homeditor.id,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, selaku Co Founder, Natanel mengatakan, Rohmat Yusuf merupakan sosok yang gigih dalam mencapai sesuatu.

“Yusuf adalah orang yang gigih dan visioner,” katanya.

Ia juga menuturkan bahwa pengalaman Yusuf membuat dia pantas menerima gelar aktivis muda. “Dia pantas meraih gelar itu,” tutur Natanel.  

(agam)
Baca selengkapnya »


Jumat, April 14, 2023 ,
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi Salami   Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat, ekonomi Batam tumbuh meroket dengan persentase 6,84 persen tahun 2022 lalu.

Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, pun mengapresiasi kabar positif tersebut. Menurutnya, Batam menjadi penopang ekonomi Provinsi Kepri yang hanya mendapat capaian 5,09 persen sepanjang tahun 2022.

"Ini sebuah pencapaian yang baik. Pertumbuhan ekonomi Batam ke depan bakal terus meningkat seiring potensi investasi yang saat ini akan terus direalisasikan," ujar Airlangga dalam pidatonya di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Gedung Ali Wardhana, Rabu (12/4/2023).

Tidak hanya itu, Airlangga juga mengapresiasi kerja keras BP Batam, di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi, yang saat ini sedang gencar mempersiapkan beberapa rencana strategis. Satu di antaranya adalah pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi khusus.

Ia yakin, pengembangan Pulau Rempang bakal memberikan nilai positif untuk Kota Batam di tengah persaingan investasi saat ini.

Tidak hanya itu, sejumlah langkah strategis BP Batam dalam meningkatkan realisasi investasi diyakini Airlangga akan kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya.

"Kemajuan Kota Batam ini adalah suatu hal yang sudah kita nantikan. Kalau dilihat dari Singapura, saya ingin Batam menyala," pungkasnya.

Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi Batam naik 2,09 persen dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 lalu yang hanya mencatatkan persentase sebesar 4,75 persen.

Berdasarkan catatan Pusat Pengembangan BP Batam, pencapaian Kota Batam jauh lebih tinggi dibandingkan persentase Provinsi Kepri (5,09 persen) dan Nasional (5,31 persen).

Dari catatan tersebut, kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2022 datang dari industri pengolahan dengan persentase mencapai 58,05 persen. Lalu disusul dari sektor konstruksi dengan persentase 20,23 persen.

Tingginya pertumbuhan ekonomi ini pun juga tak terlepas dari rencana strategis BP Batam dalam mengembangkan Kota Batam ke depan.

"Pertumbuhan ekonomi Kota Batam lebih baik dari kabupaten/kota lainnya. Ini berkat dukungan dan usaha dari seluruh pihak, saya titip pembangunan saat ini untuk kita semua," ungkap Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Rudi optimistis, pertumbuhan ekonomi Kota Batam bakal menyentuh angka tujuh persen pada tahun 2023.

Bukan tanpa alasan, bagi Rudi, pertumbuhan ekonomi tak terlepas dengan peningkatan investasi di Kota Batam.

Investasi dipandang sebagai hal penting untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah.

Keberhasilan BP Batam dalam mendongkrak peningkatan nilai investasi juga merupakan suatu pencapaian yang tak bisa dilepaskan dalam laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasalnya, realisasi investasi Batam mencapai Rp 13,63 triliun di tahun 2022.

Realisasi investasi tersebut didominasi oleh penanaman modal asing (PMA) dengan persentase 82 persen atau setara Rp 11,11 triliun dengan jumlah 1.738 proyek.

Sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Batam mencapai Rp 2,52 triliun dengan total 2.153 proyek.

Dengan lokasi Batam yang strategis untuk jalur perdagangan internasional ataupun kegiatan ekspor-impor, bukan tak mungkin jika pertumbuhan ekonomi bakal terus naik ke depannya.

"Mari bersama-sama kita jaga iklim investasi di Kota Batam," pungkasnya. (DN)
Baca selengkapnya »


Kamis, April 13, 2023 ,
Peluncuran Program Pengembangan Pulau Rempang.

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, optimistis realisasi investasi bakal terus meningkat seiring pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan khusus ke depan.

Di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, Rudi menjelaskan jika BP Batam bakal menjadikan Pulau Rempang sebagai The New Engine of Indonesian's Economic Growth dengan konsep "Green and Sustainable City".

"BP Batam sudah menyiapkan _development plan_ sebagai pemanfaatan kawasan. Terima kasih kepada Pak Menko Perekonomian yang telah mendukung pertumbuhan investasi di Kota Batam," ujar Rudi dalam agenda peluncuran (Launching) Program Pengembangan Pulau Rempang di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (12/4/2023).

Selain itu, orang nomor satu di Kota Batam tersebut juga memaparkan bahwa Pulau Rempang bakal menjadi kawasan industri sekaligus pariwisata yang memiliki "Green Zone".

Nantinya, kawasan itu juga memberikan kemudahan koneksi antar pulau sekitar serta menyajikan zona pariwisata yang mengedepankan konservasi alam.

Ada pula taman burung serta zona sejarah dan kawasan agrowisata terpadu yang memanfaatkan keunggulan alam di pulau tersebut.

Tak main-main, lanjut Rudi, target investasi di pulau itu pun mencapai Rp 381 triliun dan akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 306 ribu orang.

"Saya berharap, akselerasi pengembangan wilayah Rempang nantinya bisa ikut memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah," bebernya lagi.

Dalam agenda tersebut, Rudi juga berkesempatan untuk menerima langsung SK HPL Kawasan Rempang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang diserahkan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Raja Juli Antoni.

Ia juga turut menyerahkan _Development Plan_ kawasan tersebut kepada PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai perusahaan pengembang.

Rudi berharap, PT MEG dapat mempercepat pembangunan kawasan sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam.

Apalagi Kota Batam merupakan daerah paling berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri dengan capaian 6,84 persen sepanjang tahun 2022 lalu.

"BP Batam butuh dukungan dari kementerian dan lembaga terkait demi mewujudkan pengembangan pulau yang akan didukung dengan energi terbarukan," pungkasnya.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, turut mengapresiasi keberhasilan BP Batam dalam meningkatkan realisasi investasi serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sepanjang tahun 2022 lalu.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dengan persentase 6,84 persen tahun lalu merupakan keberhasilan tersendiri di tengah kebangkitan daerah pasca Pandemi Covid-19.

"Tentu ini sebuah pertumbuhan yang baik. Pengembangan Pulau Rempang ini menjadi potensi untuk meningkatkan realisasi investasi ke depan," ujar Airlangga.

Airlangga berharap, Kepala BP Batam mampu mengawal realisasi investasi yang ada serta menjadikan Kota Batam sebagai pusat investasi di Indonesia.

"Kalau dilihat dari Singapura, saya ingin Batam menyala. Jadikan Batam sebagai pusat investasi negeri," tambahnya. (DN)
Baca selengkapnya »


Jumat, Maret 31, 2023 , ,

Terdakwa Irjen Teddy Minahasa (Foto:Net).

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang tuntutan. Jaksa meyakini Teddy bersalah dalam kasus tukar sabu barang bukti kasus narkoba dengan tawas.

"Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," kata jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati," sambung jaksa.

Jaksa meyakini tidak ada hal pembenar dan pemaaf atas perbuatan Teddy. Jaksa meyakini Teddy bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa meyakini Teddy merupakan pencetus awal penggelapan barang bukti sabu untuk dijual. Jaksa juga meyakini Teddy sebagai orang yang mengajak mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara untuk bekerja sama menukar sabu hingga menjualnya melalui Linda Pujiastuti.

Jaksa meyakini Dody telah menerima uang Rp 300 juta dari Linda dari hasil penjualan 1 Kg sabu. Jaksa meyakini uang Rp 300 juta itu telah diterima oleh Teddy dalam mata uang asing.

Hal memberatkan Teddy ialah telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, memanfaatkan jabatannya sebagai Kapolda Sumbar dalam peredaran gelap narkoba hingga berbelit-belit dalam sidang. Sementara itu, tak ada hal yang meringankan tuntutan Teddy.

Dalam kasus ini, Teddy Minahasa didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan seberat lebih dari 5 gram. Perbuatan itu dilakukan Teddy bersama tiga orang lainnya.

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram," kata jaksa saat membacakan dakwaan di PN Jakbar, Kamis (2/2).

Tiga orang yang dimaksud adalah mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Doddy Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti. Mereka didakwa dengan berkas terpisah.

Dody dan Linda telah dituntut lebih dulu. Dody dituntut 20 tahun penjara dan Linda dituntut 18 tahun penjara.


Sumber: Detik.com

Baca selengkapnya »


Sabtu, Maret 11, 2023 ,
penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024.

JAKARTA|KEPRIAKTUAL.COM: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melaksanakan penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang dilaksanakan di Aula Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta Pusat.

Komitmen bersama ini dilakukan pada Jum'at (10/3/2023), bersama dengan seluruh Tim Nasional Pencegahan Korupsi. 

Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama Pimpinan Lembaga Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari BPKP RI, KPK RI dan Mahkamah Agung.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan pihaknya bersyukur atas kepercayaan yang diberikan. Komitmen ini sekaligus menjadi cambuk bagi pihaknya dan jajaran dalam tata kelola administrasi dan keuangan BP Batam.

"Di satu sisi kita bangga tentu atas kepercayaan ini, namun di sisi lain tentu ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah cambuk bagi kita untuk terus memperbaiki tata kelola kita. Hal ini sesuai dengan arahan Kepala BP Batam Bapak Muhammad Rudi, bagaimana sistem itu mudah dan cepat." Katanya.

"Kemudian yang ditekankan adalah bukan input dan output saja, melainkan outcome. Sehingga jelas dan terukur apa hasil dari pelaksanaan anggaran yang telah kita lakukan, dan hasil itu ada dampaknya dan dirasakan masyarakat." Tutur Wahjoe.

Komitmen ini dilakukan dalam Rangka Melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan menindaklanjuti Peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Periode Tahun 2023-2024 pada 20 Desember 2022 lalu.

Acara ini juga diisi dengan seminar yang menghadirkan para narasumber untuk membahas fokus Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi yakni Menteri PANRB Azwar Anas; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh;  Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Dwiarso Budi Santiarto; dan Pimpinan KPK RI Alexander Marwata.

Menteri PANRB Azwar Anas mengatakan bahwa transformasi digital menjadi instrumen kunci pencegahan korupsi. Pihaknya meyakini dengan Birokrasi yang tersistem secara digital, mudah dan transparan menjadi katalisator mengeliminasi potensi korupsi.

"Sesuai arahan Presiden yang kita create intinya Birokrasi yang lincah, mudah dan gak ruwet. Ini yang kita harapkan dapat segera diaplikasikan oleh semua K/L dan daerah." Pungkas Azwar Annas.

Komitmen ini diikuti oleh 19 Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal dari Kementerian dan Lembaga Pelaksana Aksi, salah satunya adalah Badan Pengusahaan Batam.

Ril/BP Batam

Baca selengkapnya »


Langganan: Postingan (Atom)
Copyright 2024 KEPRIAKTUAL.COM
IT Support : ABT

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.