Dukung Koruptor, Sekda Kota Batam Bungkam Ketika Dikonfirmasi

Kantor Pemko Batam, fhoto: Istimewa

BATAM KEPRIAKTUAL.COM: Pemerintah Kota (Pemko) Batam keluarkan surat edaran tertanggal 26 Desember 2018 dengan nomor: 390/BKPSDM-PPIF/XII/2018, ditandatangani H. Jefridin. Surat edaran tersebut ditujukan kepada kepala OPD dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dalam surat edaran tersebut, guna untuk membantu membayarkan hasil korupsi dana hibah bansos Pemko Batam tahun anggaran 2011 yang dikorupsi oleh mantan Kasubbag Bantuan Sosial bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam, Abd. Samad. Pemerintah Kota Batam meminta bantuan/sumbangan kepada seluruh korps pegawai di lingkungan Pemko Batam minimal sebesar Rp 50 ribu.

Dimana setelah hasil putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) menyatakan Abd. Samad terbukti bersalah, sehingga divonis 4 tahun penjara dan denda kerugian negara Rp 626.360.000. Dan apabila denda kerugian negara itu tidak bayarkan, maka Abd. Samad akan menjalani hukumam penjara selama 5 tahun 6 bulan. Namun apabila dibayarkan, maka Abd. Samad akan bebas pada akhir tahun 2018.

Ini surat edaran yang dikeluarkan Pemerintah Kota Batan yang ditandangani Sekda Kota Batam.

Sehubungan dengan surat Sdr. ABD. SAMAD, S Ag, tanggal 11 Juli 2018 perihal Permohonan Bantuan, maka bersama ini disampakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Sdr ABD SAMAD. S Ag adalah mantan Kasubbag Bantuan Sosiai pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam yang saat ini sedang menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Kelas Tanjung Pinang terkait proses hukum atas pemberian hibah Bansos Pemko Batam Tahun anggaran 2011.

2. Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung yang bersangkutan divonis dengan hukuman pokok 4 tahun penjara, dan denda/kerugian negara sebesar Rp. 626.360.000,- (enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang apabila uang pengganti denda/kerugian negara tersebut tidak dibayarkan Sdr ABD. SAMAD, S Ag harus menjalani hukuman selama 5 tahun 6 bulan namun apabila dibayarkan, maka yang bersangkutan akan bebas pada akhir tahun 2018.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna meringankan beban hukuman yang bersangkutan dan jiwa Korps pegawai di lingkungan Pemenintah Kota Batam, mohon bantuan/sumbangan Bapak/lbu
sebesar minimal Rp 50.000, (ima puluh ribu rupiah) yang dikoordinasi Kasubbag Umpeg OPD, disampaikan ke BKPSDM untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Terkait surat edaran tersebut, Humas Pemko Batam, Yudi Admajianto ketika dikonfirmasi lewat whatshapnya, dia membenarkanya. "Iya ada, tapi sudah ditarik. Konfirmasi langsung ke kepala BKD," kata Yudi via WA, Selasa (22/1-2019).

Namun ketika dikonfirmasi ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, H. Jefridin. Mantan Kadispenda Kota Batam ini malah tidak ada jawaban alias bungkam.

Sementara salah seorang pegawai negeri di lingkungan Pemko Batam yang tidak mau diswbutkan namanya mengatakan, bahwa pungutan bantuan ini sudah berjalan. "Surat edaran itu ada, dan pungutan itu sudah berjalan bulan kemarin," ujarnya.

 

Red/al